Lompat ke isi

Daftar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
(Dialihkan dari Ketua DPR RI)
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Lambang
Petahana
Puan Maharani
sejak 1 Oktober 2019
Masa jabatan5 tahun
Dibentuk1949; 75 tahun lalu (1949)
Pejabat pertamaSartono
Situs webwww.dpr.go.id

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau Ketua DPR RI adalah salah satu dari lima pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipilih dari dan oleh anggota DPR. Berdasarkan Pasal 86 UU Nomor 17 Tahun 2014, pimpinan DPR bertugas untuk:[1]

  1. memimpin sidang DPR dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
  2. menyusun rencana kerja pimpinan;
  3. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPR;
  4. menjadi juru bicara DPR;
  5. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPR;
  6. mewakili DPR dalam berhubungan dengan lembaga negara lainnya;
  7. mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya sesuai dengan keputusan DPR;
  8. mewakili DPR di pengadilan;
  9. melaksanakan keputusan DPR berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  10. menyusun rencana anggaran DPR bersama Badan Urusan Rumah Tangga yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan
  11. menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna DPR yang khusus diadakan untuk itu.

Setelah pemilu tahun 1971 dan terbentuk lembaga kenegaraan MPR/DPR, mulai dikenal seorang ketua dan beberapa wakil ketua MPR/DPR. Jadi, ketua MPR juga merangkap sebagai ketua DPR. Tetapi, semenjak pemilu 1999, pimpinan MPR dan DPR dipisahkan. Jadi sejak 1999, MPR dipimpin oleh seorang ketua dan wakil ketua, serta DPR juga dipimpin oleh seorang ketua dengan beberapa wakil ketua.

Daftar Ketua

[sunting | sunting sumber]
No Foto Nama
(Lahir-Wafat) 		Dari Sampai Periode Partai
Politik 		Keterangan
1 Sartono
(1900–1968) 		22 Februari 1950 16 Agustus 1950 1 PNI [catatan 1]
[2][3][4]
16 Agustus 1950 26 Maret 1956 2
26 Maret 1956 22 Juli 1959 3
2 Zainul Arifin
(1909–1963) 		26 Juni 1960 13 Januari 1963 4 NU [catatan 2]
[5][6][7]
3 Arudji Kartawinata
(1905–1970) 		13 Januari 1963 24 Februari 1966 PSII [2][8][9]
4 I Gusti Gde Subamia
(1921–1986) 		24 Februari 1966
2 Mei 1966
5 PNI
— Achmad Sjaichu
(1923–1995) 		2 Mei 1966 17 Mei 1966 NU
Mursalin Daeng Mamangung
(1922–2006) 		ABRI–Angkatan Laut
Syarief Thayeb
(1920–1989) 		ABRI–Angkatan Darat
5 Achmad Sjaichu
(1923–1995) 		17 Mei 1966 28 Oktober 1971 6 NU [10][11][12]
6 Idham Chalid
(1921–2010) 		28 Oktober 1971 30 September 1977 7 NU [catatan 3]
[13][14][15]
7 Adam Malik
(1917–1984) 		1 Oktober 1977 23 Maret 1978 8 Golkar [6][16][17]
8 Daryatmo
(1925–1992) 		23 Maret 1978 30 September 1982 Golkar [18][19][20]
9 Amir Machmud
(1923–1995) 		1 Oktober 1982 30 September 1987 9 Golkar [21][22]
10 Kharis Suhud
(1925–2012) 		1 Oktober 1987 30 September 1992 10 Golkar
11 Wahono
(1925–2004) 		1 Oktober 1992 30 September 1997 11 Golkar [23][24][25]
12 Harmoko
(1939–2021) 		1 Oktober 1997 30 September 1999 12 Golkar
13 Akbar Tandjung
(1945–) 		1 Oktober 1999 30 September 2004 13 Partai
Golkar 		[catatan 4]
14 Agung Laksono
(1949–) 		2 Oktober 2004 30 September 2009 14 Partai
Golkar
15 Marzuki Alie
(1955–) 		1 Oktober 2009 30 September 2014 15 Partai
Demokrat
16 Setya Novanto
(1954–) 		2 Oktober 2014 16 Desember 2015 16 Partai
Golkar 		[catatan 5]
[26][27]
— Fadli Zon
(1971–)
(Pelaksana Tugas) 		18 Desember 2015 11 Januari 2016 Partai
Gerindra 		[catatan 6]
[28][29]
17 Ade Komarudin
(1965–) 		11 Januari 2016 30 November 2016 Partai
Golkar 		[30][31]
(16) Setya Novanto
(1954–) 		30 November 2016 11 Desember 2017 Partai
Golkar 		[32][33]
— Fadli Zon
(1971–)
(Pelaksana Tugas) 		11 Desember 2017 15 Januari 2018 Partai
Gerindra
18 Bambang Soesatyo
(1962–) 		15 Januari 2018 30 September 2019 Partai
Golkar 		[34][35]
19 Puan Maharani
(1973–) 		1 Oktober 2019 30 September 2024 17 PDI-P
1 Oktober 2024 Petahana 18
  Non-partisan / Penugasan Pemerintah
  Partai Nasional Indonesia (PNI)
  Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII)
  ABRI
  Nahdlatul Ulama (NU)
  Golongan Karya (Golkar) / Partai Golkar
  Partai Demokrat
  Partai Gerakan Indonesia Raya
  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Catatan

