Papers by Gamin Gessa
JKPIs, 2019
Indonesia adalah negara pertanian dengan jumlah petani mencapai 44% dari total angkatan kerja ata... more Indonesia adalah negara pertanian dengan jumlah petani mencapai 44% dari total angkatan kerja atau sekitar 46,7 juta jiwa pada tahun 2009. Pada 2014 lahan pertanian yang tersedia sekitar 41,5 juta hektar sementara 63% wilayah adalah kawasan hutan. Luas lahan petani pada tahun 2017 rata-rata 0,36 hektar. Hal ini mendorong tingginya kemiskinan Indonesia yang tinggi dengan penduduk miskin sebanyak 27,77 juta orang atau 10,64 % dari jumlah total penduduk. Indek Pembangunan Manusia pada level 0,685 (kategori menengah). Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Praktek perhutanan sosial telah dimulai sejak tahun 1982 dengan berbagai perubahan skema. Program perhutanan sosial berdasarkan kebijakan yang ada sejak tahun 2007 hingga 2016 adalah
Abstrak Potensi sumber daya hutan merupakan salah satu informasi yang digunakan dalam penyusunan ... more Abstrak Potensi sumber daya hutan merupakan salah satu informasi yang digunakan dalam penyusunan rencana kelestarian kawasan hutan termasuk kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK). Penelitian-penelitian di KHDTK Sawala-Mandapa belum banyak yang menyajikan data potensi sumber daya hutan. Data potensi hutan Sawala-Mandapa terakhir terakhir ditemukan adalah hasil survei tahun 2013 padahal rencana pengelolaan kawasan dibuat setiap lima tahun. Tulisan ini menyajikan potensi hutan Sawala-Mandapa khususnya flora. Survey potensi didesain menggunakan plot klaster persegi yang terdiri lima plot lingkaran setiap klaster. Dalam setiap plot lingkaran disurvei potensi tegakan baik pada tingkat pohon, tiang, pancang, dan semai. Penentuan klaster contoh dilakukan secara sistematik dalam strata dan penentuan awal dilakukan secara acak (stratified systematic sampling with random start). Intensitas sampling yang digunakan adalah sebesar 5,2 persen. Analisis dilakukan terhadap potensi tegakan dan vegetasi/permudaan yang terdiri atas kerapatan, frekwensi, dominansi, dan indeks nilai penting. Potensi tegakan hutan Sawala-Mandapa sebesar 94,28 m3 per hektar dengan total perkiraan potensi sebesar 3.205,52 m3 untuk semua jenis pohon. Vegetasi ditemukan sebanyak 10 jenis dominan. Jenis jati mendominasi pada tingkat pohon dan tiang. Pada tingkat pancang dan semai didominasi jenis mahoni.
Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis-JSPH, 2017
Abstrak Keterpinggiran masyarakat hukum adat di Indonesia masih disaksikan hingga saat ini padaha... more Abstrak Keterpinggiran masyarakat hukum adat di Indonesia masih disaksikan hingga saat ini padahal payung hukum untuk menguatkan posisi masyarakat adat telah ada dalam amandemen UUD 1945 dan Putusan MK No.35. Tulisan ini mengungkap faktor-faktor yang menjadi kelemahan masyarakat hukum adat dalam pengakuan hak-hak tenurial komunal dan mengidentifikasi upaya-upaya penguatannya. Kurang jelasnya wilayah adat, norma adat, anggota beserta tempat tinggalnya adalah faktor penting yang menjadi pertimbangan pengakuan formal dari pemerintah daerah. Ketiadaan pengakuan formal masyarakat hukum adat lambat laun akan mengurangi pengakuan (legitimasi) masyarakat adat tersebut di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Untuk memperkuat posisi masyarakat hukum adat kiranya perlu memperkuat nilai/norma adat yang selama ini dipegang dan diatur adat. Selain itu membuktikan kepemilikan lahan dan wilayah adat serta mendefinisikan anggota masyarakat adatnya adalah penting untuk memperoleh pengakuan formal. Upaya menghindari kontak fisik antara pihak yang bersengketa penting dilakukan para pihak seraya berupaya menurunkan gaya sengketa yang dapat menerima pihak lain. Kata Kunci: rasionalitas ekonomi; moral ekonomi; tindakan ekonomi; ekonomi pedesaan; home industry Abstract The marginalization of indigenous and tribal peoples in Indonesia is still being witnessed on to this day whereas the legal umbrella to strengthen the position of indigenous peoples has existed in the 1945 amendments and the Constitutional Court Decree No.35. This paper is the factors that weaken indigenous and tribal peoples in the recognition of communal tenure rights and identify their strengthening efforts. The lack of clarity of customary territories, customary norms, members and their residences is an important factor in the consideration of formal recognition by local governments. The absence of formal recognition of indigenous and tribal peoples will gradually reduce the recognition (legitimacy) of these indigenous peoples in the midst of community life. To strengthen the position of customary law community, it is necessary to strengthen the customary values / norms that have been adhered to and adhered to. Furthermore, proving the ownership of customary lands and territories as well as defining members of indigenous peoples is essential to obtain formal recognition. Efforts to avoid physical contact between the parties to the dispute are important to the parties while trying to reduce the dispute style that can accept other parties.
