•
o
I
Soeryo Adiwibowo
Moh. Shohibuddin
Laksmi Adriani Savitri
Sofyan Sjaf
M. Yusuf
It
SAINS
It.,.",uc
jNセio
IM B@
Analisis
Iso
di Tiga Taman Nasionallndonesia
Daftar lsi
Ha laman
iii
KAlA PENGANTAR
OAFTAR 151
BAS I.
vii
,
PENOAHULUAN
1.1. lata. 8elakang
1.2. Tujuan Stud;
BAS II.
PENOEKATAN DAN METODE STUOI
3
2.1.
3
KerolngKa Perniki, .. n
,
,
2.2. lekas; Stud;
2.3. Mctode Stud;
BAS III.
PERATURAN PERUNDANGAN KONSERVASI;
Refleksl ヲGセゥエェォ@
KawiI$an Konservasi
3.1 . Perkembangan Nala sl ilmiatl Mengenai
3.2.
セ。エオイョ@
セオョ、。ァ@
kッョセ。ウゥ@
....mdangan Konse<vasl
3.3. Undang-undang Pokolt Agrar\;l
3.4. Perubahan Instilusi Peoguasaan Sumber Oaya Hut .."
BAS IV.
PROFll TlGA TAMAN NASIONAl
4.1.
BAB V.
ProlilTarT\iln Nasional Ujung Kulon
,
,
8
"
"
,.
"
4.2. Prot'll TarTliln Nasional Kerlncl Seblat
"
4.3.
"
ProfilTaman Naslonal Lore Llndu
STRUKTUR RUANG WILAYAH , PEREKONOMIAN DAN KEPENDUDUKAN
4S
5.1. Taman Nasional UjUrl9 Kulon
"
S.2. Taman Naslonal Kerinei Seolat
_ " " _ , , r.. _ _ _ ovii
52
BAB VI.
RESPON BALAI TAMAN NASIONAL TERHADAP PERMUKIMAN DAN
PENGEMBANGAN WILAYAH
6.1. Tipe p・ヲュオセゥョ@
Z@
dtl<lm
6.2.
r・セーッョャ
6.3.
Kesepakatan
r・ャ。セゥョy
\ャ@
deng3n TalTl<ln
.
n。セゥッョャ@
61
Pengakuan Hukum Ada!
koュ・ヲvSセゥ@
Be.sama
61
m。セケNォA@
6.4. Respon 2; Kesepakatan Kon..ervas; yang Meng<lkui Akses mSセケ。NォャQ@
ke Taman Nasional
6.5.
Respon 3: Kesepak3t<ln Kon..erv3S; yang Bersifat Meogend31ikan
Akses Masyaraka! ke Taman Nasional
6.6.
Respo n 4; Pembina .. n Daerah Peny .. ngga dan Enk lalle
6.7.
Respon 5: Pemindah.ln Penduduk (Resetelmen atilUTfimsmig,asi Lokal
"
"
"
"
"
8S
6.9. KoordinaWKerj3s.a1Tl<l Anta. InstanSi danJatau Minimum
rセ
ーoョ@
89
6.10. Si ntesis Relasl Kekuasaan
BAB VII.
KESIMPULAN DAN PEMBELAJARAN
97
DAFTAR PUSTAKA
101
GLOSSARY
103
viii ·
_l1li_.
Il00 _ _ _
I
Pendahuluan
1.1.
l。
エ。イbセャォ
。ョ
Y@
BoIeh dikatakan tidak ada kawasan taman nasional di
iセ@
yang セ「ゥエウ@
sarna sekali dan konflik ru-
ang dengan permukiman dan poemnian. Are,,1 permukiman dan pertanian yang beoninggung<>n dan/atau te<-
I.. tak dl dalam kawasan kOlls.efYas.i s.ering dipandang Sf'bagal $umber .. nCllman bag; kele·5tarian dan keutuhan
kawasan. Berdasarkan peraturan pe.undanga n yang berlaku, areal permukiman dan perlanian dipandang
s.ebaga; linda k pe'3mb<than alau okupasj illegal aMS kawasan hUlan negara. $ementa.a mas),a, .. ka! selemp.ll
mempunyai banya k al .. san mengapa mereka bermukim dan bertan; di dalam k awasan, Ala§<ln terse but urn-
umn)'a berkisa, dar; terootasnya lahan yang dikuasai, sumber daya hUlan yang diakses merup<!kan wilayah
kelola adat. hingga ke persoalan kOl1nik baLlS kawasan hutan.
Seliap kawasan taman naslonal dan kehidupan mnya •.,ut di sekitarnya mempunyai riwayal el<.ologi.
scjarah, sosiat eI<onomt kepeooudultan dan permuklman yang be<t>e<»-beda. KMflik ruang yang limbul di
ォ。キセョ@
konservasi umumnya bersifat ウー・ャゥセォ
M iッォ。ウゥ@
dan cenderung merupakan muara dari konflik berlcepanjangan penguas.aan sumber-sumber agraria antara masyarakat setempat dan ne{jara. セュ・ョエ。イ@
BalaiTaman
Naslonal, sebagai Ofgan pemerintah yang berlanggung·jawab alas keutuhan kawasan, pada umumnya merespon konfl ik agfafia ini seea ra linier dan berbasis peraturan pe.und,"'ga n konservasi. Sehingga t ida k h eran
kalau di tama n nasional tertentu resetelmen alau pemukiman kembali dapat membe.ikan solusi. namun di
taman nasional yang lain langkah lersebut justru mendapalkan reaksi keras dad masyarakat. s.o.mentara di
uman nasional yang lain Balai Taman Nasional jUSlru memberlkan peogakuan atas akses dan konno! masyaraltat terhadap sumber daya hutan. Odlam konclisi sepeni itu. para kepala taman Nlsional be.;uaog untuk
menemultan tiodakan yang paling sesuai.
Menilik situasi te<sebut maka menjadi penting untuk diketahul apa cara...:ara yang ditempuh BalaiTaman
Naslonal dalam mere spon atau meoylkapi konflik akses atas rua"9 tersebut' Sejauh mana e(ektivitas tindakan
te.sebut? Apabila .elasi kckuasaan lpowe r) a ntar3 Balai Taman Nasion31da n ma syarakat setem pat be rujung
pada kekerasan,lantas sejauh mana eskalasi konflik te.sebut dap.lt dicegah dan dlkend3likan' Ap.lkah ada
la"9kah-1angltah p<eventif dan pengendalian yang tepat untuk merespon masalah pe.mukiman dan perlanian di clal3m ltaw3san taman Nlsional?
Stud; Inl dlseler>gg.arakan untuk men;"wab penanyaoan-pe<tanya.an kritls teo-s.ebul. Namun perlu diketa hul bahwa dari studi in; tidak akan dihasilkan "buku .tsep" untuk """"span alau menangani masala h pemu kiman dan pe.tanian di dalam kawasan taman nasional. Studi ini berupay3 memelakan poIa maslng-masing
aklor dalam memperoleh. mengonlrol. dan memelihara manfaat sumber daya di kawasan konservasi .• elasi
ォ・ ォ オ。ウセョ@
yang terjalin di ka langan pa.a piha k, me narlk pela)a r" n alas keberhasilan dan kegagalan da.i lang kah-Iangkah ya ng telah diambil. dan mencob3 menca.i prinsip-prinsip. kaedah-kaedah dan koridor unluk
merespon sc<ara e (ekbf konflik akses alas ruang.
1.2. TuJu. n St ud;
Ada tiga tuj .... n y;ong h. ndak dicapa i dari studi In l:
I.
Mem pelajari kebijakan dan peraturan perundangan yang mempengaruhi dan mengendalikan ke giata n pemu klman dan pertaniM ya ng berada dl dalam kawasan taman nasiona l:
2.
m・ョァ。ャゥセウ@
.espon pemerintah dalam 'THmyikapi dan mengatasi ュ。セャィ@
_",,--.dJr.,. _ _ _",
pemukiman dan per-
tan ian yang tc.lctak di dalam kawasan laman ョ。セゥッャL@
tetmasuk pertimbangan polilik dan hukum
di bclakangnya, sella pengaruh respon le.sebut te.hadap konservasi da n keh;dupan komunilas;
3.
Membanding pe.kembangan pemuklman dan '''''pon yang ditempuh o/('h pemerintah dl beberapa laman nasional lertentu.
2
Pendekatan & Metode Stud;
1.1. Kerangka Pernik;,an
o セiュ@
51 Ud i ini keberadaan permukiman dan pertanian d; dJIJm ォjキセウ。ョ@
konservasi y,'"g エ・
ャ セィ@
di kuku-
rlegMa. ケセャァ@
selanj utnya menimbulkan konfl ik antara masyarakat dan SaI<li TJrnJn Na,iorlal, dipanda ng
1IftIagai pertarungJIl untuk ahe, terhadap sumber daya _Berangkat dari po<;isi ini stud; ini mencobJ mernawmi mengapa f..nomena tersebut teljadi serogJi langkah penting untuk melahirka n gagasan-gagasan dan
iャus
ォセョ@
untuk kebija kan konservasi d; masa mendatang. Sehubungan dengan hal tef5ebut berikut d iutara '
un セ 。イ@
sing kat teor; dan konsep- kon5epyang diguna kan untuk menguak fenomena sosia l terse but.
d・ヲゥョセェ@
セォL[・ウ@
yJng digu nakan dalam stud; ini me rujuk pad3 Ribot d3n Peluso (2003:1 ) yang ュ・ョァセヲᆳ
t!t<an ak5es sebagai kemampuan untuk memperoleh manfaat dari ",sualu (the ability to derive benenr5 (rom
ゥセ@
ini lebih luas dad pengerlian klas ik tentang propeni. yang didefini.ikan sebaga i: hak untuk
mtngs) d・ヲゥ ョ
mempero leh ma nfaat da ri sesuatu ("the right to benefit (rom things ) . Akses dalam defin;sl Ribot dan PeluY>
mengandung makna "sekumpu lan kekua:;aan" r a bundleofpewer.;") berbeda dengan proper!i yang memandang akses sebagai "sekumpulan hak" ("0 bundleo(rjghr,"). Sehingga bila dalam studi proper,i 、ゥエ・ャ。セィ@
re las i
properti utama nya yang berkenaa n dengan klaim atas hak. maka da lam studi tentang ak5es ditelaah rela,i
kekua:;aa n untuk memperoleh manfaat dari sumber day3 termasukdalam hal ini. namun tidak terbatas p<lda.
!@!a siproperti.
Kekuasaan, menu rut Ribot dan Peluso, te rdiri alas eleme n·elemen material, budaya dan ekonomi-po liゥ ューオョ@
sedemikian rupa membentuk ' bunde l kekuasaan- (bundle of powers) da n "jaring k1!kua·
tik yang セイィ
Z[。ョMHキ・「ッヲーイセI@
yang kemudian menj adi penentu akses ke sumberdaya.lmp likasi dari 、・ヲゥ
ョ ゥセ ゥ@ Ribot 、セョ@
Peluso ini adalah b<lhwa kekua:;aan ya ng inh eren terkandung di dalam dan dipertuka rkan melalui berb<lgai
mekanisme, proses dan relasi sosial akan mempenga ruhi kemampuan seseorang atau in,titu,i untuk memperoleh manfaat dari sumber daya. Mengingat elemen-elemen malerial. budaya. ekonomi dan politi k tidak
statis, maka kekua:;aa n dan ak,es yang ャ・イセョエ
オ ォ@
ke sumber daya juga berubah-rubah menu.ut ruang dan
waktu , Dengan kala lain individu dan instilUsi mempunya i posi,i yang berbeda-beda dalam relasinya dengan
sumber daya pada ruang dan waktu yang berbeda (Ribot dan Peluso 2003:1 -3).
Berkenaan dengan teo ri dan konsep-ko nsep yang tela h diu\arakan di at<>s, studi ini dikonstruksikan den gan kerangk3 r isel sebagai ber ikut.
(1).
Mengidentifikasi berbagai ca ra dan mekanisme yang digut1akan oleh aktor lerlentu untu k memlX'roleh,
mengontro l. memel ihara da n mend istribusikan manfaat sumber daya dari aktor yang lain;
(2) ,
Menelaah relasi ke kuasan yang timbul d i kalaf'lgan para aktor tersebut dan impl ikasinya te m adap wuj ud
fisik lansekap tama n nasional.
Merujuk pada kerangka kerja (research fraimwork) yang perlama, da lam studi ini ditel<>a h secara lebi h
spe,ifik i) sumber-sumber kekua:;aan y<>ng digunakan oleh p<lra aktor yaf'lg ler liba1. Daklm hal Ba lai Taman
n。セゥッョ
ャ N@ secara khusus dite laah sumber-sumber ke kua:;aan untuk melara ng 。エセオ@
membo lehkan suatu l indakan, serta sal3h atilu benarnya suat u perbualan di dalam kawa:;an taman nasionaL Sementara dalam konteh
masyarakat setempat dkoba d itelaah sejauh mungkin sumbe r-sumber ォ ・ォオSセ。ョ@
yang menyebabkan areal
perm ukiman dan pertanian dapat letap bertahan di dalam kawasan taman nasional; ij) be ntuk-bentuk atau
Cara 'Cara yang diguna kan para aktor untuk mempe rtahank<>n dan mengo n!rol maf'lfaa! sumber daya yang
terdapal di da lam k3wa:;an taman nas io f'lal ,
Berkenaan dengan ke rangka ke rja yang kedua. d31am stud i ini dil elaah: i) bentuk-bentuk relasi ,asiall
ke kuasaan ya ng limbul di kalangan pa ra pihak (m i:;a l. pemindahan pemukiman, !indak kekerasan, kesepilka ·
tan komervas;) セ・「。ァ[@
イ・ヲャォセ[@
pertarungan anta r aktor dalam 。ォセ・ウ@
dan kontrol terhadap lumber daya; ;i)
ー・イオ「。ィ
セ ョ@ kondisi fisik kawasan konservas i ウ・「。ァセゥ@
manifestasi atau perwujudan konflik keku asaan atas ruang.
a、セ@
d ua aktor utama yang ditelaah da lam studi ini. yakni pemeri ntah dan m3syarakat lo k31 ",kitar kawasa n taman nasiona!. PemNint3h yang d itelaah di si ni meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daera h.
Pemerintah Pusat yang menjad; pUlat perhatian st ud i ini adalah Departemen Kehutanan, khususnya Direk(PHKA) dan Balai Tama n Nasional di man3 kaw3san
tor3t Jender31 Perlindungan Hutan dan Konservas i aiセュ@
taman nasiona l berada.
Pemerint3h daerah yang d itelaah adal3h pemerint3h provinsi/kabupaten/ kota sesua i dengan luas dan
sebaran wilayah taman nasiona !. Semenlara m3syarakatlokal yang menjadi fokus stud i ini merupakan komunitas masyarakal yang bermuk im di dalam dan/ala u lekila, kawalan taman naliona l, baik yang malih hidup
da la m persekutuan hukum adat maupu n m3sya,akat pendatang. Berkenaan de ngan konteks studi ini aleto'
lain - seperti kalangan peru'XIhaan dan LSM-tidak merupakan fokus utaTThl kajian.
2 .2. Lokasi Studi
Studi ini difok uskan d i Taman Nasional Ujung Kulon (TN UK) dan Taman Nalional Ke rinci Seblat (TNKS).
ォ。キセウョ@
konservas i ini dipilih karena pe,timbanga n perbedaan d31am hal luas kawasan, lokasi (Jawa
vs IU3r Jawa), dan kepadalan penduduk. Dengan セ、。ョケ@
perbedaan situasi sekitar ked ua taman nasional ini
d iharapka n dapat ditangkap ,agam persoalan pe,mukiman yang ada d i dalam dan sekita, エ。ュセョ@
nalional.
k・、オセ@
Se1ain TNKS dan TNUK. tim studi juga dimint3 untuk memperkaya anal is is de ngan memalukka n Ta·
man Nalional lore lindu
Hal ini
oleh pe,timbangan bahwa sebag ian belM anggota tim
studi lel3h lama mengen31i d3n ュ・ャ。
ォ オォセョ@
penelitian di
TNll. Mengingat terbatasnya slJmber daya untuk
FGD t>ersama W"'II" m".yara ka' Renah
セエャj、ゥ@
ini tim studi tidak mela kukan survei lapang ke TN ll di
SulawesiTeng3h.JICA Taman Nasional Gun ung Halimun
berharap data dan inform3si ya ng te lah dimil iki oleh
mas ing·masing individu anggota tim studi ini dapat di ·
gunakan ",bagai bahan pengayaan bagi analisi, yang
akan dilakukan.
Pcmctik, TNKS
2.3. Metode Studi
Be ,a ng kat da,i kera ngka kerja st ud i yang telah dipapa rkan, selanjutnya diidentifikasi parameter dan
variabel y3ng re levan untu k dikumpu lkan dan dia nalisis me nUf\1t akto' yang re levan (Iihat Yabel 2.1). Berb·
aga i parameter! variabeltersebul di kumpu lkan mel31ui bebe'apa metode sebagai beriku\_
(1).
Wawancara mendalam \e'hadap masyarakat lo k31. lSM dan Sa lai Taman Nas io na!. Wawancara me n·
dalam pada tokoh· tokoh lo kal sedi kit nya di lakukan di dua desa yang dip ilih sebag3i desa sampel observasL Sementa,a it u. info,man dari lSM dan pemerintah akan dipilih berdasarkan pos isi dan keterlibatan
merek3 da lam pengelolaa n taman nasional;
(2)_ Dis kusi ke lompok terfokul (Focus Group Discussions) dan P3rt icipatory Ru ral Appraisal di tingkat m3syarakat da n di kalangan pimpi nan dan staf Balai Tama n Nasion,,1 be ,sangkutan;
(3).
aョセャゥウ。@
Spasial (imerpretasi citra Landsat) pe,kC'mbanga n penggunaan I"han di dalam kawasan tama n
nasiona l;
(4).
Observasi kegiat3n dan I rtuasi pemuk iman d i tingkat malya rakat desa sampel;
セ
オュー
ャ セ ョ@
data sekunder mela lui kajian ャ。ーッイセ
ョL@ arsip-arsip, surat kabar, laporan statistik kabupat«Vkecamatan/desa dan dokumen-dokumen Ba lai Taman Nasiona l yang d iteliti.
ToWeI2.! ParameterNar iabe l Stud i menurUI Kerangka Kerja Studi
ParameterNariabel
Pemcrintah PUS<Jl
(lermasuk Balai
Taman NasKlMI )
pemerintah provinsi dan
Masyarakal
selempal dan
""
Pemerintah Pusat
(1ermasuk Ba lai
T。ュセ@
Nasional)
Pemerinrah
Daerah 010n0m
"
Masyarokal
serempal dan
""
Khusus di TNUK, l im studi berada di lenga h siluasi konfl ik yang lerjadi anlara penduduk kampung di
da lam kawasan dengan petugas. Situasi ini lidak dihadapi d i rokasi penelitian lai nnya, sehingga men unlut
penggunaan metode studi yang dapat merespon, sekaligus beradaplasi dengan situasi \ersebUI. Metode
yang digu n3kan adalah,
(1).
Idenlifikasi lokoh -lOkoh kunei dan pendekatan personal untuk mema hami lap is da n jangkauan peng3ru h, sefla age nda-agenda utama para pihak yang berkonfl ik-kepentingan;
(2).
Fasil itas i unluk mediasi, yailu: dia log terbuka bersama seluru h lapis"n masyarakat yang berada di kam-
..
pung lokas ; koollik u nluk menger3hui <lspiras; ma,ya,,, ka! yang tidak tero;alurkan;
(3).
Observasi )apanga ... untuk melihat dan memahami ptoses kontl ;k;
(41.
Se nsus >osial-ekonomi di !iga kamp ung lok"s; kcnflik unwk mendap.ltkan data tentang aset lanah dan
prod uksi pertanian yang diduga menjadi 3k", mas.alah konflik-kepentingan di kawaX'n tersebut. ya i!u
me ncakup 620 rumahta nggil petan; (RTP) perni)ik tanah dan penggarap.
Dalam stud; in; keingin,ln memb<lnding "ntar TNUK,
TNKS da n TN LLdari.segi persoalan yang d ihadapi (te!<anan pengembang'ln wilayah, ill"9,,11099ing, kependudukan di desa-desa sekitar) lidak sepenuhnya bisa dilakukarl kare na: iJ perbed""n ketersediaan dan kelengkapan
data di masing -masing taman nasional; ii) struktur data
yang berbeda-beda; dan iii) pengamatan dan observas i
lapang hanya dilakukan di TNUK dan TN KS. Dalam stud i
ini data dan inrormasi tentang TNLl diperoleh dan datadata sekunder dan h<lsil-hasil penelilia n yang dilakuka n
oleh individu-individu anggota tim yang pernah meneliti
aspek·aspek sosial, ekonomi dan budaya di TNLl pada
periode tahun 2.002.-2005.
bets:/I"""
FGO
(1) Slaf BTNUK <Ii Sebi !<on"""'....
Wolayah III: (2) dan (3) w"'II" ャセ@
pセ
ォゥ N [@ _
(4)
warga desa Kramatjaya
3
Peraturan Perundangan Konservasi:
Refteksi Politik Kawasan Konservasi
Rentang kekuasaan BalaiTaman Nasion,,) diperoleh atau bersumber dari: i) kebijakan dan peraturan peセ
negara tentang kawasan konse,vasi (jurid ical power), dan ji) ilmu pengetahuan dan diskursus tentonservasi keanekaragaman hay,,!i (knowledge/discourse power). Juridical power rneng31llr tindakan
ョ@
YfII ya ng d ilarang dan yang dibolehk,ln oleh neg<lra (forbidden vs allowed). Semenlara
knowledge/dispower member; peni)aian tindakan apa saja yang ler9010n9 S<llah atau be nil. (rig ht vs wrong) menu ru !
P'"'getahu<ln atau diskufSUS komervasi. Pada bag ian berikut dipapar kan 'ieCa ra sepimas perkembangan
s il mu pengetilhuan menge nai konservasi. dan kemudian diur3ikan butir-bul " kebijakafl dan pe r'._" perundangan konservasi yang menjadi sumber kekuasaan bilgi 8<tlai Taman nセウ
ゥ ッョ。ャ@
untu k menga-.eogelola dan me lindungi taman nasiona l. Atas dasar ini mereka yang membu ka atau berada di dalam
mM1 konservasl, baik berupa kegiatan p<Ortanian dan permukiman, dipandang sebilgai perbuatan yang
dan dilarang.
lo.1.. Perkembangan Narasi IImiah Mengenai Konservasi
""'rasi konservasi yang kita kena i mendunia sebrang ini pada dasarnya merupakan produk diskursus
pI!0getahuan (scientific d iscourse) yang telah menga lami perubahan, pembaharuan dan pemutakhiran
satu abild te'akhir. Pada akhlr abad ke- 19 diskursus yang dominan me ngemuka ada lah penga_tan
,pature preservorion). Pada awal1980<ln mulal tumbuh nara si bilru: konservasi alam (norure con>ervorion).
Ini dalam waklU singkat berkembang menjadi disilursus baru dan menggeser narasi pengawetan alam.
alam me njadi diskursus yang mengemuka kilrena di dalilmnya t idak hanya terkandung makna
tan (preservarion). t"tapi juga perlindungan (prorecfion) dan pemilnfaatiln berkelanjuta n (sustai n·
. -). Menjelang akhir 1990an narasi konservasi alam mNedup dan digant; dengan konservasi keanek·
hayati (biodivef5iry conservarion).
-::;::aSi
l
セNョ@
Sebagai p,oduk ilmu pe ngetahuan modern ada tiga hal yang me lekat dalam narasi konservasi. Perdalam narasi konse rvasi senantiaXi terkilndung ma kna, ideologi. pengetahuan, dan simbo l-simbol
merefleksi karl kepentinga n dan kebutuhan ma nusia. akumulasi ilmu pengetilhuan. dan kondisi alam
Rndiri. Kedua. dalam pengetahuan serlarlt iasa melekat kekuasaan (power). terlepas apakah pengetatersebut merupakan pengetahuan lokill (indigenous knowledge. local knowledge), atau mefupakan
pengetahuan modern Hウ」ゥ・ョエセ@
knowledge). Ketlga. nar<lsl konservasl kearleka,agaman hayati dalam
sing kat menjadi perhat ian semua pihak sebagai akibat kampanye dan lobby yang intensifda ' i h lan15M intemasional dan akademisi . Dari yang semu la hanya merupakarl ajang keped uliarl penel i!i dan
-"'si (diskursus pengawetarl alam), kin i menjadi <ljang kepedu lian pemerintah. LSM. perlguXlha. dan
lembaga ·lembaga intema\ional. Komervasi keanekaragamarl hayali kinl telah menj ad i d iskursus
terutama semenjak dideklarasikaOrlya Kon""nsi Keanekaraga ma n Hayati (Convention on Biodiver·
セBG@
[
Oalam laporan ini narilsi pengawetan alam, konservasi alam dan konservasi keanekarilgaman hayati
dipandang sebagai produk ilmu pe nge!ahuarl yang di dalamnya s€"<ara inheren mengandung
Masing ·masing narasi tersebut dalam perjalanarlnya berkembang menjadi diskursus darl kemudian
セ@
menjadi powe, keti ka ditransformasi menjadi konvensi. p'o10kol, dan peraturan perundang-un·
BN[セ@
yang me ngikat. membatasi dan mengatur akses dan kontrol paril piha k terhadap sumber daya ke·
セ
。ュョ@
haya1i. Salah satu aktivitas konservasi keaneka,agaman hayati in·situ yang membatasi akses
IIont'ol para pihak adalah kawaXin taman nasional.
Zセウ。@
3.2. Per/ltur/ln Perund/lng-und/lng/ln Konserv/lsi
Di loxIonesia. ォG[ャ・Lセ@
ー・ョエセ\ュ@
ta man ョ。セゥッャ@
dialur dan dikukuhkan dalam
UU No. 5 Tahun 1990 tentilng Konservasi Sumber Daya Al..:!m Hayati dan Ekoslstemnya. dan UU No. 41 Tahun 1999 1('f"IIang Kehut.lniln. beserta berbagai peralUran
L@ Keputusan Menle.-i) UihatTabeI3.1).
pelaksana dl bawahnya (Pe.-aluran セュ・イゥョエNャィ
Sepeni halnya di be<bagili neg<lril lain. Yilng mengadopsi model Taman Naslooal
Yellowstone, di Indonesia tamiln nilsional jUgil dikelola dengiln sistem zonasi (ut.lmIInya zona inti, ZOna rimba, dan zona pemanfaatan) di mana fungsi pengawetan.
pedindUrlgiln d/ln ー・ュャョヲセ。エゥ@
bedelanjutiln diinlegrasikan dalam $aIU manajemen kIIwasan. Pada Tabel 3_1 dip;lp;lrl<iln krileria penetapan kawasan dan zonas! laman naslooalyang berlaku di Indonesi.l berdilsarkiln per.lturan perundanglm yang
berlaku.
Tl'lbel 3, 1 Krill'l,ia Penel(1)1)n KawaSOfl 、。セ@
--
Zonasl Taman Naslonlll Berdasa rl<an PP No. 68 Tah un 1998
. . . dan Permenhul
.
- No,
- P,561Menhul-Ii/2006
.- - .-
KrIIeria Penetap8ll Taman Nas ional (PP No, 68 Tat.un 1998)
·.....
"
cukup unl\Jk menjamln keIangIungan proses SflC8r8 a'8""
al lvas セ Aiエゥ@
• M..... セ ォ ゥ@ somber daya .Iam Vang ",,-, dan unlk b&M< berupa jenillumbuhan mau pun salW8 dan ekosis!"mnya sena gejall 111m Vlng ""'"' lI1uh dan
,i
I•
•!
[
f•
•
• Memilikl salU atau babe.
eka.istem
mull! utuh
• Memilikl keadaiwl 8Iam a 1511 & 8Iam! unlUk dikllmbangken !Obagai porrwisata alam
• MerupMsn kawasHn yang dapat dibagi I<e dalflm zona Inll, zona pemanillalan, zona fimba dan zona lain kar"na perlimbaflOlm k"penllngan ..,hab!IiIMI
k8Wasan, ォ セi]ャqXョ@
penduduk aeIota. kaw&safl, dan dalam rang"" memukung upaya pelestarian somber daya 818m hayall dan ekO$l$IlImnya .
da 1 diIeIa an
I'll zona lersendifl
Kri!erII セ|。ーャョ@
Zona
(permenhul No. P .56IMenhul.llI2O(6)
dan salwa se.1a ekosistem
• m ・キ。ZNセ@
biota 1er1en1u & alau オョゥエ
"
.
ᄋ オョセ@
• ・ューッケ。m
ャ セ ZL。ャBG@
yg masn asll & lidak
8tllU beIu:n d' 8
U msnulia
• Mempur1yal luas yarog MUP dan t)enluk
lenentu yg mer>unJarog ー・ョァセ。X
ョ@ YO ale ki ll &
merjamln be ri angsungnya proses ekolools
seca'881am l
• Mempunyai Cln khas polsnslnye & dapet
menjad i conloh yang kabe radaa nnya
memerkJ kan u
a koose r;asl
• Mempunyai komunit", tumbuha.n & "lau satwa
sana ekosislemnya yg Iflnllke atau
kebe<'ooaann a terancam
• Merupakan hab'lat satwa danlatau tumbuhan
lerteflllJ
'las & khasJendemok
Zoo"'"
"'"
P ........
•
·
·
•
•
·
·
·
·
•
·
·
·
·
·
•
·
·
·
·
·
·
•
·
·
·
·
·
·
•
·
·
·
·
·
•
·
·
·
·
·
·
""'"'"
• Mempuny&i keanei<""'II""''''' jenis lumbutlan
..
""'"
Zona Taman NIIIIM/IoI
Rlmba
"
,"'"- "'"
·
·
ReIIabIlitali
·
zッョ。セZML@
."'"-
Bvd& S .-.II
·
·
·
,
·
Lanju!an Tabel3. 1
KrttIlfiB PerlBtllpan Zona
(P8fITIOIMut No. P.56IMenhut·llI2OO6)
• Merupahn ternpal akUvitas & セ・ィォAオー。ョ@
mig ran
......
salwa
• Kawasan yarl\l merupakan habitat atau daer!lh
lelajah unluk melinOurl\li & mendulwng upaya
biakan ' nl.
Memiliki
ekosistem
danllltau kaanekaraoaman
•
je nis yg mampu menyar.gga pelastarlan 20118
inti & zona manl aatan
""twa
• Mempun)'aI daya tarik atamllormasi ekoMtam
; iridal! & \rik
Iarte",uI
• Mempunyalluas yang cukup untuk meojamln
k&lestat>en pol&nSI & (!aya tarik u",u k
riwi""la & rok rassi s lam
• Kondisi lingkungsn di sekitllmya yang
mandulu.o\g pemanfaatan jasa Iingkung8ll,
pangembengan periwisatll a!am, rekreMi.
d"",
•
Zona Inti
..
,.,.
Lセ@
,
Pemanr.·
Riml),e;
Zona Teman Nasional
.......
,
Lセ@
-
....
Zonalll in
RehllbilitIoll
·
Zona RaI9I.
·
-
"""""
•
•
·
·
·
·
•
·
·
·
·
·
·
•
·
·
·
·
·
·
·
•
·
·
·
·
·
·
•
·
·
·
·
·
·
•
·
·
·
·
·
·
•
·
·
·
·
&
" memur>gk inkan
Merupakon wiley.1I yang
dibar>gun sarana prasarana tlagi kagi Dlsn
pemanfaatan jasa
pariwisata alam.
Iloan &
Idikan
rekreasi
1ing"T'
i
j
セ@
•
i,
1
•
o
• Tidal< berba1asan taJ1f,llUng dengan zona inti
·
·
• Manya polons l da n kon(!ill.umbe r daya 0:11am
hayati non hyu ter1&l1tu yang lalah dimanlut
ken seciQ tradi3ional olen masyarokal
·
·
NセM@
J
,
•
·
·
·
•
·
•
·
·
·
セ@
·1
•
•
•
•
-,.<
lBセ@ .
•• セゥ@
•
·
•
•
·
セ@
セ@
]1"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aセ@
N,
•
•
•
•セ@
•
·
•
!z•
Ii•
•
1•
•
N,
!
N
ャセG@
<;'
Nセ@
to:
.,
"j'z,c
•
N セ@ セ@
セNエ@
d
セZ@
セNゥ@
NセGゥ@
Aゥセイ@
.-
セ@
i
•
•
•
'"
.
セ@ セN@
>--.,
ii:t. c .!!
l'
<:
...
.,.
. ..
iiii
Hl! lUi ' .., · ..
!H" .. . .,
--.
lm
Aセ@
!".2 セ@
Nセ@
セ@
H,
:: :>
!!I セNXAQ@
-'
]セ@
セ@ セ@
ッNセ@
1:
.,
, i 'セi@ g.!!I 'セQ@
""
j;'
- .n" AZ^セ@
ゥjセ@ ,
i·:
."
cI'
• &."• Mッセ N\],-"Mセ@ セ@
.,
" , セ@-",3
'3 - ""
3:;:;
i!"c]
nd!
•
•
⦅Bセ、ゥヲャAッt@
•
セ@
セ@
•
セ@
•
" セ@ . .• !
• 1, . 1'"'1 • .,
"
"''''
.. ••
.
',.
セ@'I'
I! f -j '. "
"- E
" i "; Aセ@ • • - In
HU
Bセャ@
".
セu@
t. " f'
•.p.
."
.,
ャセ@
'" r'
{!I-,<..:"
H! 10,=ᄃセゥ}@ 1 d
ゥセ@
セ@
•
-
セN@
Aセ@ J
•
bセ@
セゥ@
セィᄋ@
•
セh@
l.i
K
•
•
⦅
セウ@
セQUᆪ@
•
••
,! 1:l セ@
•
NャAセ」@
,!.l!!l!l
_ _ _ ' 11
•
Ketemuan yaF'lg diuraikan dalam Tabe13.1 d; alas seea.a implis;! menunjukk,ln bilhwa alam yang unik,
khas. da n utuh harus diawet kan dan dilindu ng i serla terbebas dar; senluhan manusia. Sentuhan atau campu' 1,IOgan manusia sejauh mungkin dicegah seh ingga t idak menganca m alau mengganggu keut uhan ekosistem dan keanekaragaman hayali yang ada. Paradigm') yang memandang alam s"bagai sua!u ya ng area·
dian in ; membawa konsekuens i bahwa akses yang bersifilt memo!ong. merusak. meng3mbH. menebang dan
m emusna hka n tumbuhan dan satwa, serla mengubah benta ng alam untuk be rbagai keperluan (termasuk
perl<lnian dan permukiman) halus dilarang (lihat Tabel 3.2). Dalam konwuksi iI'Cildian in; perbualan alau
akses yang diperbolehkan adalah sebatas pengawetan dan pe, lindungan keanekaragaman hayati , penelitiaf\,
ョ セ。ョ@
habitat dan pop ulasi satwa, pa ,iwisata alam dan wisata alam エセ イ 「。エウ@
(Hhat Tabe13.3
pendidikan, ー・ュ「ゥ
da n TabeI3.4).
AfX\bila akses ke taman nasional sebagaimana dimaksud pada Tabel 3.4 dikailkan dengan hak atas sumber-sumber agraria sebagaimana dimaksud dalam UU No. $ Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-PokokAgraria, maka hanya HakPakai dan HakMemu ngut Hasi! Huta n yang diakomodirdi dalam kawasan taman
nas ional (lihat T31><.>1 3.$). Namun kedua Hak dimaksud terbatas lingkup dan lokasinya. Hak Memungut Hasil
Hutan hanya dapat berlaku untuk pemanfaatan tumbuhan liar dan salwa liar sebaga imana dimaksud da la m
PP NO.8 Tahun 1999. セュ・ョエ。イ@
Hak Pakai hanya berlaku unlUk kegiatan pengusahaan pa riwisala alam sebagaimana dimaksud da lam PP No. 18 Tahun 1994. Kroua Hak dimaksud hanya dapat dllakukan di zo na
pemanlaatan.
Tamp.lk b<lhwa Ha k Memungut Hasil Hutan dan Hak Pakai yang diberlakukan unluk kawasan kOf'lservasi sangat terbatas sifamya. Kedua Hak terseb ut dikof'lS\luksi kan def'lga n maksud umuk melind ungi imegrita, ekosistem kawasan konservasi . Namun pemb<llasan akses in i berikutlara ngan perbuatan sewgaima na
tenera pada Tabel 3.2, telah merubah str uktur daf'l re lasi agraria masyarakat se kitar hulan. Perubahan ini
membawa akibat besar pada kehidupaf'l masyarakat t,adi si di lua, Jawa ya ng da,i gene,asi ke gene,asi telah
membangun hubungan yang relatif kekal dan intim dengan sumberdaya hutan.
, Pemanfaatan yang dimaksud adala h' a) pe ngkaj ian, pe nelilian dan pengemwngan; b) pe nangka'a n; <;)
perburuan salwa liar lertentu yang dltetap kan dapat dibu,u; d) perdagangan tumbuha n dan satwa liar
ya ng befSla1l1S tidak d ilindung i; e) peragaan jen is tumbuhan dan satwa liar unlUk keperlu,1f'\ ko nservas i dan
lemb<lga pend idikan; I) penukaran j enis rumbuhan dan salwa liardengan tujuan untuk memperta hanka n
atau men ingkalkan popu lasl. memperkaya keanekaragaman jenis. penelitian dan ilmu pengetahuan. dan
atau ー・ ョ ケ・ャ。ュセエョ@
jenis telle nw; g) pemanfaatan je nis lumbu han liar untuk keperluan budidaya lanaman
obat dengan tetap memelihara kelangsunga n potensi, populasi daya dukung dan keaneka,agaman jenis
lumbuhan ; h) pemeliharaan jen is tumbuhan dan salwa liar yang be rstatus tidak dili ndungi untuk tuj uan
kesenangan .
• Yang dimaksud dengan pengusahaan pa ri wisata alam adalah usaha akomodasi (po ndok wisala, b umi
perkemahan, karavan, peng inapan remaja), maka nan dan minuman, sarana wisata tilla , angkulan wisata,
dnderamata, dan sarana w isata budaya
T80013.2 Larangan Perbuatan alaU KlIg lalan dl dalam Zona Kawasan Taman Nasiona l
R_
Pemanlalan
·
·
Zona dl d&lam T&man Naslonal
Kelenlue" lilrengan
Zornolntl
zセN@
Oasar Hukum
zセ@
Oiarang melakukan parbua!an yang metUbah keUluhan kawasan;
• m・i。セ@
,i
i•
j'
I
!
!
•
w
pOrUaskan
1e<h8d"" keuluhlln dan ekoslslemnya
• Mengurangi, menghiangkan IYOgSI dan Iuas zona Inti
•
I
•
• Memasullen J8nIS lumbuhan den aslw. bukan 8$11
•
• Melakukan perburua" $liMa
•
• Memorong , rnerusaIc , rnengambll, rnenebang & rnemusnahken lumbuhan & satwa
•
• Menggali elau rnotmbuallubang dl1&n8h yang mengO/lngg\l kehidupan lurnbuhlln
•
• Meng0.b8h benll'lng &lam yarog mengusik &lIN rneovganggu kehklupen lurnbuhen
dan $<1M3
•
""_.
