Hukum jaminan senantiasa berkaitan erat dengan hukum ekonomi (economic law), khususnya pada sektor industri, perdagangan, perseroan, pengangkutan dan lain-lain. Penyediaan dana oleh lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank (LKBB) untuk kegiatan pembangunan membutuhkan adanya pengamanan bagi pengembalian dana yang dikucurkan tersebut. Penyaluran dana dalam bentuk fasilitas kredit oleh kreditur (bank maupun LKBB) membutuhkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi kembalinya dana tersebut kepada kreditur. Sehingga dari adanya kepastian dan perlindungan tersebut diharapkan pembangunan ekonomi akan menjadi lebih baik.
Secara umum, hukum jaminan merupakan himpunan ketentuan-ketentuan yang mengatur ataupun berkaitan dengan pinjaman dan penjaminan utang yang ditinjau dari aspek hukum dalam kaitannya terhadap objek jaminan utang tersebut.
Untuk memudahkan mahasiswa dalam proses belajar, buku ajar hukum jaminan ini disusun secara sistematis sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang berorientasi pada praktek dan pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah hukum jaminan. Buku ajar hukum jaminan ini sebagai pegangan (handbook) bagi mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah hukum jaminan.

Manusia membutuhkan rumah sebagai tempat berteduh, melakukan aktivitas sehari-hari, tempat beristirahat, dan sebagainya. Rumah sebagai kebutuhan pokok juga tercermin dalam Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 yang menjamin terpenuhinya perumahan bagi rakyat sebagai pemenuhan hak dasar sebagai manusia. UUD 1945 mengamanatkan hak untuk hidup sebagai salah satu kewajiban negara untuk memenuhi rakyatnya. Namun seiring dengan kenaikan harga properti. Begitu banyak orang mengalami kesulitan dalam membeli rumah. Pembelian melalui KPR merupakan salah satu pilihan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan rumah, namun fasilitas KPR ini perlu diawasi oleh Bank Indonesia selaku bank sentral dalam menjamin perlindungan bagi nasabah. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mengangkat rumusan masalah bagaimana pengaturan KPR konsumen menurut peraturan perbankan di Indonesia? Dan bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah KPR?. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian kredit, bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian, sedangkan dalam pengaturan kredit pemilikan rumah, bank harus menetapkan limit yang ditetapkan oleh Bank Indonesia selaku penerbit aturan mengenai limit pada rasio pinjaman terhadap nilai. konsumen

Perhatian!!!

Jika saat ini Anda sedang mencari obat hammer of thor asli di apotik, maupun jual hammer of thor jakarta diapotik, apotik jual hammer of thor jakarta kiranya Anda tidak akan menemukan nya di Apotik manapun di kota Anda. Karepa apa? obat kuat alami serta pembesar penis Hammer Of Thor ini tidaklah mungkin Anda temuka di apotik kota manapun di tempat Anda tinggal. Karena penjualan obat hammer of thor asli atau semacam ini hanya bisa Anda dapatkan melalui pesan online saja. Untuk itu jika Anda hendak membeli obat kuat herbal hammer of thor semacam ini dengan mencari di mesin pencari google dan sejenisnya kami yakin Anda tidak akan mendapatkan alamat apotik manapun itu yang men jual hammer of thor jakarta. Jadi mari pesan di tempat kami jika saat ini berada di kota Jakarta dan sekitarnya, karena kami bisa dan siap melayani pesanan Anda dan di bayar di alamat tujuan, namun bagi Anda yang berada di luar propinsi silahkan mengikuti format yang sudah kami terangkan diatas untuk pemesanan. Terimakasih

Kata kunci terkait pencarian google hammer of thor di medan, jual hammer of thor di medan, hammer of thor kota medan, hammer of thor di kota medan, thor’s hammer medan, thor hammer di medan, obat hammer of thor di medan, agen hammer of thor di medan, stokis hammer of thor di medan, toko hammer thor di medan, hammer of thor palembang, hammer of thor batam, hammer of thor makassar, hammer of thor jakarta, hammer of thor bali
tags: agen hammer of thor medan, hammer of thor bali, hammer of thor batam, hammer of thor di kota medan, hammer of thor di medan, hammer of thor jakarta, hammer of thor kota medan, hammer of thor makassar, hammer of thor palembang, jual hammer of thor medan, obat hammer of thor medan, stokis hammer of thor di medan, thor hammer di medan, thor's hammer medan, toko hammer thor di medan