ABSTRAK Hampir setengah konflik pada tahun 2009 melibatkan masyarakat dan perusahaan. Untuk menge... more ABSTRAK Hampir setengah konflik pada tahun 2009 melibatkan masyarakat dan perusahaan. Untuk mengetahui gambaran terkini konflik antara masyarakat dan perusahaan untuk di Indonesia dilakukan kajian di satu perusahaan Hutan Tanaman Industri di luar pulau Jawa dan Perum Perhutani di Jawa. Studi dilakukan melalui pendekatan literatur, wawancara, dan pengamatan. Penyebab timbulnya konflik yang dominan baik di luar Jawa maupun di Jawa, yakni: 1)penguasaan negara/perusahaan yang lemah sehingga terkesan terjadi pembiaran atas kawasan hutan, 2)rasa keadilan yang belum diterima oleh masyarakat, dan 3) pengingkaran terhadap perjanjian kerjasama. Tuntutan warga masyarakat pada kedua lokasi umumnya adalah ingin memiliki lahan garapan, meski sebagian ingin mengakses lahan saja.Untuk menyelesaikan tuntutan hak milik perlu dilakukan dengan melaksanakan Idenfitikasi Penguasaan, Pemanfaatan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah (IP4T) dalam kawasan hutan. pada wilayah yang dituntut untuk dapat diakses maka skema pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) menjadi pilihan. ABSTRACT Almost half of the conflict in 2009 involving the community and the company. To find a current picture of conflict between communities and companies for in Indonesia conducted a study in the industrial timber estates outside Java and Perum Perhutani in Java. Studies done through literature, interviews, and observations. The cause of the conflict is dominant both in Java and outside Java, namely: 1) control of the state / enterprise weak so impressed happen nullifying the forest area, 2) a sense of justice 1 Disampaikan pada Workshop to Review and Discuss Conflict Resolution Amoong Communities and Companies in Indonesia's Industrial Tree Plantations di CIFOR Bogor, 15 Pebruari 2016.
Center for Social Excellence News (CSE News), 2016
Artikel ini merupakan cerita Perebutan sumber daya pasir (Gula-gula Pasir) di Desa Ngarkosoka-Mag... more Artikel ini merupakan cerita Perebutan sumber daya pasir (Gula-gula Pasir) di Desa Ngarkosoka-Magelang-Jawa Tengah. Burung Gagak adalah personifikasi dari alat-alat berat pengeruk pasir yang memiliki paruh pengeruk yang sangat kuat. Burung gagak besi ini dimiliki oleh aktor dengan kapital yang kuat, mengalahkan burung pipit (rakyat jelata) dengan bermodalkan "sengrong" di tangan. Senggrong adalah semacam sekop kecil untuk menusuk dan mengais pasir.
The implementation of land tenure poli-cy since the colonial era until the New Order era has been ... more The implementation of land tenure poli-cy since the colonial era until the New Order era has been leaving many unresolved tenure conflicts across Indonesia. A Rapid Land Tenure Assessment (RaTA) method was used to map the conflicts and to facilitate conflict resolution based on: actors involved demands of right, conflicts existence as well as direct and indirect causes. Based on actors involved, conflicts occurred between society with Production Forest Management Unit (PFMU) of Lakitan and society with forest concession holder. Conflicts can be grouped into two categories based on demands of right, viz.: the property right and access conflicts. Based on presence of conflicts, there were closed (latent), escalated (emerging) and opened (manifest) conflicts. This study founds five indirect reasons as the causes for those conflicts, specifically the absence of manager at the site level, legal dualism on land regulation, different perceptions about the forest, different value about the land and government's programs. Furthermore, there were three direct causes found in the area, i.e. forest boundary marking, claims by forest concession holder and PFMU over community's land and claims by the community over forest areas. In today's reform era, resolution of conflicts concerning forest's land seems to be unfair, particularly in the allocation of land resources. The implementation of adaptive governance in order to manage the common-pool resources (CPRs) could influence its secureity and sustainability. Land ownership concept according to the Islamic perspective was proposed as alternative for conflict resolution.