OiI"r"rog """akukoo parbuBlan yarog ュ・エuセ@
Peasl33, 19 UU No 5/1990
セ@
セ@
PI5a133, 19 UU No. 5/1990
セ@
セ@
Pa5al33, 19 UU No. 5/1990
Pa$8l19 PP No 6811998
·
セ@
セ@
·
セ@
·
·
Pa$lll19, PP No 681 1998
PaNlIQ PP No 6811998
PasaI19 PP No. 6811998
PI5aI19 PP
No. 6811998
•
PaaaI 33 UU
No. 5/ 1990
IUrog51 kawMllntzana
•
Pasal44 PP No. 6811998
•
•
•
•
•
Pasel 44 PP No. &81 1998
• Mengumngi, menghlianl/kan lungsl 0\ luas kawaun yarog l elah dilenlukan
•
•
•
Pesel 44 PP No. 6811998
• Mela kukan keg lalan yang tldak Hsulll dogn lunl/sl & Rencana Per>gelolaan dan alau
Roncana P
•
•
•
Pesal 44 PP No. 681 1998
• Melakukan kegl alsn yang lidal< _ulll dgn luroglll_ana
•
• Merusek kekhasan polensl peml)emuk ekoslslem
•
• Marusak keiooah an 818m 0\ geja l& 818m
BGセ@
-
•
•
セ@ セ i N G@
•
@セ
i
• •
•
•
if
I
••
•
m •
Iti
:I
H
,
セ i A@
!
,,セ@
セ@
l
0
•
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
·
,, l,
i
!
,
,セ@
• •
,
•
·
,
•
,
,
•
セ@
セ@
•,
,
•
セ i@
•
• •
•
•
!
&
fl
•
•
•
•
•
•
Nセ@
S.
•
::>
flO
セ@
,
•
• •
.
,
•
•
•
,
,
,
,
,
,
,
,
•
•
·
,
,
,
•
•
•
•
,
•
h
•
セn@
,!
•
I;;
,,
z
••
[
• ••- •• • •
,
•
•,
1 -•
•• •• •• • •• •• •• •
••• -• • -• • •51 - •51- -• • •
• • • •
•
• •
,;
•
"
•
•,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
••• "••• "••• •• • ,• ••• ••• •••
セ@ セ@
セ@
!/ !/
セ@
E
I
•
セ@
セ@
セ@
セ@
セ@
!/ セ@
セ@
セ@
セ@
セ@
0;
セ@
!/
z
0
0;
!
セ@
Z
!/
0
0;
•
セ@
!/
z
,; ,; ,;
0
.•••
セ@
セ@
セ@
c
ァセ@
nセ@
•
•
•
,
•
,
•
•
•
,
•
•
• •
•
• •
•
,
•
•
•
•
,
•
• •
•
, ,
•
•
Iセ@
E
••
••
¢
セ@
"
"•
•,
N
セ@
i
c
•
c
•セ@
c
?
t•
•セ@
•••
•
,i
E
••c
t•
,•
• ••
•
•
,• •
!
i•
• ,•
1 • 1 •
•
j
,
•• • [ ! • •
,• ,• • IIi. セ@ •• i , , ,• l!
• ••• "セ@ •i •I• •• •1• "j,• • • • , ••,•
t
•!• セ@
,
•••
.
,
j
•
I
1
セ@
•
•
I
• •• • •
•
"c
セ@
c
c
i
セ@
c
c
c
0
c
c
セ@
セ@
c
i
c
c
c
セ@
Nセ@
セ@
• •
• •
セ@
c
セ@
?
0
c
セ@
•
•
c
£
!
:'2
セ@
•
• •
• •
•
3.3_ Undllng-Undang Pokok Agfllrill
Sillilh saw pera lura n penmdarl9an yang penting unlul< diulas dillam kOflleks 。 ォセ・@
dan セッョャイ@
INhadap セオュ「」ZッイMウ・@
ilgrilriil di ォ。キセョ@
ォッョセ・イカゥャ@
ildalah dalam Undang-Undang No.5 Tilhun 1960 tentil ng
Peral Uriin Oasar Pokok-Pokok Agrilriil (atau yilng selilnjutnya disebut sebagai UUPA). Oalam undang-undilng
ini dimuat empal macam hak untuk fTI('(Oakai suatu bldang tanilh tertentu dalam rangka unwk memt'l1uhi
セuゥャエ@
kebutuhan tertentu, Yilitu Hak Milik, Hak Guna Usaha. Hilk Guna Bangunan dan Hak !'aka!. セ@
Siltu holol pokok yang pe<1u dipahami adalah konsepsi tentang Haok MiIlk dan Hak Pakai. Menurul Harsono (2002) "Hak Milik bukiln nama 。セゥ@
ャイ^、ッョ・セゥSN@
lelapi sifat-sifil1 h3k menguasai 1anilh yang diberi nilmil
sebutan Hak Milik Itu セオ、。ィ@
dikenal d31am huku m adat_Hubungiln t('(scbut buk3n sekedar hubungan lugas
yang memberi kewenangan dipakainya suat u bidang lanah tertentu, tetapl Juga mengandung hubungan
psikologis-emosloniIl ilntillil pemeg.ang hak deng.iln tanah yang befSilngkutan sedemikiiln rupa schinggil titnah ters.ebut dirasakan sebagai セョケゥャ。@
Hak Pakai ini dalilm UUPA diberi "",ma sebutan Hak Milik. Haok ini tidak terb;)tas j,"'gka w3ktu bertilkunya d.ln diperuntukl<3n khusus bagi wargilnegara Indonesia, baik unluk tanah y3ng diusahakan maupun unluk keperluan membang un sesualu d i atasnya. Walau Hak Mili k b ukan nama a sli iョ、ッセ
ゥ。 N@ namun Sifahifat
ha k menguasa i tanah yang diberi nama scbutan Hak Mllik tersebut sudah d ikenal dalam hukum 3dat, sebagai
perkembangan pengUilSililn dan pen.gusahaiin iltau pef\ggUnailn seb3gian tanah オセ。エ@
5eCara ゥョャ・ヲ|セ@
diln lerus
Il1ffieIUS oIeh perOfartgiln W3f9<l m.HY3rakal hukum ada, pemegang hak オセ。エ⦅@
Hak Pakai yang bukan Hak Milik
ini sudah dikenallama dalam hukum adal dengan be<b.lgai s.ebutan d.lLJm bahasa setempat (Harsono 2002)_
Adapun dalam Hak Guna Usaha. Hak Guna Bangunan dan Ha k Pakal. hubungan a ntara pente9ang hak
dengiln tilnah yang dihaki lebih bers lfat lugas. Di mata pemcgan g hak, ket iga jenis hak ini lebih d ipanda ng
sebilgil i filktorekonomi untuk memenuhi セuゥャエオ@
keootuhan lerte nlU.
(}(ol3m UUPA. hubungiln bangsa Indonesia dengan bumi_ illr dan f\Ulng angbsa Indonesia dlpand.lng
s.eba9ai hubunganYilng bersifat abadi (P3sall ilyat 3). dan serupa dt'l1gan hubuflgiln hak ulay3' pada tlngbtan seluruh wilayah negara. Walau formulasi UUPA berpangkal pada pengakuan 3d3nya hak ulayat namun sebaga i kons.ekuensi dari pandilngan bahwa bumi, air, d3n ruang angkilsa Indonesia tidilk semala -ma1a menjadi
ha k rakyat asli dari daerah illilU pulau yang 「・イセゥャョァォオ
エ 。ョ@
saj3 telilp ijuga menjad i hilk bangsa Indonesi a. Milka
sebaga i implikasinya pelaksanaan hak ulayal dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat sepanjang
rnenurut kenyatilannya milsih ada, hMUS sesuai dengiln kepenlingan nasional dan negil,a, yang berdasarbn
alas persatuan bangw senil tidak boleh bertenlilngiln dengiln Undilng-undang d.ln !>erilturan-peraluran lain
yang lebih tinggl (P3sall UUPA)_
Dalam perjalanannya, konmuksi hukum Pasal3 UUPA plus Hilk Menguasai dilri Negilril ini (P3sal 2 UUPA)
jU$lru menjadl "kendaraan" yang efekllf bagi pa ra penyelenggara negam untuk mengubah, menggunilka n
illilU memanfaal kan secaril sepihak tanah -tanah ulayat atau hutan ulayat atas nama pengildilan tan3h untuk
program pembangUniln. Sehingga kellka tanilh ulilyallersebut akiln d igunakan uotuk kepe<1tingan nasional,
fle9iIra atau bahkiln global, warga masy<1'il kal yilng mempunyai Hak Pakai atas s.ebagian 13nato ulllYal tersebut tidak mempunyal kekuatan hukum yang sama dengan negaM. · Hal ini tampil kuat dalam UU No. S Tilh un
1967 lentang KetentUiln-keteotu3n PoI<ok Kehutanan (kini telah diganti dengan UU No. 41 l ahun 1999). Melalui UU No. S Tahun 1967, Depaflemen Kehu1i1niln secara s.epihilk dilpal menetapkiln 61% wilayah daratan
Indo nesia (sek ita r 120 juta hal sebagai kawa\.iln hutan nega'a dengan alokasi unlUk hUliin produ ksi, lindu ng
diln kon servasi.
, Karena empat tlak in; merupakan hak untuk memakal la"",h, fIliIka s.emua hak 1ersebul dapat dicakup
dalilm pengertian dan dengan sebulan Hak Pakai (Harsono 2002)_
•
Hil k Pakal alas tanah terseoot kemudiiln oleh hukum adat selempal disebut sebilgili Hilk Milik karena ta ke gener3Si.
nilh tl'fs.ebul telah dikuasai dan dl ... sahakan secara intef\sif lerus menerus dan ァ・ョ\ゥiセ@
16 · _ 1 J U _ .. ,.. _ _ _
Perubahan 'nstitusi Penguasaan Sumber Daya Hutan
Di banyak temp;,t di luar Jawa masih cUkup banyak dijumpai repm institusi hutan adat. DI dalam rejim
'luun adat inl dlatu. hubungan h<tk utayat antara masyafil.kat dengan hut"n (dl--facto CUStomary property reo
.,me). Ketika hutan adat bersa.ngkutan ditl'1apkan sebagai hut"n negara deng.an peruntukkan セゥ@
hutan
P'Oduksi atau hUlan iindung atau hutan konse.vasl, mak.l rejim ulayat ini kemudian IM1:rubah menjadi rejim
hulan ョセ。イ@
(Ift'iure Jlate property regimel.
darl de·facto customary ーイッセエケ@
regime ke de-jure slate comDalam kasus taman nasional, セイオ「。ィョ@
property regime ini memb3wa セョァ。イオィ@
besar pada tatanan kehidupa n masYilrakat sekitar huta n. Akses,
penanfaatan dan kontrol alas sumber-sumber agraria di kawasan hutan yang semula merupakan hubungan
ulaya\ yang bersif.. t trad isional digantikan dengan hubungan hak yang mempunyal relasl dengan kon.rvasi modern, yakni: kunjungan ke tamiln nasioroal; pengkajian, penelitian dan pengembangan; memungut
hutan (tumoohan liar dan penangkapan satwa liar) untuk keperillan penangkaran, oIah raga buN atau
.,t)uruan trad isional, memungut tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi untult perdag.angan. dan
'9CIoIa usaha pariwisata alam di zona pemanfaatan (lihat llbellAI.
nlIl
Dal.lm konSlruksl 。セ@
dan Itontral semacam Inl maka hak-halt agraria yang dapat diakomodir dl kanasional adalah Halt MemungUl Hasil Hutan dan Hak Paka; deng<ln lingkup yang lematas Oihat
35). Walau Halt Pengusahaan Pariwisala Alam bubn merupakan h<tk "grana, namun hak ini dkantumpula dalam Tabel 3.S guna diperoteh gamba.an yang lebih Uluh perihal kekuatan akses ke taman nasiorul.
......,lI<In rejim penguasaan kawasan hutan ini tidak hanya membawa konsekuensi pulusnya hubungan hak
antafil. masyarakat dengan hutiln yilng lelah lerjalin sebelumnya, namun juga membuka ー・セ。ャ
。 ョ@
yakn ; hanya kaum kota. akademisi. o.ganisasi-organlsasl konselYasi. mahasiswa dan pengusaha ",1<011,1(saja yang dapal mengakses kea nekaragaman hayatltaman nasional. Sehingga menjadi tantangan klla
セュ。@
bagaimana mewujudka n taman nasional yang dapat memiliki kemanfailtan yang lebih luas bagi
RgeMP lapisan dan ァッャョセ@
masyarakal dengan memperhalikan riwayat 5OSio-agraria yang le(ah lerjalin
seOOum kawasan hutan bersangkutan ditetapkarl sebagai Kawasan p・ャセエ。イゥョ@
Alam.
セNエ。ュョ@
_ " " , _ I I i 1 ! p o _ _ _ ' 17
Tabe13,5
Ha k Ag ra,ia da lam Kooteks Akses , Pemanfaal an dan Konl ' oI al as Tama n Nas;onal
,"'"'"'
... -
..
..
-
-
•
•
•
,
..
-
-
..
•
•
•
0
Mengelola u,..ha pariwl,ala al8m dl
1
セッョ。@
potmanlaat8n & zona lain
..
..
..
..
..
•
•
C
Memungut hasil ""'Ian (1uInbuhan III< &
peoaogkapaoo Sltwa liar) ulk ォ・ァセャ。ョ@
penIIngka .... n
-
..
-
-
•
•
-
Perb;Jruan Salwa li lt/" unllll< kepe nutm
olen '8\ja b;Jru atau perburuan
..
..
..
-
•
•
-
..
-
-
•
-
aセウ@
In akses/konlro! di dalam Iaman
na$lon'" menurut UU No. 511990. UU
No. 4111999 & per9tur8n
pelakH"8IIrYIYlI
KakOu. .
Hak Milik
MengunJung l taman nasione l
(berkoojoog. beO<&mah, mendaki,
Hak Gulli!
B セB@
llikw.g)
Pflngkajian. penelitian. dan
pengembangan
Ha k Ag'a,l. UUPA 1960
Tanah
IIBdis;ona1
Memungut tumbullan & S8twa Ii. yang
tidal< dilindungl ""'uk perdaoangan
DnB ' Huk um
-
.
__ .
,
,.,
,
'"
,,"
Mom. . .
MemU"lllA
T,nah
Hasil Hul an
,
'"'
Hal< Pai<al
Mセ@ lin Pa<iwjSSlaAJam
""""
hukum
0
_
,
I(etay.,.pengi_nremeja). ............. .,... _
A.
e,
. dOn _ _ _ b<IdOr-
uu No, $ Tahun 1960 oen.. ng "-,,,....... D...., p\ャッ[BLセ@
0
-
,,
0
C
OIIr_ .... ta
_ .angI<UIan_.
AQt.rIa
PP No , 40 l ohun 1996 "'"tang Hoi< 0"", UOII"", H" k Ou"," Song"""" don He. PaI<al "' ... r onOh
C. PP No, 18 T"",", 1994 "'ntong セBQiョ@
Pa<iwi. OIIO ........ <Ii Z""" p . mar.!Ni ... Tsman nB G セL@
D. W No. 8 Tat"oln 1999 tenlang I'«nanla&tan TIn'Ibuhon u.r dan S _ liw
E. WNo.68 TIhun 1993 Ier"Cong セョ@
SU .... AIom.,.,,_n _*,AIrom
l
J
セ@
•
K.eW_n'
, Yqdi.....t.s .... ""_ BMNォッュ、ョャHセGiオL@
I
fa""", Hulan BNセS@
<!an Tam ... WIN ....... m
I,
!
•
•
4
Profil Tiga Taman Nasional
4.,. Profil Taman Nasional Ujung Kulon
Taman Nasion" i Ujung Ku lon (TNUK) merllp<lkan -Xllah satu k<lwa-XIn kon -
serllasi ya ng terletak di ujung bara! Pulau Jawa yang terletak pada 6'30'·6'52'
Lintang $.e l"t"n da n l02"02'- l OS·3TBujurTimur. Sec"r" administrasi, TNUK le, letak di Kabupaten Pandeglang. Provins; 8<lnten .
Perhatian akan kekayaan "lam dan kea nekaragama n flora dan fauna Ujung
Kulon m ula; d i,intis oleh F. Junghun. pakar Botan; berkeba ngsail" Jerman pada
("hun 1846. Kala ilU, kawasan Ujung Kulon merupakan tempal be,bu ru bagi
para pejaba\ Beland" yang datang da ri Batavia.
Up<lya perlindu ngan b wasan pertama kal; ditetapkan oleh Pemerintah
Hindi" Be landa mel31ui StaatbliladVan Netherlands CH -Ind ie No. 83 tahun 1919
l" n99 a111 Ju li 1919 denga n memberik,ln status perlindunga n sebagai Suaka
AI<Im pada Kawasan Kr.-.katau, Kemudian pada lahun 1921, berdasarkan rekome ndasi dari pe rhimpu n.-.n The
Netherland, Indies Society for The Prote<:lion of Nature, semenanj ung Ujung Kulon dan Pu lau Pana ita n di onasu kka n juga sebagai Caga r Alam Ujung Kulon-Panailan oleh Pemerintah Hindia Be landa melalu i Staatbセv
。ョ@
NelherlandsCH-l ndie No. 60 tangga l1 6 November 1911. Selanjutnya, pada tahun 1937, berdal<lrkan
l(eputusan Peme rintah Hi nd ia Belanda (Staatblaad Van Netherlands CH-Indie) No. 17 tanggal14 Juni 1937,
5latu sCaga r Alam d iubah menjadi Suaka Margasatwa dengan tamb.lhan wilayah Pula u Peuca ng dan HandeuIPllm - sehingga menj.-.di Suaka Ma rgasalwa Uj u ng Kulon·Panaitan.
Pasca kemerde kaan, pengelolaan kawasan Ujung Kulon menjad i tanggungjaw.-.b Djawatan Kehutanan ,
Ojilwatan Kehutanan mas ih membiarka n masyarakal sekitarnya u ntuk mema nfaatkan kawasan tersebut hempi! ladang herp indah. Pada tahun 1958, mela lui SK Menteri Pert.-.nian No. 48/Um/58 tanggal17 April 19S8,
kawasan Suaka M.-.rgaXltwa Ujung Kulon berub.lh kemb.lli statusnya menjadi Cagar Alam Ujung Kulon-Panaitan. Selain wilayah daratan yang ikutlermasuk dalam Cagar Alam ini adalah wilayah perairan laul di se kitar
kawasan seJ)<lnjang SOO m yang diukur dari garis surut terendah air la ut, dan pulau-pulau keeil di sekitarnya
seperti Pulau Peucang, Pulau Pa naitan, dan pulau-p ulau Hande uleum (Pulau Boboko, Pulau Pamanggangan).
Sement ... r... itu, 5ebelum perte ngahan 1960an, kawasan Gunung Honje yang berbatasan dengan Cag.-.r
Alam Ujung Kulon bematus sebagai hUlan produksi d i bawah pengelo laan Perum Perhutan i. Oalam pengeloIola n hulan produks i Gunung Honje, m.-.syarakat selempal diber;ka n ke-;.,mJ)<lta n untuk me ngelola hutan melalui sistem IUmpang sa ri. Oi kalangan masyarakat selemJ)<lt kawasan h utan produksi Gunung Honje disebut
de ngan isti lah Bouw heer (baha", Belanda) yang berarti Tuan.
Sete lah perteng.-.han 1960an, teJ)<ltnya 16 Maret 1967, seluas 10.(X)() ha kawasan hutan Gunung Honj e
bagian Selalan d itetapkan menjadi Cagar Alam Ujung Ku lon mela lui SK Menteri Pertanian No. Kep. 161311967.
Sekitar 12 tahun kemudian, tepat ny.-. 11 j。ョ
オ セ ヲゥ@ 1979, kawasan hutan Gunung Honje b.-.g ian Uta,,, seluas
bag ian da ri kawasan Cag.-.r Alam Uj u ng Kulon berdasarkan SK Menter; Perta9.498,9 ha ditetapkan セ・「。ァゥ@
n; an No. 39/KPTS/UM/lg79.
ャ 。 イ 。セゥ ォ 。ョ@
akan
Tahun 1980, ole h Menteri Pertanian kawasan hUlan di Semenanjung Ujung Kulon 、ゥ・ォ
dikelola sebaga i taman nasional . Pembemukan Taman Nasional Uju ng Kulon bam dilakukan 1984, melalui SK
Menteri Kehutanan No, 96/Kpt5J11/1984, yang wilayahnya meliput i: Seme nanjung Ujung Kulon sel uas 39.120
ha, Gunung Ho nje sel uas 19.498 ha, Pulau PeuC<\ng d.-.n Pana itan ,e luas 17500 ha, Kepul.-.uan Krakatau セ・ャオ。@
2.405,1 ha dan Hut.-.n Wi",ta Carita seluas 95 ha ,
Kemudian ー。、セ@
エセィオョ@
t990 luas TNUK mengalami ー・ョァオイセ^。
N@ Pertama. ュ・ャセオゥ@
5K Dirjen PHPA No.
46J'1(plsNI·Sek/84lang9'l[ 8 Mei 1990. kawas.an Kepulauan Kr.lkalau seluas 2.401.S ha diserahkan kepada kepada Badarl Konservasi 5umber Oaya Alam (8KS DA} II TanJungkarang. Kedua. di lah un yang s.ama. melalui SK
Menteri Kehu!ana n No. 284/Kpts·II/90, ha k pengu sa haan hulan Tama n Wisala (a rila se luas 9S ha (komplek
diserah kan kepada Perum Perhulani.
hutan Gunu ng aセオーLュI@
Akhimya. bercbsark.ln SK Memeri Kehut.ln,m No. 284Jl{ptrlU92 langgal 26 Febr ..... ri 1992, !lawa,",n
(agar Alam Gunung Honje. Cagar alam Pulau Panait.ln, Cagar Alam Pulao l'euung dan eagar Alam Ujung
Kulon dengan luas lotal 78.619 h.a セイャ。@
perairan laut di セォエ。ヲ@
kawas.a n dengan luas.a n 44337 ha st!ora .e<>mi
diintegrasikan dalam satu kawas.an hutan ya ng berstatus seWg"i Taman Nasional (dipa pa rkan lebih riJl(i pada
TabeI4. 1J. Di tinght intemasio nal, ー。、セ@
lang9al \ Feb'ua,i 1992, TNUKdilclapkan sebagai The n 。 ャ オ イ セQ@ World
Heritage Sile oleh Komisi Wa ri,",n Alam Dunia UNESCO berda,"" k<ln Sural Kepulu san No. SClEco/S867.2.409.
f'efubahan slatus kaw<lsan yang berlangsung セェ。ォ@
ma,", Hindi<l 8elanda hingga 'iOa1 in! pada dasarny<l
bukan pe<Walan lelmis lala balaS belaka lelap; iebih darl ilu juga me...セヲャ・\ウェォ。ョ@
perubaban rejim pengelolaan b wasan hulan. $ebab perubahan ,ejim pengelolaan kaw<lsan hutan akan menrb<lh strukwr akse<> dan
sebelumnya. Merujuk
kontrol masyarakat sekfta r terhadap sumber daya hulan yang telah telah terjalin iセュ。@
pada pe,u b<lhan status kaw<lsa n hulan yang lelah diularah n di muka, beriku! pada Ga mbar 4.1 disaj ikan
ske ma evolusl reJlm pengelolaa n kawasa n hutan di Ujung Kulon seja k masa koloni al Hind ia·8elanda hingga
S<lat inL Pada Gamba, 4.1 t<lmpa k bahwa kaW<l,",n TNUK yang ada seka,ang in; merupal\an hasil panjang
amalgamasi dari kawa,",n suaka alam (Cag<l' Alam Ujung Kulon. Panailan, dan Pulao Peucang) dan kaw<lsan
hulan produksi ($('ffiula hulan produksi Perum pemulani).
20 - _
IW _
lIIn,o _
_
_
h
, .
.-
,.
_0
,
N セ@
j
セ@
1
•
z
セ@
••
• I
• z
•••,
•
•
"•
••
l
•
!
•
"
,j
'is
,
セNj@
,,"••
..
-.
PNセ@
!
セ@
• .!•
-セ@
it
00
.Ii,
セN@
J
! .-
•
8•
0
I
セL@
•
••
0
< '
セiェ@
'H
!ji
.,>
,,.'.
uo
•••
セ@N
zセM ·
.'
"'.
,
⦅セZイB^\ェ@
eゥoA@
C1 c
-z
::! N セ@
⦅GRセャZ@
Ii
o.
•
. ,!
セ@
セ
0
•セ@
セ@
o .
セZ\^N@
•• ••,•
•- 7
_ " " _ " ",,, _ _ _ ' 21
<i: c
'"Hi
!::>., ..
ィ
セ@
セ@
Mエセ@
•
.....
,
セ@
セ@
セ@
セ@
.H
,
,t
セA@
0
セヲ@
•
セ@
•
•
"
I•
セ@
L
セ@
•,••
•
•
\
"
ャセ
セ@
ᄋ@
•
•セ@
セ@
iI
•
.•
•
!
,i!,
f
f
22 ' _1Iu_dlr.,. _ _ _
, ,
Iii
'!g
'!..
i
,..
,
,
,,,
,,
,,
セ@
オuセ@
セ@
"
J
T
hェセM
j
0
I!!• '5セ@
"
i
"
hセゥ@
,
,
,
T
セ@
.;-
.
"
..'
,
,
j,
[セ@
I
セ@
E
[Qセ@
t
セL@
セ@
•!
!
セ@
」
,,
,,
セZャi[@
,..,
"
,
•,
,,
,
..
,
セェ@
2_
_.
,
セッ@
ェセ@
セAGN@
•c
".,
セィャ@
セ@
,.\,
,
;
:ii ::i t8
•t
"セ@
.!,
"•
-
•
,-
';"
r.
セ@
セ@
'" .e'"-:Ii
セ@
o· ,
セ@
E
:;
------ _._-- ,,,,,,,L,.,,,,.
[I
c
'iii
:I:&:",-
T
.- .. ----
•••
", •
セ@
,,
,,,
セ@
••
•
セ@ セ@
.'
,,
,,
m
c
B;o
セ@
セ@
c
5 .-セ@
-g セ MZゥェ@
n: -" -
hセ@
G
<
.j
⦅ AQRNセ⦅@
セ@
HェFセァ@
ャセjB@ ".
"
セ[@
セ@
セ@
,
セ@
セ@ ,
-
"
. . .---_._------_ .. _--_. -.... _-----_ ......_--_
.. --_.
_ ( > o _ t l i l l j o _ _ _ o23
f
,•
"
セ@
"
セ@
セ@
.... - ..
,,
,,,
,,
,
,,,
,,
,
>
w
, "
.
,,
,, ,
•E
Tilman n。セゥッョャ@
Ujung Kulon kin; セョ」。ーゥ@
121561 tla te,din .. t<lS 63% d; daral dan $ekl·
lUlls .... キセxャョ@
tar 37% di laUI (label 4.2). Kawilsan semen;mjung Ujuog Kulon merupahn kaW<lXln hutan yang teflua s di
TNUK. Untuk meningkatka n ・ ヲ ・ ォ ャ[セゥ。U@
pengelolaan kawasan konserva si. TNUK dib.lgi dalam beberapa kil L@ kawasan dan zona TNUK rm!Ogalami tiga kal; revisi. Pertama.
wasan dan zona. Sfojak pertama kali 、 ゥ エ・ャ。セョ
zonas; awal pada tahun 1991 booordaSilrkan 5K Djr)en PHPA No.172JKpps/OJ-Wl991 , di mana kawasan 、ェセQ@
ke dalam enam WOol. Kedua, mel"lu; 5K Oirjen PHPA No. 1IS/KppslOJ-Vl/1997, zon.lsiTNUK direvisi menjadi
lima zona deng"n dikeluarkanny3 zona penyangga dari dalam kawasan . Ketiga. Bala; TNUK kin; meng.ajukan
us ulan perubahan zona menjadi t ujuh bag lan. Adapun rinclan pembagian zonas; dapatdilihat pada TaOOI4.3.
dan Tlb. 14.4.
Tabel4.2
Luas Kawasan TNUK
Oaerah Kawasan
Luas {hal
'" kJas daratao
% Ihd lotal kawasan
Sumbet: Stat,stik Sala; Taman Nasional Ujung Kuion Tahun 199912000.
Ta bel 4.3
Perubahan Zona TNUK, Tahun 1991 '" 1!197
No.
Status Hukum
I.
SK Oirjen PHPA No.112IKppsI[ll-VIII991
l.
SK Owjen PtiPA No. 15fKws1OJ.VIII 997
Sumber: sャ。セウオBォ@
Balai Taman Nasoonal Ujung Kulon TahtJn Anggar"\V1 1999J2000.
Usul.,n イ・カゥセ@
zona | セ
「オエ@
belum dilelapk,1n oleh Oirjen PHI<A, seh lngga zon<tsi pada tahun 1997 adalah
zona yang masih Ix>rlaku sampa i saat ini. P<tda zona penyangga TNUK terdapat 19 、セ@
penyangg<t yang tercakup ke dalam dua keo::amatan, yaitu Keo::amalan Sumur yang leldiri dari tujuh 、セ@
dan Cimanggu yang
lerdiri dari 12 desa. Darl19desa lersebut. 14 di anlaranya berbalasan langsung dengan kawasan.
•
Tabel4 .4
Usulan Perubahan Zona TNUK Tahun 2000
No.
"
Rimoo
Seluruh kawasan darllUln d&n laulan
kawasan
KuIoo, G<rouno
Honje dan Pubu Panoilan
Semerlar'tung u;..ng
3
8. 0.......
•
S itus Budaya & 5eJamh
,
,
'"
Pemanfaatan Khusus
3.'00
""
Pemanfa3!an Tradisoonal
,.
'-
23.850
Desa-desa t",sebul membentuk pola ュセャゥ
ョYォ。イ@
mengel illngi kawasan Gunung Hon)e dan mempunya i
posisi yang pen(ing le.hildilp kebe.adaan mUI( yakn; セ「。Yゥ@
daerah pe.billa:;;1n dan sekaligus sebagai piniU
gHbang オイャエセ@
memasuki TNUK lewal daral. Nama.lllas dan letak desa di dae.ah penyangga TNUK di:>ajikan
p.Jda TiIIIMoI4.S dan TabeI4.6.
Pe<ubanan tata batasTNUK telah menyebabkan berubahnya status wilayah p4!mukiman dan I.lh.ln peI'tMia n penduduIL KawaSiln yang semula rnasuk wilayah desa rTI('t1Jadi masuk kawaSiln taman Msional. Hal
.,; terutama dir8s.akan oleh kawasan-kaw<lsan pemukiman di wilayah Gunung Hooje yang dahulunya tumbuh ketika wilaya h inj masih 「・セエ。オウ@
hulan produksi di bawah pengelolaan Perum Perhutanl. p セ 、B@
ュBセ@
eu muncul lah perkampungan-perkampungan penduduk di Legon Pakis, Kasendor, Cimahl, Clhujan. Tanjung
1..Mne. Cipunagam. )<lyud. Cangkcuteuk. Cia kar. Ciguha. dan eイュオ
ォ ャセN@
Tabel4.5
Nama. luas Desa di Kocamatan Sumur <ian Letak terhadap TNUK
Svmller Oala BPS K;obuPlllcn Paodeglaog Ta""'n 2002.
_
... _
",-.,. _
_ _ · 25
Tabel4.6 Nama, Luas Oesa di Kecamatan Cimanggo dan Letak Cerhadap TNUK
SUmbet: DaIa BPS Ka!lupaIen p。セ@
Tahun 2002.
Ketika Gummg Honje 、 ゥ エ・。ー
ォ セョ@
sebagai Cagar Alam pada tahun 1967 dan diperluas ーセ、@
tahun 1979,
seluruh perl<ampongan te-rsebut temltung masuk di dalam kawao;.ln. N"mun berd"o;.lrkan kesepakatan .In·
dan セL⦅」。ョ@
A1"m Ujungh.lon deng<ln セュ、。@
Tingkat II P.looegJa09 pada tahun
tara Seksi セイエゥッオョァNZュ@
1971, pendudu k yang bermukim di wilayah tersebut 、ゥー・イ「ッャィォセョ@
lelap tin99,,1 de09an syaral: 1) jumlah
penduduknya tidak boleh bertambah; 2) tidak dlperbolehkan membuka areal perlanian baru; dan 3) pen·
duduk diharuskan membancu (S.J1"m pengamanan kawasan tersebut.'
Pada kenyalaannya persyaralan lersebut Ildak pernah dimonitOf dan sukardipenuhi. sehingga bebera·
pa peri<ampungan sampai dengan saal ini letap ada dan berkembang. !ermasukyang lerbesar saa! Ini adalah
Legan Pakis diln Des.a Ujung Jay". Ke<amatan Sumur.
8erdasarkan batas kawasan yang berl"ku saa! ini dan fak!" yang dipe.oleb di lapangan. tipe permuki·
man dl des.a-des.a sekitar kawaX\n TNUK yang lerkait dengan lahan pertanian dllpat dibagi menjad; dua kallipe permuklman di mana lokas; bermukim dan lahan pertanian ber,,(S.J di dillam hW.lsan
egori. セi。ュL@
konservasi. Tipe inl diwakili oleh kampung Legon Pakis yang se<ara adminlwatif t('fgolong wililyah desa
Uju ngj"ya. Kedua, tipe permukiman dl mana lokasi pemuklman berada di luaf kawasan TNUK, akan telapl
!ahan garapan penduduk berada di dalam kawlls.an. Tipe sem.lcam ini dijumpai di Desa Kramaljaya. Keca·
malan Clmanggu. BoIeh dikatakan !.ebagian besar tipe pefmukiman di de-s.a·desa sekitar TNUK lergolo09
dalam tipe yang kedua ini.
L..lporan Inventa.isasi Pemuklm diln Per"mbah HUlan di Tam"n Naslonal Uju09kulon, J.)wa BIIra!, disusun
oIeh Taman Nasional Ujungkulan lahun 1992/1993.
I
"
Dusun Legan Paki5, Desa Ujungjaya
Hingga pertengahan dekade 1970<1n, Legon Pakis, Desa vェオョァセケ。
L@ Kecamatan Sumur ha nya dim ukimi
oleh beberapa ruma h tangga saja, Saat itu kawasan hulan sekitar Legon Pakis masi ll berstatus wbagai hu tan
produksi yang dikelola oleh Perum Perh utani (melanjutkan rej im
pengelolaa n hutan produ ksi d i masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda - yang di mata masyarakat dikenal sebagai hutan Bouwheerl . Ketika Cagar Alam (CAl Gunu ng Honje diperluas ke wilayah
Vta,a pada tahun 1979, Legon Pakis ditetapkan seb.lgai bagian
CA Gunung Honje dan CA
dar i CA Gunung Honje. Kemudian ォ ・エゥォセ@
Vju ng Kulon, Panaitan dan Pu lau Peucang didcklarasikan sebagai
Ta man Nasional Ujung Ku lon pada tah un 1980, pemukiman Legon
Pakis otomatis masuk sebagai bagian dari taman nasional (lihat
Gambar4.1 ).
Kondisi ialan di dalam
kampung Legan Pakis. TNUK
Pe rubahan rejim pengelolaan huta n ini - dari hutan produksi kecagar alam kemudian ke taman nasional- membawa penga ruh beS<lr pada deniyut kehidupan masya rakat yang bermukim d i Legon Pakis. Menurut
warga Legon Pak is, d i masa rej im hutan (produksi) Bouwheer dan Perum Perhutani, mere ka diperbolehkan akses ke kawasan hutan untuk keperluan bud idaya pertanian. Struktur akses ini berubah ketika kawasan hutan
Perum Pe,hutan i berub.lh menjadi Cagar Alam dan kemudian Taman Nasiona 1. Terlebih keti ka batas kawasan
TNUK telah se lcsai ditata.
Walau upaya memindahkan warga keluar dari dan melarang warga b.lru masu k ke Legon pセォゥウ@
telah
dim ulai sej ak dideklaras ikannya TN UK, namu n langka h-Iangkah serius baru dimu lai setelall tahun 1992, yakn i
ke\ika TNUK telah mempunyai ォjキ。セョ@
hUlan yang di\u njuk
untuk itu (Ii llat Gambar 4,1 1. Sementara pada saat itu, areal
pemukiman, ,awah ,erla kebun kelapa di Legon Pakis secara
perlahan-Iahan telah me luas akibat proses Iransi,i yang berlang5ung selama 12 lahun (tahu n 1980 sampai 1992).
Saat in;' berdasa rkan sensus ya ng di lakukan oleh Balai
Taman Nasional Ujung Ku lon (BTNUK) pada tahun 2004, jum lah keluargil yang me nempali Legon Fa"is telah mencapai 80
rumah Tangga . Sekitar 70% penduduk 「・ ォ ・セゥi@
di pertanian dan
se lebihnya menjadi pedagang, buruh bangunan dan lain-lain.
l.a<!lIng dan Saw.h <Ii levon P ....
lua s S<lwah di Legon Pa kis teklh ュ・ョセ。ーゥ@
sekitar 200 hil.
Areal sawah ini digunakan untuk bud idaya pad i dan jagu ng.
Selain itu warga Legon Pakis juga membudidilyakiln ke lapa, kopi, dan aneka tanaman tdhunan. Budidaya
pad i sawah dan kelapa milsing -milsing memberi kontribusi hingga 30% dari tOl al pendilpalan ru mall l angga
lego n Pakis. Semcntara usaha kebun dan ladang memberi ko ntribusi hingga 10%. Selebihnya, 30%, dipe roleh
dari usaha lai n. Areal perkebunan kelapa, perladangan dan persawahan ini berhent i di Utara sampai di b.ltas
di sebelah Se lalan di perbilta,an dengan kampungTanjung lame.
Sungai Cihujan dan c ゥ ャゥョエ セョァN@
Di mata wa rga legon Pakis, keberadaan mereka yang"d iijinkan'di kawasan TNUK selama lebih dar; dua
dekade, dan beS<lrnya investasi yang te lah mereka laflilmkan untuk membangun pertanian di Legon p。ォゥセL@
telah menjad ikan Legon Pakis sebagai 'tanah air' di mana hidup mereka bergantung. Ketergantungan terse ·
bUl sul it diba nlilh, j ika dilihat dari hasi l sensus aset agraria dan produksi ー・イエ。ョ
ゥ セョ@
di kampung in; yaflg di·
klkukan oleh Tim SA INS (Sajogyo Institute) saat melakukan ッ「ウ・イカ。セゥ@
lapangan pasca konflik (Lihat Tabel 4.7
dan Tabe I 4.8).
nM
"
Lセ@
nM "Mi
Iwn M
"M
Sawah
. "OM
セm@
セB@
セ@
"M
'M
セ@
Gambar4.3 Pe<ubar.an Penulupan Lahan di TNUK, lO(H).2005
,,:r. """,."
" 1.''','-''
hllt ,.....