Putusan Mahkamah Konstitusi dirumuskan dan diputuskan secara kolegial oleh seluruh Hakim Konstitusi yang berjumlah sembilan orang. Namun dalam berbagai putusan tersebut, tidak jarang ditemukan adanya perbedaan pendapat akhir dari satu atau lebih Hakim Konstitusi yang dituangkan di dalam putusannya. Pendapat berbeda ini lebih dikenal dengan istilah dissenting opinions. Pertanyaannya, mengapa di antara Hakim Konstitusi dapat muncul perbedaan pendapat akhir? Bukankah proses persidangan yang sama juga diikuti oleh seluruh Hakim Konstitusi?

Kenyataannya, fakta yang sama dari suatu perkara tidak serta-merta menghasilkan pendapat yang sama di kalangan hakim. Hal ini dapat disebabkan setidaknya karena adanya perbedaan penggunaan penafsiran hukum dan konstitusi yang juga dipengaruhi oleh perbedaan pengalaman, latar belakang, dan perspektif keilmuan yang dimiliki oleh masing-masing Hakim Konstitusi. Terlepas dari adanya perbedaan dissenting opinions di berbagai sistem peradilan dunia, pencantuman dissenting opinions di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ini telah meningkatkan prinsip akuntabilitas peradilan (judicial accountability).

Buku ini berisi kodifikasi pendapat berbeda (dissenting opinions) yang disampaikan oleh Hakim Palguna selama menjadi Hakim Konstitusi dalam dua periode (2003-2008 dan 2015-2020). Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan intelektualnya sebagai seorang Hakim Konstitusi, buku ini mampu memotret sebagian jejak dan jalan pemikiran Hakim Palguna dalam memutus isu-isu konstitusional yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, buku ini penting dibaca oleh para akademisi, peneliti, dan masyarakat umum yang menaruh minat pada dunia peradilan dan profesi hakim, khususnya di Mahkamah Konstitusi.

Editor: Pan Mohamad Faiz dan Achmad Edi Subiyanto
Penerbit: Rajawali Pers
ISBN: 978-623-231-274-6
Halaman: 261
Ukuran: 15 x 23 cm
Tahun Terbit: 2020

Pemesanan:
Website: http://www.rajagrafindo.co.id
Email: rajagrafindo@gmail.com
WhatsApp: 0812-8247-4885

I must say that illiteracy and poverty are the biggest crimes on earth. And their eradication is the most challenging task. Today what we need is political will. The judiciary can awake and
strengthen this political will by directing the executive to fulfill the constitutional obligation. It is incumbent on the state and it must be urged to do it. Nothing is more necessary for self-esteem than an educated nation. If we are strong in will, it is not too late to seek a newer world.

* Makalah ini merupakan penyempurnaan dari tulisan yang dimuat di dalam Jurnal Visi 2006

Hukum merupakan alat untuk mencapai kesempurnaan dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan hukum adalah keadilan, Hukum yang gagal adalah hukum yang tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakatnya. untuk itu, perlu dilakukan supremasi hukum dan akulturasi hukum dan budaya masyarakat.

Kompas, Jumat, 30 September 2011 | 02:16 WIB Herlambang P. Wiratraman * Ketiadaan komitmen politik yang kuat dari pemerintah melakukan perubahan "menjadi lebih maju" merupakan alasan kegagalan pemerintahan SBY menegakkan pemerintahan berdasarkan hukum dan HAM.

Green Constitution di Indonesia bukan hanyalah sebuah wacana sebagai penenang dari kasus kerusakan lingkungan yang melanda Indonesia namun suatu ideologi yang harus di terapkan bersama dengan menjunjung tinggi Demokrasi Pancasila. Essay ini akan membahas mengenai Green Constitution di Indonesia secara umum dan singkat dengan memberikan cuplikan permasalahan kerusakan lingkungan akibat pertambangan serta beberapa landasan hukum yang mengaturnya.