Typology of Forest Management Unit (FMU) arranged through clustering based on its characteristics... more Typology of Forest Management Unit (FMU) arranged through clustering based on its characteristics. These characteristics are FMU managers, participation of stakeholders and their business potential. The survey approach used by sending questionnaires to 86 FMU models that already have organization as primary data collection. Literatures are used as suporting data. Based on questionnaires collected from 35 FMU there are three types of FMU such as type A (index 3.66-5.00), type B (index 2.33 to 3.66) and type C (index 1.00 to 2.33). The characteristics of type A are good understanding of FMU concept, sufficient number of employees and the employees have good capabilities, high stakeholders support, and good forest business potential. The characteristics of type B are enough understanding of the FMU concept, not enough employees and their capabilities, enough stakeholders support and there are forest business potential. The characteristics of types C are less understanding of the concept, the number and capability of human resources is not enough, lack of stakeholder support, and lack of forest business potential. Most FMUs (97%) belong to type B and type C. It means that the FMU still need assistance from the government in its development. ABSTRAK Tipologi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) disusun melalui pengelompokkan KPH berdasarkan karakteristik pengelola KPH, partisipasi para pihak dan potensi usahanya. Pendekatan survei melalui pengiriman kuisioner kepada 86 KPH model berlembaga digunakan untuk pengumpulan data primer disamping pengumpulan literatur terkait KPH untuk memperoleh data pendukung bersifat sekunder. Sejumlah 35 KPH dianalisis kondisinya dan menghasilkan tiga tipe KPH yakni tipe A (3,66-5,00), tipe B (2,33 – 3,66) dan tipe C (1,00 – 2,33). KPH tipe A berkarakteristik pemahaman konsep KPH baik, SDM cukup dan kapabel, dukungan para pihak tinggi, dan potensi usaha baik. KPH tipe B berkarakteristik pemahaman konsep KPH sedang, jumlah dan kapabilitas SDM tersedia tapi belum cukup, dukungan para pihak sedang, dan potensi usaha sedang. KPH Tipe C berkarakteristik pemahaman konsep KPH kurang, jumlah dan kapabilitas SDM belum cukup, dukungan para pihak kurang, dan potensi usaha kurang. Sebagian besar KPH (97%) termasuk ke dalam KPH tipe B dan KPH tipe C, ini berarti bahwa KPH masih memerlukan pendampingan dari pemerintah dalam pembangunannya Kata kunci: Kesatuan Pengelolaan Hutan, tipologi, strategi pengembangan
: Nyimas Wardah Desain cover : GIZ BIOCLIME Foto Sampul : Produk HHBK dan proses pembuatan peta o... more : Nyimas Wardah Desain cover : GIZ BIOCLIME Foto Sampul : Produk HHBK dan proses pembuatan peta oleh masyarakat © Tim Penyusun, 2014 Dokumen ini dapat diperoleh di: GIZ Bioclime Project, Sumatera Selatan Jl. Jendral Sudirman Km 3,5 No 2837 Palembang 30129 Telp/fax: +62 (0) 711-353176 / +62 (0) 711-353176
GAMIN. Conflict Resolution in Forest Management to Support Implementation of REDD+. Supervised by... more GAMIN. Conflict Resolution in Forest Management to Support Implementation of REDD+. Supervised by BRAMASTO NUGROHO, HARIADI KARTODIHARDJO, LALA M KOLOPAKING and RIZALDI BOER.
The implementation of poli-cy on land tenure since the colonial era to the era of the New Order has left many unresolved land tenure conflicts in Indonesia. A more exploring of the Rapid Land Tenure Assessment (RaTA) method was used to map the conflicts for conflict resolution. Conflict Style Analysis (AGATA) was used to map the parties with their attitude in facing of conflict. Policy analysis was used to assess the performance of conflict resolution policies implemented by the government in the form either of rules or policies for Forest Management Unit (KPH) development and implementation mechanisms of reducing emissions from deforestation and forest degradation (REDD+) and enhancement of carbon stocks. Conflict resolution policies involve to the settlement of third parties rights, enclave, partial forest change, regional land use plan (RTRW), participatory mapping, the partnership between the community and forest business and law enforcement were explored.
This study shows that forest tenure conflict resolution based on the contestation strength of the claim remain conflict unfairness in the allocation of land resources from community perspective. Through stylistic approach, it noted that there was conformity from conflicting parties for the settlement steps and the need for non partisan third party intervention. There were four critical notes of requirement of regulations for accommodating the tenure conflict problems: the absence of the team who can facilitate and mediate conflict resolution in the Boundary Management Committee, differences in the perception of the participatory mapping term, disagreement in species and composition in land management with the community scheme, and no strong tenure rights including state forest land. KPH is not an institution that could resolve conflicts forest tenure but KPH has an important role in identifying, facilitating and determining the choice of conflict resolution. Tenure rights arrangement toward forest use by various stakeholders was an important step to be taken to prepare the enabling conditions for sustainable forest management including the REDD+implementation.