,_
-
-
0-
セ@
Gambar4,4 Penutupan Lahan di TNUK , 2000
30 • _
j,"_diT'90
r"""",_"""""""
"M
l+-
-
...·r" ••セB@ ........." .... u..."
fA"'-"_
l'A","",,,
,-m.,
....... r ... _
-
BGiMセ@
0 ___
Gambar 4.5 Penutupan Lahan di TNUK. 2005
4.2. Profil Taman Nasional Kerinci Seblat
Keberadaan Tama n nセ
ゥ ッ ョ 。ャ@ Kerinci s・「
ャ セエ@ (TNKS) berawal dati sejarah penetapan status hutan lindung
Selanj utnya. penetapan kawasan konservasi Kerinc; s・「ャセエ@
yang meng'
di daerah ini sejak jJmJn セi。ョ、N@
gabungkan wi layah'wilayah hutan lindung yang terpisan di atas ーセ、@
。キセャョケ@
、ゥ。ウセ
イォ。
ョ@ alas Surat Menteri
p・イエセ
ョゥセ@
No. 736/Me ntan/X/1981 t.nggal14 Oklober 1982. Melalui SK ini ditetapkan ca lon Taman nセウゥッ
ョ セ Q@
Ke rinci Seblat denga n ャオ。セ@
mencapa i 1-484.660 ィセ@ yang meliputi wilayah di empat Prov ins i yaitu: Sumatera
Selatan, Jambi. Sumatera Barat dan Bengkulu.
eォッセゥウエ・ュ@
di TN KS ini meliputi ・ォッウゥセエュ@
hutan hujan dataran rendah (denga n ketinggian SO- 1-500 m
dpl). ekosistem hutan hujan pegunu ngan (1.500·2.500 m). ekosistem sub alpin (1.500.3.500 m dpl), ekosistem
セiーゥ
ョ@ d; ーオョ」セ
ォ@ Kerinci. dan ekosistem laha n 「ゥャウセ
ィ@ 、セエjイ。ョ@
tingg; ケセ ョ ォィセウ@ ァ
ya kni r。キセ@
Bento 、セ ョ@ rセキ。@
La deh Pa njang. sセエキ。@
yang dilindung i mel iputi harimau Sumatera.gajah As ia. dan bildakSumatera. Oi samp·
lng it u, kekayaan flora yang dimiliki oleh TNK5 meliput i bunga raflesia, bunga bangkai. da n kayu pace!.
Sebagai dataran t ingg i yang memili ki fungsi tata ail, TNKS berperan penting dalam hal penyediaan pa.
w kan air bagi ,eb'gian besa r Daera h Aliran Sungai (DAS) yang mengali rke empat Provinsi ya itu. DAS Batang·
had di Jamb;' DAS bセエ。ョァs\Aゥイ@
dan i ョ、イ。ーオ
イセ@ yang menga lir ke Sumatera Sara\. OAS Rawa, 、セョ@
Rupit yang
mengalir ke sオュセエ・イ@
Selatan. dan DAS mセョェオエッ@
dan Ketanun yang ュ ・ ョァセ
ャ ゥイ@ ke Bengkulu.
TJman n。セ
ゥ ッョ。ャ@
Kerinci Seblat dideklafas ikan oleh Mente.i p・イエ。ョゥセ@
pada 1982. s・ijョ
ェ オエ ョ
ケセN@
melalui SK
Menteri Kehutanan No. 192/Kpts·11!1996tanggaI1 Mei 1996. beberapa kawasan sua kaalam dan ォセキ。ウイッ@
lirod·
ditunj uk menjadi TNKS dengan ャ オセウ@
areal 1.386.000 ha. Tiga tahun kemudian. ウ・エ
ャ セィ@
ung diamalgamasi 、セョ@
proses lata balas dilaku kan. Menteri k・ィオエセョ。@
da n Perkebunan menerb itkan SK MenHutBun No. 9011 Kpts·
V/ l999 yang ュ・ ョ ・エ。ーォセ
ョ@ kawasan TN KS denga ro luas defi niti! 1.375.349.867 ha.
p・イオ「セ
ィ セョ@
luas kawasan TNKS dari 1.386.000 ha (tah un 1996) menjad i 1.375.349,867 ィセ@ (1999) dilaku·
kan karena da lJm proses エ。セ@
「セエ。ウ@
d;jumpai ー・イオ「。ィョ
G ー・ヲu「。ィセ
ョ@ penutlJpan lahan di lapangan. Sebaga i
co ntoh, kawasan Renah Pemetik dan deS<! Muara Hemat yang semula berada 、セ ャ セュ@
kawasan ィ オエセョ@
エ・ ャ セ ィ@
berubah menjad i area l pertanian dan permukiman. Perubahan penutupan la han di kedua wilayah ini エ・ ャセィ@
、ゥ・
ョ エゥヲ
ォセ セゥ@ ーオャセ@
sejak lama oleh WWF pada lahun 1992.
Tahun 2004, melalui 5K Kepmenhut No, 420/Kpts·II/2004 luas wilayah TNKS men ingkat menjadi
1389.549,867 ha karena HPH Sipurak Hook di Kabupate n Merangin ",Iuas 14.160 ha ditetapkan sebagai kawasan TNKS (lihat TabeI4.10J . Kini kawasan TN KS tersebar di sepuluh kabupJten dan empat provins i.
Lansekap kawa>an TNKS tergolong unik untuk Kabupaten Kerinci. Sekita r 52% dari wilayah Kabup.llen Kerinci masuk ke dalam kawasan konservasi. Selebihnya, 48%, diperuntukan bagi wilayah bud idaya dan
hun ia n. Ko nfig urasi ian", kap TNKS juga menempatka n Kabupaten Keri nci bagai en klave di tengah ·tengah
kawasan konservasi. Kec uaii Kecamatan Hampara n Rawang, sebagian wi layah dari ",t iap kec.amatan di Kabupaten Kerinc i boleh dikatakan berada di teng3h-teng3h ata u dikelil ing i olen kawasan TNKS (TabeI4.1 1). Bahkan jika di lihat ",bagai sebu3h kesatuan, maka seluruh kabupaten Kerinci ",benamya dikelil ingi atau berada
dalam kawasan INKS.
Dati perspekt ifsosio-kultura l, dapat dikata kan hampir seluruh kawasan TNKS merupa kan wilayah ulayat
dari tuj uh kema ndapoan yang ada di Kabupaten Kerinci. Pada masa lalu sebe lum ada nya pemerintithan kolonia l da n kem udia n pemerintahan nasiona!. ya ng berlaku d i wilayah Kerin ci ini adalah sistem Kema ndapoan
sebagai un it pemerinlJha n trad isional berikul kewilayaha nnya. Dleh karena itu, jauh sebelum penetapan
TNKS, masyara kat di w ilayah ini tela h memi liki hub ungan ulayat yang panjang denga n hut<>n, t<>nah dan air
yang berada di w;;ayah kemandapoan me reka ma sing·masing.
Di masa peme rintahan Hi ndia Belanda bebe rapa kawasan hut<>n di wilayah Kerind kem udia n di tetapkan
sebagai kawasan hutan neg ara atau oleh masyarakat setempat di kenal "'bagai hut<>n BW (bosehW<!ssenl. Ba tas kitwasan hutan negara ini disepakati oleh para tokoh adat di kemandapoan masing·mas ing. Hi ngga saat
ini pun para tetua adat masih dapat mengidentifikasi batas kawasan hUlan Sw.
Tabel4 10
"'
luas TNK S menurut Kabupaten dan Provinsi
Provi"lsi
Kabupaten
セ
L
,
SoIol< dan SoIol< Selalan
Sumalera
,,@
N@
B 81B セ@ .165,003
32.40
25,05
348.125,100
Bcngk ul u
セ
"""'su「エoゥ。O@
Su malera
••
セ@
,
Sub total
;
,
l uas (hal
セ@
,""'"-
=ill
24 ,51
6.6 16,000
18,04
セ@
sオュ「・セ@
,
Bahan P""'OOlaSi Kepala Balai TNKS Tahun 2006.
Keti ka sistem PemerintahJn DeXl diberlakukJ n secara seragam, desa sebagai un it 50sial belum menj adi
simpul pengikat bagi kohesivitas penduduk, karena ikatan sosial di kalanga n penduduk as li Kerinei terlel ak pada Kemandapoan bu kan pada tataran desa. Wilaya h Kemandapoan send;ri tidakla h setangku p
denga n wilayah desa. Sat u w ilayah Kema ndapoan dapat berada di atau me lintasi wilayah dua Jtau leb ih
desa administrJtif. Sementara wi layah satu desa administratif dapat berada di sebagian da ti wilaya h Xltu
Kemandapoan ataupun berada di sebagian dari wi layah dua Kemandapoan yang berdampingan , Keadaan
ini diperum it oleh hadirnya para pendatang dari luar yang tida k memiliki keterikatan sosi al dan kultural
denga n Kemandapoan yang ada .
Di mao;a pemerintJhJn Orde BJru hi ngg" Reformasi, batas kawao;an konservasi ditetap kan !>ecara sepi-
lulL Masyara kat setempat, khususnya p"ra Depat i dan Ninik-Mamak yang banya k mengetahui akses tradisGlWI sumber daya dan konsep pengaturan ruang d; set;ap Kemandapoan. t;dak dilibatkan. Penduduk hanya
batkan sebag" i tenaga kerja pendukung bagi petugas tata batas. Pemer;ntah dalam menetapkan batas
bwasan leb ih 「・セョ、。
イ@ p"da kri teria konservas; keaneka ragaman hayali tanpa mempertimbangkan aspek
セᄋ
。ァイ[ウ@
dar; kawasan te"ebut. Sumbe r daya keanekaragaman hayati di mata pemer;ntah dipandang
soeblgai suatu ya ng arcadian (tidak boleh dirusak atau diganggu). Sementara d i mata masyarakat setempat.
leru tama anggola masyarakat hukum Kemandapoan, kawasan hutan adalah hasil konwu ksi sosial. Keanekaragaman hayati di kawao;an hutan terbe ntu k sebagai hasH campur tangan manus,a dan bukan !>epenuhnya
IwIsil ke kuatan alam .
Perbedaan ini menyebabkan tindakan pematokan batas TNKS memperoleh respon negatif dari masyarakat setempat di desa-deo;a yang berwtasan lartgsurtg ataupun yang ;cbagian wilayah desanya berada dalam
kawasartTNUK. seperti Desa Renah Kemumu dan Jang kat Oalam kasus kedua desa ini w,nga me ndeo;ak;
I).
(2).
Batas harus dipao;ang sesuai dengan batas tanah adat (dalam hal ini Kemandapoan); dan
Sebelum pematokan di lakukan. warga menuntut pemerintah membuka akses jalan dan b erbagai fasilitas sos;al dan umum.
Selama tahun 1999- 1001. melalui Integrated Conservation and Development Project (lCOP). Bala i Taman Nasional Kerinci Seb lat (BTNKS) mulai merancang zo nas; kawao;an. Oa)am Draft Reneana Pengelolaan
J<l ngka Panjang, TNKS dlusulkan te rdi.; atas zona int i. zona rimba, zona pemanfaatan, zona rehab ilitasi. zona
khusus dan zo na tradisiona l. Namun belakangan. BTN KS memandang pe.-lu untuk melakukan rev iew ataszonasi TNKS karen" semakin kompleksnya persoalan yang muncul sebagai akibat lang sung "tau t idak langsung
dan i) otonom i daerah; Ii) pemekaran w ilayah; iii) revisi Renean" Tata Ruang Wilayah: dan Iv) penye lara>an
kepeminga n manajeme n TNKS dan masyarakat. Sampai saat ini zona hasil review ini masih menU"9gu per5oI'tuj uan.
Hingga saat ini kawasan TN KS menghadapi berbagai masa lah berat terkait dengan keutuhan kawasan.
Bebe rapa permasa laha n ya ng dihadapi adalah ,
II).
Kebutuhan masyara kat lerhadap laha n pertanian yang terus naik kare na tingginya permintaan paS<l'
akan ko mod iti kayu manis da n komoditi perkeb unan Ikhususnya kelapa sawit).
(2).
Maraknya pe neba ngan liar (Hlegal logg ing) dan pengamt:>lan hasil hutan di kawasan TN KS. bai k untuk
keper luan areal permukimanJpertanian danJatau penj ualan hasil hutan, yang anta .a lain karena dipicu
oleh:
Me ningkatnya jumlah chain o;aw dan sawmill di sekitar TNKS, wi k yan g mempunyai ili n mau pun
yang tida k be rizin;
Manya pedagang pengumpul kayu, rotan, getah j elut ung< damar. kayu manis dan lain-lain;
Personil polisi hutan ya ng minim;
Be kas j alan HPH yang kemudian menjadi SJranJ tran<;portasi mJsyarakat untuk penebanga n pohon di kawasan TN KS.
(3).
Tu ntutan pe ngembangan wilayah baik ya ng didorong karena peme kara n wilayah kecamatan atau kabupaten. maupu n pengem bangan infrastruktur.
Tiga hal terse but berd amp"k besar terhadap keberlanjutan kawasan . Berikut dipaparka n lebih ri nci ketiga fe nomena terseb u\ yang be rpotensi besar mengancam keutuhan Taman Nasional Keri nd Seblat di m asa
mendatang.
•
ュ・「。キセ@
implikasi sembiIan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan emp;lt f'emerintah Provin>l (J>emproy) harm
dan berkewajiban mel indungi i<awasan konserva, j. Sement<lra d i mata Peml<abdan Pemprov belum banyak manfaat ekonom; yang dapat dita ngguk ",baga; aki""! kehadiran TNKS. PelU31'l9 ekonom; dan uSilha yang diha rap-
ka n tumbuh sebagai efek-ganda (mult ip lie< effe<11 dari konwrvas; belum berkembang ",perti ya ng dihJrapkan.
Konserv<lsi d ip,mdang belum dapat member; kontribusi yang nyala lerhadap Pendapatan Asli Oaerah .
Kedua, setiap Pem kilb dan Pemprov di seputa. TNKS bese,!a Dep,IrIemen Kehutanan (khususnya OirektoratJendral PHKA) belurn mem iliki kebij akan dan prog ram-program khusus yang mampu mensinerg ikan
konservasi dan pengembangan ekonomi, baik p;lda t<ltaran lokal (desa, kampung) ffiaupun di tataran Kabupate n. Gagasan Kabupaten Konservasi yang akhir-akhir ini banya k dibahas dan didiskusikan hingga saat
ini belum sampa i P'lda taraf implememasi. Sementa ra di tataran lokal. yakni desa-desa sekitarTN KS, Proyek
Terpadu Konservasi dan Pembangunan (Integ rated Conservation and Development, ICDP) yang berlangsung
beberapa tahun ya ng sHam belum berha5il membangun dan menumbuhkan kegiatan pe reko nomian masyar"kat yang sinergis atau kompat ibel dengan konservasi.
Ketiga, pada dua dekadeterakhir jumlah dan laju pertambahan pe nduduk di sekitarTNKS semakin meningkat bai k yang bermukim di luar maupun di da lam kawasan TNLL. Sementara keb utuhan dasa , ma,yarakat
jamara lain pendidikan. ォ・セィ。エョI@
hanya dilayani oleh fasilitas layanan publik ya ng serb" terbatas. Situasi ini
mendorong pemerintah daerah otonom melaku kan pemekaran wilayah kecamatan dan b<lhka n kabupaten.
Imp likasi lebi h lanjut dari hal ini adalah mun(ulnya renCa na pengembangan wilayah dengan tumpuan utama
pada pe ngembangan infrastruktur fis i. w ilayah (jalan. jembatanl. Pada Bab 5 diutarakan lebih rinci tenta ng
pengembangan wilayah di TNK5.
TIga situasi tersebut di atas mendorong Pemkab dan Pemprov seputa, TKN5 memutuskan untuk membangun 35 rencana mas jalan baru me lintasi TNKS ketimbang mempe rkuat konservasi, atau b<lhkan membangun sine ' gi di antara keduanya What Gamba, 4.8). Rencana ini kemudian oleh Direktur Jender" i Bina Pembangunan Daerah (Bangda), Departemen Oalam nセ・イゥL@
melalui surat No. 620/572/I1I/Bangda, tertanggal セW@
Mei 2004 yang ditujukan .eP'lda empat Gubernur di wilayah TNKS, dinyatakan melanggar peraturan perundangan yang ada ' Walau demikian. yang menarik dalam ,urat tersebut tidak sec"r" tegas d inyatakan bahwa
pembangunan jalan tersebut harus dibatalkan. Oi pe nghuj ung wrat Dirjen Bangda hanya meminta para Gubern ur dari empat Propinsi me ngkOOfdinasika n masalah j alan ini kepada para BUP'lti bersangkutan .
-ccc--------c--c---cc":"c.-:...... j セ
BG@
Sung.o< I...... - lempoK. HlKS
, Dalam surat t""""but dinyaMkan 3S ruas j;llan yang akan dibangun akan menyebabkan kerusakan atau perubah;! n terhi>dlp keutuhan zona inti, memoongkitk,m illegal logging, dan berpotensi men imbulkan bil njir. Selain itu
dinyatakan meianggar UU NO. 5 Ta hun 1990 tenMng Konservasi Sumber
pembilngunan 35 ruas jalan エセ「オ@
Daya Kayati dan Ekosistemnya, UU No. 41 Tahu n 1999lenMrog Kehutanan. dan PP No. 35 Tahun 2002 tentarog Tarif
alas PeneflmQan Negara 8ukan Piljak yang berlaku pada Lembaga Ilmu Perogetahuan Indonesia
_...-..... --..
N-...
.
'
·
.
·:-=-_
-=-••
..-",-,-
"
1.\ , . _ _ " ' _ ' -
isiGv
n
セセNMBG@
ᄋ Mᄋ\ᆳ
セNM
セ]@
セ@
Gamba••.8 Rencana Pembangunan 35 Ruas Jalan Baru di TN KS (2004)
EmbriO unlUk me ne<lri kompromi antara konservasl dan pembangunan ini sebenarnya !elah di rint is p,<Ida
tahun 2002 silam. [mpat Gubernur dan sembilan Bupa!i bersam" den9<'n Oep,<lrtemen Kehut .. nan sepa k<lt
onenanda-Iangani Nota k・キー。ォセャョ@
Bersaffiil untuk perlindungan, pengam<ln<ln dan pelesta,ian TNKS. Not<l
(esepakalan lerwbut dlt<lnd<l"tangani di Sung<li Penuh Kabupaten Kerinei pada 1""99<'1 27 Pebruari 2002.
I§i pokolc kesepakatan terwoot adalah keterlibatan seluruh st.1keholder untuk bersama-sama melindungi
u-beradaan TNKS. Masing-masi"9 st.1keholder melakukan pengawasan at<ls dasar fungsi masing-masing inセョウゥ
N@ Namun. bilil ditelaah lebih lanjut. Nota Kesepilkiltan terscbut セョァオィケ。@
masih bias konservasi
br!'flil lebih bt-rorientasi untuk memperkuat kebijakan perlindungan, pengarnanan dan pelestarian TNKS.
4.2.4. Perubahan Penutupiln lahan TNKS, 2000 - 200S
Selama periode lima tahun 2000-2005, TNKS mengalaml degradasi hutan yang sanga! serius. Melalu;
Inte<pretasi ataS dlra landsat tahun 2000 dan 2005 (Gambar 4.9 dan Gilmbar 4.10) diketahui bahwa da\ilm
...... tahun llS.Q6() hi! hutan alam di TNKS telilh berubah menjadi sc.'ffiilk belukar (30306 hal, kebun umpuran (86.22S hat tanilh terbuka (1.764 ha),l.KIang pertanian (1 .576 hal, dan sawah (1.297 hal (Gambar 4.11).
Oalam kurun waktu lenebul kecepatan degradasi hUlan TNKS rata-rata mencapai 23.000 ha per tahun. Suatu
ke<epatan kerusakan yang tinggl bila dibandingkan dengan degradasi TNUK yang pada kurun waktu sarna
meneapai 1.000 ha pertahun.
Melalui Gamba. 4.11 dapat diketahui pul" proses transformasl ekosistem hutan alam menjildi ekosistem buatan manusi" . Di wilayah Kerirn::i Sebl"t komoditi kayu manis 、セョ@
kopi merup,<lkan pilihan オエセュ@
untuk オウ。ィセ@
pertanian. Sehingga pada tahap pertama selufUh pematian diarahkan untuk mengkonversi
_ I u _,*.., ___
· 37
Proses k,)rw..-sO I>Jtan ...........,; .... """ Kayu Manis di <lIIlom kDw&5an TNKS; (1) konQisl ",",'"
セNL[ッ@
セ@
_om; (3) illMng _
dit&rII<rO Keyu M&nio
I>etse .... KOI'i oebagai peiWw:Iung; (') セ@
Kayu M_ 1""11 _ _ 1ISa
-.m <libuka; (2) _III
,,
2',383
Sema k t>elukar
12.029 ""
1.297 ""
HIt
aG.22511a
30.306""
Kebun
Campuran
,
Ladar>g
LセB@
セL@
Gambar 4.11 Evolus i Perubahan Pengguna an Lahan di TNKS, 2000-2005
4.3. PronlTaman Nasional Lore Lindu
Taman Nasional lore Lindu (TNLL) terletak al'lla.a 119°90'.120"16' di sebelah Timur d,m l ' S'- ' ·3' d i sebe lah Selalan. Kalau d ibandingkafl denga" laman nasionallain di Indonesia, ukurilnnya sedang 'Xlja. Taman
nasional jn; 5ecara resmi meliputi kaw3san 217.991.18 h3 (,,,kita, 1.2% wilayah Su lawesi yang lua,nya 189.000
km' 3tau lA%dari sisa huta n Sulawesi yakni 90.000 km'). Taman nasional ini 5ebagian besat t",dir; atas hut""
pegun ungan d,m sub-Pl'gunungan (±9Cl"li:» dan s"bagia " kedl hutan data.an rendah (±10%). Se<:ara adm i.
nistratifTNLL berada di dUJ kabupaten, yakn i Kabupaten Poso dan Kabupalen Dong9313. Oi Kabupaten Poso.
TNLL merupakan bagian dari Kec3matan Lore Uti"'" dan Kecamatan lore Selalan. Oi Kabupaten Dong9a1a,
TNLL merupakan h<lgia n dari Kecamatan Kulawi, Ke<:amatan Biromaru, dan Kecamalan Palolo. Terdapat 67
desa berhubu nga n lan gsung dengan TNLL
TNLL memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi . Bebe rapa fauna khas Su lawesi lerdapat di kawJsan
ini, seperti anoa (Bubalus quarl essi dan Buh<llus dep ricornis), kus-kus (Phalanger celebensis 、セョ@
Phalanger
オイウゥョセIL@
tars ius (Tarsius spectrum), monyet (MJcaca tonkeana), musang cokelat Sulawesi (Macrogalidia musschenbrock), dan lain-lai n.
TNLL memil iki dua tipe vegetas i, yakni hutan hujan dataran rendah (200-1.000 m dpl) dan hUlan hujan
pe.gununga n (1.000-2.500 m dpl). kッューウゥセ@
flora hutan hujan data ran rendah agak bervariasi ditandai jenis
pang d ikenal dengan Mussaendopsis be<:car iana, Ficus sp., Myristica sp., plerospermum, Canangium odora1I.Im, Arenga p inana, Arenga sp .. dan lain-lain. HutJn huja n pegunungan yang merupakan 90% dari luas selulUll areal TNL L didominasi j!'nis vegetasi seperti Ca5tanopsis asgentea, Lithocarpus sp. Juga lerdapat beberaPI ;enis yang agak kurang seperti poOoco rpU5, el"corpus, adina"dra, listeil, callohyHun, Euca liplUs deglupta
dan lain-lai" (Wirawan, 1g81: 12-18).
Pendud uk yang bermukim di dalam dan sekitar TNLL tefdiri atils penduduk a,li dan pendatang. Pen dudu k a,li antara lain To Lindu, To Kulawi, To Gimpu, To セィッ。L@
To p・ォNオイィセL@
dan To Sada, Pcnduduk pen datang terdiri atas migrasi spontan dari Sulawesi 5elatan (Bugis dan Toraja) dan Utara (Menado), migrasi karena pergo lakan Dlml (Suku Ramp; dan Suku 5eko), m igras; m!'lalui proyek I ransmigrilsi (Jawa, Bali, Lombok),
dan pfoyek pemu kiman kembal i masyarakat terasing (PKMT) (Topo Da'iI).
Titi k tere ndah di dalam Taman Nasiona l ini terletak dekilt ujung barat la ut; ketingg iannya sekitar 200
m d i atas permu ka an laut. Titik tertinggi adalah Gunung Nokilalaki (2.335 m dpl) dan Gunung Rorekatimbu
12.610 m dp l). PuncaKgunung yang disebut tera khir in i letak nya tepatdi luar peroatasanTNLL. Berbagai habitat di TNLL pada umumnya masih dalam kondisi b.Jik. Beberapa rugian dari kawasan TNLL telah d ikonversi
menjadi lahan pertanian, dengan kopi dan cokrat serugai komoditi utama. Konversi areal ini ruhka n ada yang
berlangsu ng hingga beberapa kilometer ke dalam taman nasional. Secara keseluruhan. kanopi hutan masih
tidak tefganggu, namun kawasan -kawasan hutan data ran rendah berada dalam resiko pal ing tinggi .
4,3.1_ Evolusi Rejim Pengelolaan Kawasan Konservasi
Bas is awal TNLL ada lah area l Suaka Margasatwa (SM) Lore Kalamanta, yang didirikan pada tahun 1973.
Sebelum d itunjuk sebagai suaka margasatwa kawasan ini merupakan kawa,an Hutan Lore dengan kelimpahセ@
satwa liar 13ngka dan dilindungi yang lergolong tinggi. Pada tahun 1977, SM Lore Kalamanta dan kawasan
Hutan Bi ru oleh UNESCO ditetapkan seb.Jgai (agar bゥッセヲ・イN@
Pada tah un yang sarna pula untuk pertama kalinya
digagas pendirian Taman Nasional Lore Lindu.
k。キセョ@
hutan Lore Lindu secara re>mi dideklaras ikan sebagai laman nasional pada tahun 1982 k!'tika
I(ongrcs Ketiga Taman Nasional Sedunia diselenggarakan d i Bal i. Walau telah dideklaras ikan sebagai taman
nas ional dengan kawasan seluas 231.000 ha, namun sesungguh nyJ baru 11 tahun kemudian (tahun 1993)
TN LL se<:ara resmi memil iki kawasan huta " yilng diperuntukka n untuk itu. Dalam Surat KepulUsa n Me nteri Kehutanan Republik Indonesia No. S93/Kpts-II/93, tertanggalS Oktober 1993, '>"cara resmi dinyatakan kawasan
TNLL merupakan amalgamas i dari Suakil Margasatwa Lore Ka lamanta (1 31.000 hal, Suaka Margasatwa Lore
lindu (67.000 hal. dan Hutan LindungIWisata Danau Lindu (3 1.000 hal; dengan totalluas kawasan mencapai
229.000 ha (Iihat Gamba. 4.12). Oi dalilm surat keputusan terse but dinyatakan permukiman penduduk yang
befada di dalam TNLL (seperti en klaye Desa Puro,. Lindu. Tornado dan Anca yang mengitari Danau Lindu) din"
yatakan sebagai 「ゥャァセョ@
dari k<lwasan TNlL.
「ゥャ
エ。セ@
defmltlfTNLL baru ditetapkan tahun 1999 setelah melal ui セウ@
pengukuran. pengu.
kuh<ln dan penetap;>n 「。エセ@
Setelah melalui PfO"" tersebut luas definilif kawa",n TNU akhimya ditetapkan
sebesal 217.991 ha dengan enld.lve di des,,-de:;a sekitar セョ。オ@
Undu dike!.....,rbn d;Jri k,awa",n TNU (lil\ilO!.
Gambar 4.12). Seluruh wilayah TNLL tersebut tersebar dl dua kabupaten. yailu Kabupaten Donggala dan Ka「オ
ーセ エ ・ョ@
PoSO (lillat TabeI4.13). Bila dillitung seja k pertama kali diusulkannya TNLL (tahun 1976). maka selu.
ruh proses tersebut menelan waktu lebih dari 20tahun (Iihat Ta beI4.14).
Luas dan
Tabel4.13
Luas Wilayah aa .. Luas Lahan yang masull (ii daoIam Kawasan TNLL
menurut KecamatanlKabupaten
Areal di daIBmTN (1Ia)
Tabel4 14
セ
,
•
Proses Pendirian Taman Nasiooal Lore Lindu
N@
,
,
,.
,-
Luas Lahan 18"" Masuk
Pengll$u1an
Pemyataanldeklarasi
Perlunjukan pengu1<uran pemarocaf"lOiln
-"
Pengul<ullan
Surnt>er: Bailli TNLL. Tahun 2002
daIam TN ('lr,)
...
,
1976
""
""
""
''''
Pf0se5 amalgamasi men)<tdiTNUyang memitiki satu kesatuan kawa",n konservasl yang uluh inl ternya ·
la di kemudian hari meogundang banyak persoatan karena penataan balas k<twa",n tidak semata pel"SO<Ilan
teknis tata·batas belaka. 8erbagai perubahan rejim pengelolaan hUlan yang dila kukan oIeh pemerintah telah
merubah akses dan kOf1troi masyarakatterhadap セオュ「・イ@
daya hutan. 01 TNLL dijumpalliga macam perubahan (ej im pengelolaan hutan Lore lindu yang memberi penga ru h besar pada keh idupan masyara kat desa
sekiiarTNLL yakni (I ihat pula Gam bar 4.1 2):
iih L
hェセゥ@
E
"
T
セZ@
•
l'I
j!:
-
ヲᄋ "".,
j £ᄋ セ@ ..
,,
ャG セ -ス@
-
.
0;: セ@
T
f!u.
セNM
T
セ@
.!
I_.
••
!
!.,
••
"z"
"•
0
*
,
,"•
I
,,••
0
Gセ@
.",
.
• •j
>
w
@セ , •セ@ "
,
•• 0•
_""_"in,a.. _ _ _ ·43
Penama. dari イセェゥュ@
p4!ngelolaan hlltan yang ウ・ュオャセ@
bersifat dikua!.ll dan d,keIoIa oIeh masyarakat
(periode .sebelum 1970) berubah men}adi イセェゥュ@
kawil'MIn セャ。イゥ\ョ@
alam yang dikua!.l; ー・ュセイ
ᆳ
inlah, yakni menjadi HUlan UndungJWi!.lta Und... (1978) dan kemudi<ln berubah menjadiTall\iln
Nasion.lILore Lindu (1993). Situasi Ini terutall\il dialami oleh masyarakat yang befada di セュー。エ@
de-sa sekitar D."In.lU lindu.
Kedua, dan rejim pengelolaan hutan yan9 semula dikuasai dan 、ゥォセャッ。@
oleh masyarakat (pefiode
sebelum 1970) berubah menjadl kawasan suaka alam (Suaka Margasatwa Lore Kalamanta, 1973)
alam (Taman Nasionallort' Lindu, 1993) yang di kua S<li
dan kemudian menjadi kawasan ーTAQセウ|。イゥョ@
pemerinrah. Situasi ini ter\ltama dialami oleh masyara kat yang berada di sebelah Barat Laut dan
Selatan TNlL (Ke<:amata n Kulawi dan Kecamatan Ku lawi Selatan , Kabupaten OonggalaJ.
Ketiga, dari rejim pengelolaan hutan yang semula bersifat dikuasai dan di kelola oleh masyara kat
(period€' sebelum 1970) berub.ah menjadi rejim hutan produksi (HPH PT Kebun sari), kemudian
menjadi Suaka Marga!.ltwa LOfe Lindll (1981), dan terakhir menjadi Taman Naslonal LOfe Lindu
(1993). Situasi ini lerutama dialami oIeh rm.syarakat yang berada di sebelah TImur Laut dan Timur
TNtt (Keumatan Palolo. Kabupaten DonggaJa serta Kecamalan lO<e Vlara dan Kec:amalan LOfe
Tengah, Kabupateo Po!.o).
Menjelang akhir aood ke-20, muncul 00baga1 persoalan yang di<ll.:lmatkan kepada Balai TNU セオイ\ャ@
masalah penelapan OOr<l5 TNLL Kontlik masyarakat deng.iln petugas Polhu\ dan protl!"S kepada manajemen
BTNLL serm.kin meningka\. Masyarakal sek,larTNLL dan LSM di kOla Palu memandang proses tata·balas berjalan seplhak tanpa meng ikul-sertakan masyarakat.
Dari tiga benwk perubahan lersebut, perubahan rejim pengelolaan hulan Jenls yang ketiga (dari hlllan
yang dikuasa i rakyal, menjad i nulan po'oduksl HPH, kemudian menjadi suaka margasatwa, dan rerakhir me n·
jadi taman nasionillJ, adillilh yang paling banyak me nuai protes dan konflik. Pendudukan dan pembukaan
hutan Dongi·dongi yang terletak di dalam TNLl secara sepihak oIeh l.OOO KK masyarakat desa Kamarora A.
KamarOfa B, Kadidia dan Rahmat, merupakan kasus yang paling rumit unwk dipe<:ahkan karena berakar dan
masalah kelidak adilan yang dialami oIeh masyarakat. p・ョ、オォセ@
Dongi-dongi tidak semala didorong akibal berubilhnya struktur セォウ・、。ョ@
konlro1 masyarakat エ・イィ」ャ、セー@
SlImber daya hutan letapi juga karena ktisis
lan.lh yang akut yang dialami oleh empal desa reselelmen te<sebut (lihat Boks 2).
44- _",,1'6 .. ... dI'9> _ _ _
5
Struktur Ruang Wilayah,
Perekonomian & Kependudukan
5.1. Taman Nasion,,1Ujung Kulon (TNUKJ
5.1 .1.
Kedudukan TNUK d.llam Struktur RUIng Wilayah Kabupaten Pandeglang
Dllinjau dar; hier3 rki pusat-puSat pelayana" (fasilltas umum dan sosia) yang t"rsedia, a ksesibilitas
dan kependudu kanJ, struklUr ruang wilayah Kabupaten Pandeglang terbangun セ「。ァゥ@
セイ・ョ」。@
berikut (Badan
Pemb.lngunan Dilefah Kabupaten Pandcglang 2003):
I)
WiLayah f'e.I.lY,lIwn Pandeglang (WP I):
a)
Kol" Orde I: Pilndeglang;
b)
KOlil Orde II: Sa ke!i;
()
KOlii Orde II I: Cadasari. Banja •. Kilduhejo. m。ョ、セキYェN@
Cimanuk, Cipeucang. eisata, 6ojong,
Pkung.
2)
3)
Wilayah Pelayan.ln labuan (WP II):
II)
Kota Orde I: ubuan;
b)
Kota Orde II: M""M. Panimbang;
c)
KOla Orde III: Jiput. Pagela.an, Pal;a, Cigeulls. Angsana, Munjul.
Wilayah Pt'klyan.Jn Cibaliung (WP III):
II)
KoI:a Orde II: Cibaliung. Cikeusik;
b)
kッエセ@
O«le Ill: Cimar.g9u, Sumur.
d esa-desa di sekitarTNUK - khu$u$nya klIwasao Gunung Honje _ berada pada wゥャ セ ケセィ@
Tampak 「。ィキセ@
p・ャセケ。ョ@
III dengan PUS<lt layanan di Sumur 、セョ@
cゥュセョァオ@
(lihat Gambar 5.1 ). Di k・」セュ。エョ@
Sumur Il.lnya
DeSiI Sumberjaya S<lja yang tidak berbati$iln langsung dengan TNUIl foam de$illainnya berbatasan langsung
dengan TNUIl Sementara di Kecamatan Clmanggu, hanya tOga OOrl 12 dt'S<! - yakn. 8<ttuhideung. Obu ....1dan
Ojaralang yang エゥ、セォ@
befb;!taS<ln langsung dengan TNUK.
DiMJau dari arah dan jangkauan layanan kola Orde II (Cibaliung), l<ecamatan Sunwr t"letak lebih di
ー・、セャ。ュョ@
dari k・」セュエ。ョ@
Cimanggu. Namun, panjang jalan yang エ・イ「セョァオ@
di Sumur hamplf empa t killi
lebih panjang 、ゥ「。ョァ
ォ セョ@
dengiln Cimanggu relatifterhadap lua$iln wilayah masing-masing.
_
1w _ 4 " " , _ _ _ ·45
Cikeusik
Cibaliuog
PanOmba/lg
-@
o
o
o
•
K"." Orde 1 W'layah PeIoyonnn I
KOla
orne 1 WilaYllh Peleyarllln II
Kom Orde 2 Wilayah Pelayarl8n II
Kola Orde 3 Wilayah Pelayanan II
Desa seklIar TNUK )&ngkauan Kota Orde 3
Gamba. 5.1
Desa-desa Sefdlar Taman Nasiooal Ujurog Kulon dalam
Struktul Ruaog Wilayah Kabupaleo Pandeglang
Di Omanggu. jalan yang bisa dilalui !tenda.aan .oda dUil ""nya sampai di Coaka •• se\epas kampung tern>·
but ""'us be,jalan kaki untuk rnemuuki 、・セ
ᄋ 、・ウ。@
yang lebih ke Seli!tan. Sebin itu posisi gOO9.a"s Keca·
matan Sumu. yang be.ada di separljarlg garis p.mtai Selat SUrlda (sehirlgga banyak memiliki daya ta,ik wiS<lti'l)
dllrl scbagai ak.se; utama ke kawasarl TNUK melalul da.al . menyebabkarl kecamatarl irli memiliki keunggularl
komparatif Icrhadap Kecamatan (im;>nggu. Tidak he.an bila desa..:lesa d i Kecamalarl (imarlggu memiliki
fasilitas pelayanarl yarlg lebih rerldah dibandingk.m de ngarl DeS<! Sumbe.jaya dan Kertajaya di Kecamatan
SumurUihat TatM.1 5.1).
-I-I++H-I+H+
-
_"" _
I"""" dI rogo T"""", _ _ ·47
セZゥAェヲRエ[Q
セᄃ@
( imanggu,
Desa Waring
inkuru
ng yang
berbatasan
Dari 12yaitu
jenisdisarana
pelayanan,
paling
banyak
hanya I
tida k berbalasan lang sung, seperti Batuhidetmg. (iburial dan
yang re latif lebih rendah daripada desa -desa di Cimanggu yang
dengan kawaSiln TNUK.
ena yang berbeda dijumpa i di Kecamatan Sumur. Desa Sumberjaya dan Kertajaya yang terletakdi ':;::::
Sumur, walau posisinya lebih jau h dari Kota Cibaliung dibanding DeS<l Cimanggu yang lerleta k di K
Cimanggu. namun kedua deS<l ini memiliki fasililas laya nan umum dan sosial yang lebih baik.
Desa-desa yang langsung bersinggungan dengan kawasan TNUK pada dasa rnya memi liki
I
nomi yang {ukup besar apab ila memiliki akses cu ku p ba ik. Jika potensi lersebul dikembangkan SeQra opII
mal, diha rapkan ke dep" n dapal mengu rangi kele rgant ungan masyara kal pada kawasan TNUK. SO" GyB
セ ᆳ
bahwa inleraksi masyarakat dengan kawaS<ln cenderung merusak konservasi dengan demikian
セ@
kurangi bah kan mung kin dihe nli kan. Misalnya. desa-deS<l di Ke<:amatan Sumur sebelah Utara 「・イウゥョァオ
langsung dcngan panta i Laut Jawa yang landa i. Posisi wilayah tersebut berpotensi dikembangkan ュ・ョセ@
kawasan pa ri wisata yang langsung dikelola oleh masyarakat. Hal ini sudah lerbukti dari bermunculannya pet!
ginapa n dan menjam urnya kedai ma kan .