Kemunculan pandemi virus corona di Wuhan, China, pada bulan Desember tahun lalu menjadi ancaman kematian global. Hal ini disebabkan kemampuan virus menyebar dengan cepat dan kemampuannya dalam menimbulkan dampak yang fatal bagi kesehatan. Kekhawatiran akibat dampak yang ditimbulkan virus corona, menyebabkan karantina kesehatan menjadi wacana yang harus segera dilakukan pemerintah Indonesia. Wacana ini berkembang karena termaktub dan tercantum jelas bahwa karantina kesehatan merupakan cara yang efektif memutus mata rantai penyebaran virus di saat terjadi kedaratan bencana seperti wabah virus corona hari ini yang dapat menimbulkan dampak dan kerugian besar bagi negara dan masyarakat Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan dengan jelas menerangkan tentang adanya pembatasan mengenai masuk dan keluarnya individu ke suatu daerah yang telah dinyatakan sumber wabah, termasuk mengatur pula tentang adanya perintah untuk melakukan isolasi, karantina wilayah, vaksinasi dan lain sebagainya untuk menghentikan penyebaran wabah yang terjadi di Indonesia.

Makalah PENGANTAR ILMU HUKUM TENTANG KEEFEKTIFAN PERDA DKI JAKARTA NO. 8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM Oleh: MUHAMMAD REYHAN PRADIPTA 2013/19615 ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dengan judul "KEEFEKTIFAN PERDA DKI JAKARTA NO. 8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM". Makalah ini diajukan untuk memenuhi kewajiban pengumpulan tugas dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum. Dalam penulisan makalah ini, penulis tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu makalah ini terselesaikkan dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih banyak kelemahan dalam penyajian materi, redaksi, dan sistematikanya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan makalah ini. Mudah-mudahan makalah ini memberi menfaat bagi para pembaca. Jogjakarta, 18 desember 2013 Penulis

This study is an attempt to uncover Ibn Arabî’s approach in qiyas (analogy). Qiyas is a controversial matter amongst Muslim scholars; the majority advocate qiyas, while a few reject it. Ibn Arabi had a neutral methodology in which he neither wholly rejected nor thoroughly adopted qiyas, instead using qiyas to produce easiness and relief from extra obligations (taklif) and vice versa. Although Ibn Arabî justified his refusal to use qiyas, he used it without distinct justification in some places, which contravenes his methodology. The study has clearly pictured these apparently equivocal points, removed ambiguity, and charted the course of Ibn Arabi in qiyas.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan riset pustaka yaitu melakukan penelitian pada bahan pustaka maupun data sekunder berupa jurnal, artikel, maupun Undang-Undang yang berkaitan dengan Peran Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, untuk menanggulangi pandemi Covid-19 ini Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan suatu kebijakan. Seperti kebijakan Pemerintah Daerah dalam menerapkan mekanisme lockdown. Selain itu Pemerintah Daerah juga melakukan beberapa langkah untuk menanggulang Covid-19. Seperti menekan percepatan penyebaran Covid-19 dengan cara disiplin 3M (mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker), mempercepat vaksinasi di daerah, menciptakan banyak program padat karya di daerah masing-masing, dan juga menyalurkan bansos terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19.

Pada tahun 1993 melalui kesepakatan oslo Amerika Serikat memberikan bantuan kepada Palestina kurang lebih sebesar 4 miliar dollar AS. Tujuannya adalah untuk meningkatkan sektor ekonomi, pelayanan sosial kemanusiaan, dan pendidikan di Palestina. Kemudian pada tahun 1996 Amerika Serikat juga kembali menawarkan bantuan bilateral kepada Palestina dalam bentuk peralatan keamaan senilai 5 juta dollar AS. Kali ini Amerika memberikan bantuan atas niatan untuk memfasilitasi keaman di palestina.

Jurnal ini berisi penelitian penulis terhadap pengawasan dan penindakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah melalui Direktorat Keimigrasian dan Kepolisian Republik Indonesia terhadap pelanggaran batas waktu tinggal oleh warga negara asing di Indonesia (overstay). Pemberian izin tinggal merupakan hak dari negara yang berdaulat dan warga negara asing yang melakukan kunjungan atau menetap sementara wajib untuk patuh terhadap aturan yang berlaku terlebih dalam masa perkembangan teknologi dan globalisasi saat ini di mana terjadi peningkatan arus migrasi, ditambah lagi dengan kebijakan masuk bebas visa pemerintah Indonesia. Penindakan terhadap pelanggaran batas waktu akan ditindak secara administratif dan hukum sesuai dengan aturan UU yang berlaku dalam hal ini UU No. 9 Tahun 1992.

