Research Aims to find out the characteristics of crooked land regulation in Indonesia.
The research method is legal research. the results of the study indicate that the
Characteristics of Crooked Land Regulations in Indonesia can be explained through three
bases, among them are about crooked land according to customary law, bent land
according to Law number 5 of 1960 and crooked land according to Crooked Land
according to Indonesian Law No. 6 of 2014. Crooked land has various forms, can be in
the form of rice fields, dry land or in the form of fish ponds or ponds. The surrender of
land is crooked to the village head and his device, but this will again be the village's right
if the Village Head and his apparatus no longer hold office, so that the crooked land will
be handed back to the Village Head and Village Equipment who replaced him.

Perhatian!!!

Jika saat ini Anda sedang mencari obat hammer of thor asli di apotik, maupun jual hammer of thor jakarta diapotik, apotik jual hammer of thor jakarta kiranya Anda tidak akan menemukan nya di Apotik manapun di kota Anda. Karepa apa? obat kuat alami serta pembesar penis Hammer Of Thor ini tidaklah mungkin Anda temuka di apotik kota manapun di tempat Anda tinggal. Karena penjualan obat hammer of thor asli atau semacam ini hanya bisa Anda dapatkan melalui pesan online saja. Untuk itu jika Anda hendak membeli obat kuat herbal hammer of thor semacam ini dengan mencari di mesin pencari google dan sejenisnya kami yakin Anda tidak akan mendapatkan alamat apotik manapun itu yang men jual hammer of thor jakarta. Jadi mari pesan di tempat kami jika saat ini berada di kota Jakarta dan sekitarnya, karena kami bisa dan siap melayani pesanan Anda dan di bayar di alamat tujuan, namun bagi Anda yang berada di luar propinsi silahkan mengikuti format yang sudah kami terangkan diatas untuk pemesanan. Terimakasih

Kata kunci terkait pencarian google hammer of thor di medan, jual hammer of thor di medan, hammer of thor kota medan, hammer of thor di kota medan, thor’s hammer medan, thor hammer di medan, obat hammer of thor di medan, agen hammer of thor di medan, stokis hammer of thor di medan, toko hammer thor di medan, hammer of thor palembang, hammer of thor batam, hammer of thor makassar, hammer of thor jakarta, hammer of thor bali
tags: agen hammer of thor medan, hammer of thor bali, hammer of thor batam, hammer of thor di kota medan, hammer of thor di medan, hammer of thor jakarta, hammer of thor kota medan, hammer of thor makassar, hammer of thor palembang, jual hammer of thor medan, obat hammer of thor medan, stokis hammer of thor di medan, thor hammer di medan, thor's hammer medan, toko hammer thor di medan

Kemunculan pandemi virus corona di Wuhan, China, pada bulan Desember tahun lalu menjadi ancaman kematian global. Hal ini disebabkan kemampuan virus menyebar dengan cepat dan kemampuannya dalam menimbulkan dampak yang fatal bagi kesehatan. Kekhawatiran akibat dampak yang ditimbulkan virus corona, menyebabkan karantina kesehatan menjadi wacana yang harus segera dilakukan pemerintah Indonesia. Wacana ini berkembang karena termaktub dan tercantum jelas bahwa karantina kesehatan merupakan cara yang efektif memutus mata rantai penyebaran virus di saat terjadi kedaratan bencana seperti wabah virus corona hari ini yang dapat menimbulkan dampak dan kerugian besar bagi negara dan masyarakat Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan dengan jelas menerangkan tentang adanya pembatasan mengenai masuk dan keluarnya individu ke suatu daerah yang telah dinyatakan sumber wabah, termasuk mengatur pula tentang adanya perintah untuk melakukan isolasi, karantina wilayah, vaksinasi dan lain sebagainya untuk menghentikan penyebaran wabah yang terjadi di Indonesia.