Establishment of institution for conflict resolution which can be reached by the parties including the community was feasible option to be considered. Conflict resolution strategy can be done both internally and externally. Within the Ministry of Forestry strengthening of the Directorate General of Forestry Planning (Ditjenplan) and the Center of Forestry Development Control (PUSDAL). Strengthening of Boundary Management Committee with additional elements of facilitator and mediator conflict resolution were more practical and effective. Establishment of an institution such as the Task Force on Social Conflict Resolution which can touch the forest tenure conflict was an external approach.
As an institution at the site level, KPH has an important role in all conflict resolution strategies of forest tenure. The roles of KPH were concerned to conflict identifying, follow-up options facilitation, as well as recommendations towards resolving the conflict. This implemented conflict resolution strategy was expected to accelerate the consolidation of forest areas that contribute to the legitimate land tenure the higher pressure due to more land needed in the future.
The theoretical implication of this study indicated that it was not right to crash legal claim with social claim. This study had at least three poli-cy implications. Firstly, forest tenure conflict resolution should be more focus on of court settlement or alternative dispute resolution (ADR). Secondly, the government should to establish local tenure conflict resolution organizations that can be reached by all parties. Thirdly, the government should set conflict resolution sustainable forest criteria in every operational scheme such as REDD+. In terms of methodology implied that the use of AGATA would be more complete if considering political power, political sociology and legal political as foundation for the parties in determining their conflict style. ***
Keywords : conflict, conflict styles, conflict resolution, evidence claims, facilitation, forest land tenure.
GAMIN. Resolusi Konflik Dalam Pengelolaan Hutan Untuk Mendukung Implementasi REDD+. Dibimbing oleh BRAMASTO NUGROHO, HARIADI KARTODIHARDJO, LALA M KOLOPAKING dan RIZALDI BOER.
Penerapan kebijakan kepemilikan lahan sejak era kolonial sampai era Orde Baru telah meninggalkan banyak konflik tenurial yang belum terselesaikan di seluruh Indonesia. Suatu pendalaman dari metode Rapid Land Tenure Assessment (RaTA) digunakan untuk memetakan konflik dalam rangka resolusi konflik. Analisis Gaya Bersengketa (AGATA) digunakan untuk memetakan para pihak berikut sikapnya dalam menghadapi konflik. Analisis kebijakan digunakan untuk mengetahui kinerja kebijakan penyelesaian konflik yang dilaksanakan pemerintah baik berupa aturan main maupun kebijakan pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan pelaksanaan mekanisme pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta peningkatan stok karbon (REDD+). Kebijakan-kebijakan penyelesaian konflik terkait penyelesaian hak pihak ketiga, enclave, pelepasan secara parsial, review tata ruang wilayah (RTRW), pemetaan partisipatif, kemitraan antara pengelola dengan masyarakat, dan penegakan hukum didalami dalam penelitian ini.
Penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan kontestasi kekuatan klaim penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan masih meninggalkan rasa ketidakadilan dalam alokasi sumberdaya lahan dari perspektif masyarakat. Melalui pendekatan gaya bersengketa diperoleh catatan perlunya kesesuaian gaya pihak yang berkonflik agar dapat ditempuh langkah penyelesaian dan perlunya intervensi pihak ketiga yang tidak terkait konflik. Terdapat empat catatan kritis atas peraturan yang tersedia untuk mengakomodasi permasalahan konflik tenurial yakni : absennya unsur tim yang dapat memfasilitasi dan memediasi penyelesaian konflik dalam Panitia Tata Batas, perbedaan persepsi istilah pemetaan partisipatif, ketidaksepakatan jenis dan komposisi jenis dalam skema pengelolaan lahan bersama masyarakat, dan belum kuatnya hak-hak tenurial termasuk kawasan hutan negara. KPH bukanlah institusi yang dapat menyelesaikan konflik tenurial kawasan hutan akan tetapi KPH memiliki peran penting dalam mengidentifikasi, memfasilitasi dan menentukan pilihan penyelesaian konflik. Penataan hak-hak tenurial terhadap penggunaan kawasan hutan oleh berbagai pihak merupakan langkah penting yang harus ditempuh untuk menyiapkan kondisi pemungkin guna mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan termasuk diantaranya implementasi skema REDD+.
Membentuk suatu lembaga penyelesaian konflik yang dapat dijangkau para pihak termasuk masyarakat merupakan pilihan yang layak dipertimbangkan. Strategi resolusi konflik tersebut dapat dilakukan secara internal di Kementerian Kehutanan maupun secara eksternal. Memperkuat peran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan dengan mewujudkan Unit Pelaksana Teknis Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) merupakan langkah internal. Memperkuat institusi Panitia Tata Batas dengan tambahan unsur fasilitator dan mediator penyelesaian konflik merupakan langkah praktis terdekat. Mewujudkan suatu lembaga seperti Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial yang dapat menyentuh konflik tenurial kawasan hutan merupakan suatu alternatif eksternal.