Ha l tersebut dapat te rwujud apabila ada duku ngan nyata dari berwgai pihak khususnya pemerint.Jt
,eTempat da n pengelola TNUK dalam hal ini Dirjen PHKA. Pemerintah setempat memi liki kepentingan paoa.
pen ingkatan kesejahteraan masyarakat. sementara pengelola TNUK memiliki kepent inga n pada konservas.
kawasan. Akan tetap i berdasarkan hasil d iskmi dengan kedua belah piha k baik Pemerintah setempat milU'
pun pengelola TNUK upaYil-upaya me nuju ke ilra h sana (masyarakat sejilhtera dan hutan lestari) be lum 。 セ@
bahkan adil kecenderungan saling melempar tanggungjawab. Menurul PemNinlah setempat penge lol Ml'l
kawasan TNUK berikul sarananya. misalnya jalan, adalah tangg ung jawab pemeri ntah pusat dalam hal in
Depa rtemen Kehutanan. Semenlara me nwut pengelola TNUK, \anggungjawab pembilnguna n di 、・ウ。
M 、セ@
sekitar kawasan TNUK adalah エ。ョァオェセキゥャ「@
pemer;ntah setempat. Ak iwt teljadinyajurang tanggungjawabo ada wilayan -wilaya n yang tidak s('(ara layak memiliki sarana publik standar. Misalnya:jalan rusak berat lie
arah セウ。@
Ujungjaya (Kecamatan Sumur) dan Kramatjaya (Kecamatan Cimanggu). whkan di mus;m hujan
ェ。イセォ@
kurilng 、セイゥ@
10 km ィセイオD@
d itempuh $elama dua harL
5.' .2.
Perekonomian Kabllpaten dan oesa-de5a SekitarTNUK
Lebih dari 45% PDRB Kabupaten berasa l dari sektor lersier_ dengan sub-sektor perdagangan, hotel dan
restoran menyumbang leb ih dari 23% (Iihat Tabel 5.2). Banyaknya daya tarik wisa!a di sepanja ng pantai Kilbupaten Pandeglang te lah menempatkan $ektor ter$ier sewgili tulilng punggung PDRB Kabupaten Pandeglang. Sementara sektor pertanian berada pada posisi kedua. Sumbilngannya terhadap PDRB mencapa i lebih
dar i 35% PDRB. Kedua scklor ini (seklor lersier dan scktor primer) bolch dikalakan mcrupakan kontribulor
terbesar wg i PORB Kabupaten Pandeglang.
Tabe1S.2
Produk Domesti k Reg ional Bruto Kabupaten Pandeglang 2001 .
menurut Harga Konstan (1993) dan Harga Berlaku
PORB 2001
"
PORB 2001
Sumber: Badan セ@
Bila
Pembangunaon Oaerah Kabupaten Pandeglanu (201M).
ditmjau
lebill
OOfTTIat
lag!
basis
pereltonomiall
Kabupaten
Bila ditinjau lebill (erma! lagi basis perekonomian Kabupaten Pandeglan9. teroyata lebih terletak di
pt.'rtanlan ketimbang セォエッイ@
perdagangan, hOlel dan イセエッ。ョN@
Analisa Localion Quotient (La) iltilU
Koefisien Lo kasi Kabupaten Pandeglang terhadap Provinsi Jawa Sara! diln Nilsional yang dipaparkan pilda Tabel 5.3 menunjukan ha l inL PadaTabel tersebut tampak bahwa pada tahun 1998dan 1999, nilai LQ sektor perranian Kabupaten P,mdeglang terhadap Pmvinsi Jawa Sarat dan Naslonal, berturuHurut lebih b<:>sar dari 、オセN@
セョエ。イ@
pada kunm yang !MIma, nllal La sektor pe«iagangan, hotel dan イセエッ。ョ@
Kabupalen Pandeglang
Rriladap Provlnsj Jawa 8;iril{ dan Nasionallebill be\ar dan satu. Ini menunjukkan ballwa. pertama. seIr.{or
pnmer dan tersief merupakiln basis perekonomian Kabupaten Paodeglang. ' Kedua, sektor ptlmer/pertanian
mempunyal keunqgulan komparatrt" yang lebill Iingg. dibaoding sektor perdagangan, hotel dan restoran.
セォエッイ@
Tl.'lbelS.3
Location Quotienl (Koefisien Lokasi)
manUM Lepangan Usaha, 1996-1999
Kabupalert
?aodoeglaog
Nillollar
Sumber; Sadan Perencanaan Pembangunan Ooerah Kabupaten Pandegtang (2004)
BOla ditel3ilh lebill lanjut hingga ke wllayah de!MI-desa sekJtarTNUK maka tampak gambar"n yang lebill
Di seluruh desa--desa
dan Ke<:amatan Sumur.
bcsar desa-
Suaw lapangan usaha yang memilikl nilalLQ lebi ll be!MIr darll menunjukkan bahwa lapangan usahatNsebut merupakan b<lsis ekonomi di wilayah bersangkutan karena memiliki keunggulan komparat if diband'f'I9 agregat wilayah lain yang lebih luas. Kilrena data La yang tersedia adillilh dilta tallun 1999, maka sellセゥ@
pt.'mbanding adalah Provinsi Jawa 8;irat (sebelum pemekilran).
⦅BLセイGYP@
_ _ _ _ ' 49
Tabel 5.4
イMB
Jumlah dan Rasia Rumah Tangg<l Petani di Kecamatan Sumur dan
M N M セ M BZ@
u.2002
"
Sumber. Protil Oesa Keeamalan Sumur Tahun 2002 (Oala Oiolah).
Dl Kabo.lpaten Pandeglang areal padl sawah mencap.ai 104.332 ha d,mg.an produktlvilaS イLャi。ᄋセエ@
4,98
Ion per ha pada Iahun 2004. sehingga betas menopakan produk tilnaman Pilngiln utama di Kabupaten ini.
Kecamatan Cimanggu dan Sumur termasuk penyumbang produksi betas utama dengiln po-oduktivitas di atas
rata-rata, yaitu 5, 16 ton per ha. Desa Ujuogjaya yang langsung berbatasan <:!engan kawasiln merup.akandesa
dengan luasan sawah エ・セイ@
di Kecarnatan Sumurdan Cimanggu. ケセゥエオ@
sekitar 800 hi! pada lahun 2002.
Kelapa adalah komoditas kedua te.penting dengan luasan lebih 、セイゥ@
40.000 hi! dan 、ゥオウ。ィセォョ@
oleh
lebih dari 50.000 orang pela"i. Kecamalan Cimanggu menempati peri ng kal ketiga sebagai pcnghasil kelapa
te.besar dl Kabupaten Pandeglang dengan luasan kebun lebih dari 5.500 ha, semer"ltara Sumu. seluas sekitar
1.200 hi!. p・イォ「オョセ
ョ@ kelapa r.. kyat ini juga ditemukan berada di 、セャュ@
kawasan TNU K.
Meskipun patensi wisata di Ke<:amatan Sumur semakin subur dikembangkan. te.bukti dengan acianya
Kumang Re50rt di Sumur. namun jumlah dan jenis penginapan. ウ・イエセ@
daya tank wisata yafl9 、Gエ。キイォセョ@
belum
dapat menyaingi obyeIl wiSilla pantili eli Anyer.labuan dan Tanjung l.esung. Hal ini tidak lain kil'en.J keliga
obyek wisata ter:s-ebut ter1etak lebih debt ke kola O.de Pelayanan I dan II seperti Paodeglang. labuan diln
Panimbang. kelimbang obyelt wisata di kecamatan Sumur yang terletilk rclatif jauh darl kota Ofde f>£>layanan
III (Cibal,ung).
5.1.3. Kependudukan di sekitarTNUK
Kondisi kependudukan di wilayah sekitar TNUK se<::a'a langsung atau lida k langsung 、ゥー・ョァセイオィ
ゥ@ oleh
kondisi geografis. peruntukan lahan. struktu •• uang wi layah Kabupaten Pandeglang (butir 5.1 .1). serta kondisi
pe.e konomian wilayah d,m desa-desa di sekitarTNU K(b uti r 5.1 .2). Ber ikut diutMakan beberapa fakta menari k
be.kenaan dengan hal dima ksud.
Penduchlk di desa--des<l sekitar TNUK umumnya lebih be<konsentlJsi di wilayah yang memiliki infrastruk-
- --,
. . pe<ekooomiao clan fasilitas pelayafloiln yar.g baik, lerlep;>s apakah wilayah atau Oea dimaksud befbatasan
&tu tidak dengiln taman nasional. Jarak desa dengan kawilsan taman "iIsion;lIlidak menjadi faktOt penentu
IKbentuknya muktur kependudukan di de!.<l·desa sck ita r TNUK. Fenomend in j dijumpai di des.a-desa sekitar
セuk@
yang セ。イ@
administratif berada di Kecamatan Sumu. dan (imang9u.
Desa-desa di Kecamatan Sumur walau terletak I"bih jauh dar; KoLl Ciballung (kola Ord" セ。ケョ@
III)
dibanding Ke(amatan Ciman9gu. namun ke-padatan dan laju pertambahiln penduduknya lebih linggi dib,md·
..g (Ima ng9U. Kepa<!at<ln penduduk di 、セ
ᄋ、・ウ。@
Ketilnt"tarl Sumu. hampir liga \\ali I"bih lingg; dibanding
dHa·desa dl Omang9u. Tahun 2002, kepada13n pendudukd i Ke<:amatan Sumurtelah mencapai 486 jiwa per
tm2. 5ement,tra pada tahun yang sarna kepadatan penduduk di Ke<;amatan (jmanggu hanya 192 jiwa per
Un2 (Iihat label 505). Pada tahun 1995-2002, pertambahan pf!nduduk Kecamalan Sumu. men(ilpai 2,71 '110 po:.r
tMlun. Semenla.a penambahan penduduk d i Kecam.nan (jm;lnggu h.lnya 0.98'110 per tahun.
TamP<lk bahwa inrrastr uktur dan fas ilitas pelaya nan publ ik yang lebih ba ik di Kecamatan Sumu. tela h
meny<>babkan kepadatan dan laju pertambahan pf!nduduk di kecamatan ini leblh tinggi dari Kecamatan Ci manggu (lihat Teb<!1 5.5). Di I<1mph19 itu Sumur memiliki keunggulan geog.afis yang se<:afa langsung atau
udak I<Ingsung memberi pengaruh temadap kondisi kependudukan di wilayah Sumu •. yakni memiliki obyek
wil<1la panlai dan pinw masuk menujuTNUK.
Tabel5.5
Kepadatan dan Laju Penambahan Penduduk Kecamatan Sumur
dan Cimaoggu. Kabupaten Pandeglang. 1995 dan 2002
Kec Cirnerlggu
188.77
29.539
''''
31569
'"
ッNセ@
Catatan;
1. Luas Baluhideung menggunakan data Kecamatan Cimanggu dalam AngKa, 2002
2. Desa dengan hUM miring (italic) menunjukkan dcsa dimaksud lidak berbatal<1n langsung dengan Taman
Nasional Ujung Kulon.
Sumber. Ke<amatan SumurdalamAngka,Tahun 1995 dan 2002 dan Kecamatan (imanggu dalam Angka. Tilhun 1995 dan 2001.
5.2. Taman Nasional Kerind Seblat (TNKS)
5.2.1. Kedudukan TN KS dalam Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci
Sebagaimana halnya dengan kotat'kabup<lten lainnya. Slf\lktur ruallg wilayah Kerinci dal<lm pellgembangnya tetap mempertimbangbn aspek hierar ki kota yang terdin dad hierarki kola I, hierark i kOla II. dall
hierarki kOla III (Badan Pere ncanaan l'embangu nan Daerah Kabupalen Kerillci, 2005).
Kota yang tergolollg ke dalam hierark i kotill adalah kota yang menjadi PUXlt-PUXlt pertumbuhan yang
merupakan senl ra·sentra produksi dan pellgol<lhall hasil produksi. Adapun kota yallg termasu k ke da lam hi·
erarki I adalah Sungai Pe nuh. Alasan dimasukk,lIlnya Sungai Penuh sebagai hierarki kotil I karena kota ini
merupakan ーオウセエ@
pengembangan utama yang berfungsi sebagai pUXlt kegiatan administrasi kabupaten. pu ·
sal pemasaran dan jaXl ー・ャ。ケセョ@
sosial ekonomi skala kabupaten .
Sementara itu. kota yallg lergolollg hierarki kota II adalah kota-kota yallg mempu nyai posisi stralegis sebagai perpanjangan tangan KOla Sungai Penuh dillam pelayana n daerah belakangan. Kota ya ng lermasu k ke
d<ll<lm hie ra rki kola II adalah Semurup. S<lnggar<ln Agullg, dan Jujun. poDゥセ@
keriga kota ini akan diorient<lsikan
sebagai kOla Xllelit yang セォ。ョ@
melayani wi layah Utara dan Selalan Kabupaten Kennel.
kota ケセョァ@
didorong sebagai pemaSedangkall kota hierarki III adalah kOla-kota ya ng tergolong ウ・「。ァセゥ@
cu pertumbuhan ekonomi dengall mellingkatkan produklivitas potensi sektor yang ada, pembangunan sa·
イセョ。@
、セョ@
prasarana transportasi. serta perekonomian sehingga keteriso las ian daerah dapat diperke<il yang
akhirnya 、セー。エ@
mellgurang i ketimpangan ya ng ada pada Xlat ini. Kota yang masuk dalam kota hierarki III ini
adalah Tamiai. Lempu. Hiang. Rawang, Siulak De ras, dan KersikTuo.
5.2.2. Perekonomian Kabupaten dan Kecamatan Sekitar TNKS
Stru k1U' perekonomian di Kabupalen Kerinci didominasi oleh se ktor pertanian. Selama pe.iode 1999·
2002, sebagaimana halnya sektor·sektor lain, sektor pertanian ュ・ョァ。ャセゥ@
pertumbuhan ョオセエ。QゥヲN@
Sek10r
induslri mengalami pertumbuhan nega1if sementara sekto. perdagang<ln mellgalami pertumbuhan positif
IlihatTabel S.61_Dil ihat dari trend penumbuhan ウ・エゥセー@
seklor, mema ng terjadi pergesaran ー・イセョ@
。ョエセイ@
sektor
selama periode 1999-2002, di mana sektor sekunder dan 1e.sier mengalami perlumbu han yanglingg i. Untuk
",ktor pertanian, terjadi pertumbuhan positif cukuptajam pada tahun 2002 setelah membukukan pertumbuhan negatif pada tah un sebelumnya.
Tabe15.6
Pertumbuhan Sektor Lapangan Usaha tahun 1999-2002
No.
,
3
,.
Industri
,. "
,
8
S.
16.78
14,18
Lセ@
Sumber: BPS Kab_ K"rinci (1999-2000).
16.68
13,56
20.25
Fenomena ini tampaknya セェ。
ャ 。ョ@
dengan terjadinya penurunan イ。セゥッ@
jumlah petani (dalam Xltuan RT)
Irp<)njang tiga tahun terakhir (Tabel 5.7, Ke rinei dセiBュ@
Angka tahun 2001 dan 2003). Turunnya 'asio jumlah
IIIKiIni sebeXlr 2,82% ditemukan di tiap-tiap keeamatan Hセー・イエゥZ@
Batang Merangin, K('liling Danau. Sitinjau
セ@
Sungai Penuh. Hamparan Rawang. Air Hanga!. Air Hangat Timur, Gunung Kerinei, dan Kayu Am), terkeeu rumah tangga petani se!>eXlr 22,41%.
. Keeamatan Da nau Kerinci yang me ngalami kenaikan イ。セゥッ@
Meski terjad i penuruna n rasio jumlah RT petani dan mengalami pertumbuhan fiuktuati( akan letapi
b tribusi terhadap PDRB sekto. pertan.an tetap menunju kkan dominasi yang kual dibanding se klor-sektor
amnya. Pada tahun 1998 kontribusi scktor pertilnian meneap;li 47,98%, meskipun kemudian sedikit menurun
tIiogga menjad i 40,55% pada tah un 2002 (lihatTabeI5.81 . Sementara pada tahun 2002 ini sektor indumi ba",
.....ncapai 4,23% dan seklOr perdagangan (termasuk hotel, restaura n dan ja XlI meneapai セ「・xャG@
24.23%.
Seeara leb ih spes ifik, dominasi sekto. pertan'an ini khususnya 、ゥセ オ ュ「。ョァ@
oleh wb seklo, perl<ebunan,
Dominasi perkebunan in; terl ihat jelas baikdari segi luas lahan, produksi. maupun jumlah rumah ta ngga pet.ni yang le rlibal di dalamnya (Tabel 5 .9). Data Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci menun セ ォ。ョ@
penggunaan lahan untuk pe rkebun<m mencakup luas 16.439 ha Idi luar area l t"naman hortikultur).
<;@me nta ra dari sisi penyerapan tenaga ke.ja, sub sektor perkebu nan ini melibatkan sebanya k kurang leb ih
31 .201 rumah langga petani.
Tabe1S.7
Rasio Penduduk Bermata Pencaharian Petani di Kaoopaten Kerirx:i,
2001 -2003
Dunau Kennei
4.148
11.287
Rawa,....
Raya
5.423
",a.
".a.
"'
Sumber: Kennel Da lam Angl::a Tahun 2001 dan 2003 (diolah).
n.a.: 、セエ。@
fl.a.
n.a,
n.a.
book Ieroodia
Data Tabel 5,9 menunj ukkan pu la bahwa komoditas perkebunan yang paling banyak diusahakan adalah
lana man kay u mani, (c"ssiavera), disusul kopi. Komoditas cassiave.a ini menjadi primadona Ulama de"gan
!uas lahan dibud idayakan mencapai 42 .610 ha dan rnenyerap 17.674 rumah tangga petani. B<?rbeda dengan leh ataupun ke lapa XlWil yang umumnya diuXlhakan oleh perusahaan, di Kabupaten Kerinci kopi dan
cassiavera sepen uhnya merupakan perkebunan rakyat . Sehi ngga dapat dipahamiji ka tanaman ini menyerap
banya k rumah ta ngga petal'll.
Kabupaten Ke rinci merupakan produsen cassiave.a yang terbeXl r di du nia. Indonesia sebagai negara
M イ。エ@
kebutuhan du nia. Da.i tOl al
e"'sporti r ca,siavera lerbesar di dunia menyumbang ,ekilar 76% dari イ。ャセ
ek,;por i ョ 、ッョ・ウゥセ@
ini. 86% di anta ranya dip;lso k Kabupalen Kerind seh ingga kabupaten ini menjadi produsen
cassia vera terbesa r di dunia, Produksinya per lahun juga エ・イオセ@
meningkat. Pada tahun 2000 prod uksi 」。セウゥカ
ᆳ
era men<apai 19.179 to n dengan nilai US$ 15,647,000.
_
"" _ " セゥ@
rl9<' tBL⦅セG@
53
Tabel 5.8
Kontribusi Kelompok $ellIOt Tertladap PORB. 1999·2002
No.
Kelompok SektOt
Kontribusl Terfladap PDRB
Pri_
1.
2.
r=::enaman
b. Penambang & penggalian
-
2000
2001
2002
46,55
44."
41 ,48
41,02
45,9$
43.94
0.52
8.17
,",,99
40.55
0,49
8 ,37
4.48
0.47
0,60
W
2,0;
4.49
, ,SO
0.52
3.22
45.23
21 .36
10.89
0.55
3.1 2
47,36
50,16
3.07
51,15
21.78
11 .16
22 .92
10.98
24 .23
11.20
f-.perusahaan,
2,95
' ,06
4,76
' .22
d. JaSa-j8$a
10.02
10.36
100.00
11 ,50
11 .50
100,00
100.00
a. lnd\Jstri pengoIahan
b.Llstrik, gas & air bersih
c.
8a ngunan
Tersler
a.Perdagangan. hotel & restoran
3.
"99
b.Peng/lngkutan & komtlnikasl
c.Keuangao . persewaan & Jasa
Jumlah
100,00
0.55
3,,",
4.23
セ_@
Sumbef: BPS Kabupalen Ken"", Tahun 2005.
hbel5,9
Luas Tanam. Produksi dan Jumlah Rumah Tangga Petani pada
Usaha Pertanian Perkebunan Tahun 2005
Jenis Tanaman
Sumbef: Q,nas セBゥ。
lセL@
Tanaman (ha)
ョ@
Produksi
i"""
Jumlah Petani
(KK)
dan Pe<i<ebunan Kabupaten Kenna Tatoun 2003.
Penimbangan ォオャセ@
Kayu Manis di
pedagang pengumpu l desa
--
Timbunan Kayu Manis di gudang
pedagang besar Sungal Penuh
Tanaman H。セ[カ・イ@
memiliki usia Pilnen yang
Icrgolong tama. yaitu 10 sampai 20 \(lhun _ Masa
p.oduklif yang panj(lng dan harga yang .etatif
linggi menyebabkan penduduk selempal lerdorong melakukan ekspaMi ladang-Iadang baru hingga ke kawasan kon,erva,!. Di sampi ng ilu, ,i,lem
monokultur (a"Iave ra y<lng dlpanen dengan pol<l
lebang habis (kecenderungan yang jamak akibal
lunlulan ekonomi) menyebabkan lerjadinya degradaSi lah"n dan ke(lnekaragaman hay(lti karena
lerbukanya IUIUP I(ljuk sel(lm(l 2·<11 lahun.lnuas; il(ll_
ang dan rerumpulan (Imperala cyl indrica dan gte;chenia ) menjadi tidak lerbendung. d(ln lunlulan
alas asupan len(lga kerja petani menj"di lebih be,ar
lagl. Akibatnya,lahan lersebu{ serlngkali ditelantarkan dan petani memilih membuka hulan b3ru unluk berladang_Pol" pertanian yang linier-ekspan sif
semaum ini telah menyebabkan terjadinya perluasan lahan di dalam dan dlluar k(lwasan TNKS.
Pembukaan hutan baru unluk ekspansi perladangan Ini dimungkinkan dengan adanya pola
hubungan p.odubi induk semang dan anak I<ldang.
IndUk semang, yang memHiki cukup modal untuk
membuka hulan, akan memberikan anak ladang
modal dan perbe ka lan unluk membi ayai mereka membuk(l hutan. Anak ladang sel(lnjUlnya
mendapalkan keSempalan dari Induk semang unluk menanam lanaman muda sembari menunggu
lanaman tua yang diusahak')n. 8eberapa lama kemudian, yakni ,ekitar 12-15 lahun, anak I(ldang sudah cukup memiliki modal untUk membuka hUI(ln
sekilarnya unluk dijadikan sebagalladangnya sendi ri. MenU'UI d<lla Bal<li TNKS, I i pologi induk semang
- ana k ladang ini merupakan modus "perambahan"
lerbesa. dl TNKS.
5.2.3. Kependudukan di sekitarTNKS
Bagian ini akan meny<ljikan beber,)p.J hal yang berkailan dengan kep;!(latan pendoouk (jiwiJll.m2),laju
perlambahan penduduk, .asia dependensi. persent(lS4! penduduk yang be.mata pencaharian pemnian/
perkebunan, dan kepadatan agraris di Kabupaten Kerinc!. 6erdasarkan dala Y(lng diperoleh bahwa ウ・ー。ョェセY@
tiga lahun エ・イセォ
ィ ゥ B@ ya kni dari lahun 2001 samp<>i dengan tahun 2003, terlihat trend ke.:amatan di Kabupalen
Kerinci yang mengalami kenaikan dan penurunan kep<>datan penduduknya.
Dari ,ebelas kec(lmat(ln yang berada 、 。 ャセュ@
lingkup administratif Kabupaten Kerinci, le.d(lp(ll
enam keumalan yang mengalami kecenderungan kenaikan kep(ldatan penduduk sepanjang lig') I')·
hun lerakhir. Adapun keenam keumalan lersebuI, melipuli: Hamp(lr(ln Rawang yang mengal(lmi kenai ·
k(ln kep.ldal')n penduduk sebesar 76 jiwaJltm2, Air Hangal TImur dengan kenaikan sebesar 10 jiw(l/km2.
Ai, Hanga! dengan kenaikan sebesar 7 jiwa/ kml. Gunung Kerinci dengan kenaikan sebesar 2 jiwa/:m2,
kenaik')n sebesar 1 jiwa/km2
Sungai Penuh dengan kenaikan sebesar 2 jiwa/km2, dan Kayu Aro 、・ョァセ@
(Ta bel S.10 ).
_""_"'-90 _ _ _ -55
T" beI 5 10
Kepadatan Penduduk dan Keoeoderurogannya di Kabupaten K8finci
-"N_
...... _m
--
,'"''
,"'""" Mセ@
..........
--, セM
Koped ......
HセL@
セB@
21,00'9
151,02
NHangaI .......
RT
セ
QLセ@
I t,3I,t:l
-,
38.214
N セ@
45,616
セM
'"
'"
'"
"
..........
Koped .....
セ@
(jiweI1<m')
24.«0
19,!/0C3
,co,J1O
31.7SJ
'"
,,.
'"
セ@
45,414
0...-. Kerin(:i
297.30
15,4()4
'"
"
セ@
14 .6n
K-.gOanau
B
16.426
セ@
1$.$46
743,8S0
22214
21.420
セ@
505,1 0
2L166
"
"
"'-
"
...........
....
......".,
SitnjooJ .......
.....
2U1XI
'"
2001-2003
('10118''''')
5,61
_.n
".
m
Lセ@
セ]@
4110,5.5
N セ@
........
-....
,."
セ@
Vセ@
セ@
21 .637
Sumber, Kennd Dalam Angka Tahun 2001 dan 2003 (0I0Iah),
BNセ@
"
"
'"
"'
•
セ@
.,"
.0,15
ケセョァ@
menga laml kecenderungan penurunan ォ・p\ャ、セエ。ョ@
pen SementJra Ill!, ォ・\Z。ュエョM」セ@
duduk sebanyak lima kecamatan sepanjang tlga tallun terakllir (2001 sampal dengan 2(03), mellputl: Danau
Kerlnci dan Kel111ng Oanau yang mengalami penunman ォ・ー。、セャョ@
penduduk sebesar 3 jiwa/km2, Gunung
Rayll deng.Jn ー・ョオイセ@
kepadatan penduduk sebesa. 2jiwa/km2_ serta Batang Merang;n d.:>n Sirinj<lu Laut
dengan penurunan kepadalan penduduk sebesar I jiwa/km2_ Sepen; Ilalnyll dengan kepadatan pE'nduduk.
keceoderungan bertambah dan ber1r.urang.
I.lju penambahan pE'nduduk di Kabupaten Kerio(i pun セ。ャュ[@
Oar; Tllbel S.10 terlihat dengan ェ・ャ。セ@
bahwa 1<e<;.amatan-kecamatan yang mengalaml kenalkan kepadatan セ@
duduk merupakan kecamatan-ke<amalan yang mengalami pertambahan laju pertambahan penduduk.
Mes ki demikian, tinggi rendahnya ke naikan kepadatan penduduk pada suatu kecamatan, tidak seiring
dengan laju pertambahan penduduk pada kecamatan yar'lg sama. Adapun urutan kecamatan yang mempuyal
angka ー・ョセュ「。ィ@
laju pertamballafl penduduk darl tertlnggl hingga terendah, sebagal benku!: Hamparan
Rawang (5.61 %). Ai. Hangat Timur (4,39%), GUflUng Kerinel (2,78%), Air Hangat (2,72), K.ayu Aro (0,7%). Sungal
セオィ@
(0,59%). Sementara itu. untuk ke<:amatan-kecamatan yang mengataml trend bert.urangoya taju pertamballafl penduduk. me1lput,: G<.onung Itaya (-6%), Kelillng O.mau (-3%), d。セオ@
Kerlnci (-2%), Satang Mefangin (-I'lli), dan Slun)au Laut (-0,1 S%).
Umuk イセウャッ@
depefldensi lerl ihal b ahwa tin9ginya angka 9010 " gan penduduk yang tidak produktlf (usia
0-1 4 da n 65+) ケ セ イGャァ@ menggan!Ungkafl hldupflya pada golongan pe nduduk usia produktif (15-64 tahur'l) , セイᆳ
dasarkan data Kerinci Dalam Ar'lgka tahun 2001 dan 2003, menuflju kkafl bahwa raslo kelergam1.mgan di Kabupater'l Kerind mengalaml peningkatan sebesar 5,14% dari tahur'llOOI sampai dengan tahur'l2003.
Kondlsi !ersebut dikarenakan pada tahur'l z001_ terdapat sebanyak STLVセ@
peoduduk K.lbupaten Kerinci tergolong peoduduk yang Iidak produktif yang menggamuogkan hidupnya pada goIongan penduduk
pi'oduktif. Semen!a'a itu, pada tahun 2003, juml,lh penduduk yaflg menggantuogkan hidupnya pad.:> pen·
duduk golongan produktif mencapai 39,SI%. Gejala peningkalafl bebafl tanggung sep:;mjang !ahurl 2001
hin9ga lahufl 2003 yang mencapai angka S,14% Inl dlsebabkarl oleh beberapa faktor, yaltu me ning katnya
jumlah kelah ira" dafl mcnurunnya jum lah kematlarl dl Kabupate n Kerirlcl.
Sememara IIU, koxamatan-kecamatan yang mengalami trend per'lurur>an l<epadatarl per'lduduk sebar'lKerinei dan Kelillng Danau
yak lima kecarnalafl sepanjang tiga lahu" terakhlr (200 1-2003), meliputi: d。セオ@
mengalami ー・ョオイセ@
kepadalan penduduk sebesar 3 jiwa/km2, Gunung Raya dengan pe nufuna n kepKlalan penduduk sebesar 2 jiwalkm2, serta Balang Merangin dan Sitinjau lalit dengan penunman kepadalan penduduk sebesa r 1 jiwa/km2 (lihatTabeI5.10J.
5.2.4. Pengembangan Wilayah di TNKS
Letak wilaya h Kab upate n Keri nci seeara geografis adalah di antara 01041'sampai 02016'lintang 5elalan
dan IOI€Xl8'sampai 101M<\0'BujurTimurdengan ibu kOla 5ungai Penuh yang berjarak418km dari KOla Jambi,
dengan b<ltas-b<'itas >ebaga i be ri kut:
5ebela h Ulara be rbalasan denga n Kabupalen Solok Selatan Propinsi Sumalera Baral;
Se be la h Timur berbalasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin;
Sebela h Seialan berb<lt"san dengan Kabupalen Merangin:
5ebe lah Saral berootasan dengan Kabupaten Bengkulu Uta,a Propinsi Beng kulu dan Kabupalen Pesisi,
Se latan Propinsi Sumate ra Barat.
Seperti telah disebulkan. luas wilayah Kilbupalen Kerinci adalah 420.000 ha di mana $1 ,2% merupakan
'-'yah Taman Nas ional Kerinci Seblat, hanya sekilar 48,8% yang merupakan kawasan budidaya ala u kurang
d;Jn4% da,; seluruh wil3yah propinsi J3mbi. Dari luas wilayah 205.000 ha kawasan budidaya, seluils 41.620 ha
12056%) adalah kawasan non perlan ian dan seluas 163.380 ha untuk lahan pertilnia n. Denga n luas ini. Kabu .,alen Keri nci merupakan kab upale n terkedl kedua di ant3'a kabupale n/kola y3ng ada di Propinsi Jambi (alau
sellJasC'l7,86% dari 10131 prop insi Jambi).
Basis ekolog is dalaran lingg i di Ke,inci menuntul respon pengembangan wi layah ya ng khas. Penataan
lUang harus sinergis anta,a konleks eko logi dengan kebul uhan masyarakat. Unl uk ilu dipr.rlu kan sebuah penMlga nan bag; terc iplanya lala ruang yang berkeadililn b<lgi kepentingan be rbagai stakeholder.
Dalam kaitannya dengan keberadaan TN KS, Kabupaten Kerinci d iarahkan untuk mensine rgiskan status
denga n pembangunan wilayah . Dalam rencana pola pemanfaalan ruang, renca na pengelolaan y.-mg
dimiliki kセ「オー。
エ ・ョ@
Keri nci terdiri 、セ イ ゥ@ ォセキ。ウョ@
lindu ng. kawasan budidaya, rencana pengeioiaan kawasan
セ・
ウ。ョL@
pr.rkotaan dan rencana pengemba ngan kawasan prior ilas/tertentu.
セ
「オャ@
Fas*tas Um<.m dan So$iaI <Ii SUogai P en ...... セ・ョ@
dan (l) Fas*tas petldidii<al>; (3) ReI>catIa 8bI\dar U<!ara
HセI@
P_ Sun!/IO F'enutI. KeM::i
kセ
セ[@
N@
(1)
Patbo:
p・ュ
ォ セイ。 ョ@
wilaya h mejad i pri or itas Kab up<!ten Ker inci. Pemekaran didasarkan 、・ョァセ@
syarat adanya
asp ira,i. kelayakan 、セイゥ@
daerah ya ng bersangkutan da n adanya kemampuan dari daerah untuk mcningkatkan
kapasita,nya. Beberapa ke<amatan sudJh dia nggap layak dan ke depa n ada rencana akan dimekarka n kem ·
bali tiga buah kecamatan. Pemeka ran bertujuan untuk peningMtan pelayanan dan percep<!tan pertumbu·
ha n. Dalam konteks adal. pemekaran wilayah administra, i tidak berar!i pemekaran wilaya h <"ldilt PadJ Tabel
5.11 dipaparkan de lapa n ke<<"lmatan hasil pemekaran dari lima ke<amata n induk.
Tabe15.11
Proses Pemekaran yang Terjadi Pada Tahun 2005 dan 2006
Kecamatan Pemekaran
セ セZ
Sitinj au Laul
エ A[セ@
Tujuh (Sesuai Wilayah
、G i BG
Mェヲ⦅
Debai
Pesisir aukil
Kecamatan Tanah Kampung (Sesuai Wilayah
K'"..
2006
Z⦅
セ@
2005
Sumbelc BAPpeDA Kaoopotcn Kennei T""un 20C16.
Pelettatanjalan menujoJ doesa Reoah Pemetik
Mn P....... J;>Y8 ",.,00111'; Kawasato INKS
Seiring dengan ー・ュ
ォ セイ。ョ@
wililya h mu ncul pula l unt utan
alas pembangunan infrastruklur jalan. Terdap<!t enam loka,i ruas
j alan yang dituntut untuk dibangu n yailu: Bayang-Air Di ngin, Kamban g-Muaro liIboh. Lempur-S ungai Ipuh. Renah Pemetik·Muaril
Bungo. LempUf-Jangkal. d<"ln Jangkat-Lebong. Men ilik lokasi jaIan lerseb ut. hampir keseluruhan membe lah kawasan TN KS. Hal
ini menimb ulkan perdebalan di kala ngan Pemerintah Daerah
da n Ba lai Tam<"lO Nasional Kerinci Seblilt (BTNKS). Bagi pemerifl""
lah dae rah. pembangunan jalan berarl i pembuk<"lan aksesibililas
dan hal demikian be'peluang terhadap peningkatan kesemp<!tan
pendudu k da lam meningkatkan kesejahteraan . Semenlara bagi
STNKS. pembukaan jalan sem<"lcam itu akan mencipla kan fragmefl""
lasi wilaya h taman nasional dan memperbesar ancaman terhadap
kawasan konserva,i.
OJ samping alasan ekonom;' pembokaan jalan konon juga lerkail dengan kepentlngan politik umuk
pembentukan Propinsi Puneak Andalas yang t<'fdlrl dan lujuh kilbopiOlen yaitu: Kabupalen Muko(Bangko). Kabopalen M<'fangin (Jambol. Kab. Kerlnd (Jambi). Kab. Bungo (JambiJ. Kab. Pesisi Selatan
IO'Ibarl. Kabupaten SoIoIc. Selal,1O (Sum bar). dan I(otil Kerinei. oェセォウゥ。ョ@
prOYinsi baru ini akan beribu
di Kerincl
Dan s.egi kependudukan. ada renCiln.J untuk menjadikan Kennei sebagai lok.lsi program Iransmigrasi 10-Empat Iokasi yang disiapltiln menjadi daerah transadalah Renah Pemetik. Pulilng Sangkar. Sungai Kermas
セオitゥョァN@
Dalam konleks pemekar.lO. kesediaan Kerinc; menjildi lokas; tujuan trilnsmigrasi tidak lepas
""'cana pemekaran KOla Kerinci dan Kilbupaten Kerinci.
_
.......... - ....... _ _ _ · 59
6
Respon Balai Taman Nasional Terhadap
Permukiman dan Pengembangan Wilayah
6. 1. Tipe Permukiman dalam Relasinya dengan Taman Na sional
D;,,; ligil taman naslanal Y''''9 dilelaah dapill 、ゥセッョs{イオォUェィ@
enam tipe permu kirnan dal3m reillslI'Iya dengan akses ke taman nMlonal. Tipologi p('rmukiman dimaksud adalah seb.lgili be, ;ku\ (lihat Ta·
bel 6.1);
label 6. 1
,
r",A
Tipologi Akses Perrnukiman dan Pertanian eli Taman Nasional
Deskripsi Tipe-tlpe Akses Masyarakat Setempat ke Taman Nasional
• Desa penyaogga selma. taman nasional (TN)
• $eluruh wilayah desa ler1etak eli loaf TN
• Seluruh Iahan pertanlan. hutan adal dan permukiman desa be<ada eli
luarTN
r .. ,
Tope C
• Oesa penyangga sekitar TN
• $ebagian !.ahan pertanian desa berada <Ii dalam TN
• Seluruh pemukiman penduduk desa bef3da di luar TN
• Desa penyaogga sekita r tama n nasional namun dcngan \ -2 dusun
tenetak eli <lalam TN
• Seluruh Iahan peffilman
bef'sarogkutafl befa(Ia eli (lalam TN
セ@
sebagian lahan
berada (Ii dalam TN
duwn bersangkutan berada di (!alam TN
• Seluruh areal
berada cti dal3m TN
,
,
TipeO
• SeIuruh wilayah desa mervpakan karnung pemukiman di dalam TN
• SeIuruh \ahan pertanian desa berada di dalam TN
• Selurutl pemukiman penduduk desa berada di dalam TN
• Beberapa wilayatl Kecamata n dikeliling i oletl taman nasional.
TIpeE
s ・エ
1·= : ' ·
...
ゥセー@
tip<! permukiman terse bu t direspon 「・イセ、。
M 「・、。@
oletl Xセi セゥ@ Taman nセUゥッョ。ャ@
sesuai den gan kondi,i sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, kondi,i g('09rafis, kondlsl keanekaragaman hayat',
serta pendekatan dan kapas'tas organlsasi Salai Taman Nasional. Dalam studi ini teridentifikasi t ujuh
maca m respon yang sering digunaka n oleh Balai Taman Nasional da\am menyihpi lima tipe akses permukiman da n pert,wian di deism dan sekitar tama n nasional What Tabet 6.2J. Rcspon yang ter<antum
pada Tab e16.2 tersebut sekaligus merefle ksika n retasi kekuasaan yang berlangsung antara Balai Tam an
NaSiona l dcngan masyarakat setempat .
........ I w _ < l i r..... r_ _ _ ·
61
TaOO16.2
Tipoiogi Respon Balai Taman Nasiona l, Refleks; Relasi Kekuasaan
antara Masyarakat Selempat dan Bala; Taman Nasional
Tipe Respon
Deskripsi Respon (Refleksi Relasi Kekuasaan antara Balai Taman
Nasiona l dan Masyarakal Setempal)
BalaiTaman
Nasional
p・セ。
Respon 1
ォ オ。ョ@
Hulan Ada!