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ Pada tahun 1949 ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat maka posisi ini berubah nama menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Serikat (DPRS); setelah kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950, namanya berubah kembali menjadi Ketua DPR
  2. ^ Pada tahun 1960, setelah Dekrit Presiden 1959 dicanangkan maka posisi ini berubah menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Serikat Gotong Royong (DPR-GR). Ketua DPR-GR pada masa ini tidak menjadi lembaga legislatif, akan tetapi berada di bawah kekuasaan eksekutif, yaitu Presiden Republik Indonesia
  3. ^ Digabungkan dengan Ketua MPR
  4. ^ Dipisahkan dengan Ketua MPR
  5. ^ Setya Novanto mengundurkan diri setelah divonis dalam kasus permintaan saham PT. Freeport Indonesia. Kasus ini berawal dari beredarnya rekaman pembicaraannya dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Ma’roef Sjamsoeddin, dan pengusaha M. Riza Chalid.
  6. ^ Fadli Zon ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPR dalam rapat pimpinan tertutup setelah pengunduran diri Novanto. Penunjukan Fadli Zon sebagai ketua sementara ini diatur dalam Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang menyebutkan "salah seorang di antara pimpinan [...] melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan yang definitif".

Lihat pula

[sunting | sunting sumber]

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ "UU Nomor 17 Tahun 2014" (PDF). Database Peraturan BPK. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 18 Januari 2024. 
  2. ^ a b Pringgodigdo, Abdoel Gaffar (1973). Ensiklopedi Umum. Jakarta: Penerbit Kanisius. hlm. 86. ISBN 9789794135228. 
  3. ^ Tirta, Nyak Wali Alfa (1985). Mr. Sartono: karya dan pengabdiannya. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional - Direktorat Sejarah Tradisional - Direktorat Jenderal Kebudayaan - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. hlm. 109. 
  4. ^ Poesponegoro, Marwati Djoened; Notosusanto, Nugroho (1985). Sejarah Nasional Indonesia IV: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 422. ISBN 9794074128. 
  5. ^ "Profil Personel Kabinet: Zainul Arifin". Kepustakaan Presiden - Pepustakaan Pusat Nasional. Diakses tanggal 12 Oktober 2015. 
  6. ^ a b Junaedi, Didi (Januari 2014). Pahlawan-Pahlawan Indonesia Sepanjang Masa. Jakarta: Indonesia Tera. hlm. 20-21, 119-120. ISBN 9797752119. 
  7. ^ Said, Julinar (1 Desember 1995). Ensiklopedi Pahlawan Indonesia. Jakarta: Direktorat Sejarah Tradisional - Direktorat Jenderal Kebudayaan - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. hlm. 32. 
  8. ^ Madinier, Remy (2015). Islam and Politics in Indonesia: The Masyumi Party Between Democracy and Integralism [Islam dan Politik di Indonesia: Partai Masyumi di antara Demokrasi dan Integralisme] (dalam bahasa Bahasa Inggris). Singapura: National University of Singapore. hlm. 95. ISBN 9789971698430. 
  9. ^ Pakpahan, Mochtar (1994). DPR RI semasa Orde Baru: Tinjauan analitis anggota DPR RI masa kerja 1982-1987. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. hlm. 100. ISBN 9789971698430. 
  10. ^ "Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 112 Tahun 1966 tentang Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong". Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 23 Mei 1966. Diakses tanggal 12 Oktober 2015. [pranala nonaktif permanen]
  11. ^ University of Sydney. Dept. of Indonesian and Malayan Studies (1973). Review of Indonesian and Malayan Affairs (dalam bahasa Bahasa Inggris). Sydney: University of Sydney dan University of Michigan. hlm. 42. 
  12. ^ Saifuddin, Fahmi D. (1991). Kembali ke pesantren: kenangan 70 tahun K.H. Achmad Sjaichu. Jakarta: Yayasan Islam al Hamidiyah. 
  13. ^ Yahya, Lip D. (Juli 2006). Ajengan Cipasung. Yogyakarta: Pustaka Pasantren, LKiS. hlm. 171. ISBN 9798452208. 
  14. ^ "NU calls for prayers for late Idham Chalid". ANTARA News (dalam bahasa Bahasa Inggris). Antara News. 11 Juli 2010. Diakses tanggal 12 Oktober 2015. 