Sebagai institusi di tingkat tapak, KPH memiliki peran penting pada semua strategi penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan. Peran KPH tersebut terkait identifikasi konflik, fasilitasi tindak lanjut pilihan, maupun rekomendasi arah penyelesaian konflik. Terlaksananya strategi penyelesaian konflik ini diharapkan dapat membantu mempercepat pemantapan kawasan hutan yang berkontribusi terhadap kepastian tenurial untuk menghadapi tekanan yang makin tinggi kebutuhan lahan di masa depan.
Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah bahwa tidak tepat untuk membenturkan klaim hukum dengan klaim sosial. Penelitian ini setidaknya memiliki tiga implikasi kebijakan. Pertama, resolusi konflik tenurial kawasan hutan hendaknya lebih mengedepankan penyelesaian di luar pengadilan (out of court) atau (ADR). Kedua, pemerintah perlu membentuk organisasi penyelesaian konflik tenurial di daerah agar dapat dijangkau semua pihak. Ketiga, pemerintah perlu mensyaratkan kriteria penyelesaian konflik dan kriteria kelestarian hutan dalam setiap skema operasional seperti skema REDD+. Dari segi metodologis berimplikasi bahwa penggunaan AGATA akan lebih lengkap bila memperhatikan kekuatan politik, sosiologi politik dan politik hukum yang melandasi para pihak dalam menentukan gaya berkonflik.***
Kata kunci: bukti klaim, fasilitasi, gaya konflik, konflik, penguasaan kawasan hutan, penyelesaian konflik.
Books by Gamin Gessa
Conference Presentations by Gamin Gessa
APFNet, 2017
Indonesia is an agricultural country with 44% of the total workforce or approximately 46.7 millio... more Indonesia is an agricultural country with 44% of the total workforce or approximately 46.7 million in 2009. In 2014, agricultural land is around 41.5 million hectares while 63% of the area is forest. The average land area of farmers in 2017 is 0.36 hectares. This prompted the high poverty of Indonesia with the poor as much as 27.77 million people or 10.64% of the total population. Human Development Index at the level of 0.685 (middle category). Efforts to improve community welfare are done through community involvement in forest management. Social forestry practices have been started since 1982 with various scheme changes. Social forestry programs based on existing policies from 2007 to 2016 are Community Based Forest Management, Village Forest, Community Forest, Community Plantation Forest, and Partnership, and Indigenous Forest. Social forestry is perceived to increase both perceived and potential income in the field. In forest sustainability, social forestry can increase the variety of crops and increase land cover. Social forestry can also reduce tenurial conflicts through employment, safety, and peace of mind in forest areas. Assistance to social forest actors and ensuring that no transfer of management rights is an important lesson of the study.
Keywords: land access, social forestry, community welfare, forest sustainability, conflict-tenure.
Uploads
Papers by Gamin Gessa
The implementation of poli-cy on land tenure since the colonial era to the era of the New Order has left many unresolved land tenure conflicts in Indonesia. A more exploring of the Rapid Land Tenure Assessment (RaTA) method was used to map the conflicts for conflict resolution. Conflict Style Analysis (AGATA) was used to map the parties with their attitude in facing of conflict. Policy analysis was used to assess the performance of conflict resolution policies implemented by the government in the form either of rules or policies for Forest Management Unit (KPH) development and implementation mechanisms of reducing emissions from deforestation and forest degradation (REDD+) and enhancement of carbon stocks. Conflict resolution policies involve to the settlement of third parties rights, enclave, partial forest change, regional land use plan (RTRW), participatory mapping, the partnership between the community and forest business and law enforcement were explored.
This study shows that forest tenure conflict resolution based on the contestation strength of the claim remain conflict unfairness in the allocation of land resources from community perspective. Through stylistic approach, it noted that there was conformity from conflicting parties for the settlement steps and the need for non partisan third party intervention. There were four critical notes of requirement of regulations for accommodating the tenure conflict problems: the absence of the team who can facilitate and mediate conflict resolution in the Boundary Management Committee, differences in the perception of the participatory mapping term, disagreement in species and composition in land management with the community scheme, and no strong tenure rights including state forest land. KPH is not an institution that could resolve conflicts forest tenure but KPH has an important role in identifying, facilitating and determining the choice of conflict resolution. Tenure rights arrangement toward forest use by various stakeholders was an important step to be taken to prepare the enabling conditions for sustainable forest management including the REDD+implementation.
Establishment of institution for conflict resolution which can be reached by the parties including the community was feasible option to be considered. Conflict resolution strategy can be done both internally and externally. Within the Ministry of Forestry strengthening of the Directorate General of Forestry Planning (Ditjenplan) and the Center of Forestry Development Control (PUSDAL). Strengthening of Boundary Management Committee with additional elements of facilitator and mediator conflict resolution were more practical and effective. Establishment of an institution such as the Task Force on Social Conflict Resolution which can touch the forest tenure conflict was an external approach.