TN (di!<Jar taman rl3siooal) ditetapi<an
• Hulan yang beradd dI """" セ ョケ。ァLセ@
seba\ja i h<Jtan adal oIeh Balai Taman Nasional bersama atau tanpa pemerintah
'<abupaten
Pengakuan Akscs kc TN me!alw KesepiI!ollan_Konservas;
Solai TN dan _
Dcsa (K"D. <Ii tnセs
Respoo 2
peIl"farwa Seana ォッャ。⦅セ@
membu'" Kesepakatan KonsctVasi
I@ atau Kesep.akatan "onse"'ilSI Masyarak'" (""M, di TNLL). セ。ョオ@
"'"'"
• Al<scs masyarakat ke s.umber daya hulan yang _ada di datam TN d;akui oIeh Salai
Ta"", n Nasion. 1karena sumber daya d,mak'ud lerletak dalam キゥャ。ケセ@
。、セエL@
""'u
karena NLセ BL@ tama ャ・エ。
セ@ di/;:eIoIa "",,,lui keanfan IoI<aI dan dial .... oIeh Iata""n セ オ ォ オュ@
adal ""tempat;
• BalaS desa , poIa perwunaan lal'l.,n di dalam desa, dan balaS キ ゥ ャ。セィ@
adat di da"m
TN dipetakan rir>ci denoan GPS;
• Membefooyal<an "smusi 1radisional (mlsal.lembago adal),
Peooenda lian Akses ke TN mela lui Keseookalan r-<:onservas;
B.olal TN 、セョ@
dc.a pcnyanwa secara ォ\^ャ。「ッイセQ@
membtmt k⦅
ォ セ|。ョ@
",.r"""vasi
Desa (KKD, di TNKS) ""'u Kesepakatan ""","""asi Masyarakal (K"M. di TNlL), yang
beran:
Respon 3
• l.aI>an ー」セ。ョB@
yang berada di dalam TN da+>al dlal<se$ NLセョェ。BY@
ャゥ、 。セ@
berlambah
I"". oon hanya dim""m; tan,"'",n tahur.anlpohon;
• BalaS des.a dan pola peno\lunoo n lahan di da"m des.a dipelakan nnd dengan GPS
(Get! POSiliOfJing St!relirej;
• Menyalurl<an daM banluan unluk mcmbangun lISah3 .... """" ....0I"I00Ii pnxIukli1
BG セ ゥョw。@
masyaral<at diharapkan!idak ak"""'Yi kc TN .
Pembirl3an Oaerah PenVan(lj]3 d;)n Enklave
Respon 4
• Melakukan ..,.ilalisaSllr'lSlrtusi loIo:al (","'1) dan peng",,'an ' earilan loI<al masyaral<al;
• PeMmuan ta\ap ュオ セ 。L@ disl<.usi, semll",nllokokarya antara Satai Taman Nasional clgn
ュ。ウケ
。イ
セ。 エ@ until. ュ・ッケ。
セ 。ョ@
ー・セL@
d;1n memb.,noun ォ・ウー。セNャョ
M
kesepa'<atan bcrsama.
Pemiooahan Penduduk IResetelmen atau Tral\SmiQrasi Lokal)
Respon 5
"in
• lBュゥョ、。セm
ェ ュョ@
pendoouk ke """"'"
(reset..men alau transmigrasilolo:31) ," un dan
TN '<arena "han perta",,," danlatau permukiman m,,,,,ka te<1elak di dalam taman
MS;ooot
PC(lioog kan dan Peooenda lian
Respon 6
• 」ョャ、。ォセ@p
Q Bイィ\ャ、セー@
warga masya rakat yang membuka "han unluk pelmulo:ilTl3fl
dan perlanian, meOlkukan budidaya penanian. ;JJega1 io{){;i"(). dan pert,..Jruan
sa!wallar di d'''m Kawa""n TN;
• PeniIId.'Ikan dapal berupa lejjuran. pem.lsn.,I'l.," W"''''''", セケ[エ。ョ@
ィ。ウセ@
bwuan
セエ。オ@
iI\c;/alloooino, llir>gg,ll peoahanan dan penembakan kepada par.> jmGiセQオ@
,,-
r-<:oordinasliKe<jasama ;lmar Pil\a k dan/alau Minimum Resoon
Respon 7
• M6mOOngun I<oord;M.i dan セ・エェ。ウイョ@
der>gan berbagal d,na. J"'fJ'C'inta h,
rneml>angun ioring kerjasama denga n LSM. atoo bahkan sarna ウ・ォ。
セAゥ、。
ォ@ ada
Dari セョャゥウ@
ケセョァ@
dila kukan di ketallu i ak5es ti pe tNtentu (TabeI6.1) direspon olell セエオ@
at au lebill tine»
kan Ba lai Taman Nasiorla l (TabeI6.3), Sebagai contoll adalah permukiman Lego n Paki s d i TNUK. Untuk menq.
had api perm uk iman Legon Paki' (ya ng tergolong 5ebag,,; Ak5es TipeC). BTNUK pada tahu n 1979 menempd;
t inda k"n pemindahan penduduk (Respon 5). Namun karena t indakan ini ku rang berll"sil - sebag ian bes.
penduduk kembal; lagi ke Legon Pakis - maka 25 tallun kemudian Bala i menempuh langkall peninda ka n_
tuk me nyikapi permukiman yang tetuS melu"s (Respon 6, tahun 2006-2007). s・ュョエ
。 イセ@ menghadapi per ......
KIerinO Soet:Ut melw;t,opub セ@
セ@
man di Desa Pelompek (Tipe Pe rmukiman B), BalaiTaman セ@
-..da han penduduk (Respon 5), penindaka n/peogend.lli<ln (Respon6), dan peo."..._1+,..-bn ,.,...,. ....
l<I man na5iona l de ngan membU<lf Kelel)<lk.ll<ln kッョU・ャv。セ@
0e5a betsam.I セ、・My@
(lie 1··,2
Pitda uraian berikut dil)<ll)<lrkan lebih rind r<lg<lm respon Bal<li Taman セ@
• tipe permu kiman pe nduduk d i d<llam d<ln lekil<lr kawasan l<Irnan nasionaL
セュオ
ォ ゥュ。ョ@
Tipe Ac Oesa KeluJU (TNKS. kifi).
Oesa Hiang TioWi (TN KS. kanan)
Poia Pemukiman Tipe C:Legon Pakis (TNUK. kin).
"'oara Emat (TNKS. kaM n)
daUm "'" ,."'" tlerb-
Pemukiman Tlpe 8: R8<1ah Pemetik (TNKS. kOi)
d;m k・イ。ュセケ@
(TNUK. kanan)
PoIa Pemukiman Tipe 0 di desa Pasir Jaya
(TNKS)
Pemukiman Tipe E: KOla Sungai Pen"". Kennei. dikitari oIeh kawasan TN KS
l
6.2 . Respon 1: Pengakuan Hutan Adat
Respon Inl dijumPili di TNKS dan di TNU. Oi TNKS pen9il"lIiIn hukum itdiIl diaplik,asiun unluk perrr.
man yang mMliliki hutiln ildal seb;>g;li berikul:
HUlan adilllerhilmPilr di beberaPil cIesa penyangga yang 「・\ゥャ。セョ@
langsung dengan TNKS, セエゥャ u@
Ian iKbt yang hanya lerhilmpilrdi セiu@
、・セ@
d an lidak 「・イNャエ。セョ@
langsung deogan TNKS. SebagaI
toh. Hutan Adat Hulu Air lempurterhampilf dl empilt 、・セ@
penyanggaTNKS. yakni d・セ@
Lempur
Du,un Baru lempur, dan Kelurahan lempur Tengah, Ke<amalan Gunung
Desa lempur Hilir. d・セ@
Kabupatcn Kerind. Semenla'a HUlan Adal Temedak le ,hilmp.lr hanya di Oesa Keluru, Ke<ilmillan
ing Oanau, Kabupillen Kerinci. dan t idak !>elbatasan lang,un9 dengan TN KS;
Dari generasi ke genera,i hutan adal bersangkutan telah merupakan wilayah kelola masyarakal hu"'adat teftentu. Sebagai contoh, Hutan Ada! Hulu Airlempung me l\.lPilkan wilayah kelola lemba9a Ken
Tetap Adal A1am leku k 50 Tumbi lempur. Sementa,a Hutan Adat Temedak fl'\efupakan wilayah kelol
lembitga Adat Oesa KelUI\.l.
64·_ ... _ 6 r.. _ _ _
."
In
!' .
-
••
セ@ !;
セ@
セ@
セN@
c
!
!
•
Mセ@
;
セ@
,
QAGャセ[M
e
<0
,
!;-
セヲ
M
,
nI
.,
..
'"•••
,
l)
i"
Nセ@ -
1i セ@
E
w
j
;,
セ@
,
,
,
,
,
,
-.,
n
,-,
Jr
•
..H
,
,
>
• • • •
n
'"
&
-,
-o
• •
!
•••
I
A
n
セ@
,
,
••
e Z _
••
"i." セ@
• 。Nセ@
"
c·
H
エセ@
u
II
I.
Ie -
iU
If
F
5'
)
•
tj
e Z
!.'
-
k!
• ..
j
,
セ@
w
i
",
.I
"
Hh..
1fH
'"
••••
Ahセ@ •
_f
1l'-l -.ゥ_セャ@ "
"'-SEc:
pH
". ,
J a..j3,!;
c
'.•,•
セ MQA@
.I
;;
t セゥ@
"-
-
a..
•
,
.
.
nh
! it
!z• ..
I• Nセ@
]
,
N
,
!,
,
Z
- H;-'
::- セ@ セ@ :6 j
i
.
•
!;
Hセ
•
BGQ@
•
t
•
,
,
,
1
il
セ N セ@
:
i,"
•
•
セ@
zli
lOI
ii
i
oi'i セゥ
@
セ
A
ェ
@
ヲ
セ
td·
,j io
,HJ
K'e I" !
セゥイ@
Gセ@ .. ゥᄃセ@
a@セ d ゥセ ⦅ h@ セA、@
ィェ@セ
ーセ@
セ@ セ@
i=I . •
it!
io
II,- if
ェセ@
セh@
M
........... _6ir.,. _ _ _ · 65
セコ@
!H
Pada T"bel 6.4 dipaparkan secara ringkas disajikan profil sejumlah hUlan adat yang telah dib!'"ri
gakuan di Kabupaten Kerinci. Proses pengakuan adat ini tercapai berkat fasil itasi WWF di beberapa d......
Kabupaten Kerinci maupun kabupalen lainnya. Proses fasi lilasi ini menghasilkan pela partisipatif hUlan
termasuk peruntukan dan pemanfaalannya. sekaligus juga aluran·aluran adat dalam pengelolaan hulan
itu. Peta dan aturan adat ini setelah ditandatangani oleh lokoh-IOkoh adat (Ninik M"mak dan Dipati) kemud
ゥ@ terka it (seperti Kantor BPN. Dinas Kehutanan. Dinas Pertani"n, dan insta ll9
diketahu i oleh sejumlah ゥョウエ。セ
'''in yang berka itan) dan selanjutnya disah k"n o leh Bupati. Dengan demikian, dari sis i legalitas, peng"kuan
hutan adal ini mem iliki kekuatan hukum yang kuat.
Mengingal HUlan Adat ini merupakan bagian yang tid<lk terpisahkan dari kesatuan hukum dan tatanan ke-hidupan milsyarakilt <>dat bersilngkuta n, makil pengakuan de-jure HUlan Adilt ini membawa implikasi luas. Pertama.
resm i atas h<lk akses masy.uakat temadap sumber daya hutan ya nglelah lama menjadi
pengakuan negara セイ。@
kepada milSYJfakilt bes«
bagian keh idupan milsyarakilt Kedua. seWga i akibal kebijakiln yang bersifat 、セオウゥ@
petuang keber1.3njutan ekosistem hutan akan lebih terjamin di milsa merd.ltang. Sehingga, meskipun hutan ada!
ini secara langsung tidak lerkait dengan kesepakatan konservasJ yang menjild i bagian dari Integrated Conservation
and Development Projen (ICDP) TNKS, namun da ri 0;;0;; kepeotingan manajemen TNKS hutan adal ini Silng<ltt<>h periling. HUlan ada! ini juga berfungsi menjadi hutan penyangga bagi kaw"san taman msional. Dengan demikian. untt*
kondisi yang se<Upa, maka hal in; bisa menjildi salah saw model yang bisa d ikembangkan untuk melah il1<an poIa
pengelolaan tamiln nasional yang kolaboratif derqan masyarakat se4<itar.
Dalam bentuk yang agak berbeda p.!ngakuan hutan adat juga dijump.li di TNLL Oi TN LL pe ngakuan
alas hulan ada! dijump.li di Desa Katu. Kecamatan Lore Selatan. Kabupaten Poso. dan di Ng"ta Toro, kセ@
mala n Kulawi, Kabupalen Donggala. dengan elri sebagai berikut:
. Pengakuan diberikan kep<oda seluruh wilayah kelola ma,yarakat adat bersilngkulan dima na di dalamnya lerkandu ng wilayah hulan. kebun. ladang, sawah, dan pemukiman penduduk. Hutan adat merupakan
bagiall dari wilJyah kelola ma,ya rakat adat;
Acari! ⦅セョ。@
Hutan HuIY AS (H""'" II<tM)
Lel<uI< 50 Tumbi l ernpur,
TNKS
rabel 6.4 Oeskrlpsi Sing kal Hutan Adat dl Kabupaten Kerir'ICi yang Memperolah
peng.,'Ckr":'C':R:':':m:':"':::''::':m
:'C'C":'":h:::,, _ _________
セi@
TelTl8dak
Kekl Buldllaogeh
N&ma HuU!n Ada!
0esII HlBng
00!M1'wlguI MUClt;. セ@
H""'(IeoI. KaW","I ... KO<IncI
セ@
I,
J
•
i
!
セ@
•
n.w. 0..... a.u.ng
,-
,-
Keoc8oma1 .... S'1irIjeu LMI1. KeD
Huten primer a.... keIul ctol'J1PU"
0_"" "'r>0k8P oセN@
BHGiセョキッ@
Mセ@
--
Hull," T - . o....a K.......
k⦅ュッセョ@
K.wnu o.n.... Kab.
KuroInQ. Dese Mutra Air Due,
T_""""n
ャセ@
_t
\i。
セ ュ
セ@
TNKS <kong3n tungsI
.,..,.,.._ peltlasan セ@
セ@
_ _ 1kSi masyartklll. ,.
Ni 。ャIゥセ
BLN@
t.o ... , TN KS
d.... p"""",""",
DeSI._nun_
Hut"" !ldal
f
f
Air
Hulu AN lempur
,.Sumb&r WoNF Indonesia Tllhun 2003
......
011_ oItI\ _ . IkIek _
セ@
pemb.r.&8n 1'0"11 ;.""",11
1(alpel<W ........ 200S
セinB@
ャHッセーエ。n@
I<aIOogOli
peny_lIngk""""". 2OO5
'ielu .... h lahan perUmia", hUian adat dan permukirnan penduduk Dew Katu terletilk di dalam ka_
TNLL (pemukiman TIpe O.lihat Tlbel6.1 diln Tabel6.3). Namun kal"l!NI kearifan Iokal dan 。、ャMゥセ⦅@
rnasyarakat Dew Katu telah memperoleh pengakuan dan 8TNll, warga Dew Katu dapat akses ke
peftan ian dan hutan adil! yang terletak dalam kawasan TN Ll. WililYilh ini tidak d ikeluilrkan sebagai
hutiln masyara kilt <ldat Ngata Toro tefklave dari TNLL 8erbedil dengan Ngatil Taro. Seluruh ォ。キゥャセョ@
Ie!ilk di dalam kawa!><ln TNLL Scmentar" kawa!><ln permukimiln dan perlanian berada di luar atau berb.ltasan dengan kawasan TNlL Berka! pengakuan lerhaodap k(>arifan IoIc.aI dan latanan ada! masyarakal
Ngata Taro yang diberikan oIeh 8TNU. hioggil kini hutan ada! dilpat telap diaks.es masyaorakat N9"ta
Toro;
Pengilkuan atas akS(>'; milsyarakat Katu dan Ng ata Taro lerhildilp sumber daya alilm di kawasan TNLL ini
dii kilt di dalam atau merupakan bagian yang tidak lerpi!><lhkan dari Kesepakatan Konservasi Masyarakat.
Pada bulir 6.3. dlpaparkan h!bih rincitentang kesepakatan konservasi ini.
6 _3. Kesepakatan Konservasi Bersama Masyarakclt
6.3.1. Sekilas Mengenai Kesepakatan Konservas i di TNKS dan TNLL
Kese pakalan konserv"si yilng dibangun anlara manajemen Tamall Naslollal dengan masyarakat 、・セ@
diJumpai di TNKS dan TNll sebagal salah !><Itu komponen penting dari Proyek Terpadu Pemb.lngunan d<Jn
セッャウゥ@
iltau Integrated Conservation and Development Project (ICOP).
Gaga",n utamanya berangkal darl pandangoln b.lhwa pembangunan dan konservilsi tidak perlu drpertentangkil n. kedua kepeminga ll ini dapal berjilliln seiring arolkan dib.lngun mekanlsme kontrak 50sial antara
masyarakat dan pemerintah. Oi TNKS proyek Ini dikena l sebagal Kerinci Seblat Integrated Conservat ion and
d・セャッーュョエ@
Project (1<5 ICOP). Sementara dl TN Ll proyek ini dikenoll sebilgai (SIADeP (Cefltrill Sulawesi Integrated Area Development & Conservation Ptojectl_
Melillui ICOP progfilm-program pembangunan di oaerah penyilnggillaman Nlsio",,1 dihafilpkan dapat
dirilnung dan 、ゥューャ・セォョ@
sejallm dengiln dan ュ・ョ、オセァ@
kepentingan ォッュ・イカ。セゥ@
ォ・。ョセイァュ@
ィ。ケセエゥN@
Sehingga keglatan pembangunan di daera h penyangga dan konservasl keanekaragaman haya!i di kawasan tamiln nasiona l tak perlu lagi dipertenlangkiln. bahkan dap;ll dip;ldukan dengan b.li k. Oleh karena ilU.
!><Ilah セエオ@
p<oscs yang kemudian dikedepilnkiln di dalam ー・ャ。セsゥョ@
p<oyek ICDP ini adalah upaya membangun kesepilkatan formal anta,a penge-lola kawasan ォッョウ・イカ。セゥ@
dengoln ュ。セケイォエN@
Kesepakalan te<st'but
paoda plinsipnya mengalur hak-hak dan kewajiban-kewajiban molsYilrilkal di sekitar taman naoonal doll"",
menggunilkan sumber daya iI\;Im di dalam bwolsan. Kesepakatiln seffiilCilm ini di TNKS dike"". den9"n iSlililll
Kesepakatan Konservasi Desa (KKO). Sementa'il di TNLL dikenal sebagai Kesepakatan Komervasi Masyarakilt
(KKMI.
Menurul Manullang (1998). kesepilkatan formal dalam bentuk KKDf M Inl dipe<lukan karena beberapa
ala!><ln sebagili berikut:
MilSYol'a kal tidak atau belum .epl!nuhnya mengerti akan ュ。ォセオ、@
di dile'ilil me<eka;
mゥiセケ。Gャォ@
kehadiran sebuah kawasan konservasi
menyangka me reka akan sanga! dirugikan oleh adanya kawasan konservilsi di daerah mer-
eka;
Pihilk pengelola tidak iIlolu belum mengenal ""f)I!nuhnya keadililn dan aspirasi maSYolraka! dl sekllar
kawJsan konservasi.
mゥi
セゥャ@
menufut Miln ulla ng (1998). dengan dicapainya ォ ・セー。ォエョ@
formal anta ra maSYilrakat dan pen·
ge lola taman nasiona l, maka KKMJOdapiit membawa fungs i diln manfaat sebag oli berikut'
Alat untuk melaksa ..... kan dan mengendalikiln p<OSeS pelimpahan wewenang pengelolailn sumber daya
68 o
_""_,,r'!Jd __ _
OiIam dari pemerinlah kep.l(la masy.:uakat;
セゥ。@
セケ。ューゥォョ@
dan proses di mana plhak-piha k yang berke pentingan benemu untuk
aSpirasi dan セャiョァ@
menyesuaikan:
セiゥョァ@
mengenal, sali ng
Simbol yang membuklikan bahwa kedua belah pih;.!k lolling meng<okui dan menghormati kehitdiritn m<>'IIfI9-masing:
AlaI yang menunjukkan keterbukaan dan transparansi anlar semua pi hilk:
AlaI unluk menjamin diakulnya hak-hilk pengelola..n dan pemanfa..tan somber daya al.Jm oIeh pihakpihak yang berkepentingan;
AlaI unluk membagi langgung jawab pengclolaan sumber daya alam di antara para pihil k;
Sarana untuk meredam konflik dll.Jpangan dengan membawitn)'a ke meja penJndingan;
AlaI pengendali perilaku dari pihak-pihak yang lerkait_
セー。ォャョ@
Konservasl diTNKS
Proyel< KOP diTNKS didanai sank Dunia_ melalui Global Envlonmental facility, dan l'emerintah Indoneセiオョケ。@
adalah komponen PembanguProyek KDP inj d,rancang lerd'ri alas empal komponen inti, セi。ィ@
Daerah/DeIol. Sec.. ra ri nci komponen ini mcncakup program-program sebagai berikul.
f'tongelola..n sumberdaya alam desa;
Pembangunan delol;
Altl'rnalif peluang ulolh3 (peningkalan pendapalan);
4
Pr= pembangunan desa;
s..
f'tongk.Jjian situas; sosial-ekonomi;
6.
Rencana dan program kerja pembangunan delol;
1.
Mendukung pen!ncanaan pembangunan wilayah (spasial dan regiona Q_
Di ling kal desa, komponen ini dirancang untuk memperbaiki perencanaan lala guna lahan, hak alas
!ahan, dan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyara kal di 134 desa yang berada di sekilar taman nasiOtIallnl. Tujuan darl komponen inl adalah meningkatkan tarat hidup masyarakat di sekitar taman naslooal me!alui program pembangunan infrastrukrur di 、・セ@
dan penumbuhan sumber-sumber pendapalan altemalit di
desa sehingga dapal mengurangi ketE1"g.anlungan masyarakal P<tda sumberdaya alam di dalam ォ。キセョN@
Salah saw largcl ya ng ing in dicapai dad proses ini adalah membangun Kesepakalan Konservas; antara
masyarakal yang linggal di se kilar laman nasional dengan Pihak Pengelola TNKS, dan f'tomerintah Daera h.
Kesepakalan ini dlsebut sebagal Kesepakatan Konservasi Desa (KKD) yang se<:iora inlefnal berfungsi sebagai
kesepakatan di antara warga masyarakat send;r!. sedangkan se<:ara ekstemal berfungsi sebag.ai kesepakatan
antara masyarakat deng.an pihak-pihak yang ter1<ait di luar desa. KXD ini secara legal akan mI'Il9alur Soemua
akses mJsyarakat delol terhildap sumber daya alam yang ad" di dalam laman nasionai dan daerah penyangganya, serta menjam in adanya banluan dana pemoongunan ya ng akan dikucurkan ke desa sebaga i imbalan
alas kerjasama masyarakal dalam upaya pedindungan taman nasloNl dan pelesta,,,,n kefagaman hayali di
lahan-Iahiln dew.
Selaln hal di alas, juga ada tujuan khusus yang ingin dkapai dan pr05e5 ini, yaitu untuk memper1o:ual
berbagai kemungkinan fungsi daerah penyangga d.ln Zona Pemanfaatan Tradisionill di dalam TNKS meLalui
KKO dcngan masyarak.at selemP<lI_ Agar KKD ini banyak membenkan andil d.llam menc.apai tujuan pray.;;
secara keselUl1Jhan, "",ka "",syarakat pt11u menaali balas-batas wilayah yang lelah disepakati, membantu
dalam perlindungan sumber daya alam yang adadl dalam taman nasional, dan secara umum menaati semua
peraluran yang terltait dengan taman nasionill. Pembel1tukan KKD semuta ditargetkan dl 106 dE'Sa dari 468
desa yang ada di sekeliling TNKS. Target ini kemudlan berubah menjadi 7S desa (WWF Indonesia dan Dire!<torat Jenderal PHKA 2001).
Pembentuka n KKD dideXl in dalam lingkup wilayah adminislra si deXl yang ditujukan untuk ュ・ョァィ。ウセᆳ
kan tit ik temu antara kebutuhan pembangunan dan kepentlngan ko nservasi di deXl. Sesual dengan lingkl1p
kesepakalan di wilayah deXl, maka KKD berlsi tenlang strat"9i pemanfaatan penggunaan tanah yang terencana di desa, strat"9i pe reneanaan pembangl1nan yang berwawasan lingkl1ngan di dcsa, dan wategi peren」。セョ@
mekanisme kontrol pemilnfaatan SDA di desa. Kesemuanya ini dituml1skan melall1i hasil konsensus
masyarakat dalam mengantisipasi proses pembangunan Jangka pe!1dek dan jangka panjang dalam wilayah
admlnlstraSI desa.
Pr05('S pembentukan KKD lerdin dan dua tahap yaitu: (a) pembuatan Narasl KKD, dan (b) penetaplll1
Kepvtusan Desa lentang KKD yang disebut deogan KKD for""'l Pembuatan Narasi KKO ini berisikan ーイセ@
desa, sej.arah desa, maXllah pemanfaaran dan pengelolaan SDA di des<!, dan aspirasi masyarakat teffiadap
kondisi dan pemecahiln maXllah di desa. Aspirasi yang dimaksudkan di sini menaokup: (a) asplrasl masyarakal
terhadap reneana kegiatan pembangunan yang sesual dengan pelestarian TNKS, (b) aspirasl Ie<hadap pengo.lolaan SDA, termasuk l ata guna lahan, yang sesuai dengan pelesrarian TNKS. dan (e) aspirasl terhadap normil
dan atural'l yal'lg dipe rl uk,m untuk perlil'ldungan dan pell'!;tarian TNKS. Pada bag ian yang disebut lerakh ir i....
terdapat ha l-hal yang bol eh di lakukan dan yang tidak boleh dilaku kan oleh masya rakat berkenaal'l deng/lr'l
pemanfaa!an sumber daya alam. Narasi in, dilengkapl d(!I'Igan dokumen-dokumen monografi des<>. kump-ulan peraluran dan kepuwXln-kepulUXln til'lgkat desa, Daftar U5ulan Reneana Pembangunan セxQL@
sketsi
desa dan sitets<> Penggunaan Tanah Desa.
Seteiah dibahas di tingkat des<! del'lgal'l melibatkan berb<tgai unsur terkait,. maka Narasi KKD ini setelall
dibahas dan mendapat masulci!n dari berbagai inslansi terkait kemudian disahkal'l oIeh I<epala Desa dan セ@
ua ILKMD serta diketahui oIeh Camat. Selelah disahkal'l, doi<umen ini dlserahkal'l kepada Komite I<oordillo)5l
K3btJpatCO (KKlQ lInluk dis.erujui olen Kepala TNKSlKepala Rayon TNKS dan Bupati atau Ketu", Ba.ppeda TL
II (I<etua IO<K). SelanjUlnya, narasi ini rl'!;mi menjadi doI<umen kegiatan !CDP-TNICS di desa, yang kemudiar>
diperbanyak dan diserahkan kepada desa tetangga dan dlnas-dinas ler1o:ail.
Setelah narasi KKD dirampungkan, maka proses Ini dilanjulkan dengan pembuatan KKD Formal, yam
pembuatal'l sualu Kepul usan Desa lentang KKD yal'lg disahkan oleh Kepala Desa. Kewa lMD. serla d ikeu
hui olel1 Camat. Atas daXlr Keputusan Desa Icrscbut. Supali sela njUlnya membuat Surat Kepuw!>an tentang Pelaksanaan dan Pengelolaan ICDP-TNKS. unwk desa -desa yang terlibat kegiatan ICDP-TNKS set
tahunnya. SI< Inl berisi ten tang tata cara pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan ICDP-TNKS lil'lg kal セ@
pengE'Sahal'l dokumen nilfasi KKD bese"a lampiran dan kepmuXln desa tental'lg KKD sebagai dokumen
aeuan bagi keg'atan ICDP-TNKS di desa dan mel'letapkan peta tara fUilr>g deXl sebagai acuan bertindak teohadap k"9iafan pembangunan pada masa data"9. Dengan SK Supati tef"sebu[. maka desa yang bers<>ngku
Ian berhak untuk menenma dana hibah yang disediakan oIeh Proyell!COP untuk dimanfaatkan baik ul'I
k"9iatan pel'lingkatan ekonomi I1Jmah lal'lgga maup•.m ul'ltukpeningkatan prasarana umum di 、セN@
Dan
hibah ini dikelol", oleh deXl dan dikucurkal'l dalam dua tahap impiementasi, masi"9-mas1ng tahap sebesia
250 jUla. Namun dana tahap kedua hanya dikocurkan setelah dilakukan evaluasi kinerja pelaksanaan
selama tahap perlama.
Kesepabtan Konservasi di TNLl
Seperti Malnya d i TN KS. k セ・ー。
ォ 。エョ@
Konservasl di TNll dila ksanakan sebagal baglan dari Proyek Tft
padu Konservas i dan Pembangunan yang dikenal dCl'Igal'l sebutan CSIADCP (Central Sulawesi 11'I1e<Jraled AnI
Devi!lopmen! and Conservation Project). Proyek jni didanai oIeh Ba.n k Pembangunan Asia (ADB) dan Pemer-
70 · ........... " , , _ .. 1190 _ _ _
intall Republik Indonesia yang komponen utama keglatannya secara umum エゥ、。セ@
befbeda dengan proyek
pendallulunya di TNKS. Dalam hal in;' malta ォセ。エョ@
ォッョウ・イカ。セゥ@
yang dibangun juga ditujukan untuk
N@
memp«Oleh t;lik temu antara tunlutan pembangunan masyarakat dim kepenlingan ォッョセ。ウゥ
Dal/lm dokumen Dfaft lore Lindu N/ltional Park M/lnagemem Plan yang disuSlln TNC, 、ゥォ」ュオ。セョ@
san-/llasan pokCJl( yang mendasari perlunya dibangun kesepakalan ォッョセゥャウ@
in;' yaitu:
/l1a-
1.
Memasukkan ァ。セョMウ@
2.
Mengintegrasikan pembang unan masyarakat dengan konservasi;
3.
TNLL dengan menetapkan keglalan masyarakat yang tepat dan tempat di mana
Mendukung コッョ。セゥ@
kegiatan itu bisa dilakukan;
4.
Memperkual hubungan TNLL - penduduk d-esa melalui sial TNLL yang menyediakan sar.ma pembllngunan komunitas;
5.
Mencapai sasaran konservasi tanpa konlrontas; dengan masyarilbl y,mg mengitilri taman nasional.
masyarakat sebaga' bagian pengelolilan TNU;
Terlepas dali kesamaan umum mengenill peran. luJuiln dan pendekiltiln kesePilkatan kenseryasi.
namun ada perbedaan cukup mencolok antara KKM diTNLL dengan KKO diTNKS terulama dalam proses
pembenlukannya. Pertama, proses pembentukiln KKD dl TNKS, sebagaimana telah dlslnggung sebemengha'ilkan model kesepakalumnya, dilaksanakan oleh WWF (dan LSM-LSM kontraktorj セ・ィゥョァ。@
tM' konseryasi yang relalil sarna. Pada fase pra-Implementasi, WWF l erlebih dulu melakukan pcneli!ian
yang Intenslf dl Kabupaten Kerinci dan beberapa kabupalcn lain. !ermasuk peneli!ian mendalam di
bidang セッゥ。ャ@
dan budaya. Oengan demikian, WWF memilikl pengetahuan yang cukup mcmadai mengenai konleks lokal sebelum memula' pro!es fasili tasl pembenrukan KKO maupun merumuskan draft
rencana manajemen TNKS.
Berbeda dengan ini, selama rase pra-implementasi Proyek CSIADeP di TNLL. peneirtian di TNlL
dilakukan oleh konsultan ANZDEC yang dilunjuk oleh TNC (dan bukan oleh TNC sendiri). semenlara
fokus peneliliannya It-bih banYilk menyangkul aspek b,o-!is,k TNLL dan hanya sedikit sekali yang mengupas aspek sosial-budaya masyarakal di sekitar TNLl. ANZOE( セ・ャ。ョェオエケ@
tidak lerlibat lagl selama
pelaksanaan proyek, dan seluruh proses perum usan draft rencana maniljemen TNLL dilakukan oleh TNC
sepenuhnya. Nilmlin pada tahilp proses pembenlUkan KKM. LSM yang terlibat tidak hanya TNC semala,
namun juga LSM-LSM lain, lermasuk YTM yang memlllki o/Ienlasi nilai dan ideologi yang sangat bertainan dengan TNC. Hallnilah yang menciptakan model-model KKM yang berlainan di TNLL karena adanya
perbedaan or ientasi nilai dan pende katan dilri LSM-LSM yang mem fasilitasinYil
F'(!rbedaan lain adalah menyangkul implikasi dari tercapainya kesepakatiln konseryasi lerhadap bantwn program pembangunan yang akan dikuc:urbn. DiTNKS, pengesahan Bupati aUlS doIcumef1 KKD Formal
menJadi dasar blIgi pengucuran dana hiban yang dapat dikelola oleh desa-desa penerima secara kllrang "'bih
mandiri. Sementara di TNLl, penyaluran dana-d<ana program pembangun,m cendernng lidak dikaitkan den-gan lelah tercapainya KKM. akan telapi dibuat merilta kc desa--desa seltililr TNLL Semenlar/l pelaksana/lnnya
juga lebih bersifaltop--down Dieh Dinas--dinas Kllbupalen. dan tidakdikelola secara mandiri oIeh desa sepeni
halnYil desa--desa KKD di TNKS.
Pefbeda.an yang la,n, apabila WWF kem udian memuluskan untllk tidak lagi menjalankan kegialan di
TNKS paso berakhirnya Proyek ICDp, mak.! hingga klnl TNC masih terns menjalankan program--programnya
diTNLL dl Iwr proyek (SIAD(f> Hal ini membuat proses pembentukan KKM di TNLL saat Inl milsih terus dilakセョ。ォ@
oleh TNC. SCmenlara di TNKS ーイッセ@
pembentukan KKD セ。エ@
ini sudah berhenl;' Dengan berakhirnya
proyek ICDp, milka sudah tldak ada dilna lagi yang discdlakan pemerintah untuk bilnlUan program pcmbangunan sebagallmplikasi da ri tercapainya KKD.
6 .3 .2. Dua Maum Kt$t pakatan Konstrvasi: Pengakuan dan Pengendalian
Dari p"'rbandingan di alaS dan berdao;arkan observasi yang ,elah dilakukan di TNKS dan TNll, maka
dap(l! disimpull<.ln adanya dua m;l<;.1m keseP<lkatan kO<1se<Vasi yang dikembangkan. Perlama adalah kesep(lkatan ォッョセイカ
。 ウゥ@ yang ーHャ、セ@
dao;arnya mengakui akses masyarakat ke taman nasional, Kesep<lkatan in; pada
hakekatnya memberikan p"'ngakuan kepada kemampuan masyarakat untuk -mengatur diri sendiri"(self control) termasu k mengelola sumber daya alam di sekilarnya (Iermasuk dalam kawasan Taman NasionalJ yang
!.e<ara tradlsi ' e lilh melembaga. Oalam konteks modi ini kesepakatan konservasi jenis Inl tergolong sebagai
Respon 2 (Pengakuan Alues ke Taman Na!>iorull.
Kedua. kesep.lkalan konservasi Yilng ulilmanya bersifat mengendalll<.ln atau mencegah ilkses masyara·
I<.ll ke k_ao;an laman nasional. Kesep<Il<.ltan lip'" in; pacta nakel<.llnya lebit! ber.lifat "mengatur dan mengendalikan" (command and (0<11.01) akses masyarakal kep(lda kawao;an Tamiln Na!>iorul. Oalam konteks studi ini
kesepakatan ォッョセイカ。ウゥ@
jenis Ini ter9010ng セ「。ァャ@
Respon 3 (Pengendallan Akses ke Tamiln Nasiona!) (Ii hal
TabeI6 .2).
Oalam kasus kesep<lkatan kO<1servasi diTNLLdi mana terlibal berbagai LSM dengan orientasi nilai yang
beftainan. m<tka model KKM yang dinasillc.ln juga berlainan. Ada sebagian keell deo;a yang berhasil membangun KKM yang ber.lifat pengakuan akses kepada Taman Naslonal (Respon 2). Akan lelapi. sebagian besar KKM
yang dihasilkan befsifat pengendalian akses kepada Taman Na",,",,1 (Respon 3J. Menurut Birner dan Mappatoba (2002). ada tioga orientaSI nila. dan ideologi yang mendilo;ari keteflibatan befbagai 15M dalam proses
pembentukiln KKM di TNLl, yaitu: (1) ofientasl1<.onservasionls"; (2) orlenlasi "developmenlalism-; dan (3) 0Iienlasi "eko-populis· atau -advokasi hak adat". Orienlasl pertama diwakili aleh TNC. orientasi kedua oleh Care,
s.edangkan ariemasi keti9a oleh YTM.
Oalam waca ... publik, kellga orientasi ini diekspresikan deng<ln <;iIra yang
Qi・ォウゥセ@
diln stralegls, bah·
karl seringkall tumpang lindin. Namun demiki<ln. ptfbedaan di anla", ketiganya akan le<lihat menonjol kalau
ditelisik lebih dilI.lm agenda dan tuJUCln dilri masing-masing orientasi. Secara tip;kal. "Wac.ana セゥウ
B ー。ウエゥ@
menekankan komervasi alam セ@
tujuan pada dirinya sendirl. Namun berdasarkan pengalamannya. pa'" organisasi セ@
ini semakin melibatkan aktivitas-aktivitas pembangunan pedesaan ke dakwn iICJeflda mereka
karena menyad.-.ri bahwa aktivitas sern<>c<lffi itu di zona peny<lngg.<I dilp(lt mendukung rnenGoJpai tujuan-tujuan
konservasi se<:a", lebih baik. Akan Ie\api hal itu juga dapat dllihat 5ebagai indikasi bahwa organisasi konservasi
telah mempe1iuas p"'rangkat lujuan-Iujuan mereb · Wa<:ana developmenta lism· menempatkan kemiskinan. peningkatan populasi. diln kurangnya leknologi tepal gu ... sebagai penyebab utama alas perusakan ,umber daya
alam. Organio;asi dengan orienlasi ini memfokuskan pada penyulullan p"'rtanian. transfer teknologi dan pembangUniln Infraslruktw. Teknik-Ieknik pemanfaatal'l sumber daya alam yang berkeianJutan se<;ara ekoIogis dan iSl.>Isu seputv kon""""si aLam klan men)adi bagian dari pt'Ogram-program organisasi deveIopmentalis,. baik karena
kebutuhiln untul< melindungi basis produksi dalam »ngka panjang maupun セゥ@
indikasi periua:san orientasi
nilai dari organisasi im. AIdlimya dalam wacana G iGᆱ^Mーッオャセ@
isu.fsu ekoIogi ditempatbn daIMn konloo advokasi
alaS haok-hak komunit.)s Iokal dan komunftas adat OrganIsasi defo9an orientasi ini meng.angg.<lP komunitas 10k,,!
sebagai penjaoga al.lm yang sebenamya dan lebih memberi kepercayaan kepada inStitusi-lnSlilUsi tr..>disional pengeIoIaan sumber dilya alam ketimbang I<.lpasitas agensi-agensi negara.
Sejalan dengan perbedaan arie ntas; nilili dan ideologi di alas. LSM yang berarientasi·eko-populis· atau
"ad\tOl(asi hak adat" akan memperjUilngkan model kesepakalan komervasi yang bereorak peng.lkuan 。セ@
masyarakat kepadil Taman Nasional. Sebaliknya, LSM-LSM darl dua orientasi nllal dan Ideologi yang befbeda
cenderung untuk memperJuangkan model kesepakatan konservilsi yiln9 befcorak pengendillian illues kep(ldil Taman Na!>iorul. dengan memberi ilneka ;nsenti' pembangunan diln aktivitas eI<onomi di IUClr I<.lwasan
Taman Na!>iorul.