The Investment Manager is the party managing Mutual Funds either in the form of the Company or in the form of Collective Investment Contract, one of Mutual Fund products is Mutual Fund Shares. Investment Managers in managing Mutual Funds perform securities portfolio activities as well as collective investment portfolios. Portfolio is intended to minimize the risks that occur when managing the investment, with the portfolio, expected returns that expected investors can be reached maximally in the management of mutual funds Shares never escape the error. Such an Investment Manager's mistake may cause a loss on the part of the investor.

Abstrak: Dalam pelaksanaan sewa menyewa mobil tentu tidak lepas dari resiko atau masalah-masalah yang terjadi yang tidak sesuai dengan surat perjanjian yang telah diperjanjikan antara pihak rental mobil dengan pihak yang menyewakan. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana upaya hukum penyelesaian sengketa dalam perjanjian sewa menyewa mobil? Upaya hukum bagi pihak yang menyewakan harus masih diperhatikan karena itu tentu merugikan pihak yang menyewakan dan untuk menuntut pelaksanaan prestasi dari debitor sehingga diharapkan hak dari kreditor dapat terpenuhi. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian empiris. Kata Kunci: Perjanjian, Sewa-Menyewa, Mobil Latar Belakang Salah satu kebutuhan manusia ialah alat transportasi yaitu pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi ini digunakan oleh manusia untuk memudahkan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan sarana transportasi mobil dalam kenyataanya bukanlah suatu hal yang mudah untuk dimiliki oleh semua kalangan. Bagi masyarakat yang tergolong ekonomi mampu mereka dapat memiliki mobil secara pribadi, tetapi untuk masyarakat yang tergolong ekonomi tidak mampu, mereka tidak dapat memiliki mobil secara pribadi. Permasalahan tersebut ternyata memberikan peluang dan kesempatan berbisnis bagi pihak lain untuk mendapatkan keuntungan dalam bidang sewa menyewa, usaha tersebut lebih dikenal dengan istilah rental mobil. Harga sewa yang dipatok oleh yang menyewakan pun terjangkau bagi masyarakat, nyaman, dan representatif untuk digunakan. Bisnis sewa mobil atau rental mobil ini menjadi bisnis yang menjanjikan di era sekarang ini dan menjadi tren di kalangan masyarakat karena sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kendaraan untuk keperluan bisnis, keperluan wisata, hingga keperluan pemenuhan gengsi semata. Hal ini menjadikan peluang bisnis rental mobil menjadi bisnis yang menjanjikan. Selain usaha rental mobil itu memberikan solusi bagi masyarakat yang tergolong ekonomi tidak mampu, rental mobil juga merupakan tuntutan dari kegiatan pariwisata di Indonesia. Para wisatawan membutuhkan jenis angkutan yang bisa disetir menurut kemauan sendiri dan tidak perlu berdesakan dengan penumpang atau wisatawan lainnya. Sehingga, dalam hal ini sewa menyewa mobil diperlukan adanya suatu

Catatan: Dokumen ini berisi terjemahan bebas dari Jurisprudensi WTO mengenai Persetujuan Umum tentang Perdagangan Jasa (GATS). Teks aslinya dalam Bahasa Inggris disediakan oleh Sekretariat WTO yang disebut sebagai WTO ANALYTICAL INDEX dan dibuat tersedia untuk umum di situs web WTO di http://www.wto.org.

Dokumen ini dimulai dengan Pembukaan GATS dan selanjutnya Pasal-pasal dan Lampiran-lampiran yang sudah ada jurisprudensinya. Dalam situs WTO, dokumen-dokumen disediakan Pasal demi Pasal dalam dokumen terpisah tetapi disini disatukan semua dalam satu dokumen.

Dalam setiap BAB dalam dokumen ini, dimulai dengan memuat pokok-pokok yang ada jurisprudensinya sebagai daftar isi, lalu diikuti dengan Pasal-pasal yang bersangkutan dan baru setelahnya Jurisprudensinya. Tidak semua ketentuan dan Pasal dalam GATS yang sudah ditafsirkan oleh Badan Penyelesaian sengketa WTO. Jadi belum semua Pasal ada Jurisprudensinya. Pasal-pasal dan Lampiran yang belum ada jurisprudensinya tidak dimuat dalam dokumen ini.