  15. ^ Suprapto, Hadi (11 Juli 2010). "Idham Chalid, Ketua PBNU Terlama". VIVA.co.id. Viva. Diakses tanggal 12 Oktober 2015. 
  16. ^ "Profil Pejabat: Adam Malik". Kepustakaan Presiden Perpustakaan Nasional. Diakses tanggal 12 Oktober 2015. 
  17. ^ "Adam Malik: Si Kancil Pengubah Sejarah". Tokoh Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-12-22. Diakses tanggal 12 Oktober 2015. 
  18. ^ "Antara Marzuki Alie dan 8 Mantan Ketua DPR RI". Inilah.com. 2 Agustus 2011. Diakses tanggal 12 Oktober 2015. [pranala nonaktif permanen]
  19. ^ Suryadinata, Leo (Maret 1982). Trends in Indonesia II: Proceedings and Background Paper (dalam bahasa Bahasa Inggris). Singapura: Institute of Southeast Asian Studies. hlm. 27. ISBN 9789971690397. 
  20. ^ "Ensiklopedi Tokoh Indonesia: Daryatmo". TokohIndonesia.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-05-01. Diakses tanggal 14 Oktober 2015. 
  21. ^ Moebanoe Moera (30 November 1984). "Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Amir Machmud, Jakarta, 1984". Tempo.co. Tempo Store. Diakses tanggal 14 Oktober 2015. 
  22. ^ Rebong, AM (26 Juli 1997). "Catatan Buat Anggota DPR Mendatang:Perlu Bercermin dan Berbenah Diri". Jakarta. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-01-15. Diakses tanggal 14 Oktober 2015.  line feed character di |title= pada posisi 51 (bantuan)
  23. ^ Rimaldi D Gultom (8 November 2004). "Mantan Ketua DPR/MPR Wahono Meninggal Dunia". Tempo.co. Tempo Interaktif. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-03-05. Diakses tanggal 12 Oktober 2015. 
  24. ^ MPR/DPR RI (1997). Parlementaria: Majalah bulanan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Volume 29. Jakarta: Bagian Hubungan Masyarakat DPR-RI. hlm. 5, 34, 46. 
  25. ^ Masuhara, Ayako (2015). The End of Personal Rule in Indonesia: Golkar and the Transformation of the Suharto Regime (Kyoto Area Studies on Asia). Kyoto: Kyoto University Press. hlm. 120, 131-133. 
  26. ^ Ihsanuddin (16 Desember 2015). Galih, Bayu, ed. "BREAKING NEWS: Setya Novanto Mundur sebagai Ketua DPR". Kompas.com. Diakses tanggal 16 Desember 2015. 
  27. ^ "Ketua DPR, Setya Novanto, akhirnya mengundurkan diri". BBC Indonesia. 16 Desember 2015. Diakses tanggal 20 Desember 2015. 
  28. ^ Anindita, Erika (18 Desember 2015). "Fadli Zon appointed acting House speaker". The Jakarta Post. Diakses tanggal 20 Desember 2015. 
  29. ^ Ihsanuddin (18 Desember 2015). Wiwoho, Laksono Hari, ed. "Fadli Zon Ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPR". Kompas.com. Diakses tanggal 20 Desember 2015. 
  30. ^ "Ade Komarudin inaugurated as new House speaker". The Jakarta Post.  line feed character di |title= pada posisi 27 (bantuan)
  31. ^ Kalis, Gerardus Septian. Ali, Muhammad, ed. "Ditunjuk Jadi Ketua DPR, Ini Agenda Ade Komarudin". Liputan6.com. 
  32. ^ Aritonang, Margareth S (30 November 2016). "House plenary meeting to seal return of Setya Novanto as speaker". The Jakarta Post. Diakses tanggal 1 Desember 2016. 
  33. ^ Bayu, Dimas Jarot (30 November 2016). Krisiandi, ed. "Setya Novanto Kembali Jabat Ketua DPR, Ini Kata Sudirman Said". Kompas.com. Kompas.com. Diakses tanggal 1 Desember 2016. 
  34. ^ Damarjati, Danu (15 Januari 2018). "Bamsoet Dipilih Jadi Ketua DPR, Ketua Golkar: Murni Keputusan Ketum". detikcom. Diakses tanggal 15 Januari 2018. 
  35. ^ Maulidar, Indri (15 Januari 2018). Widiastuti, Rina, ed. "Di Balik Penunjukkan Bambang Soesatyo Jadi Ketua DPR". Tempo.co. Diakses tanggal 15 Januari 2018. 


Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Daftar_Ketua_Dewan_Perwakilan_Rakyat_Republik_Indonesia&oldid=26383134"
pFad - Phonifier reborn

Pfad - The Proxy pFad of © 2024 Garber Painting. All rights reserved.

Note: This service is not intended for secure transactions such as banking, social media, email, or purchasing. Use at your own risk. We assume no liability whatsoever for broken pages.


Alternative Proxies:

Alternative Proxy

pFad Proxy

pFad v3 Proxy

pFad v4 Proxy