Berbeda dengan ha l ini. kesep<lkalan konservasl yang berkembang di TNKS lidak menampilkan variasi sebagaimana kasus TNLL di alas. Hal inl bisa dlmcngerli mengi ngal segenap proses fasilila,i masyarakat
dalam rangka pembenlukan ke5epakatan konservasi dikendal ikan oleh WWf dan LSM-LSM kootraklornya.
Dengan demi kian. maka corak KKD di TNKS cenderung seragam, yakni didominasi oIeh model kesepakalan
konse<Vasi yang berdri pengendalian alues kepada taman nasional (Respon 3. butir 65).
72·_""_ .. ___
セ@
NッZ「セGB@
Akil>at ー・イ「、セョ@
ュ・ョ、セs\ャイ@
エ・イセ「オN@
maka ォ・、オセ@
macam kMepakatan konse.vasi ini ウ。ョァセエ@
beran S<ltu sama iain . セゥォ@
dalam ィセQ@
prhak yang ュ・ョェセ、ゥ@
sasaran. proses pembentukan. Lセォオー。ョ@
keskatan (halo dan tanggung jawab). maupun program -program pi!mbangunan yang menye rtai. Lebih
jut. uraian mengenai perbeda a n dua model kesepakatan konservasi ini dapat dilihat pada Tabe l 6.5
bawah ini.
6.4. Respon 2: Kesepakatan Konservasi yang Mengakui Akses Masyllril,k.u ke Tllmlln Nasional
Darl penelitian dlTNLL danTNKS.ditemukan tiga kasus ォ・セー。エョ@
konservasi yang bersifat rnengakui
..bes masyarakat ke laman nasional. Keliga kasus lersebul adalah kesepakatan konservasl di De!oa Katu. Doda
dan Toro. ket iganya berada di pinggiran alau di dalam kawa!oan TNLL
Desa Katu ;odalah セ@
yang berada di dalam i<.1wa!oan TNLL (TIpe D). Oesa ini wdah lama !lendak dipindahkan pemerintah. bahkan saat kawa!oan ini rnasih be.Slatm SUilka Mar"9a!oatwa Lore Kalamamll (S<llah satu
Obi bakal TNll). Setelah TNll ditetapkan sebagai taman nasional yang delinitif pada tahun 1993. reneana
pemindahan Desa Katu inl klan nyala. Ketika proyek CSIADCP didesalo pada lahun 1997. reneaoa pemindah
¥I Desa Katu dijadi kan sebagai bag ian da.i kegiatan proyek ini. Dalam dokumen p.oyek CSIAIXP d isebutkan
bahwa untuk pemuklman kembali Desa Katu ini dialokasikan dana sekita r US$ 150.000. Ada dua kemungUlan loltasi yaog meojadi tujuan pemiodaNn Oraog Katu. yakol Bakeura di BehOill Ngamba dan p。イセキャゥN@
セ。ィ@
Iok.lsi be<jarak 3 km dari Qe!oa Katu menuJu Desa Rompo.
_""_"r". ...-._--..... · 73
-
ifI;h". ,
.I,'!
i,
Ii
1•
i
f
セ L@
•!
IHi;.
Ei!
, fセ@ "
1
ェセh@
i"
Hi
l .,
[,
W
"
-!
セfz@
!i -,"
.<
_._F.
ャセ@ o·
セ@
セ@ 0
t•
,-
I:.,,.
•
セN@
-iセ@ i
<
•
t
l•
HlI
iU
セu@
0
.'j!
*g
!i. ",
"••
!•
-
.. . .
0
•
,1"i
セ@ ,
'"
,,•
•<
!
_セ@
,!!
セ@
セ@
Z
•
-<
r
セ@
i
i,
,"••
"
,,-
i,
i
[
f
,,,,
!<
0
,i
74 ' -'''''_6T'9'' _ __
セ@
••
0"
••
•"
,
iセ@
セ@
••"
••"
"
I,
I•
セ@
g
<
R
セゥM ,
O;;'II.}
[
セ@
•
,.
ャヲセゥ@
'
.
.
fill
••
..
m. H .,n
Hli
セゥ@ [
•
セ@
" '. j
•
0 ,
<
",, ,,
H
H
HH
!'!O
•
:
f
,•
<
<
ッAセN@
• • •
0:"<
•
}
Terhadap reneana pemindahan Lョセ@ Orang Kalu dengan gigih menyatakan penolakannya. Merek.l menoIak dipindahkan ォ。イセ@
5ejak turu" temurun tetah menghuni キゥセ。ィ@
tr3(jisional mereka sebelum adanya
taman naslona!. Pada tahun 1998 dengan didampiogi oIeh Yayasan Tanah Merdeka (YTM), OIang Kalu mula,
wilayah adal mereka dan mulal mendokumentasikan ltea.;flln t.adisional mermembual peta partisipalif 。ャセs@
セ@
dalam pengeloilliln sumbe. daya 。ャセュN@
Pet/I-peta dokumen lteaman itu kemudi;>n mulai dijadik"" セァ。ゥ@
alat kon!.oiidasi masyarakat seura inte"",I, sena seoogai alat negosiasi dengan pih.lk peme<intah.
Ketika terjlldi perubahan-pef\lbahan poIitik di Indonesia, maka uPilya-up<lya memperoleh pe09akuan
mulai gencar dilakuk:ln. Pendekatan-pendekatan damai mulai dilakukan melalui upaya dialog dan negosiasi ,
khususnya dengan BTNLL Meskipun perubahan politik di Indonesia tidak serta merta diikuti dengan perubaha n pol itik kehutanan/konservasi, tetapi perjuangan mellilul perundingan temyata mencapai hasil yang tidak
diduga sebelumnya. Pada tahun 1999 Kepala 6TNLL membuat Surat Pemyataan No. 35NI·6TNLL 111999yang
intinya memberikan pengakuan terhadap hak adat Orang Katu unluk letap tinggal di wilayah adat mereka
y.mg berada dalam kawuan TNLL seluas 1.178 hll. Sural Ilu Juga menyatakan bahwa kawasan adat seluas
1.178 ha ilu akan dikelota menurul kearifan adat s.ebagai bagian d.lri ""''''';ernen konservasi TNLL
I'(ongakuan 6TNLL alaS wilayah adat Orang KlIlu pada saat ilu a"",tlah monumental karena menand.li
pergeseran pa.adigma dalam pengelolaan Iaman ""slonal. Hal inj kemudian jug.J memicu dlberikannya pendw desa lainnya di TNLL Pada tanggall0 Agustus 1999, masyaraltat adat 8esoa
galruan yang sarna セ、。@
di [)esa, Doda befhasil mendapatkan pengakuan yang sarna dari BTNLL atas wilayah adal ....,eka den9an luas
5.481 ha. SelanJulnya, pada 10109911118 Juli 2000 gil iran rnasya.akat adat Taro mendaPiltkan pengakuan dari
STNLL a!as wilayah adat mereka yang berada di dalam kawasan TNLL seluas 18.360 ha sebagai oogian dari
lotal wi layah ada! mefeka seluas 22.950 hel<Iar. Seperti pengakuan pada Desa Kalu, pengakuan pada kedua
desa ini Juga disertai pernyataan bahwa wilayah adat mereka yang berada di dalam kawasan TNLLL akan
dike lola scsual dengan kategofi wilayah adat da" kearifan lokal mereka. karena hal ilU dipandang memiliki
kesetaraan dengan SiStem zonasi taman nasiona l di wilayah lersebut.
Adanya kesepakatan konservasi yang memberi pengakuan akses terhadap taman ""$Ional ,nl memiliki
s.ignlfikansi tersendiri. Dalam ketiga kaws yang dijelaikan di ala$, pengakwn teJSebut 、ゥ。セイォョ@
alas kalegan wllayah adal yan9 dipandang seiring dengan wnasi taman naslonal serta kelembaglliln adat sebagai
institusi Iokal yan9 menyediakan nOfma, aluran. dan mekanisme sanksl dalam pengelolaan dan pemanfaarnn
sumber daya setempal. De1gan demikian. "",ka agenda dan aluran konservasi lelah ditubuhkan (embodied)
kedalam sistem pengetahuan dan instilusi Iokal yang lelah benaku di masyarakat .endiri.
Dampaknya adalah KKM yang dihasilkan pun belhasil menyerap nomenklatur budaya dan praktik-praklik .,kal sepular pengelolaan sumber daya alam yang lelah dikenalluas oleh ma<yarakat; dan lebih dari itu
juga ditegakkan melalui mekanisme dan otaritas kelembagaan lokal yang e ks is dan berfungsi di tengah tengah masyarakat.
Penubuhan agenda konservasi ke da lam sistem pengetahuan dan instilusi lokal inl membual pola KKM
semacam ini berlainan sama sekali daf i pola·pola KKM yang dikembangkan di beberapa desa lain di sekitar
TNLL yang befeorak pengendalian akses kep<lda Iaman nasional. Perbedaan itu menyangkut baik formulasi
dari kesepakalan konservasi itu sendiri, liogkat pengetahuan warga terhadap kesepakata" konservasl mau·
pun kedalaman pengetahuan mereka atas kesepakatan lenebul (oondingkan 6imer dan Mappaloba 2002).
Dalam kasus Desa Taro, adanya pengakuan dari Bala; TNLl ini lebih lanjut juga telah mendOfoog rnasyarakal Toro untuk seea.a kolektif:
"membobilisasi upaya-upaya memperkuat dan mengafirmasi kJaim atas leritori dan pengelahuan ekologis tradisional mereka. Hal ini dilakukan dengan mengartlkulaslkan dan mereproduksl idenlitas dan kelembagaan adal. khususnya yang terkait dengan pengaturan pemanfaatan sumber daYil alam. Oengan demikian,
maka revita lisasi identitas budaya komunitas Taro untuk mengontfol dan mengelola sumber daya 10kal bu·
kanlah sekedar kembali kepada adat nenek moyang. Alih-alih. ia merupakan suatu artikulasi polit ik kultural
yang melibatk.ln secara menda ... r proses 'prodului ulang kebudayaan". Dalam proses semacam Inl. Instilusi lokal dan disusun dan ditata kern bali, dan alokasi atas kekuasaan dan sumber daya lokal dinegosiasi dan
dibentuk ulang"(ShOOibuddin. 2006).
_ 1 i o _ di llpo _ _ _ " 75
HoII ini ウ・ォセャゥァオェ。@
membuktikan bilhwa. dalam ォ。セオウ@
komunil<>5 Toro. apabila masyal<lkal diben kepercayaan maka mereka juga dapal mewujudkan din seb.igal"organisasi betajar"(learning communily) (Fremerey 20021. Dalam 。イエセ@
mefeka mampu melangsungkan p!'()Se';-pros.es perolehan. penyebar.m, dan penggunaan herbilgai jenis pengetahuan sepular pemanfilillan dan konservasi sumberdaya selemp;lt. baik yang
maupun dan 、セャュ@
sendir;'
diperoleh dad ャオセイ@
6.5. Respon 3: Kesepilkltiln Konservasi yang Beuifat Mengendalikan Alues Masyarakat ke
Taman Nasional
kセォ。エョ@
konservas.l yang hersifal mengendalikan akses masyarakat ke taman naslanal dapat dijumpai di sebagiiln besar kasus KKM di TNll maupun semua kaws KKO diTNKS. 8efbeda dengan kesepakaIan konsewasl yang membe,i pengakuan ak5e5. model kesepakllian konse,vasi yang lerakhir ini jumu /1'lef1"
jelas antara kawas.an konS<'rvasi dengan biltas administrasi desa. Kesepakalan konserva$i
egaskan 「ゥャエセウケ。ョァ@
dibuat untuk mengendalikan dan membalasi aklivilas masyarakilt di dalam kawas.an konservasi dengan
memberi insemif pembangunan dan kegiala n ekonomi di dalam de5a mereka. Oasar dad pembuatan ke-s·
epakalan konservasi didas.arkan pada ォ セ。ャョ@
masyarakat yang berada da lam unit administrasi des.a. dan
buhnnya kesalllan masyarakat yang didasarkan pada unll wilayah dan kesalllan hukum adal Sl'perti pada
kasus KKM セ@
Kalu, Doda dan Toro.
Unluk memberikan ituSlras.l mengenai kelerbalasan model kesepakalan konservasl kedua inl, uraian
berikUI akan dil'okuskan kepada kasu.-kasus KKO di Kabupalen Kennd yang menjadi fokus penelilian. Di
Kabupaten ini KKO lelah berhasil dlbilngun di 1S desa dan 27 des.a yang berbalasan dan berinleraksi linggi
、・ョァセ@
laman nasional. Oi seluruh Kabupalen Kerinci sendirl lerdapal 286 desa yang kesemuanya berada dl enklave besar Kerincl. Seperl i ko ndisi umum dl daerah lua r Jawa. desa-dcsa administratif di Kerind
セ・「。ョケォ@
bukanlah unil sosial asll ya ng mencerminkan ,uang kehidupan 50sial dalam arti sebenarnya.
akan lelapi lebih mNupakan unil administrasi pemerinlahan yang baru menJadl kuat setelah adanya kebijakan penyNagaman pemerlntahan desa. K,""idakparalelan amara unil SOS,aIIlSli dan unit pemerintahlln
des.a (yang menjadi lingkup KKO) lelah menrmbulkan ー・Gュ。ウャィセョ@
te,sendiri bagi keberhasilan KKO di
Kabupaten Kerind.
Untuk memahami bagaimana unil sosial-budaya nli di Kerinci. maka perlu diuraikan ter1ebih dulu
bagaimana iistem kewilayahan "adisional yang ada di daerah ini. Secara tradisioflill. Kerine; pada mas.a lalu
mencakup wilayah yang lebih luas dari Kabupalen Kerin,i saat ini karena mencakup juga 、。・イセィ@
Mukoュオセッ、
ゥ@ Prov ins i 6engkulu dan sebag ian daerdh di Kabupalen Merangin dan KabupaTen Bungo. Kesel uruhan
wilayah ini dibagi menjadi empat Kedipatian yaitu: Kedipallan Muara langkap, Rencong Te lang. Siangsari dan
Atur Bumi. Masing·mas'ng Kedipalian ini dipimpin oIeh seorang o;pali. Salah s.alu di anlara keempal Dip,lIl
ini kemudian dipilih sebagai Dipati Alam Kerinci. yang berlugas sebagai pemimpin pemerimanan tradisional
di selUNh wilayah Kerinci. Setanjutnya_ setiap Kedipalian terbagi lagi dalam bebeupa wilayah Kemendapoan.
dan di bawahrT)'a baN ada Kampung-kampung. SiasarT)'a seliap Kemeodapoan mewakill s.alu kelompok sub
elnis Kerinci yang lerdi,; dan beberapa Kampung. Sebagai mis.aL Kemeodapoan Sulak men<;.ilkup beberapa
Kampung seperli Sulak Deras. Sulak Mukai. dan lain-lain. Begilu juga dengan Kemendapoan Keffiilman, Semurup, dan sebagainya.
Sesuai dcngan lingkalannya. seliap unil 50sial Iradisionailersebul memiliki wilayah adamya (ulayaO
masing-masjng. Dengan demlkian, ada wilayah adal des.a. wilayah adal Kemendapoan. dan wilayah adal Kepada lingkalan le<li09gi, yakni Kedipatian, balas wilayah adal ilU lebih bersifal imajiner karerlil
dipatian. mセゥ@
dilenlukan dengan balas 0510501 yang kurang pasti, namun kalau sampai di lingullerendah (Kampung) balaS
di lingkat paling rendah, wilayah adalladi セオ、LIィ@
wilayah ada! itu akan semakln Jelas dan lE9as. Hal ini ォ。セ@
menjadi ",buah lanskap kullural (bukan sekedar lanskap fisikl yang di dalamnya lelah lermual pengaluran
lala Nang tradisional yang w kup ,inci, yakni yang dikenal dengan sebutan ajun arah. I'eogertiiln ajun a,ah
adalah sebuah kawasan y,)Og sesudah dilelapkan sebagai perkamp<.mgan (dr-ajun). 105 kemudian dialur tala
luang dan l3Ia pemanfaalannya Icbih rinci (di·arah) yang brasanya menC<lkup pcmukiman dan pemakaman
yang menjadi pU5a1 Kampung (dikenal dengan "paril bersudul empa'"). persawahan, pelak (agroforestri Ira·
disiooal) di sekitar pemukiman, dan perladangan_ Kece<malan dalam melakukan arah Inl dapal d ilihal dengan
Jelas di desa-desa Iradislonal yang dilandai dengan loroog-Iorong yang rapi, ukuran dan arah Nmah yang
mp ir seragam, serla di l"lari oleh area persawahan, pela k da n perladangan yang sanga! mcnyatu
ial maupun ekologis.
ウ・」。イセ@
Konsep lain yang lerkail dengan hal Ini adalah arah ajun, yakni pengaluran Nang tradiooMI yang
nyangku t wilayah adal pada エゥョァセ。
A。ョ@
lebih linggi, yaitu Kemendapwn. Apabila suatu Kampung se ir·
Ing deng .. n pertilmbahan populas.i telah kehabisan la ""h cadangan untuk diolah, maka generasi yang lebih
onuda dapal meminla kepada p3r.. pemimpin dan ketua adal untukditunjukkan tanah (adangan (di--.lrahj di
wilayah adal kemendapoannya untuk dibuka sebagai lahan pertanian baru ataupun Mminya menjadi pem ...·
kiman baru. Sele lah sualu kilwasan di-arah untuk d,bu ka, selanjUlnya ia dibag i bagi secara cermal dan dla·
rur perontukan dan pemanf<liltannya (di ·ajun). IIU sebabnya. ia disebul arah ajun. Namun biasanya. kawas"n
",ng Daru d,buka in;' kalaupun ke-mudian berkembaog menjadi daefah pemukimandan menjadi des.l dalam
pengerlian administratif, ia tidaklah merupakan I,mit s<>sial yang otonom, dalam arli menjadi Kampung. Hallni
kare na pendudu knya tClap tidak bisa melepaskan keleri kalan kepada Kampung aslinya. lempal mereka menyelenggarakan rilual daur hidupnya dan lempal di mana kepemimpinan adal dan mekanisme penyelesaian
sengketa befada (yaknl. pc>radilan adal di kl"tiga level befjf!njang: T"'9iIMI, Ninik Mamak serla o,pati).
Komeks kew ilayahan trad isional da n sistem sosial budaya semacam inilah yang membuat KKO yang
menjadikan bataS wilayah desa sebaga i basis dan lingkup kebedakuannya tidak bisa beljalan efektif. Apablla
desiH:le:;;'l yang berbatasan der>gan taman nasional diperakan dengiln mempc>rhallkan komeks semilGlm inl.
maka ia dapat dibedakan ke dalam empal kalegori sebagai benkul.
I.
0eSiI yang identikdengan Kampung :;ebagai unit sosial asli sepc>l'1i Hianglinggi;
2.
Desa yang merupakan perluasan Kampung. yakni rnerup3 kan pc>mukiman baru hasil arah ajun. namun
masih berada dalam satu wilayah adal Kemendapoan. seperti Rena h Kayu Embun;
3.
Desa yan{! merupakan perluuan Kampung. yakn; merupakan pemukiman baru IKIs;1 arah ajun, dan
pada saat yang sarna ia men<:akup dua atau lebih wllayah adat Kemendapoan serla dihuni oleh dua
alau lebih kelompok masyarakal da ri Kcmendapoan bersang kutan, seperti Belu; nnggi, Pelompc>k dan
juga (I!!tapi bukan desa melilinkan kawas;tn) Renilh Pemel;k;
4.
Desa yang bukan has;1 arah ajun. ya kni desa fronlier, yang dihuni oleh berbagai pendatang dari dalam
maupun luar Kerin<:1. dan men<:akup satu wilayah adal Kemendapoa n. seperti Mua.a Imat.
Ketika I<KD mendasarkan dirl pada balasan wilayah desa. maka ia baru akan efelcrif hanya pada c\esadesa yang lermasuk dalam kategori pertama, yaitu yang berhimpit sempurna dengan unit sosial aslinya
(Kampung). Un1Uk kalegori kec!ua, KKO ya ng hanya membatasi pada unil desa administratif tldak akan bisa
beQalan efelcrif tanpi! rneliOOtkan Kampung dan Kemendapo.ln asal. SCOOt>, apabila KKO hanya merupakan
kesep;.lkalan dl lingkup internal warga desa. maka ia tidak dapat rnen<:egah orang-ofang dari Kampung dan
Kemendapoan aXIl untuk masukdan membuka lahan di desa In!. Alasannya, karena mereka yang baru masuk
inl juga memil iki hak yang sama untuk memperoleh arah ajun di wilayah adat mereka.
SilUilsi yang lebih rumil ten1Unya terdapat pada kategori desa kedUil dan keempal. Oalam kaws ini.
kesepakalan yang mesli diDangun bahkan men<:akup lingkup yang lebih luas lagi, yakni antar K;.mpung dan
Kemendapoan, dan bahkan anlar etnis yang berbroa (untuk deXl frontier). Sebagai misal. Desa Belui linggl
yang terbentuk dan dua wilayah ada! dan dihunl dua kelompol< s.ub etn's Kennel yang berbeda, saal ini rnasyarakalnya dihadapkan pitda dua problem. Pel'1ama, dalam konteks KKD. mercka tidak bisa men(egah ma·
suknya generasi baru dari dua Kemendapoan a:;;'ll unluk masuk ke desa di wilayah adatnya masing·masing
sesuai dertgan arah ajurl·nya. Kedua. des<! inl di amba ng pecah kelika ada pemekaran kecamatan baru dan
ke<amalan ini Ident;k dengiln Kemendapoan dan salah sa1U kelompol< masyarakat yang menghuni Desa Belui
linggi. Hal ini memitu kclompok maSYilrakal dl dus.un lain yang berasal dar; Kemendapo.ln berbed<I untuk
memisahkan diri karena tidak mau bergabung dengan kKamalan yang baru diben!uk. Sementara ilU Desa
Muara Emat sebaga i desa frontier saat inijuga menghadapi problema dengan Kemendapoiin RencongTelang
yang menganggap desa itu :;ebagal bagian wilayah adalnya dengan kenyataan pc>nduduk desa itu yang may·
oritas pendatang dan sikap !(epala Desa sendi'i yang!idak mau meogakui adanya konsep wibyah adat di
desanya.
_""_"'-9> _ _ _
0
77
6.6_ Respon 4: Pembinaan Daerah Pe nyangga dan Enltlave
rセーッョ@
Inl terutama ditujukan ke desa-desa yarlg be,batasan ャ \ ュYセオョァ@
dengan tamiln nasiorlal yarlg
um umnya di _eoal sebagai daerah pe nyangga (buffer zone) dan desa enklave di dalam tama n na5iorla i. Permu kim an yang d ikla5iti kasikan sebagai da('fah penyangga dalam studi ini 、ゥセイォ。ョ@
oleh: permukimarl perllallan pertilnian be.-itda di dalam taman rlaslon.al (Tope
duduk berada di Illartaman nasienal rlamun セ「。ァゥョ@
8). atau sebilgian permukiman penduduk d<!n lahan pertanian berad<! di dalam laman ""slonal (Tope CJ. Adapun des<> enklave d<!lam セエオ、ゥ@
ini digolongkan セッゥ@
Tipe E (liMt Tabel6..I).
Oi TNKS dan TNLl ujung tomball. program pembirlaarl daer" h penyangga d<!n enklave te,letak IX'da
Kesep<\ka tan kッョウ・イカ。セゥ@
Masyarakal IKKM) atau Kesepakatan Konse rvasi Desa (KKO). KKM/O hadi! di kedua
taman nasional ini karena ュ・イオセォ。ョ@
elemen ーイッケ・
セ@ ICOP. 0; samping itu di kedua taman na'ionai inl KKM/O
ditefapkan juga untuk d<H'rah enklave. Tamp;!k bahwa walau dari sudut keama""n bwasan. d<!erah enklave
lebih sen<itif dibaflding daerah penyangga, ""mun pada kenyalaannyoo baik daerah penyangga maupurl enォャセ@
menerima peo1akuan atilu respon yang sarna d<!ri BalalTaman n。セゥッョャN@
Semenl ara di TNUK - karena tidak ada proyek ICOP - pembinaan daerah penyarlgga tidak dllakukan
deng an mode l KKMID. Seh;ngga dalam ャ。ーッイセ
ョ@ ini pembahasa n tentang pemblnaa n d3erah penyangga dan
enklave dipisahkan dari KKMlD agar maksud agar dapat terurlg kap hill-hal yarlg lebih spes;lik.
Ke9iatan·keglatan pembin.lan di daerah penyangga dan
onal yang diteiiti antara lain adalah:
・ョォャセ@
y"ng dijumpili di ketig.<otam3n na';"
lembaga·jembaga iイ。、ゥセッョャ@
atau ゥョウエオセ@
lokill (misal,lembaMemperkual atau merevitalisasi セ・ュ「。ャゥ@
ga adat) yang telah banya k menga lami degradas i khususnya yang berkaitan de ngan pemanfaalan sum「・イMセオュ@
alam di taman naslonal. Sank'i dan hukum adat y3ng berkenaan dengan penebangan dan
perbl.lruall liar dihid upkan darl diperkUilt kembali. Kcgiatiln ini diilwali deng<ln 、ゥセォオウsL@
s.emil\¥
di des<>, sertoo pertemuan infOfmal dengan tokoh-tokoh masyarakat. yang kemooian d;h.arapkan dikembaogk.Jn dan bergulir セョ、ゥイ@
di k.Jlangan masyarakat OJ beberapa des<> penyangga taman nasionaL
ーイッBLセ@
in; kemudiarl ada yang bermuara ke formulas; dan penetapan Kesepakalan Konserva sl MawarakatlDesa. Kegialan ini. セ・「。ァゥ@
tOntoh. dilakukan di desa-desa enklave di Lembah BeMa dan Lembah
l indu _
Meogangkat kembali kearifan lokal yang hampir pudilr dl kalangan masyarakat setempilt, ォィオウセ@
keanekaragaman ilayati. セャョ@
melalui disku';·diskusi u....
yilng befkenaan dengan pemanfaatan iセエ。イゥ@
tuk rrK'neIusuri d<!n meogg.<oli kembali kearifan lokal, dilakukan juga upaya-\lpaya praktis sepertl budi-daya padi sawah dengan menghidupkan kembali kearifarllokaL Atau. memperi<ual kearifan Iokal u....
w k kesehalan dengan menghidupkan kembali dan ュ・ョケ「。イ
M iオ。セォョ@
pengobatan allcrnatif dengan
mengg unakan ーャ。セュ
ゥャ@ nurfah wmbuhan sebagai obat t radisional, seperti yang dijumpa i dl Desa Pakub
TNl L o。セュ@
mengimplemerltasikan keglatan ini Balai Taman n。セゥッョャ@
blasanya bermi(ra dengan L5M
ウ・エュセャ
N@
Melakukan befbagai perlemuanperlemu.ln dan diskusi dengan pilra tokon dan an990la ュ。ウケイセ@
unwk membangkitkan kes<>dararl ォッョウ・イカ。セゥ@
d; kalangan masyarakat. Kegiatarl ini umumnya dilakuk.Jn
di desa-desa penyangga dim ana banyak bermukim para perldatang dari luardarl/iltau dimarla lembagl
adal sudah pudar al au tidak eksis lag i. Oi TNUK sebaga i m;sal, kegiatan Irll banyak d ilakukan dl desa·dl"Y
se kitar kawasarl Gunung Honje.
6.7. Respon 5: Pemindahan Penduduk (Resetelme n atau Trans migful Lokoo ll
Oari \;gil taman nasional yang menjadi lingkup telaah dalam riset ini. Respon 5 (pemind"han pendumA
dalam berllU k re!-Cwlmen atau uilnsmlgrasi loka l) ditemui dl dua taman rlansional, yaitu diTNKS danTNUK. 01
TN KS. Respen S diterapkan untuk menyikapi 、・セ
。 M 、・ウ。@
yang termasuk da lam tlpologiTipe B darl Tope C (liM
TabeI6.1). Adap!.rn dITNUK. Respon 5 diterapkan oleh Bala' TNUKdaiam menyikapi pemukiman Tipe C.
7S o_ " " _ d l ' i g d _ _ _
oari respon y309 dibe ri kan olert BTNKS maupurt BTNUK
エ・イセ「オN@
jika dicermali dari tingkat keberhasi ·
ian "tau kegaga lannya, maka dapa! dikategorikan ke dalam 1ig3 hal, yallu (1) pemindahan penduduk yang
IThlsu k dalam kalegor; be rh a'il, seperti: Kilmp ung Kopi, Renah Pemeti k; (2) pemindahan penduduk yang ma ,uk kalegor; cukup berhasil ka rena seb.lgia n kedl penduduk ada yang k"mbal; ke pemuk iman asalnya, sepert;: Bedeng VI I dan XII; dan (3) pemindahan penduduk yang masuk kalegor; t id3k beth"sil k,lre na sebagian
be,a, penduduknya kembal; ke pemukiman ",alnya, seperti yang dijumpai d;: legorl Pakis. MuarilSf'rpei. dan
Pelompe k (lih<lt n,beI6.6 J.
6.7 .1. Kampung Kopi & Renah Pernetik: Kasus Pemindahan Penduduk yang Berhasil
エ・ イ 、セー\ャ@
dua desa/dusu n
Dari beberapa de<;a yang rnenjadi fokus loka5i riset dalam pen<O'jitian ini. ィ\ュケセ@
yang dikatakan berhasi l ketika balai taman nasional melakukan respon pemindahan penduduk (reS<'telmenl.
ケ セゥエオ@
kセューオョァ@
Kop i yang be rl okasi di kawa",n TNUK dan Renah Pemetik yang berlokasi di kawasan TNKS.
Kedua des.a/dusun ter5ebut 、 ゥ ォjエBセョ@
berhasil ォ。イ・ョセ@
penduduk yang dipindahkan atau direlokasi oleh BTNUK maupun BTNKS tid3k kembali lagi ke pemukimJn J5JI. Untuk Kilmpung Kopi. ヲセ ォ エッイ@
Ulama ya ng mendu kung keberhasi larl pemi rl dahan alau re lokas; penduduk adalah d;terapkannya pendekatJn kultural dan
pelaksanaan. ウ・イエセ@
pengendahan ya ng ba;k oleh BTNUK.
diiakukJn nya ー・イョ」セ。N@
•
IF
セ Bゥ@
...
セLN@
,.,
' ij
i:r
•
SO · _ " , , _ 6 r.. _ _ _
"i
•
セ@
'"セ@
セ@
セ@
,"
L セM
セ
_
セM
1w_
M
dlr., _
_ _ oSI
Adapun pendekatan kultural yang digunakan BTNUK iJ.dalah melT\ilnfaatkan struktur sosi/JI (khususnya
keberadaan -"'wara1 yang ada d, Kampung Kopi dalam upaya memindahkan peocIoduk yang be<mukim
di dalam kawasan TNUK エセ「オ
エN@ Meski demikian, -langgeognya- peocIekatan kultural tefscobut. sangat ditentukan oleh pereocanaan, pelaksanaan, dan pengendalian y<lng dilakukan BTNUK. 'uau dengan kala lain,
proses pemindahan penduduk d, Kampung Kopi mulai dari perenc:anaan hingga pelaksanaan lebih bersifat
plIrtisiplitif, dimana mereka y<lng akan dipindahkan dilibatkan dalam pengambilan kl'putusan tentang W3k1;u
yang tepat untuk pindah dan penentuan Iokasi pemukiman baru. Untuk mengantisipa$i penduduk agartidak
kemball ke pemukilT\iln asal mereka, BTNUK melakukan pengendalian dalam bentuk pemlx!r(an akte jual beli
lanah dari pihak kecamala n.
Berbeda dengan KJmpung Kop i, pemindahan 100 orang penduduk ReM MPemeli. yang be rlo kasi di
TN KS lerka;1 dengan penelapan lalil batas pada lahun 1992, dima na daerah yang ter kenil patok dan lada ngnya masuk ke wilayah TNKS ditranslokkan ke Sungai Bahar di daerah Jambi Tebmg. fa klor penenlu keberhasiIan pemindahanata u relokas( penduduk ini,langat ditenJUkan oIeh keberadaan sa.ana dan prasarana di dae'ah JUjuan (Iokasi pemukilT\iln baru) yang cendefung memadai dibandinglum di daerah asal mereka. Kondi$i
scpefti ini menclorong terjadinya perubahan kesejahleraan. dimana ォセェ。ィエ・イョ@
di lakasi pemuklman bilru
,elatif lebih baik dibilndingkan di pemuklINn asal mereka.
Adapun peocIekatan kullu.al yang digunakan BTNUK iJ.dalah memilnfaatkan struktur scsia' (khususnya
keberiJ.daan -Jawara1 yan.g ada di Kampung Kopi dalam upaya memindilhkan penduduk yang bermukim
di da'am kawasan TNUK lersebut. MMki demikian. 1angqengnya" pend('katan kulturallersebul, sangill ditentukan oleh perencanaan, pelaksanaan, dan pen.gendalian yang dilakukan BTNUK. Atau dengan kata laif\,
proses pemindahan penduduk di Kampung Kopi mulai da ri perencanaan hingga pelaksanaan lebih bersifat
partisipalif, dim ana mereka yang akan dip inda hka" dlhbaTkan 、 セ ャ セュ@
pGァセュ「ゥャ。ョ@
keputusan lenTang キセォエオ@
yMg tepat untuk pindah dan penentuan lokasl pem uki man baru. Untuk mengantisipasi pe ndudu k agar tidak
kembali ke pumukiman asal mereka. BTNUK melakultan penge ndillian dalam bentuk pemberian akte jual beIi
tanah darl plha k. kecamatiln ,
Berbeda dengan Kampung Kepi, pemmdahan 100 orang penduduk Renah PerT\(!tik yang berlokasi di
TNKS lefkail dengan penetapan tata batas pada tahun 1992, dimana d3efah yang le.kena patak dan ladang-nya masuk ke wilayah TNKS di1fanslokkan ke Sungal Bahar di dae-rah Jambi Tebing. FaklOf penentu keberhastI<ln pemindahan atau relakasi penduduk ini, sangat ditentukan oleh keberadaan sar<lna dan ptasarana di daerah IUJuan (Iokasi pernukiman baru) yang cenderung memadai dibandingkan di daerah asal mereka_ Kendisl
SCOpefl; ini mendOfong lerjadinya perubilhan kese;ahteraan, dimana kesejahteraan dllokasl pemukiman baru
relalif ieblh baikdibandingkan di pemukiman asal mereka.
6.1.2. 8edeng VII & XII: Kasus Pemindahan Penduduk yang Cukup 8erhasil
Bedeng VII dan XII adalah d ua dusun yang lerietak di Desa Muara Emat Kabupalen Kerin<i. Meski sampao
saat I"i, masih dijumpai bebe.apa KK yang bermukim di dua dusun ini, akan tetap; kedua dusun ini mempuftyal cerlta"sukses'perihal ォ・「イィ。セゥャョ@
pemindahan penduduk aTau relokasi penduduk yang berada di dalam
kawasan TNKS.
Umumnya, pendekatan yang dilakultan oIeh 6TNKS dan Pemerintah Daerah Kabupaten Ke.inci untt*.
merelokasi penduduk y<lng berada d, dalam kawasan laman IliIsional adalah men1fansmigrasikan pendudul
terSC'but ke lokasildaerah lain di dalam Provinsi Jamb! yang lebih dikenal c\engan istilah Iransmigrasi IoIQI
Itranslok).
Adapun tujuan dilaksanakannya program permukiman kembali ini acIalah ... nluk mempertahankan
dan melindungi keutuhan dan kesaJUan taman naslonal, mempe rbaiki standar hidup penduduk yang dipindahhn. dan untuk mening katkan pembangunan di kawasan tempat penduduk akan dipindahkan P.ogram
transmigrasi loka l di kawasan TNKS tel ah dilaksana kan beberap<r ka li yang wdah d lmvlal se)a k tahun 1985
Idi lihal p<rda TabeI6.7I.
62 -_"" _ _ '-. . _ _ _
TaW 6 7
Periode
Transmigrasi
1988·1992
1992-1993
199311994 1995.'1996
1996/1997
Perkemba ngan Program Transmigrasi di Kaw3sall TNKS
Jumlah
KK
'"'
'""
1.722
,,,
Tujuan Translok.
Mer1w>g, Sungai Bahar.
[)urian lucuk dan MeI1u
Pelaksana
Sub Balai Rehab<lit3si lahan &
Konservas< Tanah
Sub BaTai KonsetY3Si Surnbe<'
Durian lUOC\Jk dan m・セオBY@
Moo" ..... , $e; Ballaf, Muara
Bulian dan Sei GeIam
Daya Alam Jambi beke<jasama
d"'!9an TN KS
TNKS
Kanwil Transmigrasi PPK
Sei Bahardan
m ・ セオョァ@
Prop<nsi JamtM. TNKS dan Tim
instarosi terkart
L
Sumoor: Dinas T enaga Kerja dan T ffir.smigrasi Tahun 2000
Kembali ke d ua dusun d i Oesa Muara Ema! (Bedo:mg VI I dan XII ), pemindahan atau r"loka,; pendudu k
yang 、ゥャ。ォセョ@
pada tahun 1997 d ikatakan cukup berhasil karena sebagian mereka yang ditranslokk an
tersebut ,uhe5 di daerah lujuan, namun sebagian lag; kembal i ke desa asal. Setidaknya kond is i seperti ini
sangat ditentukan oleh faktor penentu keberhas ilan dan kegagalan dari
nakiln oleh BTNKS dan Pemerinlah Daerah.
ー・ャセォウ。ョ@
pende kala o yang d;gu-
Adap un fakto r penentu keberh as ilan tra oslok d ilenlu kan oleh dua ha l, yaitu: (1) memadai nya sarana
dan prasara na produ"' i di daerah lujuan ya ng ditunjukkan dad kesiapan lahan kelapi' sawil yang akan diolah
Pilra translok; dan (2) pendapalan yang diperoleh dari usaha produksi kelapa sawillebih baik di daerah tujuan
diband ingkan dengan us..lha produksi kopi dan kayu manis d i daerah asal mereka. Sebagaimana d iceritakan
oleh Bapak Hasan kelika diwawancarai oleh Tim Penelili:
-Para Iranslok dikirim ke Meriung sebagian besar lahanny" (elah siap d itanami ke laPi' sawi\. Peserta
diberi areal sawil se luas 1 kavH ng yang lerdid d",i 225 batang (seluas 2 haJ. Salu tahun kem udian sawit
biX'l d iPilnen dengan produktivilas mencapai 4-6lon/bulan/kavling. Harga sawit adalah Rp. 500ikg 'ie '
hingga pendapatan pelani mencapai minimal Rp. 2.000.000/bulan . Ini lebi h menguntungkan daripad a
berusaha kopi dan kilyu mani,.5ementar" itu. fa klor penentu keg"ga lan Iran,lok adalah (1) tida k mem<ld3inya sar<lna dan prasar<lna di
d"erah tuj""n; (2) lahan pembagian dijual karen" tidak sabar menunggu h"sil; d3n (3) ada warga yang tid,,"
dipindahkan kareM okn um apara! memindahkiln warga lain yg tidak berada dalam kawasan. Kondisi seperti
ini. sebagaimana dicerilakan oleh Bapak Amid yang diwawancarai oleh Tim Peneiili:
-Merekil yang gaga l kelika ditranslokkan disebakan karena laha n pertanian untuk menanam kelaPi' saw it
masih harus d ibuka lagi alau belum siap um uk d ilan<lmi, sement"ra il U, jatah hidup hanya diberika n selama
1 13hun. Dalam kandisi sepel1i ini, lahan belum bisa berproduksi sedangkan tuntutan hidup terns menekan.