Buku dapat dibeli di https://payhip.com/b/Irm5 atau https://gumroad.com/l/wlTfb atau https://www.smashwords.com/books/view/783274
Berisi
BAB I. Pendahuluan
I.1 Latar Belakang
I.2 Tujuan
BAB II. Hewan Coba
BAB III. Macam-Macam Hewan Model Pada Penyakit-Penyakit Neurologi
3.1 Hewan Model pada Stroke
3.1.1 Cara Membuat Hewan Model Stroke Iskemik dengan mengunakan Mencit dan Oklusi Arteri Karotis
3.1.2 Cara Membuat Hewan Model Stroke Perdarahan dengan mengunakan Tikus dan Induksi Collagenase IV
3.2 Hewan Model pada Epilepsi
3.2.1 Perbandingan Hewan Model Epilepsi
3.2.2 Epilepsi pada Tikus Model
3.2.3 Hewan Model Sederhana untuk Epilepsi
3.2.4 Cara Membuat Hewan Model Epilepsi dengan Mengunakan Mencit dan Flurothyl
3.3 Hewan Model Pada Infeksi Sistem Saraf Pusat (Meningitis, Malaria Cerebral)
3.3.1 Hewan Model Meningitis
3.3.2 Hewan Model pada Malaria Cerebral
3.4 Hewan Model Pada Parkinson
3.4.1  Model Neurotoxic
3.4.2 Hewan Model Genetik
3.4.3 Ikan Zebra (Danio rerio) sebagai Hewan Model Parkinson
3.5 Hewan Model Pada Neuropati
3.5.1 Neuropati Diabetik
3.5.2 Cara Membuat Hewan Model Neuropati Diabetik dengan Mencit
3.6 Hewan Model Pada Nyeri
3.6.1 Hewan Model Nyeri Inflamasi
3.6.2 Hewan Model Nyeri pada Kanker
3.6.3 Hewan Model Nyeri Otot
3.6.4 Cara Membuat Hewan Model Trigeminal Neuralgia pada Tikus
3.7 Hewan Coba Pada Neurobehaviour/ Neuropsikiatri
3.7.1 Hewan Model pada Alzheimer Disease & FrontoTemporal Demensia
3.7.2 Model Protein Tau
3.7.4 Hewan Model Nematoda
3.7.5 Cara Membuat Hewan Model Depresi Post Stroke/ Post Stroke Depression (PSD)
3.8 Hewan Coba Pada Cedera Otak (Brain Injury)
3.8.1 Cara Membuat Hewan Coba pada Cedera Otak Akut menggunakan Tikus dan Alat Pengatur Ketinggian
BAB IV. Etik Hewan Coba
4. 1 Etik Hewan Coba
4.2  Prinsip Etika Penelitian.
4.3 Prinsip 3R dalam Protokol Penelitian dengan Hewan Coba
4.4 Dasar Hukum Penelitian pada Hewan Coba
BAB V. Penutup
DAFTAR PUSTAKA
INDEX

Keadilan Dalam Perspektif Hukum |1
BAB II
Hak Asasi Manusia |6
BAB III
Perlindungan Kelompok Rentan Dalam HAM |18
BAB IV
Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas |29
BAB V
Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelengaraan Pendidikan Penyandang Disabillitas|46
BAB VI
Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas|54

Tulisan ini mengenai, bentuk pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat adalah pelayanan-pelayanan yang membutuhkan bentuk surat keputusan yang sesuai dengan permohonan yang diinginkan oleh masyarakat seperti ijin, akta-akta, dan lain-lain. Tentunya surat keputusan yang dikeluarkan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diwajibkan dalam undang - undang administrasi pemerintahan. Akan tetapi, pada praktik dilapangan sering kali sikap pemerintah tidak sesuai yang diharapkan. Pemerintah terkadang mengabaikan dan tidak memberikan tindakan apapun terhadap permintaan masyarakat tersebut. Oleh karenanya, menyebabkan kekecewaan terhadap masyarakat yang mengakibatkan anggapan masyarakat bahwa keadaannya menjadi sebaliknya, dimana masyarakat yang menjadi “pelayan” bagi penyelenggara pelayan publik.
oleh karena itu berdasarkan UU apa maksud dari sikap diam pejabat publik dan pengaruh terhadap keputusan yang diberikan.