Paustinus Siburian

Pertengahan November 2020

Tulisan ini mengenai, bentuk pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat adalah pelayanan-pelayanan yang membutuhkan bentuk surat keputusan yang sesuai dengan permohonan yang diinginkan oleh masyarakat seperti ijin, akta-akta, dan lain-lain. Tentunya surat keputusan yang dikeluarkan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diwajibkan dalam undang - undang administrasi pemerintahan. Akan tetapi, pada praktik dilapangan sering kali sikap pemerintah tidak sesuai yang diharapkan. Pemerintah terkadang mengabaikan dan tidak memberikan tindakan apapun terhadap permintaan masyarakat tersebut. Oleh karenanya, menyebabkan kekecewaan terhadap masyarakat yang mengakibatkan anggapan masyarakat bahwa keadaannya menjadi sebaliknya, dimana masyarakat yang menjadi “pelayan” bagi penyelenggara pelayan publik.
oleh karena itu berdasarkan UU apa maksud dari sikap diam pejabat publik dan pengaruh terhadap keputusan yang diberikan.

dipositifkan” .
Pergeseran cara pandang juga sangat berpengaruh terhadap perkembang teori hokum ditiap zaman.Dalam perkembangaanya kita mengenal beberapa periode pemikiran seperti para pemikir zaman klasik, pemikir abad pertengahan, pemikir zaman modern, dan pemikir kontemporer yang kesemuanya mempunyai corak yang berbeda serta menambah khasanah teori dalam ilmu hukum.

Trawl yang digunakan oleh sebagian nelayan lokal di Indonesia, di samping melanggar hukum negara dan hukum lokal, juga menimbulkan dampak serius lainnya terhadap fungsi lingkungan. Makalah ini ingin menjawab tiga permasalahan utama: apa yang menyebabkan masyarakat lokal menggunakan trawl? Langkah apa saja yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi trawl? Bagaimana interaksi ideal hukum negara dan hukum lokal dalam penanggulangan trawl? Makalah ini menyimpulkan bahwa proses pemakaian trawl yang disadari dampaknya, tidak lepas dari proses modernisasi, trawl tersebut dirasionalkan akan mempercepat peningkatan ekonomi nelayan. Pemerintah Kabupaten sudah melakukan langkah untuk melahirkan kebijakan responsif dalam rangka mengendalikan dampak yang muncul, namun kebijakan itu lahir lebih karena tekanan masyarakat sendiri. Interaksi yang ideal adalah keterbukaan hukum negara dan hukum lokal untuk saling berhubungan dalam konteks melengkapi satu sama lain.

Trawling is used by most of the local fishermen in Indonesia, in addition to unlawful state and local laws, as well as more serious impact on the function of the environment. This paper would like to address three main issues: what make local communities using trawling? What steps should the government do in combating trawling? How the ideal interaction of state law and local law in the response to trawling? The paper concludes that the use of trawl conscious process impact, can not be separated from the process of modernization, the trawl rationalized will accelerate economic improvement fishermen. District Government is already taking action to give birth responsive policy in order to control the impact of emerging, but the policy was born due to the community itself. The ideal interaction openness state law and local to interact in the context of complement each other.

Pada tanggal 17 Desember 2015, Panama mengajukan permohonan kepada Pengadilan Hukum Laut Internasional dalam sengketa dengan Italia mengenai penangkapan dan penahanan MV Norstar, sebuah kapal yang mengibarkan bendera Panama. Menurut permohonan, dari 1994 sampai 1998 MV Norstar itu terlibat dalam memasok gasoil untuk yacht mega (kapal pesiar besar) di perairan internasional di luar laut teritorial Italia, Perancis dan Spanyol. Permohonan ini lebih lanjut menyatakan bahwa MV Norstar ditangkap di Teluk Palma de Mallorca pada 24 September 1998 oleh pejabat Spanyol, atas permintaan