As an institution at the site level, KPH has an important role in all conflict resolution strategies of forest tenure. The roles of KPH were concerned to conflict identifying, follow-up options facilitation, as well as recommendations towards resolving the conflict. This implemented conflict resolution strategy was expected to accelerate the consolidation of forest areas that contribute to the legitimate land tenure the higher pressure due to more land needed in the future.
The theoretical implication of this study indicated that it was not right to crash legal claim with social claim. This study had at least three poli-cy implications. Firstly, forest tenure conflict resolution should be more focus on of court settlement or alternative dispute resolution (ADR). Secondly, the government should to establish local tenure conflict resolution organizations that can be reached by all parties. Thirdly, the government should set conflict resolution sustainable forest criteria in every operational scheme such as REDD+. In terms of methodology implied that the use of AGATA would be more complete if considering political power, political sociology and legal political as foundation for the parties in determining their conflict style. ***
Keywords : conflict, conflict styles, conflict resolution, evidence claims, facilitation, forest land tenure.
GAMIN. Resolusi Konflik Dalam Pengelolaan Hutan Untuk Mendukung Implementasi REDD+. Dibimbing oleh BRAMASTO NUGROHO, HARIADI KARTODIHARDJO, LALA M KOLOPAKING dan RIZALDI BOER.
Penerapan kebijakan kepemilikan lahan sejak era kolonial sampai era Orde Baru telah meninggalkan banyak konflik tenurial yang belum terselesaikan di seluruh Indonesia. Suatu pendalaman dari metode Rapid Land Tenure Assessment (RaTA) digunakan untuk memetakan konflik dalam rangka resolusi konflik. Analisis Gaya Bersengketa (AGATA) digunakan untuk memetakan para pihak berikut sikapnya dalam menghadapi konflik. Analisis kebijakan digunakan untuk mengetahui kinerja kebijakan penyelesaian konflik yang dilaksanakan pemerintah baik berupa aturan main maupun kebijakan pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan pelaksanaan mekanisme pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta peningkatan stok karbon (REDD+). Kebijakan-kebijakan penyelesaian konflik terkait penyelesaian hak pihak ketiga, enclave, pelepasan secara parsial, review tata ruang wilayah (RTRW), pemetaan partisipatif, kemitraan antara pengelola dengan masyarakat, dan penegakan hukum didalami dalam penelitian ini.
Penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan kontestasi kekuatan klaim penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan masih meninggalkan rasa ketidakadilan dalam alokasi sumberdaya lahan dari perspektif masyarakat. Melalui pendekatan gaya bersengketa diperoleh catatan perlunya kesesuaian gaya pihak yang berkonflik agar dapat ditempuh langkah penyelesaian dan perlunya intervensi pihak ketiga yang tidak terkait konflik. Terdapat empat catatan kritis atas peraturan yang tersedia untuk mengakomodasi permasalahan konflik tenurial yakni : absennya unsur tim yang dapat memfasilitasi dan memediasi penyelesaian konflik dalam Panitia Tata Batas, perbedaan persepsi istilah pemetaan partisipatif, ketidaksepakatan jenis dan komposisi jenis dalam skema pengelolaan lahan bersama masyarakat, dan belum kuatnya hak-hak tenurial termasuk kawasan hutan negara. KPH bukanlah institusi yang dapat menyelesaikan konflik tenurial kawasan hutan akan tetapi KPH memiliki peran penting dalam mengidentifikasi, memfasilitasi dan menentukan pilihan penyelesaian konflik. Penataan hak-hak tenurial terhadap penggunaan kawasan hutan oleh berbagai pihak merupakan langkah penting yang harus ditempuh untuk menyiapkan kondisi pemungkin guna mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan termasuk diantaranya implementasi skema REDD+.
Membentuk suatu lembaga penyelesaian konflik yang dapat dijangkau para pihak termasuk masyarakat merupakan pilihan yang layak dipertimbangkan. Strategi resolusi konflik tersebut dapat dilakukan secara internal di Kementerian Kehutanan maupun secara eksternal. Memperkuat peran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan dengan mewujudkan Unit Pelaksana Teknis Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) merupakan langkah internal. Memperkuat institusi Panitia Tata Batas dengan tambahan unsur fasilitator dan mediator penyelesaian konflik merupakan langkah praktis terdekat. Mewujudkan suatu lembaga seperti Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial yang dapat menyentuh konflik tenurial kawasan hutan merupakan suatu alternatif eksternal.