Bilqis Rihadatul Aisy, Dina Oktarina Ibrahim, Khusnul Khatimah Haruna Intang, Monique Anastasia Tindage
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya 60115, Indonesia
dinaoktarinaibrahim@gmail.com

Abstrak
Perkembangan Radikalisme dalam era globalisasi semakin meningkat ditambah dengan berkembang pesatnya teknologi yang membuat banyaknya gerakan paham radikal muncul terutama dalam media sosial. Hal ini merupakan peluang bagi terorisme untuk melakukan perekrutan kelompok radikal melalui internet. Upaya pemerintah dalam mengembangkan ideologi nasionalisme untuk mengurangi paham radikalisme di tengah munculnya pengrekrutan anggota terorisme di media sosial, pemerintah pada akhirnya membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang merupakan leading sector yang berwenang untuk menyusun dan membuat kebijakan dan strategi serta menjadi koordinator dalam bidang penanggulangan terorisme seperti menjalankan program deradikalisasi dan kontra radikalisasi. Program Deradikalisasi yang dijalankan pemerintah tersebut dinilai kurang efektif, karena hanya sampai pada tahap upaya mengubah perilaku dari radikal menjadi tidak radikal dengan tidak mencabut sampai ke ideologi yang tertanam, sehingga seringkali kelompok yang memiliki paham radikalisme tinggi akan kembali ke ideologi radikal yang semula. Program kedua dari BNPT yaitu Kontra Radikalisasi yang merupakan upaya penanaman nilai-nilai nasionalisme serta nilai-nilai non-kekerasan, dengan strategi pendekatan melalui pendidikan baik formal maupun non-formal. Kontra radikalisasi mengarahkan masyarakat umum dengan kerjasama tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan stakeholder lain dalam memberikan nilai-nilai kebangsaan. Penelitian ini akan membahas mengenai Penegakan kontra radikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui media sosial dalam menangkal paham radikalisme dan Pemberian regulasi oleh pemerintah dalam pelaksanaan kontra radikalisasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan faktual. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah bekerjasama dengan BNPT melakukan program kontra radikalisasi berupa sosialisasi melalui media sosial dengan menanamkan paham nasionalisme dan Pemerintah memberikan regulasi berupa UU No 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang namun masih belum ada peraturan pelaksana yang mengatur lebih lanjut tentang kontra radikalisasi.
Kata kunci: terorisme, media sosisal, pemerintah

Pemeriksaan Setempat (Descente / Plaatselijke Opneming en Onderzoek / Gerechtelijke Plaatsopneming / Check On The Spot, yaitu pemeriksaan oleh hakim karena jabatannya (Ambtshalve) yang dilakukan di luar gedung pengadilan / di luar tempat kedudukan pengadilan yang menyidangkan perkara.

Trawl yang digunakan oleh sebagian nelayan lokal di Indonesia, di samping melanggar hukum negara dan hukum lokal, juga menimbulkan dampak serius lainnya terhadap fungsi lingkungan. Makalah ini ingin menjawab tiga permasalahan utama: apa yang menyebabkan masyarakat lokal menggunakan trawl? Langkah apa saja yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi trawl? Bagaimana interaksi ideal hukum negara dan hukum lokal dalam penanggulangan trawl? Makalah ini menyimpulkan bahwa proses pemakaian trawl yang disadari dampaknya, tidak lepas dari proses modernisasi, trawl tersebut dirasionalkan akan mempercepat peningkatan ekonomi nelayan. Pemerintah Kabupaten sudah melakukan langkah untuk melahirkan kebijakan responsif dalam rangka mengendalikan dampak yang muncul, namun kebijakan itu lahir lebih karena tekanan masyarakat sendiri. Interaksi yang ideal adalah keterbukaan hukum negara dan hukum lokal untuk saling berhubungan dalam konteks melengkapi satu sama lain.