Merivew dapat diartikan mengkaji atau membuat kajian dari suatu jurnal/buku. Mereview bukan meringkas tetapi memahami,mengolah referensi, membandingkan dan memberikan pendapat pribadi berdasarkan referensi ilmiah kemudian menyimpulkan dan memberi pendapat pribadi. Menurut pendapat Yons Achmad , Humas FLP Pusat mengatakan "fungsi utama mereview yaitu sebagai kritikus sehingga bisa membantu publik menilai buku. Pada kesempatan ini saya akan meriview sebuah buku yang berjudul "HAM Dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi dan Sosial", buku ini edisi keempat karangan dari Prof.A. Masyhur Effendi, S.H., M.S dan Taufani S. Evandri, S.H., M.H. Buku ini terdiri dari 355 halaman, dan terbagi menjadi 13 bab dan lampiran-lampiran, untuk mempermudahkan pembahasan di setiap bab nya terdapat sub bab yang memperjelas pembahasan. Buku ini berisi mengenai Hak Asasi Manusia dalam dinamika hukum, politik, ekonomi dan sosial dimana sangat kontras sekali ada di sekitar kita.

Oleh : Fatma Ulfatun Najicha, S.H., M.H Ikrar Sumpah Pemuda telah dikumandangkan sejak tanggal 28 Oktober 1928. Sudah banyak kontribusi pemuda dalam membangun bangsa ini. "Pemuda adalah tulang punggung negara", kata-kata inilah yang biasanya sering kita dengar dalam pidato-pidato dalam rangka merayakan hari sumpah pemuda, oleh karena itu masa depan negeri ini sangat tergantung pada generasi muda. Jika ia tumbuh dan bekembang dengan baik maka bangsa ini pun kelak menjadi bangsa yang maju, dan sebaliknya jika ia tidak mampu berkembang maka negeri ini akan hancur. Jika kita mengingat masa lalu dalam sejarah kebangkitan Indonesia menuju negara yang merdeka dari penjajahan, dapat kita saksikan tokoh-tokoh pemuda mampu melakukan sebuah perjuangan yang luar biasa. Tokoh-tokoh pemuda pada waktu itu mampu menyatukan diri dengan pemuda-pemuda di daerah lainnya dalam Sumpah Pemuda sebagai upaya mempersatukan bangsa ini. Meskipun mereka dipisahkan oleh suku, agama, dan bahasa, tetapi itu bukanlah penghalang. Dapat kita saksikan pula bagaimana seorang Soekarno mampu menjadi proklamator sekaligus pemimpin di negeri ini ketika beliau masih berusia muda. Kita tentu ingat perkataan beliau, "Berikan padaku lima orang pemuda, niscaya aku akan mengubah dunia". Disinilah letak keyakinan bahwa pemuda memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi pilar-pilar pembangunan sebuah negara. Jika para generasi muda itu dipersiapkan dengan pembinaan yang membuatnya tumbuh besar maka ia kelak akan menjadi insan-insan pengukir prestasi dalam sejarah peradaban negeri ini, sebaliknya jika ia diperlakukan biasa saja bahkan dibuat tidak pernah berpikir mandiri maka ia hanya akan membebani bangsa ini. Pemuda sudah sepantasnya menjadi agent of change, pembawa perubahan, yang membawa bangsa ini menjadi lebih baik, lebih bersatu, lebih makmur, lebih demokratis. Pendidikan adalah salah satu faktor penting dalam menentukan kemajuan bangsa, karena dengan pendidikan menjadikan masyarakat berpikir lebih maju, bermoral dan mampu bersaing dengan negara lain. Imam syafi'i pun berkata, "Tidaklah mungkin orang yang punya mimpi dan bercita-cita besar hanya duduk berpangku tangan. Tinggalkanlah rasa malas dan kenyamanan maka kau akan menemukan gantinya karena kenikmatan hidup didapatkan setelah kau melewati kelelahan". Begitupun pepatah mengajarkan, "Berakit-rakit kehulu, berenang-renang ketepian. Bersakit-sakitlah terlebih dahulu, dan bersenang-senaglah kemudian."