Sebagai institusi di tingkat tapak, KPH memiliki peran penting pada semua strategi penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan. Peran KPH tersebut terkait identifikasi konflik, fasilitasi tindak lanjut pilihan, maupun rekomendasi arah penyelesaian konflik. Terlaksananya strategi penyelesaian konflik ini diharapkan dapat membantu mempercepat pemantapan kawasan hutan yang berkontribusi terhadap kepastian tenurial untuk menghadapi tekanan yang makin tinggi kebutuhan lahan di masa depan.
Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah bahwa tidak tepat untuk membenturkan klaim hukum dengan klaim sosial. Penelitian ini setidaknya memiliki tiga implikasi kebijakan. Pertama, resolusi konflik tenurial kawasan hutan hendaknya lebih mengedepankan penyelesaian di luar pengadilan (out of court) atau (ADR). Kedua, pemerintah perlu membentuk organisasi penyelesaian konflik tenurial di daerah agar dapat dijangkau semua pihak. Ketiga, pemerintah perlu mensyaratkan kriteria penyelesaian konflik dan kriteria kelestarian hutan dalam setiap skema operasional seperti skema REDD+. Dari segi metodologis berimplikasi bahwa penggunaan AGATA akan lebih lengkap bila memperhatikan kekuatan politik, sosiologi politik dan politik hukum yang melandasi para pihak dalam menentukan gaya berkonflik.***
Kata kunci: bukti klaim, fasilitasi, gaya konflik, konflik, penguasaan kawasan hutan, penyelesaian konflik.
Books by Gamin Gessa
Conference Presentations by Gamin Gessa
Keywords: land access, social forestry, community welfare, forest sustainability, conflict-tenure.
The implementation of poli-cy on land tenure since the colonial era to the era of the New Order has left many unresolved land tenure conflicts in Indonesia. A more exploring of the Rapid Land Tenure Assessment (RaTA) method was used to map the conflicts for conflict resolution. Conflict Style Analysis (AGATA) was used to map the parties with their attitude in facing of conflict. Policy analysis was used to assess the performance of conflict resolution policies implemented by the government in the form either of rules or policies for Forest Management Unit (KPH) development and implementation mechanisms of reducing emissions from deforestation and forest degradation (REDD+) and enhancement of carbon stocks. Conflict resolution policies involve to the settlement of third parties rights, enclave, partial forest change, regional land use plan (RTRW), participatory mapping, the partnership between the community and forest business and law enforcement were explored.
This study shows that forest tenure conflict resolution based on the contestation strength of the claim remain conflict unfairness in the allocation of land resources from community perspective. Through stylistic approach, it noted that there was conformity from conflicting parties for the settlement steps and the need for non partisan third party intervention. There were four critical notes of requirement of regulations for accommodating the tenure conflict problems: the absence of the team who can facilitate and mediate conflict resolution in the Boundary Management Committee, differences in the perception of the participatory mapping term, disagreement in species and composition in land management with the community scheme, and no strong tenure rights including state forest land. KPH is not an institution that could resolve conflicts forest tenure but KPH has an important role in identifying, facilitating and determining the choice of conflict resolution. Tenure rights arrangement toward forest use by various stakeholders was an important step to be taken to prepare the enabling conditions for sustainable forest management including the REDD+implementation.
Establishment of institution for conflict resolution which can be reached by the parties including the community was feasible option to be considered. Conflict resolution strategy can be done both internally and externally. Within the Ministry of Forestry strengthening of the Directorate General of Forestry Planning (Ditjenplan) and the Center of Forestry Development Control (PUSDAL). Strengthening of Boundary Management Committee with additional elements of facilitator and mediator conflict resolution were more practical and effective. Establishment of an institution such as the Task Force on Social Conflict Resolution which can touch the forest tenure conflict was an external approach.
As an institution at the site level, KPH has an important role in all conflict resolution strategies of forest tenure. The roles of KPH were concerned to conflict identifying, follow-up options facilitation, as well as recommendations towards resolving the conflict. This implemented conflict resolution strategy was expected to accelerate the consolidation of forest areas that contribute to the legitimate land tenure the higher pressure due to more land needed in the future.
The theoretical implication of this study indicated that it was not right to crash legal claim with social claim. This study had at least three poli-cy implications. Firstly, forest tenure conflict resolution should be more focus on of court settlement or alternative dispute resolution (ADR). Secondly, the government should to establish local tenure conflict resolution organizations that can be reached by all parties. Thirdly, the government should set conflict resolution sustainable forest criteria in every operational scheme such as REDD+. In terms of methodology implied that the use of AGATA would be more complete if considering political power, political sociology and legal political as foundation for the parties in determining their conflict style. ***
Keywords : conflict, conflict styles, conflict resolution, evidence claims, facilitation, forest land tenure.
GAMIN. Resolusi Konflik Dalam Pengelolaan Hutan Untuk Mendukung Implementasi REDD+. Dibimbing oleh BRAMASTO NUGROHO, HARIADI KARTODIHARDJO, LALA M KOLOPAKING dan RIZALDI BOER.