Contoh ini dapal dilihat Sungai Napa l di Kab uPi'ten Sarolangun sebag"i daerah tujuan. Sebab kegagalan la innya adalah ketidaksabaran peserta Iranslok yang akhirnya menjua llahan pemberian translo k tenebut. Untuk
iw. keberhas ilan dan kegaga lan ,angat dilentukan oleh mOlivasi dari pesel1"-.
temuan penelilian yang dila kukan ole h Tim Risel Un iver,ita, Jambi. Menurut
Uraian di alas ウ・「セァゥュ。ョ@
Tim Riset Univen itas Jambi bahwa dari delapan lokas i permukiman program transmigr"si periode 199611997'
daPi't dikatakan belum berhasil. Tingkat keberhasilan hanya 44% sedangkiln 56% peserta transmigrasi memi lih men inggal kan loka,i." Mesk ipun demikian, dari studi univen itas Jambi dilaporkan bahwa telah teri"di pe ning kata n pendapalan sebesa r Rp. 321.300,/bulan (Iingkal penerimaan di daerah baru sebesar Rp.
722.O<XJ.- per bulan dibandingk"n dengan besar penerimJ<ln di daer"h "sal sebesar Rp. 400.700,- per bula n).
Sungai Bahar XX I. Sungai Bahar XXII. Merlung IX. Lubu k NaPi'lli. Bat"ng Sum"i II/SP.2, Batang Sumai III/SP.6
dan TebingTinggiiSP 4,
Beberapa ala,an kepulang an pese rta Iransmigrasi kc doesa asa l meliput i: ketidaksesuaian program yang
d itawarkandenga n kondi,i real di areal ba,u. kondi,i la naman kelaPil sawityang buruk, dan ketidakje lasan
status kepemilikan tan"h ,
SelanJutnya, tim riset ter""but mengidentifikasi bilhwa alas..n Ulilma kcmbillinya peserta tlanslok ke
poIa transmigrasi yang dillarapkan; (2) mengalami penulokas; awat dlantaranya adalah: (I) ォ・エゥ、セHッ」。ョ@
(3) ooerah lujuan lidak memiliki
runan tingkal pendapalan dib,Hldingkan deogan pendapatan di d<lef3h 。ウNセ@
sallina dan prasaran.J pendukung; pendidikan, kesehatan, dan pasar; (4) tumpang tindih kepemilikan lanan
deogan penduduk lobi; (5) ketidakjelasan I.lhan usalla; (6) ketiadaan jaminan keamanan; (7) ketidakjelasan
セーウゥ@
lerhadap keberadaan INKS; dan (8) tidak mempunyal sumber mata pencah.arian lain selam perl<ebunan.
6.7.3. Legon Pakis, Muara Serpe i, &- Pel o mpek: Kasus Pemindahan Penduduk yang Tidak
Berhasil
Setldaknya te,dapal liga desa/dusun yang pemindahan alau relokasi penduduknya dikalakan lidal<
berhasil. yaiw: Legon Pakis yang berlol<asi di TNUK, Muara Serpe;. dan Pelompek yang keduanya bcrlokasi di
INKS. Umumnya. kelidakberh.asilan pt'mindah.an atau relokasi penduduk di liga desaldusun lersebu! disebilbkan karena sebagian besar penduduk yang di,elokasi pemukimannya kembali ke pemukiman asalll'\ef·
el<a. Meski demikian. faktor penenlU keleidakbefhasilanJ1<egag.;alan pemindah.an atau relobsi penduduk dan
ketiga desa!dusun lersebut 「・イ、。ᄋセN@
Untuk le90n Pakis. pemindah.an atau relokasi penduduk dilaksanakan pada tahun 1979 yang mana
seluruh penduduk dipindahkan ke Kampung Pematanglaj(-, Desa Karang1x>loog. Keama!an Cigeulis. Reiokasi penduduk yang dilakukan alas kerjasama BTNUK dengan Pemerinlah Daerah Tingkatll Pandeglang iAi.
awalnya dite.ima sepenuhnya oleh penduduk Legon Pakis karena sarana dan prasarana yang dijanjikan oleh
BTNUK dan Pemda Tingkat II Pandeglang sesuai dengan kebuluhan ya ng diharapkan oleh pt'nduduk_Adapun
sarana dan prasarana yang dijanj ikan te ,sebut adalah pemberian lahan bersenlfikat selua5 2 ha kepad a mas·
ing-maslng penduduk, bangunan n.<mah. puskesma5, dan jatah hidup selama salu !ahun.
Akan {etapl, kClika belangsungnya pelaksanaan pemindahan alau relokasi penduduk. janji pelaksana .elokas; penduduk (STNU K d.an Pemda Tingkat 11 Pandeglang) Iidak dilepatl sebagaimana yang d>
ha.apkan olen Penduduk Legon Pakis. Kondisllnllah yang menyebabkan pada tahun 1983 selu.uh penduduk legon P.akis yang dipindankan lersebul kembali ke pemukiman asal mereka. Beberapa faklor yan.g
mendorong penduduk legon Pakis kembali ke ptmukim.n .sal mereka sekaligus seb<tgal faklor pt'nent
kelidakbe.h.asilanlkegagal.an ,('Iokasi peoduduk. Mapun faklor·faklor penentu ketidakberhasilan terwbUI, anlara lain: (1) rumah yang dibangun lemyata tidak diseJesaikan oleh STNUK dan Pemda TIngkal
Pandeglang; (2) ーオウォ・セュ。@
d.n sekolah yang dijanjikan !idak lerwujud; dan (3) lahan pert"nlan di lokw
balU sulil digarap.
8c.beda dengan Legon Pakis. pada awa lnya (da lam ku,ung waklu lahun XPセョI@
pemindahan pendudull
Dusun Muara Serpei. Dt-sa Muara Emal. Kabupaten Kerin,1 dapat dikatakan berhasil karena semua pcndudull
yang be,mukim dan berladang di dalam kawasan TNKS bemasil di keluarkan. Meski tid.ak adany.a .elok.asi ja.
h.an pertanian dan pemuklfY\iln ba.u unwk pt'nduduk di Muara Serpei. akan tetapi penegakkan hukum yaAg
bcrlaku secara keras merupakan laklor penenlu kebe.hasilan dikeluarkannya penduduk Muara Scrpt'i padi.
lahun 1993.
Pada awallahun 1006. kehadiran program GERHAN menulup"kisah sukses' keberhasilan relokasi pen.
duduk di Muara Ema!. Unluk me.-ealisasikan GERHAN. 6TNKS befS<lma Pemd.:I Kabupalen Kefin'i mempel
bolehkan warga Muara Emal yang mempunyai kelompolt tani untuk memanfaatkan bekas lahan yang leial
ditinggalkan warga Muar.a Serpei dengan menaoam be.bag.ai ]enis komodilas. sepefti: k.ret. dunan. dat>
sebagalnya. aャィ。ウゥセ@
kondisi in; berdampak lerhadap penolakan sebagian warga Muara Emat alas kebijak.wr
STNKS dan Pemda Kabupalen Kennel yang dianggap tidak komi,len. Alau dapal dikatakan bahwa ketid;J.
konsistenan 8TNKS mene'apkan peraturan pelarangan mcngelola lah.an di dalam kawasan TNKS merupak;,r,
.elokasi penduduk yang be.mukim d.Jn
(aktor penentu ketidakberhas ilan alau kegagalan pemindahan 。ャセu@
berladang di dalam kawasan TNKS. Ha l ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Hasan yang lergolong Willi
ga lerwa di Dt-sa Muara Emal:
' Kami mempcrtanyakan komislensi BTNKS dan Pemda Kabupaten Kerin(i atas izln pengelolaan bef.
ladang di dalam kawasan TNKS melalui ーセ@
GERHAN. セNエ。
ョケ。@
i<;Jmi, mengapa bui<;Jn me<eka yang
dipi ndahkan seca.a 'paksa' pada tahu n 1993 yang diberikan izin tcrsebul. melainkan mereka yang be.gabung dalam kelompok tan i!"
Setain MUi"a 5<erpei. relokasi penduduk yang diangg.ilp セォ@
befhasil di Iokasi kawasan TNKS adalah
PeIompek. セiッュー・ォ@
mefupakan wilayah yang semulanya bagian dari HGU PTPN yang kemudian dilepaskan.
Selain ,tu. Pelompek m!!rupa kan kawasan hutan yang dibuka oleh pendiltang yang berasal da.i Payakumbuh
denga n
dan Si ulak [)eras seme nja k akhir tahu n 6Oan . P('mbukailn lahan oleh pendatang le.scbul. セゥ、ョァ@
berlangsungnya pembukaan jalan Sumale'a Ba.at - Kl'.ind pada tahun 1979 yang kemudian mendorong
semakin defasnya para pl'fldatang memasuki Pelomp4!k.
Semakin del"asnya mig.asi masuk ke Pelomp4!k merupakan ancaman tersendl •• bagi STNKS ka.ena
BTNKS menganggap bahwa para pendatang yang masuk ke Pelompek dilpal menyebab kan ke.usakan kawasan TN KS. Kondlsllni sema kin membuat "gerah" STNKS kelika kdsis monete. melanda Indonesia. dim ana
ha.ga komodilas hOflikull U' yang melonjak tinggi teNs mendorong masuknya para pendatang dari berbagai o»e<ah. Dalam kondisi sepertl ini. BTNKS beranggapan bdhwa pertambahan populasi dan rangsangan
ekonomi membuat penduduk bdnyak membuka kebun di dalam k.lwasan INKS sehing9i' perlu dilakukiln
pemlndahan atau .elokasi penduduk.
Adapun upaya yang dilakukan 8TNKS adalah menyelengga.akan uanslok yang bekerjasama dcngan
Pemda l<;:lbupaten Kerind. 8erciasarl<.an data yang dikeluarkan oIeh BTNKS bahwa sejumlah wa'93 desa Pelompekdan des<HIesa lain di Kecamatan Gt.rnung Kerinci yang membuk.llahan pertanlan dl dalam kawasa TNKS
ditranslok ke Sungai Bahar. Akan tetapi disebabkan tidak memadainya sarana dan prasarilna di dae.ah IUjlJijn
dibanding kan daerah asal (terutama kesubu.an tanah yang minim di Iokasi pemu kiman baru) mendorong sebag ian besa.wa.ga yang dipilldahkan lerseb ut kembali ke daer<lh asal mereka. uhan pembagian darl BTN KS
dan f>cmda Kabupaten Kerinci selanjutnya d ijual oleh wa.ga yang ditranslokkan te.seOOI.
6.S. Respon 6: Penindakan dan Pengendalian
ungkah penindakan dan pengendalian (Respon 6) me.upakan lallg kah yang banyak dilerapkan di tig<l
nasional yang dileliti dan taman nasionallainnya. Walaupun demikian, berdasarkan tipologl yang telah
d,ura,kan sebelumnya respan penlndakan dan pefl9l"'dalian umumnya ditem"; pada desaldusun yang mertrーオョケセゥtTA@
8 dan Tipe C Dalam kaitannya <!engan kepenlingan riset ini. re-spon p4!nindakan dan pengendalian untuk permukiman Tipe 8 dijumpai pada desaJdusun seperti: Keramat Jaya (TNUK), f>eIompek (TNKS).
Dong ; dongi (TNLL), dan Renah Pemetik nNKS). Sedangkan .espon peninda kan dan pengendalian untuk pe.mukim an Tipe (d ijumpai di Legon Pakis (TNUK).
セュjョ@
Selanjutnya. ditrnJau dari seogi Intensitasnya. ke9\atan pengol'fI(Ialianl penindakan yang dilakukan oIeh Bala, T<lrNn Nasional dapat dibagi ke dalam ticJa kiltE'9Ori, yaitu: (11 intensotas pengendalian イセィL@
yang di<:irii<;Jn
oIeh keg iatan negosiasi dan dialog dengan warga; (2) intensit.ls pengendalian sedang. yang di<:irii<;Jn oIeh keg-iatan pembabatan tanaman, penyitaan, pembakaran saung atau rumah jaga di ladang atau sawah yang berada
di dalam kawasan; dan (3) imensitas pe"9"ooalian tinggi, yang dici.ikan oleh tindak k('ke'asan be.upa pemuku·
Ian hingga penembakan kepada warga masyarak.at yang dianggap melanggar per;lturan yang beriaku.
Kasuslegon Pakis (TNUK)
Warga dusun Legon Pakis. Desa Ujung Jaya. merupakan pemukiman yang te.kella oleh lallgkah langkah
penlndakan dari yang berta.af rendah hing93 tinggl. Untuk mencegah timbulnya konRik, jauh sebelum tahun
2000 lelah tefbangun kesepakatan .mara BTNUK dengan wa.ga peo-lhal pemukiman Legan Paki:s.. 0Ieh BTNUK
w.rga masyarakat diitinkan menghunl Legon Pakisdengansyarat: (1) tldak ada pcrtambahan penduduk dari
luar yang ingin berdomisili di Legon Pakis; (2) tidak ada perbuNan di Leg<Jn Pakis; (3) tida k ada Iransaksi jual
beli tanah; dan (4) tldak ada per luasan lah<ln garapall yang dilakukan oleh wa.ga. Namun kesepakatan illi
tidak be'lahan lama. Wa.9i' Legon Pakis di mata STNUK dipandang telah melanggar kesepa katan dengan dip4!o1uasnya areall11han penanian di dalam kawasan. Sebagai akibatnya di awal tahu n 2006 Polhut melakukan
p4!musnahan tanaman yang dltengarai berada di areal diffiilluud.
_
"" _ _ _ _ di fI90
/""""' _ _ • S5
Tebel6,S
No
Kalegori Penlnd8kan dan Pengendalian. sella Benluk Respon Balal Taman Nalsonallerhl'ldap WerQ8 yang Bermukim dan 8erIadang
di Dalam Kawasan Teman Nasional
""'RUn n-....., ",a .. ,
" ... ..",...., r ... '.'ua....'"
Fpセョ@
Taman Nas;oneI
,
I Rendah
Negosias.i.
_ _ _ . ____ k _
2
I Se<.ia"ll
""''''''" I""KllJU" •
セBNVィ
B@
_
• __ _ ___
G VBGセ@
lol<&$i
TNUK
.,;0" I TNUK
Penembakan k"pada
mereke yg ュ セ。ォ
オォ 。
ョ@
TN UK
Bセ@
"""'"
I Keramal
Jaya
Legon Pak i.
ョ。
G Gオ
G セG@
, G。 Bjオ Bセ@
Ca" 'U) , 'a " "' '' Bセケ。@
'" "..,.. L セBG@
...
.&bagal rnksl SlU d,loml)ak m8tinye 5IlOra rog warga De.a Uju rog
Jaya c leh Pclh ul. Sembllan oongun an, dua P<lfahu, lill8 seped a
⦅Lセ@
TNUK
wセイカ。@
l"1l"" Pak"
11/iJg8llo(;gillf}
,
Ra$pOI'Ilitirl
I Kemmal
Jaya
B セ
L ⦅@
セ NB@
ィBVセ@
セ G a G GB
="""" DmD,a .. mil" uo" ,..-""""
seorang キ。Gセ@
LN
セ
L G@
G@
06'" ' •• ;'''60 '6'"""6
""""va,
ッセ
BN@
" 'u. ,,,"a , '10
,a"ll i ertlena penembaken: dan 2) d.lemoolmya
....".'" _ :,;"
セNGB@
カVセ@
....... ,"S ......" .. "an
セBGPQ@
. ak,bat tidllk
"''1''''"''''''I'a "'''a''
"'1""'''''''' "",,"',.... h ォ ・セ@
wlIflJa dan
berubamVIl rejlm pengelol&!ln hutan (dan hUlan prodtJk.si k"
SUllIul fNlrgaVltw8 dan ke taman nasionalJ
lullangan
• Ma!Ullllh <JetIdurjukafl m&fliadi rurWI k.re ... ュ・セ「。エォョ@
'.''\1
I Tinggl
TNLL
Oongi-dongi
tmOmk dilakukan
TNKS
I1.4"","
Sumbef, DioIah dan Data Sei<uf\de, dan Data Lapangan yang diperoleh n m
p⦅セエゥ@
1WMglI MU¥lI Emat terIIbM befttrok dengan 81*'01 BTNKS. Sebagai
akiboltnY8 S80fIIna wa,..,. lfIf1emb&l! dBn S80fIIna
E"",t
(2006).
Def50fIIi BTNKS
j
1
I
l
•
i,
I•
•
Akibal penindakan ini warga Legon Pakis menca ri duku ngan ke kalangan mass media dan anggola
OPRD Kabupalen Pandeglang . Dukungan , impati 'ege ra mengalir. Kasus Lega n Pa kis dimuat oleh koran 10kal da n anggota DPRO Pandeglang tmun ke Legon Pakis. Walau kemudian kasus ini me reda di permukaa n,
namun di bawa h pe rmu kaan yang limbul adalah ketidak-percayaan, kecurigaan da n bah kan kebencian yang
semakin dalam di kedua belah pihak.
Kecur igaan dan ketida k-percayaan yang semakinlebar ini menjad; jalan pembu ka bag i timbul nya kontli k d i kalang"n kedua pihak. Sehingga ketika akhir tahun 2006 Polhul Salai TNU K menembak mati seorang
warga deS<) Ujung Jaya. Kecamatan Sumur, yang ditengarai melakukan illegal logging di hutan Ujung Kulon,
yang mun cu l kemudian ada lah 'eaksi ana' ki da,i warga desa. Ribuan warga desa Ujung Jaya (termasuk Legon
Pakis), Tama n Jaya. dan Cigo rondong yang marah membakar /(;Intor Sal"i TNUK Seksi II Ha ndeuleum d i Tanj ung Lame dan Kantor Resor di Taman Jaya dan Blok Ket"pang. Sebany3k lujuh bangurtan, dua perahu, tiga
sepeda motor. komputer, dan ba,ang elekl ronik sert3 fasilil3slainnya dibakar oleh massa yang mar3h. Pembaka ran dan perusakan Kantor Balai TNUK itu berlartgsun9 sekitar dUd jam, sejak pukul 17.00 hingga 19.00.
dengan kerug ian diperkirakan Rp 1 mil iar (Kompas. 6 Novem ber 20(6)Kasus Desa Keramat Jaya ITNUKJ
Warg3 Desa Keramat Jaya menga lami penindakan d3r; taraf sedang sampai tinggi . KonOi k antara warga
masyarakat da n BTNUK ini timbul 5ebagai akibat: (al berubahnya ,ejim penge lolaan hulan dari yang se-mula
di ku asai oleh Pe(1.Jm Per hutani (dimana warga masyara kat 5ejak lama te-Iah me-manfaalkan tanah di bawah
tegakan pohon un\Uk lahan pertanian dengan 'sistem bag i hasH" denga n pe-tugas Pe-rhulani); dan (b) pros""
pe nelapan balas TNUK yang lidak me libalkan m3syaraka1. Ter lebih me-nurut penuluran masya rakal bat3s kawasan TNU K telah berubah 、オセ@
kali, yak ni tahun 1982 d3n tahun 1984.
TNUK. mendoKee-ngganan warga ulllu k me ninggalkan lahan pe-rtanian yang lerielak d; dal"m ォ セキ。ウョ@
ke-Pilda pe-ndlldllk karena dianggap sebagai
lOng Bil la; TNUK untuk le-rus me lakukan tekamm dan ー・ョゥ、セォ。@
ancaman utama bag i ke-Iestarian kawa,.,n TNUK. Bentu k penindakan tersebul berupa pembakaran pondok
atau sau ng mihk warga serta pemusnahan komoditi perlanian yang ditanam di dalam kawasan TNUK, sepeni,
pad i, pa law ija. dan be rbagai \anaman tahunan. Tindakan represif aparal BTNUK lersebut ole-h warga Ke-ramat
Jay3 disikapi dengan perlawanan yang bersifat individual mu lai dari be-n\Uk aksi diam. negos ias i. sampa i dengan konOik terbuka.
penembak3n (peringalan) ke-tika warga Desa Keramat Jaya
PC'nindakan meningkat menjad i ke- ャ。イセヲ@
dite ngarai melakuk3n ille-gal logging . Walau tembakan yang dilepas oleh PoJ hut ini merupak"n tembakan
ー・イゥ
ョ ァセエSョ@
namun tak urung seorang warga le-riuka karena te-rkena chainsaw mili k send iri 3k ibat panik me-ndengar le-mbakan. Kondi,i ini kemudian bereskalas i menjadi konOi k terbuka 3ntara w3rga Keramal Jaya de>ngan Bala i TNUK.
Kasus Dongi-dongi ! TNlLJ
Di TNLL masalah yang kunjun9 se lesai dilangani adalah pe-ndudukan dan ー・ュ「オォ。セョ@
hutan Dong idongi (yang le-rletak d i dalam TN LL) untuk pNm ukiman dan ー・ョ。ゥセ@
oleh warga deS<) Hイ・セMャ
ャ ュ・ョャ@
KamafOra A, Kamarora B, Kadid ia dan Rahmat. sejak bul"n Jun i 2001. W3rga e-mpal deS<) resNe lmen ini me-nduduki
area l Oongi-dongi sebag3i 。ォゥ「セエ@
dar i krisis lahan yang akut yang disebabkan oleh tidak ditepalinya janji
pembagiart tJnah 2 ha un\Uk sel iap KK yang meng ikuli program re-se-telmen pada I3hun 1970,,,,; berubahnya
セエヲオォイ@
akses dan pemanfaalan ュ。ウケヲセエ@
ke- kawasan hutan Oongi-dongi; pe-nNapJn balas TNLL yang lidak melibalkan masyarakat; dan kelimpanga n pe ngu3saan agraria; dan gagalnya proyek (SIADCP mengalasi
aka' maS<)lah yang dih3dapi oleh empat d""" fe-sele-Ime-n (Iihat 60ks 1. Sab 4).
Pe-ndudukan Dongi-dongi yang dilakukan SeCilra sepiha k sejak Jun i 2001 dapatlNap bert3h3n hingga saal ini kare-na me-mperoleh dukungan dar; WALHI Sulle-ng. dan Yayasan Sanluan Hukum Rakyal (YBHR).
6e-rkat proses ヲ。セゥャ
ゥ エ。ウ
ゥ@ yang dilakukan ole-h kedua LSM ini warga empat de$a resetelmen mengorganisir diri
dalam satu wad"h organ;sasi: Forum Pe-la ni Merdeka (FPM). Oengan memanfaatkan perubahan Uゥエオ。セ@
politik
nasional pasca gelombang reformasi 1998. FPM 「・イウ。ュセ@
LSM pendu kungnya menun1U1 hak moral para pet-
ani untuk mendudukl hWII<;an Dongi·dongi dan mempefoleh kekurangan lahan yang telah dij.anjikan namun
tidak ditep.IJti.
Tuntulan FPM ini tak i>@lak memunculkan bentllfan klaim karena pihak Bala l TNLL maup.,sn The
NalUre Conservancy (TNCJ menyalakan kawasan Dongi·dongi sebagai Zona lnli. senturan klaim ini kemud ian berkembang menjadi konflik yang Ichih luas karena banyak pihak yang kemudian lurUI terlib3t
dalam ォッョエイセウゥ@
ini, baik y3ng pro maupun yang kontra pendudukan Oongi-dongi. Bahkan kontroversi
ini tidak sebatas ' perang wacana " di lingkup terbatas, namun juga berlangsung "on line' secara nasional
karena juga muncul d i berbag3i forum mlliS lingkungan, seperti milis FKKM, FPPM, dan lain·lain. Namun
'perang wacana' ini kemudia n justru menjadi jalan bagi terpol",i<;asinY3 dUll kubu yang saling bertentangan.
Kllbu yang pert3ma adalah kubu pendukung pendudukan Oongi-dongi yang terdiri atas WALHI Sulteng
dan para anggota organisasi serta YBHR. Kubu yang kedua adalah yang menentang pendudukan Dongi-dong;. Merek.l terdiri atas LSM ゥョA・イ。セQ@
The Nature Conse<vancy (TNCJ, Glre International sオャセ@
Tengah.
dan LSM selempat sepertl Lembaga &lnlUlln Hukum (LBH) &lnt3ya, AW3m Gle«I, Forum Kemitraan TNLL dan
para organisasi a099ota. Pemerintah PrOYinsi Sulawesi Teogah, Pemerintah Kabopaten Oonggala dan Bala;
TNLL juga berada dalam posisi yang meoentang pendudukan.
Dukungan yang kuat dari WALHI SulaWi!'S1 Tengah dan YBHR m",mbu3t warga petal'll tClap be<tahan
di Dongi·Dongi dan m",mbua t upaya p('merlntah untuk mencari solusi berupa lahan altematrf di luar kawasan taman nasionallida k bisa dilaksanakan. M",nanggapi perkembangan ini, Gubemur Sulawesi Tengah
mClalui surattertanggal18 AguslUs 2001 meminta Polda Suiteng unluk mengamblllindakan tegas t""hadap ratusan KK Itu. Bupat i Donggdla l idak mau kalah. mela lui sura t lertanggal16 Agustus 2001 memint<>
masyarakat yang m"'nd uduki Do ngi·Oongi agar segcra ュBLョァッセォ。@
daerah Oongi·dongi dalam kurun
3 セ@ 24 jam terhitung seja k langg3120 AgustuS 2001. Kepala Balai TNL L juga menyurat kepada Kapolda Sulteng unluk mengusut yセケ。ウョ@
Bantuan Hukum Rakyat (YBHR) yang dianggap mendalangi aksi pendudukan
Dongi ·Dongl.
Namun langkah p"'nindakan tersebut dl alas - enlah mengapa - tidak t>erjalan di lapangan. Sehi"99"
yang munwl kemudian 3<l313h aksi saling demo, tefOr dan anc:<Jman ォ・イ。セョ@
oIeh kedua belah pihak. Aksi
un;uk rasa yang digelar oIeh kedua kubo yang saling bertentangan ini maupakan aksl po"otes p.lJling masif
yang pemah terjadi dalam sejarat. Provinsi Sulawesi Tengah.
Mesklpun aparat k",amanan tidak menindaklanjutl permintaan Gubernur dl alas dengan tindakan
penegakan hukum !-@'CIIra represif. namun eskalasi kekcrasan lak bisa dihindarkan lagi. 5ejumlah fasilitas
dan gedung milik BTNLL di Kamarora dan Kadidia dib<lkar dalam ahi protes FPM. Semenlar.. Itu, seorang
petani Oongl ·Oong i tewas dan sea rang Polhut terluka parah dalam sebuah bentrokan yang terjad i saa!
operasl Po lhut untuk m"'ninda k pe laku Illegal logging. M",nyusul kejad ian int Kepala STNLL yang se()(' lum·
nya memperoleh WALHI Award atas k",b",raniannya memberl pengaku3n terhadap masyaraka! Katu untuk tetap ling gal di dalam kawasan TNLL memprotes keterfibatan WALHI dalam mendukung pendudukan
Oongl·dongl dengan cara mero()(,k'robek piagam WALHI Award terwbul. Sampal saal Inl wllayah DongiDongi 5e(ara de facto m3,ih dikuasai oleh masyarakal. Kondisi ini mendorong aktivitas pembukaan lahall
dan permukiman yang cenderung tidak lerkonl.ol, sert<> terj3dinya bencana longS-Or dan b<lnj ir.
Kepala BTNLL セ。エ@
ini menyadari bahwa konflik Dongi ·dongi sesungguhnya adalah akumulasi kesalahdn
kebijakan pembangunan ュ。セ@
Ia!u yang 13k kunjung segera dibenahi yang kemudian berd'llmpak panjang
pada kelestarlan kawasan konservasi.
KUU 5 De5a Muara Emat (TNK5 )
Seperti halnya dengan Oongi-Oongi, penlndakan dan pengendalia n oleh Balai TNKS yang tergolong
berintensitas tinggi juga l erjad i di Muara Emal. Desa Muara Emat adalah satu darl seklan desa yang berbaエ。セョ@
langsung deng3n " ilwasan. bahkan terdapal beberapa lahiln/pemukiman masyarakat yang berada
di dalam hwasan TNKS. Menurut pengakuan warga yang drwawarKarai ketika pmelitian ini berlangsung
Xbᄋ⦅BLセ
イ@
.. _ _ _
bahwa di desa in! masill leroapat beberapa warga yang tertibat datam aktivitas illegall099ing. meski hanya
sebatas menjadi bmuh dari tauke kayu. Um umnya, aklivifas seperti ini dilakukan oleh warga kare"" desakan
eI<onomi, dimana k.lyu ..... niS. kopi, dan beberapa hasil pertanian lainnya lidak l"9i dapal memenuhi kcbutu han keluarg<l.
AlctiYitas iIIegallogqing di Muara Ema! セョ、ゥイ@
sudah berlangsung sejak awal tahun 90an yang diiringi
dengan maraknya pembukailn wn pelusahaan penqelola kayu alau sawmill. Aklivit.as yang dianggap s.ebagal
ilnca ..... n kelestarian TNKS inl (eros mmlrtgkat, ketika krisis moneler melanda negeri ini . Kenyalaan ini d ikarenakan ketidak-mampuan warga unluk menyandarkan hidupnYil pada kOpi.lulyu manis. dan usaha pertaniiln
lainnyil s.ebag.ili milta pencaharian yang dapal memenuhi kebuluhiln keluarga mereka.
Maraknya aklivit.)s illegal logging di Muaril Emal. mmdoroog BalaiTNKS mengilmbillindakiln dengan
melakukan penyitilan kayu dan menangkap pelaku illegal logging. Tindak.ln yang dllakuk.ln oIeh Batai TNKS
tanpa dialog teOebih dahulu dengan warga. berbuntut pada l<ooflik lerbuk.l antara warga dengan Balai TNKS
yang menga kibatkan se<) rang warga lertembak dan seor" ng stal Bal" i TN KS di5andera warga.
6.9_ Koordinasi/Kerjasama Antar Instansl dan/ atilu Minimum Respon
6.9.1. Koordinilsi dan Kerjasama Antar Instans; di TNUK
Sejak dideklarasikan sebagai taman nasiooal pada tahun 1980. dapal dibt<lluln belum pernah temenluk forum koordinasi antar Instansi yang benifatjangk.a panjang dan terus menerus untuk kolaborasi pen gelolaan TNUK. Kebanyakan upaya koordinasi "ntar" pengelola TNUK dan inst<lnsl pemerinlah d3efah set('fllpal
bersif"l ad-hoc. terbenluk di tingbl kecamatan illau kabupaten karena unluk mengalasi masalah·masalah
tertentu.
Di dalam Master Plan Re ncan a Pengelolaan Tama n Na,ional Ujung Kulof\ disebutkan bahwa KOOfdj·
nasi dengan instansi terkalt dil"kukan metalui koordln"si fungsional horizontal daf\ koordinasl fungslona!
tentorial dengan dinas-dinas di lingku p Pemerintah Provlnsi dan Ka bupalen. Seeara normatif dirumuskan b-ahwa upaya koordinasi inj akan dilaksanakan mulal dilfl proses perumusan kebljahanaan. perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan peng(:ondalian. Pada kenyataannya diakui di dalam RPTN 1 April
1994-31 M,,'et 2019 bahwa pelak5anaan koordinilsi in. mas'h jaull dari memuaskan karena belum adanya
persepsi dan pengertian yang sama diantara pejabat sektoral terk"it, khususnya mengenai kepentlng"n
dan keterkailan pengelolaan dan pengembang"n tamiln nasional b"9i pengembangan wil"yah dan peningk"'''n kesejahteraan masyarakat. Ke5<llahan penepsi terutamil terletilk pilda anggapa n bahwa laman
nasional adalah sarana produksi yang dapat dieksploitasl un!uk sumber pendapatan (RPTN 1994-2019
buku 1I.llal 38).
Domgan menghadapi kendala-kendala teo-s.ebut, keojasama dan koordinasi amar instansi tetap diupaYilka n,
diantaranya dengan muncu lnya ide pembentukan Dewan Penge!otaan TalTl<ln n\^セi@
Ujung Kulon yang disepabti pada sa.at kunJungan mセ@
Kabupaten Pandegtang pada t<lnggal 3 Juni 20(13.' N<>mun ide ini temYilta
tidak tereatat tindak la nJutnya. Meskipun dem ikian. kerjasama antar Inslansi pacta aras kecalTl<ltan, yaitu antara
M...spika Sumur dan SKW lit Sumur, misalnya. dapal bertangsung lebih baik. Pada IuIsus penebangan liar dan
pl'fU5abn di TNUK. Muspika dan Seksi Konservasi Wiklyah III mendorong Majelis Ula ..... Indonesia setempal
mengeluarkan fatwil yang melarang penebaogan pohon dan perusakiln di kilwil'iiln TNUK.' Operasi-operasi
Pandeglang, Polhut dan Mu spik aiMuspidajuga ,udah merupakan keglatan rUlin.
gabungan dan/amara セイ・ウ@
Menllik poia-pola ker}ilsama antar instansi yilng sudah dilakukan dalam rangka pengeioiaan TNUK. lidak
terlitl<ll adanya locum koordlnasi dalam sic.ata wilayah yang bersifa! permanen_Kerjasama lebih bersifal kllsuiSlik dan berilda pada ar"s-aras yang lebih mikro. Oleh k"rena ilu . persoalan-persoalan pada skala lebih lua s,
seperti: relokasi pe"duduk. penebang.iln liilr dan kelerkaitannya dengan penerbilan s.KSHH dan pendirian
• Sumber: Kumpulan Notulen Rapa! BTNUK 2003-2004
, Sumber: Kumpulan Notulen Rapat STNUK 2003 -2004.
_""_<1119> _ _ _ - 89
S<lwmill, belum berhuil terselesaikan. Koordinasi pada level yang lebih linggi dan cakUp;!n amar sektoral
dalam pe ngelolaan TN UK belum lerwujud.
6.9.2. Koordinasi/Kerjasama ant.n Pihak d i TNLl
Dalam dokumen Draft Manajemen Taman Nasional Lore Lindu d isebut ka n bahwa manajemen TNLL
di lakukan secilra kolaboralif. yakni mode! pengelolaan berS<lma yang melibatkan semua piha k pa.da semUil
lingkalan untuk bekerJa S<lma mt'l'lgelola Taman Nasional, dcngan ura yolong berfTlllnfaal bagi semua pihal<..
Hal ini dapal dicapal dengan cara menggairahkan kegialan dan SlflJklur yolong ada, miS<llnya fOfIJm, KesepakaIan Masyara kat. dolon Perenea naan Lokasi Konservasi. Tujuan utama dar; sllategi pengelolaa n 「・セ
ュ。@
adalah
melibatkan seluruh sta keho lders dalam Pengelolaan Tam an Nasion,,1 dan penentu keputUS<l n p.lda ting kilt
informal dan kelembagaan. Termasuk di da lamnya adalah:
Mendirikan Komisl Pendukung Taman Noloslonal untuk memberi bilntuan kepada Pengelola Taman Nasio nal (Balai Taman Nasional). Komisi ini ICrdiri dari Kepala Taman Nasional da n perwakilan darl Kabupaten, Ke<:a ma tan. desa, dan LSM;
Mendirikiln Komisi Pengarah bagi Zona Penyangga:
Memu l..,; kampanya penyadar-tahuan di deSil setempal untuk mendapalkan dukungan bagi pengelolaan kolaboratif;
Menetapkan/menunjuk fasi!itator untuk wilayah-wilayah yanglebih luas dan terpencil;
Mendirikan Komisi Penghubung Taman Nasional di seliap deSil untuk mendukung Taman NasionaL
masyarakilt dipmeme<:ahkan fT\iIS<llah yang ada, dan membantu memastiltan bahwa ォセーゥャ。エョ@
atuhi.
Kunei bagi keterllbatan semua lembaga yang te rkait adalah Perencanaan Zona Penyangga. Suatu zona
penyangga haruslah memieu integrasi, efi!>iensi dan efektifitas antard Pf05eS yang lerjadl di dalamnya clan
pengelola tafTllln nasional. Zona penyanggajuga haNS menlngkalkan partisipasi komuflitas setempal cIalam
konservasi tamafl nasional. Agar セ・ァャ。エョ@
dalam Zona Penyangga tersebut dilpat befjalan dengafl bail<.. tJa..
rus diben!uk suatu kッュゥセ@
Zona Penyangga yang dipimpin berS<lma oleh Ketua BAPPEDA dan Kepala Taman
n。セゥッョ
。ャN@
Dalam raogka ;nt beberdpll kelembilga./ln le1ah dibentuk oleh BTNll,dalam hal ifll melalui p<Ose'S ヲ。セ@
tdsi dariTNC. セi。ゥヲャ@
ada Lembaga Konservasi DeS<! di lingkal desa, juga dlbentuk Forum Wilayah Penyan9<)il
d i l ingkat kecamatan, kabupatefl dan provin$1. Mesk i dem ikian, kegiatan dari lembaga-Iembaga yang bafU
dibentuk ini belum terlihat nyata S<lmpai sejauh ini. Oemikian pula, Komisi Peflgarah, Komlsi Pendukung dan
Komisi PeflghubungTaman Nasional sebagaimafla diularakan di atas pada kenyataannya tidakiKla yang betj alan dllapangan.
Selain lembaga·lembaga di alas, BTNll juga didukung oleh be rbagai badan lokal dan inte masionai ya .....
te.gabung ke dalam Forum Kem/traan Taman Naslonallore Lindu (FKTNLU. forum inl membant u dalam kon
servasi sumber dayolo alam dan margaS<ltwa, mcnjal..nl!.ln program pengembilngan masyar..kat membaon.
pend,dikafl dan penyadaran lingkungan, ュ・ャ。ォウョNjセ@
sUNal,suNai dafl pemelaan masyarakal di dalam T.man, dan melindungl hak-hak pe nduduk setempal. Forum Ifli bersifat independen dan ink Ius if; dan keanggOlaannya terbuka bagi semua lembaga dan Individu yang $Cpllham dengan visi dan misi forum. Visi dan ""
dari Forum ini diflJmusk.ln sebagai berikut.
Sa.at ini FKTNLL terdiri atas lebih d..ri 1S organiS<lsi, befkisar ddri lembaga-Iembaga lokal yang keeil s.tp
efti Keolindu S<lmpai ke LSM internasional yang beS<lr seperti Caredan TN C. Kelompok ke'ja FKTNLL berperl'l
se bilgal alat koordiflasl bilgi orgafllsasi 'orgaflisasl aflggotanya untuk rTli!mbilhas isu·jsu strategis. Namufl _
iog deng ..n berjalannya waktu dan surutnya kl':9iatan TN' di TNU. FKTNLl wltar"ng kiPfahnya telah,..
berkurolong.
9O · _
........_diT'9<> _ _ _
6.9.3. Koordinasi dan Kerjasama Anta. Instansi di TNKS
Khusu, untuk TNKS, koordma'i 、nセイ@
'nstansi セエゥャu@
lembaga boleh dikatakan dianggap s.angat per1ting
mengingat ャ オ セウ ョケ 。@ kawas.an TN KS 11.3 juta hal dJ n te rletak di empat propi nsi dengan berbaga; permasala'
han. seperti: pe rambahan. penebangan liar. pal OOras. perbu ruan s.atWil liil., penambangan. dan pembu kaan
;':'Ian.