Perkembangan tindak pidana perdagangan orang yang telah menjadi kejahatan transnasional, membuat pemerintah Indonesia mengambil suatu langkah kebijakan penegakan hukum pada tahun 2007 yaitu dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dari uraian diatas maka penulis ingin mencaritahu bagaimana  Pertanggungjawaban Pidana dalam tindak pidana perdagangan orang yang berlaku di Indonesia serta bagaimana hak restitusi pada korban tindak pidana perdagangan orang yang berlaku di Indonesia saat ini.oleh karena itu tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana  Pertanggungjawaban Pidana dalam tindak pidana perdagangan orang yang berlaku di Indonesia serta bagaimana hak restitusi pada korban tindak pidana perdagangan orang yang berlaku di Indonesia saat ini. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah suatu penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, serta hukum yang akan datang (Puturistik). Didalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap azas-azas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berprilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan terutama bahan hukum primer dan sekunder yang mengandung kaidah-kaidah hukum. Penelitian terhadap sistematik hukum adalah khusus terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Penulisan ini berdasarkan dengan norma kabur karena dalam pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana tindak pidana perdagangan orang dapat menimbulkan interpretasi yang pada akhirnya menimbulkan ketidakjelasan pengaturan mengenai hal tersebut dalam Undang – Undang No. 21 Tahun 2007. Bahan hukum yang digunakan bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisa yang digunakan yakni dilakukan dengan penelitian kepustakaan (Library Research).

Meskipun telah terdapat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta melarang pengelola tempat perdagangan membiarkan penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta, pembajakan masih akan marak terjadi apabila definisi tempat perdagangan dalam Pasal 10 diartikan secara sempit yaitu tempat berdagang secara secara fisik. Pada kenyataannya di Indonesia saat ini sudah banyak sekali tempat perdagangan online. Tempat perdagangan online menjadi lahan subur bagi perdagangan barang hasil pelanggaran hak cipta seperti pembajakan karya sinematografi dalam bentuk DVD, VCD bajakan dan lain-lain. Berangkat dari permasalahan tersebut, tesis ini membahas mengenai pengaturan tanggungjawab pengelola tempat perdagangan online di negara lain serta interpretasi terhadap Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penelitian ini adalah penelitian normatif. Teknik pengumpulan data adalah dengan studi kepustakaan, wawancara atau interview, serta observasi. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder. Data sekunder yang digunakan terdiri dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Information Technology Act 2008 of India, buku-buku hukum, serta berbagai kamus. Kesimpulan tesis ini yaitu terdapat ketentuan Pasal 79 Information Technology Act 2008 India mengatur tentang intermediary yang mencakup tempat perdagangan online (online marketplaces); menurut interpretasi gramatikal, historis, dan teleogis, tempat perdagangan online termasuk dalam definisi tempat perdagangan dalam Pasal 10; dan indikator pengelola tempat perdagangan online yang melakukan pembiaran adalah (1) tidak berusaha mengetahui jenis barang dan status HKI barang yang dijual di tempat perdagangan online yang dikelolanya; atau (2) mengetahui jenis barang dan status HKI barang yang dijual namun tidak berbuat apa-apa.

The number of child rape in Indonesia seems to be increasing. In today's modern age, the influence of social media to children is very rapid. Yet, the rapidity is not balanced with the adequate supervision of parents to the children. The data show that in the last four years, since 2014 to 2017, the cases of sexual violence against children increase into more than 50 percent of all cases of violence. Therefore, this research aims to propose, first, legal sanctions for perpetrators of child rape and, secondly, the child rape in the view of Islam. This research is library research. From this research, it can be seen that the legal sanctions for child rape in the view of law and Islam can be found in law no. 23 of 2002 concerning child protection and the Aceh qanun law no. 6 of 2014.

Dokumen ini berisi terjemahan bebas dari Laporan Panel WTO dalam kasus SAUDI ARABIA-MEASURES CONCERNING THE PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS. Teksnya dalam Bahasa resmi WTO tersedia di situs web WTO. Dalam hal ada keraguan mengenai teks dokumen ini, selalu berkonsultasi dengan teks dalam Bahasa resmi WTO (Inggris, Perancis, dan Spanyol).