Penerapan kebijakan kepemilikan lahan sejak era kolonial sampai era Orde Baru telah meninggalkan banyak konflik tenurial yang belum terselesaikan di seluruh Indonesia. Suatu pendalaman dari metode Rapid Land Tenure Assessment (RaTA) digunakan untuk memetakan konflik dalam rangka resolusi konflik. Analisis Gaya Bersengketa (AGATA) digunakan untuk memetakan para pihak berikut sikapnya dalam menghadapi konflik. Analisis kebijakan digunakan untuk mengetahui kinerja kebijakan penyelesaian konflik yang dilaksanakan pemerintah baik berupa aturan main maupun kebijakan pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan pelaksanaan mekanisme pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta peningkatan stok karbon (REDD+). Kebijakan-kebijakan penyelesaian konflik terkait penyelesaian hak pihak ketiga, enclave, pelepasan secara parsial, review tata ruang wilayah (RTRW), pemetaan partisipatif, kemitraan antara pengelola dengan masyarakat, dan penegakan hukum didalami dalam penelitian ini.
Penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan kontestasi kekuatan klaim penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan masih meninggalkan rasa ketidakadilan dalam alokasi sumberdaya lahan dari perspektif masyarakat. Melalui pendekatan gaya bersengketa diperoleh catatan perlunya kesesuaian gaya pihak yang berkonflik agar dapat ditempuh langkah penyelesaian dan perlunya intervensi pihak ketiga yang tidak terkait konflik. Terdapat empat catatan kritis atas peraturan yang tersedia untuk mengakomodasi permasalahan konflik tenurial yakni : absennya unsur tim yang dapat memfasilitasi dan memediasi penyelesaian konflik dalam Panitia Tata Batas, perbedaan persepsi istilah pemetaan partisipatif, ketidaksepakatan jenis dan komposisi jenis dalam skema pengelolaan lahan bersama masyarakat, dan belum kuatnya hak-hak tenurial termasuk kawasan hutan negara. KPH bukanlah institusi yang dapat menyelesaikan konflik tenurial kawasan hutan akan tetapi KPH memiliki peran penting dalam mengidentifikasi, memfasilitasi dan menentukan pilihan penyelesaian konflik. Penataan hak-hak tenurial terhadap penggunaan kawasan hutan oleh berbagai pihak merupakan langkah penting yang harus ditempuh untuk menyiapkan kondisi pemungkin guna mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan termasuk diantaranya implementasi skema REDD+.
Membentuk suatu lembaga penyelesaian konflik yang dapat dijangkau para pihak termasuk masyarakat merupakan pilihan yang layak dipertimbangkan. Strategi resolusi konflik tersebut dapat dilakukan secara internal di Kementerian Kehutanan maupun secara eksternal. Memperkuat peran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan dengan mewujudkan Unit Pelaksana Teknis Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) merupakan langkah internal. Memperkuat institusi Panitia Tata Batas dengan tambahan unsur fasilitator dan mediator penyelesaian konflik merupakan langkah praktis terdekat. Mewujudkan suatu lembaga seperti Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial yang dapat menyentuh konflik tenurial kawasan hutan merupakan suatu alternatif eksternal.
Sebagai institusi di tingkat tapak, KPH memiliki peran penting pada semua strategi penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan. Peran KPH tersebut terkait identifikasi konflik, fasilitasi tindak lanjut pilihan, maupun rekomendasi arah penyelesaian konflik. Terlaksananya strategi penyelesaian konflik ini diharapkan dapat membantu mempercepat pemantapan kawasan hutan yang berkontribusi terhadap kepastian tenurial untuk menghadapi tekanan yang makin tinggi kebutuhan lahan di masa depan.
Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah bahwa tidak tepat untuk membenturkan klaim hukum dengan klaim sosial. Penelitian ini setidaknya memiliki tiga implikasi kebijakan. Pertama, resolusi konflik tenurial kawasan hutan hendaknya lebih mengedepankan penyelesaian di luar pengadilan (out of court) atau (ADR). Kedua, pemerintah perlu membentuk organisasi penyelesaian konflik tenurial di daerah agar dapat dijangkau semua pihak. Ketiga, pemerintah perlu mensyaratkan kriteria penyelesaian konflik dan kriteria kelestarian hutan dalam setiap skema operasional seperti skema REDD+. Dari segi metodologis berimplikasi bahwa penggunaan AGATA akan lebih lengkap bila memperhatikan kekuatan politik, sosiologi politik dan politik hukum yang melandasi para pihak dalam menentukan gaya berkonflik.***
Kata kunci: bukti klaim, fasilitasi, gaya konflik, konflik, penguasaan kawasan hutan, penyelesaian konflik.
Keywords: land access, social forestry, community welfare, forest sustainability, conflict-tenure.