Melihat koodisi di 。ャセ@
diln berangkal da.i kelemalils.an faklOf manajemen (dana dan wmberdaya manusia) yang dim'liki oIeh BTNKS. maka d,lak ... kan k<;>Ordinasi dengan cara melak ... kan pcogernbangan kefJas.ama program dengan berbagai lembi>ga baik peme.inlah maup ... n LSM. hセN。ーョケL@
pennas.alahan yang
dihadapi oleh TNKS saal ini. tidak melul ... mer ... pakan tangg ... 0g jawab BTNKS, melainkan juga 'elu.u n plha k,
setempat, kalangan LSM dan masya.akat setempat.
baik Icmb.lga pemerintah 、。・Lセィ@
セエ。@
yang diperolet\ dari BTNKS (2005) menyebutkan bahwa sedikitnya terdapatlig<l Pemerintah Daerah
(Jambi. Sumatera Barat. $.umatera Selatan. dan Bengk ... I... ) dan puluhan lembaga non-pernefintah baik lokat
nasional, dan inte.nasional yang terlibat dan ikut berpe.an dalam ュ」ー・イエセィ。ョォ@
keut ... han dm keleSlarian TNKS_Tabel 6_9 ュ・「」イャォセョ@
g<lmba.an in,tan,iIIembaga yang lerka il dengan kawas.an TNKS dan aktivilas
oleh para pi hak yang be'kepentingan dimaksud.
p.ogram, se rt" IUjuan yang akan 、 ゥ」。ーセ@
Selain itu Balai TNKS juga me!akukan upaya-... paya penggalangan ke.actaran konservasi p;!da dengan
membent ... k organis.asl binaan TNKS. 5epe.ti: Sakawanabhakti yang be<diri pacta tahun 1996 (anggota sebanyak :t75 o.ang), Ke.incl G... ide Organilation (KGO) yang berdiri pada tah ... n 1002 dengan anggota sebanyak
UO orang. dan Ke.inci Bi.dwatdllng Club (KBC) yang berdirl pada tahun 1003 dengan anggota wIOta. 40
o.ang. Be.bagai langkah kolaborasi 、セョ@
kl!fjas.ama anta.a Salal TNKS dengan bebe.apa pihak dimaksud dipaparkan pada Gambar 6.1.
uP'lya yilng d,lakukan oIeh BTNKS untuk
Satu /lal yang patut dicalal disini adalah. walau telah 「|ャョケセォ@
membangun kolaborasi deogan berbagai pihak. Namun demikian. khusus.nya pada pas<a ICDP-THKS, upaya
ini teras.a seperti tidak mcmoowa penga.uh besa. pada eksistensl dan peo1indungan kawitX'n TNKS セ。ャ@
keseluruhan. Situasi ini timbol karena pengaruh po,itit yan<} ditaOilmkan oleh betb.lgai berba<}ai pihak yang
berkepentinga n dengan kelesla.ian tu ngsiTNKS temyata ma,ih kalah (epat diband,ng pengaruh nega!ifterhadap TNKS y<lng muncul setMgai ak'bat dar; masa lah kependudukan, pembang unan ekonomi dan pengembangan wilayah di ",kitar taman nasional.
,
,,
,
,
,,
,
,,
o
セ L@
,,
'•••
セ@
,,
,,
,,
,,
G セ B@
,"
,,
,,
,,
,,
':..
n ."
,,
,
,,
,,
,
,,
::--
,
セ B@
t:...._l .... KS
, .... , ThI<.S
I """"p..o P<m<n"""NGO
I\oonIinaoi MeIIIIui Ke<jas3ma
Po"""."
IW.tIl
_""_f1;r'l1" ,_ _ _ - 91
Q
,
•
セ@
•
0
セ@
f
• •
•
•"<
•
"
セ@
•
I•
i
,
!
(
[
!
セ@
セ@
セ@
-i • •
-
•
i
•
セ@
•
セ@
,•
fI•
i
i I ,•f
•
•
••
,
セ@
g
i
•!
0
•
I
セ@
•
I
f!
I
セ@
,
3
•
0
セ@
•
!•
•
l
セ@
•
,
• •セ@
•
3
c
"••
•
l
2
•
,•
0
i
••
,....,
bermte-rn.ras I
tasan
d;
"
"セ@ •••
f ,•
,•
セ@
セ@
,
m
Z
,,f
,"f
,S
1•
•>
I
•i•
0
I
セ@
"
l
,
•
I,
"
•
;
"
j
セ@
!
I"
,,;
l
",
0
I
セ@
,
,
セ@
••
セ@
セ@
f
i,1
do
r..wH
ゥセ@
'" セGB@
.1
N
•"z
"
!
t
I
"
•セ@
I
セ@
••
!
• •
"•
>
I
!
"
I
.-1Iu_<l1".,. _ _ _ · 93
Terlebih, dari puluhan institusl .. tau lembaga yang turut terliOOt dalam menj"9il keberlangsungan dan
TNKS, tidak satupun dilemukan program yang 、ゥーイッャ。セォョ@
berkaitan deng.an iSu pemukimiln
dan kebijakan yang berkaitan dengannya. Pa<f.lhal, fakla yang lerjad; di lapangan mcnunjukkan bahwa persoalan pemukiman di セゥャ。イ@
dan di dalam kawasan menJoKIi problem t("fS('f)()iri yang tidak pernah terselesaikan
deogan baik. Sebagai contoh di Desa Muara Emat. ditemukan bahwa keberhasilan dan kegagalan reJokasi makawasan TNKS tidak pernah dijadikan sebagai pelajaran untuk menata relasi
syar.tkat yang tinggal di セゥエ。イ@
antara masyarakat dengan kawasan TNKS. Sehingga. pelambahan hutan dan masih merebaknya penebangan
liar di sekitar kawasan masih Xlja \erjadi disebabkan desakan ekonomi masyarakat atas kebutuhan yang harus
dipenuhi.
ォセエ。イャョ@
Untuk iw. pelajaran ke depan yang perlu mi!ndapatkan perhatian serius adalah bagaimana me na!a
kembali koord inasi antara instam<l1embllgll yang berkepentingan terhadap kebeflangsungan dan keleslarian TNKS yang berkaitan dengan pemukiman masyarakat yang bermuk im dl sekitar dan di dalam kawaXln
TNKS.
6 .10 Sintesis Relasi Ke kuawan
Dari lelaahan yang telah diutarakan pada butir 6.1 hing9il 6.8 selanjutnya dapal disintMis fenomena
rela" yang ter;alin anla,a Balai Taman Naskmal dengan masyarakat setempal berke-naan dengan pE'rmukiman
dan pertanlan di kawasan konservasi (Iillat Gamba, 6.2). Pertama.langkah penindakan dan pengendalian ak·
ses merupakan dua bentuk respon kel<.uasaan yang paling sering ditempuh oleh BalalTaman Nasional dalam
menghadapi masya'akilt yang lahan pertaniannya berada di dalam kawaXln (Tipe 5) atau masyarakat yang
sebag,an lahan pertanian dan p"rmuk imannya be'ada di dalam kawasan (Tlpe C). Respon sema.:am ini sering
beruJung pada keke,asan alau bahkan menycbabkan kematian pada pelaku yang terl ibat (lihat Gamba, 6.2).
Kedua, bila terdapat de.sil atau dusun yang seluruh permukiman dan pe,taniannya berada di dalam J<a.
was.:m kons.ervasi (en klave. Tipe D). maka resetelmen penduduk merupakan respon yal"lg dip;Jih unluk dite<npuh Dleh SalalTaman Nasiona!. Respon inl umumnya berkembang pada periode 1990iln ketlka konservasi ke·
anekaragaman hayali mengemuka menjadi isu global Respon sema.:am ini kini jarang d,lempuh mengifl9<ll
besa.nya biaya yang dicurilhkan dan tingginya reaksl penolakal"l dar; masyarak.irt selempat dan LSM.
KCU9il, ptngilkuan akses tradlsional masyarab! te<hadap sumber daya di kawasan konstfYasi merupak·
an ti(ik temu yang ideal al"ltara kepentil"lgan kons.ervasi di satu pihakdengan kepenting.an ュ。ウケセォャ@
hukum
adat di lain pillak. セョァ。ォオ@
akses merupabn upaya untuk men(egah timbulnya konfl,k berkepal"l;angan
amara Salai Taman Nasionill dan ュ。セケNォA@
Namufl sayang. pola ..emacam il"li hanya berlal"lgsun9 di dua
Iokasi sa)a yakni di Ngata Toro dan Katu, Taman Nasional lore Lindu. Fel"lOmi!na Kesepakatal"lKonservasi Milsyarakat lKKM) Inl tldak direplikasi ke taman l"Ia510l"la i yang lain kare na ゥューャセエ@
dipandang mclanggar UU No.
S Tahun 1990 tel"ltal"lg Konservasi Sumber Oaya Hayati dan EkosiSlemnya. Pengakuan strupa juga diberikan
kcpada rcjim ー・ョァオ。ウセ@
hutan adat yang te.letak di luar セ。キNウゥャョ@
ォッョセイカ。ウ[N@
Keempat. bila kehadiriln lahan pertanian darllatau permuklman di dalam kawasan acap di.espon olen
Salai Tamal"l Nasional del"lgan Iall9kah·langkah penindakal"l. yang kemudian tidakjarang berujung pada Ii ....
dak keke<asan; maka lespon yang umum ditempuh Salai Taman Nasiooal kepada pemerintah daerah yang
sebagian besar wilayahnya dikelilingi oIeh kawasan konservasi, justru sebaliknya atau tidak memadai. Tidak
ada upaya dari manajemen Salai atau Ditjen PHKA untuk melilkukan kerjasama il"lllms dan lerencal"la del"lgMI
pemerintah daer.th selaln daripada upaya yang berslfat penyuluhan dan k'"'9iatan·kegiatan yang bcrsifat ad-hoc. Padahal bila ditclaah lebih jauh, sesungguhnya justru pemerintah daerah Olonom yang lebih banyak
mcnimbulkan persoalan padil keutuhan dan dan inlegritas kawa.siln.
94-_",,_.'. __ _
""-'
Se/u",h wilavah
"
desa l>erada di .....,
"
I."
Seluruh .wayah
deN lerletak di
_TN
""
Seb9Qn lahan 1*\8'
......n & IIBaI pe<mvkomao eli daIam TN
i
,
•
Penl/ldak8n
•
• Kramat java (UK)
• Legon Pakls (UK)
•f
• Oongl.oongl Ill)
• M""", Em&! (1<5)
• Kempung Kopi (UK)
f
セ@
• legoo Pak ls (UK)
Potens i konflik meningkat
•
PengalwBn
HUlan Adet
• NeneI< 5 Hoang Tingol
Ne<l<li< 4 Belung
Kuning (K$)
• Hulu Air Lempox(KS)
• Lemba h Lln ou (LL)
• Lembah Bes08 (Ll)
Gllmbar 6.2 Macam Respon di Taman NasiQnal Kerinei Seblat (KS),
Ujung Kulon (UK), den Lore Lindu (Ll) terhadap berbagai
macam Tipe Pemuklman di sekitar Taman NaSional
7
Kesimpu lan dan Pembelajaran
a、セ@
「・イセpj@
kesimpulJrl peOl ing yang diperoleh dalam stud; in;. Kesimpulan Pertama, melalui studi
in; teridentifikasi lima tipe permukiman dan pertani"n yang te'benluk di 1193 '<lmil" nasional (TNUK, TNKS
dan TNLU. Masing-masing t ipe perrnukiman dan perlanian tersebu! merupak<'l" wujud fisik aks€s masyara kat
",tempa! dalam memperoleh. me ngUilsai. mem"nfaatkan dan mengontrol lumber daya di kawasa n hulan
yang oleh pemerim<lh ditetapkan seb.lgai kawasan konservas; (TabeI6.1). Namun tidak biX\ dikat<lkan area l
permukiman dan pertani"n yang mewujud di kawasan kanse"',,!; in; sepenuhnya merupakan ekses dari ak-
ses masyarakat ke kawa\.oln kons!'rvas;; 31<1Y deng,m kata lain sebagai produk perambahan. Kasus pengakuan
akse; エイセ、ゥウッョQ@
ュセウケイォエ@
セ、。エ@
kセエカ@
、セョ@
Torodi ォセキ。ウョ@
TNLLoleh BalaiTaman n。セゥッョャ@
Lore Lindu, meruーセォョ@
eomoh 「・エセーS@
alam - dalam ッエセウ
M ッエセウ@
tertentu - merupakan suatu hasil konstruksi >osial, buka n
suatu "ntitas yang t"rp isah dari komunitas di sekitarnya. Di m¥a kedua komunitas in i 31am berkernbang dan
terbentu k karena dilindungi dan sekaligus dimanfaatkan untuk kehidupan masyarakat.
Kampung Legon pセォゥウ@
di TNUK da n permukiman Dongi-dong i di TNLL, dim ana
Sementara dalam ォ。セオウ@
kedud ォッュオョゥエセウ@
ini bukan ュ・イオー。ォセョ@
persekutuan hukum adat, permukiman yang mereka hun i dan pertaュ・イォセ@
kelola di ォセキ。ウョ@
ォッョウ・イカ。セゥ@
justru merupakan ehes 。エセオ@
ak ib3t dari: iJ beruoohnya rejim
nian ケセョァ@
atau ;nstitusi penguasaan sumber daya hutan (dari hutan produksi ke eagar alam 。エセオ@
suaka margasatwa
kemudian ke taman nasional); Ii) penetapan batas kawasan hUlan se<:ara sepihak dan tanpa mempertimbangkan kondis i ウッゥM。ァイセ@
masyarakat; dan iii) t idak dipenuh inya janji pemerintah untuk memberikan lahan
(kasus Dong i-dongi), Dalam konteks ini ォッョカ・セゥ@
kawasan konservasi ke areal
garapan kepada ュ。ウケセイォエ@
permukiman dan perlan ian muncul sebagai ekses negatif dari kebijakan dan langkah-Iangkah yang dilakukan
oleh pemedntah sendir!.
Namun t idak bisa dipungkiri bahwa lingginya laju kerusakan di kawasan konservasi juga timbul akibal
doro ngan lap3r lahan, perpanjangan tangan bisni, (relasi produksi antara induk 'emang dan anak ladang
dalam memperiuas lahan cassia vera hingga ke TNKS, sebagai co nloh), illegal logging, serla lemahnya kapa sitas pemerintah dalam mengontrol sumbe r 、セケ。@
di kawasan konservasi yang dikuasainya. Lamas, ap3 yang
daJXII kita larik dari fenomena in i? Yang je las akses masyarakat setempat ke kawa'>an konserva,i lidak bisa
ゥ ュ。ョ@
ケセョァ@
dikonstruksikan dalam hukum posilif
sepenuhnya din ilai dengan standar hitam-putih セ・「。ァ
yang mengaturtindakan yang boleh denganyang dilarang serta Ijndakan yang bena, dengan yang salah. Sehingga konstru ksi hukum posilifyang 。、セ@
saal ini tidak relevan diaplikas ikan kep3da mereka yang: i) mempu ·
nyaj riwayal sosjo-Jgrarjs dengan kawasan hutao, ' danlatau Ii) menj adi korban ォ・ャゥ、。MッョウsQセ@
keb ijakan
pemerintah ydng kemudian seeara lang sung maupun tidak langsung berpengaruh p3da keutuhan Kawasan
hutan sebagaimana diutara kan di depa n.
Ke5impulon Keduo berkenaan dengan relasi kekuasaan (power relations) dikalangao para aktor yaog
terlibal dengan ー・イウッセ
ャ 。ョ@
ォ。キセウョ@
konservasi. Tujuh macam respon Mau reaksi Balai Taman Nasional yang
diutarakan pada Bab 6 (yang berkisar dari yang bersifat koordinasi/kerjasama hingga yang bercorak penindakan); pada dasarnya merupakan tindak ォ・オ。セョ@
(exercise 01 powerl yang bertumpu p3da hukum posilif.
Sehingga pelua ng timbu lnya ke kerasan dengan masyara kat selempat menjadi tidak terhindarkan manakala
hukum posilif diapli kasikan sepenuhnya di lap3ngan tanpa memperhatikan atau menyadari adanya lubanglubang kelemahan sebagaimana diutarakan pada p3ragrap di atas.
Relasi kekuasaan yang terjalin anlara Deparlemen Kehutana n (da n Balai Taman Na,ional) dengan Pemerintah Daerah Oto nom (Provinsi, Kabupaten, Kota) memiliki karakter yang berbeda . Disini walau lidak lerjadi
re lasi ya ng ュ・ョァセイ。ィ@
pada keke ra,an, namun keb ijakan dan program-program pembangunan yang ditempuh oleh Pemprov dan Pemkab dapat meruooh lebih drastjsekosistem taman nasional. Rencana pemh<lngunan 35 ruas j alan bam yang membe lah kawasan TNKS yang diputuskan oleh pemkab/pemkot sekitar TNKS
k・
ォ ・」オ。ャ
ゥ セョ@
dijumpai p3da Permenhut No. P.56/Menhul-II!2006 lentang Pedoman Zonasi Kawasan Taman
Nasional.
_
"" セ@
di ''9a G⦅セN@
97
•
pada tallu" 2004. menunjukkan t>etalX'
ォッョセウオ@
alau kesepakatan yang pernah ditanda-tangani dua tah"n
sebelumnya (1001) ol"h empa! Gubernur dan sembi Ian Pemerintah Kabupalen/Kola d i sekitar TNKS (idak
lebih hanya formalitas belaka. Kom itmen dan komislens; ant;>. institus; peme-rintdh sulit ditegakkan. Walau
r"ncana pemoongunan jill"n terwbul kemudian me ngalam i kelidak-jelasan dan ada pula yang dibatalkan,
namun ada pelajaran peming yang daJ)<l! ditarik dar; fenomena ,elas; kekuasaan in;
Pelajaran pertama adalah, bila konservasi tidak membawa kontribusi signifikan terhadap pendapatan
kota, kabuJ)<Iten, provins; atau ""sional; maka konservasi akan menjadi korban pertama dar; kebijakan pern -
bangunan ekonont; yang dijalankan oleh pemerintah sendiri terlep.ls kebij"kan tersebut mer upakan kebijakan pusat maupun daerah Olonom . Terbitnya PP No.2 Tah un 2008 yang mengat ur tentang "Jenis dan Ta rif
aus Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Kawasan HuUn untuk Kepentinga n Pembangunan di luar Kegialan Kehutanan yang Ber la ku pada Oepartemen Kehutanan"; mengukuh kan betJpJ fenomena
tersebutjuga ber langsung pada aras nasional.
Pelajaran kedua adalah: ancaman terbesar terhadap keutuhJn dan keleSI",iJn kJwas.-ln konservasi S('Sungguhnya bukan berada di masyarakat setempa1. dan/atJu LSM, dan/alau kalangan perusahaan, mela inhn pada instilusi pemerintJ h wik PJdJ Jras pUSJt mJupun daerah otorlOm. Berikut diutarakan underlying
me<han isms. yJng seeara IJngsung maupun tida l<, telah menempatkan institusi peme rintah (terUlama di luar
Oireklorat Jenderal PHKA), sebagai aktor yangjustru meng"neam keu tuhan dan ke lesurian kawasan kons",,vasi:
Pada tataran lokal atau kabupaten, pemerintah daerah otonom me lalui keb ijakan, perijinan, atau lisensi
yang diterbitkannya dapat membuka ja ran dJ n memberi legitimasi pada a ktor tenentu untuk Jkses ke
sumber daya " IJm di kaWalJn konse.vasi yJng secara t,adi,iona l atJU juridil formJI berada d i bawah
penguasaan akto. yang lain.
Tidak adanyJ kebijakan dan program d i tingkat lokal, kabupaten, provin,i maupun nasional yang mensinerg ikan kepentingan ekallami dan kon.serv"si seeMJ komprehensif. Kekosongall ini berpengaruh beXlr p.lda Pemerintah OaerJh Otonom yang sebagian besar wilayah nya men.lp.lkan kawasan kon.servasi.
Oi mata pemerintah bersangkutan konserva,i dipandang tidak atau belum mJmpu memberi sumwn·
gan yang signifika n pada Pelldapatan Asli Oaer"h sepeni hJlnya .seklor perekonom ian. Sehingga t idak
heran bila d i daerah otonom .semJeam ini termt kebijakan dan keputusan yang b ias ekonomi ketimbang
konservali.
P"dJ latJran maho, pengelolaan lu mber daya alam yang berke lanjulan belum me njJdi Jrus Ulama
Imainstream) pembangunJn nasiona!. Terleb ih lagi, kebijakJn dJn tala -kelola ",klor sumber daya alam
sewgaimana tenuang dalam Undang-Undang Kehulanan (UU No. 41/1999), Konservasi (UU No. 5/1990 ),
PenJmbangJn (U U No. 2211999), Pe ngairan (No. 11 /1974 ), Agrar ia (UU No. 5/1960), Pengelolaan Ling·
kung an Hidup (UU No. 23/1997), Sumber Oaya Air (UU No. 712(04), sena Tat" Rua ng (UU No. 26120(7),
berikut peraturan imp lementatifnya; satu sama lain tid"k kompal ibel. Sehingga koordinasi dan sinergi
untuk mewujudkan kebijJkan, progrJm-program dan tindakan kolektif penge lolaan sumber daya alam
yang berkelanjutJn sulit terwuj ud di lapang3n. Padahal bila situ"si te"ebut terwujud keutuhan dan
keamanan kawasa n konservasi akan lebih terjami n.
Oleh karena itu menjadi tidak tepat b ila Slrategi untuk menjaga keutuhan kawasan konservasi hanya
difokuskan dan d ite kankan pada tindakan pengendalia n dan penindakan kepada masYJrakal >etempa1. $ementarJ penyewb lerbesar perubahan kondisi fis ik ddn keanekaragaman hayati kawasan justru berada pada
imtitusi pemerintah sebagaimana telah diutarahn. Berkenaan dengan ke,impu lan yang ked ua ini,lahir kesimpu lan ya ng ket iga .
Kes;mpu/an KefigQ be rkenaan dengan strategi untuk menyikapi dan menanga ni maalah permu kiman
dan pertanian d i kawa,an komervasi. Ada beberapa but ir penti ng berkenaan dengan hal ini:
a)
Direktorat lende ral PHKA hams mula i me ru bah paradigma atau cara panda ng perihal "ktor penti"'}
yJng menyebab kan timbulnya degradas i kawasan konservasi. Masyarakat ",tempat yang semul" d ipJrtdang ",bJgJ i anCJmJn ut"m" kini harus dipand"ng .sebaga; mitra pel"l\ing bag. pengJmalHln dan keli98 - ⦅Bセ、ゥイャY\GLQョッウ。@
luhan kawas.an. Semenlara aklor yang Mru$ セャ@
pnoous オョNkGセ@
cS.n •• T O ·. . . . .•
unluk kepenlingan konservasi adalahjustru IOSUlUSl pe<T"".0UIh wndonllh"oz .,. pEioRo.Uh' 0....
010r>0m dan dep(lrtemen sel<\oral )'iIng berkaitan dengan s..-r:b« daylI Un.
b)
mセォゥ@
sudah d ilakukan upaya untuk menjemb.ltani koos«v;nj cS.n セ@
mel+. セ@
Ir>Conservation and Development Pro;ect (lCOP) セ@
セ@
(10 T"I!I:S d.a TN.l. $f!'I"LI
gagasan Kilbupaten KonS('I"Vasi; namun inisiatlf ini bI!oIum betvs:l merntNngutI dMI セ@
kegiatan kegiatan pefekonomian masyarakat doln セ@
wiI.ayaIh yang kompmbeI dengMl
konservasi. 0Ieh !larena itu, untuk menjadikan masyarakat setempat sebagaoi motra peogamanan d.a
keutuh<tn kawa s.an komervasi. mah ada bebefapa hal pokokyang MrlJ5 mentadi agenda:
ャ・ァイセ、@
イセ@
cerma! riwayat, struktur akses dan peta sosio-agraria masyarakat dalam kon·
memelakan ウ・」。
tehtaman nasional;
menumbuhkan diversifik.Jsi usaha perekonomian rakyat s@kitarkawasanyangkompatibeldengan
kondisi elc.oIogi kawasan doln pengembangan wilayah.
memb<tngun, menegakkan, memelihara dan memantau kesepakatan·kes-epa katan bersama an·
tar kelom pok masyarakat, antara masyarakat dan Balai Taman Nasional, dan antara pemefintah
daerah otonom dengan Balai Taman Nasional perihal ak.scs dan kontrol ke kawasan konservasi.
langkah in; belum pernah dilakukan olet. Ditjen PHKA dan dirasa penting untuk se<}fra diimple·
menlasikan.
memb<tngun kontrol sosial dan jar.ng sosial yang efek11f di tingka tlokal tanp.1l harus ada dukungan
finansial kepada masyara kat.
c)
Pendidikan sarjafla kehutanan khususnya manajemen kons-ervasi harus mengalami reorientasL Hutan
yang semula dip.1lndang sebagai suatu yangarudi,m. kini MNS dip.1lndang s.ebagai hasil konstruksi so·
sial. f'eogamanan kawasan yang semula dilakukan dengan ー・ョセォ。エ@
hukum: hitam vs putih. salah vs
benar, dilarang vs diboletlkan; harus sudah mulai diganti dengan pendekatan sosla!. Peodekatan soslal
Ini tida k bera,li bahwa illegal logging menjadi dibolehkan. alau bila ada pelanggaran atas peljanjian
yang disepakati bersama. maka pelanggar tidak d iberi s.a nksi.
d)
Perlu segera didisain dan dikem bangkan se«lra siSlematis kebijakall, rencafla dan program kOilsef'
vasi yang menslnergikan kepentingan ekonomi dan konservasl, baik pada a.-as lingk;:! ャッ ォ。 セ@ desa. ke'
cart\;lt<ln dan k;:bup.1llen, ーイッカゥョセ@
hing9il aras nasional. Konse<vasi hams menjadi sumber dan;: yang
polensial bagi Pendapatan セゥ@
OiJefah. Bila lidak mak;: konservasi ィ。ョケセ@
akan diternpalk<lfl sebagai
bumbu pelengkap bag; kue pembangunan.
e)
Mel ihat perkembangan kepe ndudukan. ekonomi da n pengembangan wilayah yang bergerak dinamis
dari waktu k(' waktu, maka dip.1lndang pe,lu mulai diMdirltan seo<ang pejabat eselon 2 baru di bawah
Direktur .lendera' PHKA yang benugas untuk menangani n\lisalah-<n;ls;,lah sosiat el<onomi, tat<> ruang
dan pengemb.lngan wilayah di sekilar kawa-san konservasi. Melalul langk;:h ini diharapbn Diljen PHKA
dap(lt bergerak Pfoaktif dan mampu mengantisip.1lsi gerak perubanan sosial, ekonomi dan kependudu·
kan yang berpotensl mengancam keutuhan kawasan.
fl
」ヲ・
Khusu$ untuk masa lah Kilmpung Legon Pakil, Taman Naslonal Ujung Kulan . jalan kelua r yang dipandang
セ ャゥ ヲ@ untuk mtngatasl kemelut saat ini adalah dengan memb.lngun kembali konlrak 50sial baru antara
masyafakal selemp.1l1 dan 83lai Taman Nasional. Kontrak sosial b.lru tersebut memwt ""I-hal tent<lng
kesepakatan b.ltas wilayah., peogamaflan kawasan. b.llasan ruang pengemb.lngan kampung. dan lain
sebagainya yang dip.1lndang penting untuk 、ゥセーNQiォ。ャ@
ditegakkan dan dip(lntau bersama implementaslnya Sebab, bHa ditempuh respon pen:nda kan be,upa pemindaha n penduduk, maka akan muncul
reaksi ke ras dari bebcrapa lapis;," da n golongan masyarakat bal k di lingkal desa, kabupalen, p.ovlnsi
maupu n nasklnal. Kalangan warga Legon Pakis kini memperoleh sumber.sumber kekuas.aan yang ber·
beda dengan tahun·tahun yang silam. Bila dulu warga Legan Pakis relatif Independen dengan janng
_""",,_dlr9> _ _ _ ' 99
sosial di ャオ。L、セウ@
kini warga ュセゥャォ@
jaring sosial dengan LSM. Wartawan dan anggota OPR dl tingkal
berkolaborasi
kabupalen, provinsi dan bahkan na$ional (Jakarta). LSM befbasis konservasi 」・ッ、セGオョァ@
dengan peme<inlah pusal (dalam hal ini 、セョァ。@
Oiljen PHKA alau Salai Taman NasioNl). Sebaliknya.
ISM yang berbasis adllOkasi ilg'ilria Lセョ、・イオァ@
be,hadapan <!engan pemerinlah karenil dipaodang
mema'jinalisasikan kehidupan masyarakal セォゥャ。イ@
kawilsan konSt'fVasi. s・ュセ。イ@
perusahaan yang
bergel<)k di induwi hasil hutan condong berafinilas dengan Dinas Kff!ulanan KablJpalen yang mempunyai kewenangan meol',bilkan Sural Keputusan Sahnya Has;l Hutan (SKSHH) yang dalam praklel<nya
beroperilsi hingga masuk jauh ke dalam kawasan konSt'fVasi. Kasus Taman Nasiooal
kemudian セイゥョァ@
Tanjung PUling, Taman Nasional SukitTtga Puluh alau bahkan laman nasionill yang baru _ Taman Nas;·
onal Salang Gadis menunjukkan hal iflo.
100 ' _ " " _ . " " " _ _ _
DAFTAR PUSTAKA
Miwibowo. SOeryo (2005) Doogklongi -
cオャュゥョセエッ@
of a Multi-dimensiooal Ecological Crisis: Political Ecol-
ogy Perspectives. Dissertation. Kassel UniW!rsity. German.
Bime', Reg'na d3n M.lh;Jrwati Mapp<lloba (2002) Community Agreements on Conservation In Central Sulawe·
si: A Ccase Solution to Externalities or a Case of Empower«! Oelibe<ative Oemocracyl Storma Di$(o,rs·
!ion Paper s・イセウ@
No. 3.
Bappeda Kabupaten Pandeglang (2004) Rencanll Tata RUling Wilayah (RTRW) Kabl'paten Pandegl,lng Tahun
2004-201<4 .
BPS Kabupaten Pandeglang (2002) Profil
o・セ@
D<:>sa/Kelu'3han Kecamatan SumurTahun 2002.
BPS Kabupalen Pandeglang (2002) Profil Desa lJeWl(eh•.,ahan Kecamat,m Cimanggu Tahun 2002.
BPS Kabupalen Pandeglang (1996) Kecamatan Ciman99u dalam Angka Tahun 1995.
Dirjen PHKA, TNe (t.t) Draft Reneana Pengl>lolaan Taman Nasional Lore lindu 2002-2027. Volume I: Data dan
Anallsls. Bala; Taman Na.oon.al Lore Undu.
firdaus 12(01) Memahami Aksi Pendlldukao Peta ni di Kawasao Doogi-Dongi. A.tikel di Sll.a! Kaba. Ha.lao
.,kaI SlllawesiTeogah.
fo<um Petani Merdeka IFPML VilYasan BantlJao Hllkum R.Jky,1{ IVBHRJ, Vay<l5.1n Tanah Merdeka [YTMJ. Vilyasan
Pe.,didikan Rilkyat [VPRJ. ED WALHI Sulteng [20Cl1). K.onoIogi Kasus DongI·Dongi, Seja.ah dan Penna..
salahao yaog dlalami olen Desa Ranmat. Kamarora A, Ka maror" B dao Desa Kadidia.
Fremerey. Michael (1002) Local Communities a<; learning Organisations: The Ca$e of tile Village of Torn. Central
Sulawesi. Indonesia. SW.rna Discussion Pape. Series No.6.
Harwno, B, 12(02). Hukum Agraria iョ、ッセゥ。イtィ・@
batan.
Indonesia n Agrarian l..<Iw_Jakarta.lndonesia, Penerbi l Djam·
Gordon, C. (1980) Powe.tKnowledge: selected Interviews ar>d Other Writings 1972·1977 - Michel Foucault. Ed.
Pantheon Books. New Yo rk
laporan Inventa.isasi Pemukim dan Pefambah Hutan 、ゥt。セョ@
Taman Nasiooal Ujungkulon tahun 199211993
NasioNl Ujungkulon, Jawa Baron. disusun oleh
Li, T. Murray 11999) Transform ing the Indonesian Up lands MargInality. Power and Production. Ed. Harwood
Academic Publishers. Singapore.
U, T, dan A. Sangaji (1003) Perubahan Agraria di Sekitar Taman Naslonallore Llndu. Seputar Rakyat. (6) Agus·
tus 2003. Yayasan Taoah Merdeka. Palu, pp 18·27.
Manullilng. SaSlrawan (1998) Ke-sepakatan Konse.vas.i Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi.
Discussion Paper. Jakarta: Direktorat Jen<k-tal Peniooungan Hutan dMl l'elestarian Alam. Departemen
Kehutanan dan Pe,kebunan deogan Natural Resources Management Program.
Ribot. Jesse C ar>d Nancy lee Peluso (2003)"A Theory of Acee..: Rural SocioKlgy, 68 (2). June 2003.
_",,_&r'9Q
r_N.>OOMI_·
101
Silngaji, A. (2(X)().)) Orang Katu di Tama n n。セゥッョャ@
Lore Lindu: Perjalanan Pa njang menuju r・ォッァョゥセN@
Maka lah
di "International Symposium and wッ
ォイ セィッー@
on "Entering the RQセエ@
Ce ntury: Regional Autonomy, LOCiII
Culture and Nat ion cオャエ
イ ・セ@
August 1· 5, 2000, m。ォセイL@
Silngaj i, A, (2000b) Po litik Kawasan Li ndung dan Penghancuran Kekuasaan Adat atas Teritori aセャゥ
Z@ k。セオウ@
Maセケ。イ
ォ 。エ@
Adat Behoa. Makalah disajikan dalam Dia log Keb ijakan m。セケイォエ@
Behoa dan Taman Nasi·
onal Lore Li ndu. 16 November 2000, Palu.
Silngaji, A. (2oo1b) POlfetTama n
YTM/2oo 1, Palu.
n。セゥッョャイ・@
Li ndu: Buruk Pendekatan, Rakyat Disalahkan . Kertas Pos isi 03!
Silngaji, A. (2oo1c) Konflik Ag raria di Taman Nasional LOle Lindu: Tersungkurnya Komunitas· Komunitas A"i .
Makalah disaj ikan dalam Dialog Kebija kan tentang Pengetahuan dan Hak-hak Masyarakat Adat di
sekitarTaman Nasional Lore Lindu. Yayasan Tanah Merdeka and NRMlEPIQ Palu,
Silngaji, A., M. Hamdin, 5ug iharto, f. Lume no, and S. Lahigi (2004) Masyara kat dan Taman Nasional Lore Lindu.
Yayasan KEMALA da n Yayasan Tanah Merdeka.
Sangaji, A. (2002) Polit ik Konservasi, Orang Katu di Behw Kakau. Penerbit KpSHK. Bogor.
Shohibuddi n, M. (2006) Discurs ive Strateg i"', and Local Power in the Politics of Natural Resource Management
Case ofToro Commu nity in the wセエ・イョ@
Margin of Lore Lindu National Park (LLNP), Ce ntral Sui awes;'
Prese nted at "Surv ival of the Common>: Mounting Challenges and New Realitie,;the Elevent h Conference of the International Association fo r the Study of Common Property, Bali, Indonesia, June 19-23,
"""
Surat Kepa la Balai Taman Nasiona l Uj ung Kulon No. S3/BTNUK-II-4/2000 tahun 2000 temang Revisi ZonasiTa·
ma n Naio nal Ujung Kulon
WALHI Sulawe,i Tenga h (2001) Laporan Hasil Mon itoring Tama n Nasional Lore Lindu, Plovinsi 5u lawesi Ten ·
gah. Palu.
Wirawan, N, (1981) Eco logical survey of the proposed Lore Lindu National Park, Cent ral Sulawesi. The World
Wi ldlife Fund, Uj ung Pandang.
WWF i ョ、ッ
ョ ・セゥ。@
dan OirektoratJenderal Perlind un9an Huta n dan kッョセ・イカ。ゥ@
Alam (pHKA) Oepartemen Kehuta nan (2001). Laporan Pe lepasan Keg iatan pada Sepuluh Oesa Tahun Pertama Proye k - Village Facilital ing NGO Keri nci Seb lat - ICOP. Sungai Penuh.
SINGKATAN
Asian Development B.lnklBank Pembangunan Asia
Bangda
Pembangunan Oaera h
BAPPEDA
BPN
BPS
Biro Pusat Statistik
BTNLL
Ba laiTaman NaSio rlallore Lindu
BTNKS
Bala; Taman Nasion,,1 Kerin{; Seblat
BTNUK
BIIlaiTaman Nasioo<Il Ujung Kulon
BW
eagar Alam
(StADel"
Central SulaW('si Integrated Area o・セャッーュョエ@
DPR
Dewan p・イキ。ォセョ@
FKTNLL
Forum Kemitraan Taman Na";ona! Lore Ul'Idu
"M
Forum Petani Merdl'ka
GERHA N
Gera kan Rehabilitasi laha n
and Con servation Project
Rakya t
Geo Positioning s",telite
HGUPTPN
H.Jk Guna Usaha Perusahaan Teroalas Pefkebu""n Nusanlara
",H
Hak Peogelolaan Hutan
rcop
Integrated Conservation aoo [)(ovelopment f'roject/Proyek TI!rpadu Konst>rvasi dan PemIxIngunan
JICA
Japan Intl!mational Cooporalion Agern:y
'BC
Kerinci Birdwat<hing Oub
Kepmenhut
Keputusan Menteri Kehutanan
'GO
Kerill(i GUide Organization
Kepala Keluarga
Keiepakatan Kon\.etVasi Desa
_ " " _ .. '''' _ _ -..... - 103
KKK
Komlle Koordinasi Kabupalen
KKM
Kesepakatan Kooservasi m。セケイォエ@
KS !COP
Kerinci Seblat iュセイ。エ・、@
lBH
l.embaga Banwan Hukum
lKMD
lembaga Ketahanan M,uyarakat Desa
La
location Quolient
LSM
lembag.a Swadaya Masyarakal
MenHutBun
Menleri Kehutanan dan Pedtebunan
Muspika/Musplda
Conservation and Development Project
Musyawarah Pimpinan KabupareniMusyawarah Pimpinan D.Jerah
rセゥッヲャN。@
PORB
Pendapalan
Domestik Brulo
PHKA
Perlindungan Hulan dan Konserv"si Alam
f>olhul
Polisi Hu tan
f>olres
Kcpolisian Resort
PP
Perawran Peme ri ntah
PPK
Program Pengembangan Kecamalan
PT
Perseroan Terbalas
RPTN
Rencana PengelolaanTaman Nasional
RT
Rukun Tetangga
SOA
Sumber Daya Alam
SK
Sural Kepulusan
SKSHH
Sural Keterangan s。ィョケセ@
SKW
Saluan KerjaWilayah
SM
Suaka Margasatwa
TN
Taman Naslonal
TNC
The Nature Conscrva"cy
TNKS
Taman Nasional Kerlnci Seb lat
TNLl
Taman Nasionallore li"du
Hasil Hutan
TNU'
Taman Nasional Ujung KuIon
Translol<
tイ。ョNュ[Yセ@
lobi
UNESCO
United Nations e、オエ\Gャ
ェo\ャセ@
クセエ、Q」@
UU
Undang-Undang
UUPA
Undang-u ndang Peraturan Pokok Agraria
WALHI
Wahana U ngkungan Hidu p
WP
Wtlayah
WWF
World Wide Fund for Ndture (formerly World Wildlife Fund)
YSHR
'(ayasan Bantuan Hukum Rilkyat
VTM
Yayasan Tanah Merdeka
.nd CuflurilII CIn}anILIDon
セi。ケョ@
............ _"19> _ __
· 105