Kasus ini mengenai pembajakan hak cipta yang dilakukan entitas di Arab Saudi atas hak cipta dari entitas Qatar. Qatar menggugat Arab Saudi karena berbagai tindakan seperti tindakan anti simpati (dimana entitas Qatar tersebut tidak dapat mengakses jasa hukum di Arab Saudi guna penegakan hak kekayaan intelektualnya, larangan perjalanan ke Arab Saudi entitas dan warga Qatar, tidak tersedianya penegakan secara perdata bagi entitas Qatar dalam penegakan hak cipta di Arab Saudi, dan tidak tersedianya proses pidana dan hukuman dalam pembajakan berskala komersial bagi warga Qatar di Arab Saudi. Semua klaim itu mengarah pada tuduhan pelanggaran atas Bagian I, II, dan III Perjanjian TRIPS oleh Arab Saudi. Arab Saudi megajukan pembelaan "kepentingan-kepentingan keamanan esensial" menurut Pasal 73 (b) (iii) TRIPS. Panel memutuskan bahwa Arab Saudi bertindak secara bertentangan dengan kewajibannya dengan Perjanjian TRIPS yang relevan dan Arab Saudi juga gagal dalam pembelaannya menurut Pasal 73(b)(iii) TRIPS. Panel tidak membuat putusan mengenai klaim Qatar berdasar Bagian I dan II Perjanjian TRIPS.
Qatar sudah mengajukan banding dalam perkara ini menurut Pasal 25 DSU.

Tidak semua dokumen diterjemahkan. Bagian awal seperti Daftar Isi dan daftar-daftar yang tersedia tidak diterjemahkan. Bagian 6 (Interim Review) juga tidak diterjemahkan. Ada satu table dalam dokumen dibiarkan tetap dalam Bahasa Inggris.

Terjemahan mulai halaman 14

Jakarta, Oktober 2020 Paustinus Siburian

This study aims to analyze and empirically search the information about the exercise of the police officer’s duties and authorities in handling a mass rally in the jurisdiction of Yogyakarta City Police Department. It also aims to know the obstacles faced by the police officers in handling a mass rally in the jurisdiction of Yogyakarta City Police Department.

            This study is a normative research which reviews legal norms related to the object of the research. This study was conducted in the jurisdiction of Yogyakarta City Police Department. This study employed secondary data which is a primary legal material in the form of legislation and the primary data from the result of the interview with the interviewee as the support for the primary legal material. The data were gathered by conducting literature study and field research. The data were analyzed qualitatively.

Hadirnya buku Hukum Bisnis dan Regulasi dihadapan pembaca adalah semata-mata untuk memperkaya kajian Hukum Perdata di Indonesia. Buku ini menguraikan beberapa penjelasan tentang hukum bisnis/privat/perdata, hukum bisnis identik keterkaitan hubungan antara seseorang dengan orang lain, kajian persoalan hukum bisnis sangat kompleks yang harus di pelajari, karena banyak kepentingan diantranya adalah kepentingan negara, pemilik perusahaan, pekerja, dan perseorangan. Bagaimana untuk mengakomodir semua kepentingan tersebut agar tidak terjadi perselisihan dan merugikan semua pihak, dan untuk menjaga nilai-nilai seportifitas dalam berbisnis? Maka di perlukannya aturan/kepastian hukum yang di bentuk oleh negara dengan tujuan untuk melindungi semua pihak dalam menjalankan kegiatan bisnis di Indonesia terutama dalam menata kembali ekonomi Indonesia di era new normal. 
Substansi buku ini mengkaji: Sistematika hukum di Indonesia, perjanjian, badan usaha, haki, jaminan hutang, e-commerce, waralaba, perlindungan konsumen, kepailitan, asuransi, penanaman modal (investasi), bisnis internasional, merger, akuisisi, konsolidasi, penyelesaian sengketa bisnis, perburuhan dan ketenagakerjaan, pengangkutan laut darat dan udara, perpajakan, pengiriman uang secara warkat dan elektronik. Serta dilengkapi dengan contoh-contoh terkait hukum bisnis, seperti: pendirian PT, pendirian CV, akte perkumpulan, akte yayasan, akte fidusia, APHT, SKMHT, perjanjian jaul beli dan perjanjian sewa menyewa.
Buku ini sangat bermanfaat bagi para mahasiswa yang sedang mempelajari mata kuliah hukum bisnis, bagi para pihak yang berminat melakukan kajian hukum bisnis, bagi para praktisi bisnis. Termasuk bagi para penegak hukum seperti konsultan hukum, advokat, akademisi, notaris, dan para penegak hukum lainnya.