Trawling is used by most of the local fishermen in Indonesia, in addition to unlawful state and local laws, as well as more serious impact on the function of the environment. This paper would like to address three main issues: what make local communities using trawling? What steps should the government do in combating trawling? How the ideal interaction of state law and local law in the response to trawling? The paper concludes that the use of trawl conscious process impact, can not be separated from the process of modernization, the trawl rationalized will accelerate economic improvement fishermen. District Government is already taking action to give birth responsive policy in order to control the impact of emerging, but the policy was born due to the community itself. The ideal interaction openness state law and local to interact in the context of complement each other.

Abstrak Indonesia merupakan suatu negara yang dimana di dalamnya memiliki umat islam terbanyak didunia. Hal ini menjadikan syari'at Islam telah eksis dalam kehidupan dan diamalkan di tengah-tengah masyarakat sejak dahulu, Oleh karena itu, teriakan serta kenginan atau tuntutan yang didalamnya mengarah pada usaha untuk menganunkan atau penetapan syari'at Islam untuk menjadi hukum di Indonesia masih sering kita dengar. Namun perjalanan dalam penetapan atau menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum di Indonesia tidaklah mudah perlunya pertimbangan-pertimbangan dan butuhnya perjuangan serta perjalanan yang panjang untuk memasukkan syariat Islam ke dalam konstitusi dan undang-undang di Indonesia. Dan bagaimana peluang serta tantangan positivisasi hukum Islam dan juga masyarakat muslim yang ingin menjadikan syariat Islam kedalam Hukum Indonesia. Kata kunci : Positivisasi, Hukum Islam, Pembaharuan PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sistem hukum yang dimiliki sebuah negara merupakan sebuah pondasi yang utama untuk menjalankan sebuah negara. Mengenai bernegara dan berbudaya merupakan sejarah dari sebuah negara yang tidak bisa terlepas begitu saja dan hingga terciptanya sistem hukum didalam negara. Karena bagaimana pun dengan adanya sebuah sejarah yang ada pada bangsa merupakan pijakan berhukum dimasa kini dan masa yang akan datang untuk membentuk sistem hukum bernegara. 1

Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dibentuk sebagai wujud kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dengan tetap memperhatikan dan menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain dalam rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Keberadaan ormas diatur oleh UU Nomor 17 Tahun 2013 sebagai wujud pengaturan menjalankan hak asasi dan kebebasannya secara
individu maupun kolektif, setiap orang wajib menghormati hak asasi
manusia lainnya dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan
undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Selain itu, terbit pula Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai wujud bentuk pengawasan terhadap ormas kekinian agar sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan operasional lainnya.

Saat ini metode pemasaran produk asuransi yang sedang berkembang adalah metode bancassurance. Pemasaran bancassurance adalah aktivitas pemasaran produk asuransi oleh bank di mana aktivitas pemasaran ini dilandasai dengan kerjasama antara bank dengan perusahaan asuransi.  Salah satu skema bancassurance yang dilakukan oleh bank dan perusahaan asuransi dalam memasarkan produk asuransi adalah skema bancassurance telemarketing. Bancassurance telemarketing adalah penawaran produk asuransi kepada nasabah perbankan melalui sarana jarak jauh yaitu telefon. Penawaran melalui produk asuransi melalui telemarketing menjadi pilihan yang tepat bagi perusahaan asuransi karena dapat menjual asuransi tanpa tatap muka sehingga dapat menekan pengeluaran perusahaan. Namun perlu diperhatikan bahwa perusahaan asuransi tidak dapat sembarangan dalam memasarkan produk asuransi melalui telemarketing karena saat ini telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga kepatuhan pada pengaturan tersebut sangat perlu diterapkan oleh perusahaan asuransi yang melakukan aktivitas tersebut. Jurnal ini akan membahas dan menganalisa mengenai praktik bisnis bancassurance telemarketing pada industri perasuransian di Indonesia berikut dengan mekanisme pelaksanaan yang wajib diterapkan oleh perusahaan asuransi sebagaimana yang telah diatur pada pengaturan yang terkait pada bancassurance.