Artikel Seminar yang berjudul "Terkait Pengembangan Desa Minggirsari dalam Mewujudkan Desa Wisata" oleh Noviar Ramadhany Biesse Putri dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, pada tanggal 20 November 2021-21 November 2021 sebagai luaran wajib KKN. Kuliah Kerja Nyata (KKN) kali ini dilaksanakan di Desa Minggirsari Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Desa Minggirsari merupakan salah satu desa yang terletak di tengah masyarakat yang berbasis desa wisata. Desa Minggirsari tergolong unggul dalam sektor wisata, banyaknya tempat-tempat wisata yang dapat dikunjungi oleh para wisatawan yang datang ke Desa Minggirsari. Masalah yang ditemukan selama kegiatan KKN ini yaitu dengan banyaknya tempat wisata yang ada di Desa Minggirsari, tetapi tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi masalah utama dalam mengembangkan desa wisata. Selama ini, Minggirsari hanya mengandalkan organisasi Karang Taruna yang digerakkan oleh pemuda Desa Minggirsari sebagai tempat informasi mengenai tempat-tempat wisata tersebut. Kemudian, terdapat permasalahan lain, yaitu masalah perizinan terkait tempat-tempat wisata yang ada serta kurangnya komunikasi antara aparat desa dengan masyarakat sekitar juga menjadi permasalahan yang dialami dalam mendukung suksesnya desa wisata yang direncanakan oleh Desa Minggirsari. Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan menggunakan dua metode, yakni metode observasi dan metode wawancara. Dibuatnya artikel ilmiah ini untuk memaparkan permasalahan yang terjadi terkait wisata di Desa Minggirsari.

Hukum Humaniter Internasional memiliki sejarah yang singkat namun penuh peristiwa. Untuk menghindari penderitaan akibat perang maka baru pada pertengahan abad ke-19 negara-negara melakukan kesepakatan tentang peraturan-peraturan internasional dalam suatu konvensi yang mereka setujui sendiri (Lembar Fakta HAM, 1998: 172).

Abstrak Usaha Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian,pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum,eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang (Pasal 1 butir 6 Undang-Undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara). Pertambangan mempunyai beberapa karakteristik, yaitu tidak dapat diperbaharui (non renewable), mempunyai resiko relatif lebih tinggi dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun lingkungan yang relatif lebih tinggi dibandingkan pengusahaan komoditi lain pada umumnya. Pentingnya penerapan kegiatan industri dan/atau pembangunan yang berbasis lingkungan, perlu disadari oleh setiap elemen bangsa, karena persoalan lingkungan merupakan permasalahan bersama. Hanya saja dalam pratiknya, diperlukan lembaga formal pengendali yang secara yuridis berwenang untuk itu. Pengendalian kegiatan dan operasionalisasi industri, dalam prakteknya terwujud dalam konsep dan program kerja sistematis dalam bentuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup harus bermuara pada terjaminnya kelestarian lingkungan,seperti tercantum dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Poligami merupakan realitas kehidupan yang ada di masyarakat, baik dilakukan secara legal dan resmi, atau secara sembunyi sembunyi dan illegal. Angka pasti kejadian poligami di Indonesia, sampai saat ini belum ada datanya. Berdasar data dari Kemenag RI1, jumlah yang mengajukan ijin berpoligami ke pengadilan pada tahun 2004 sebanyak 1.016 pemohon, tahun 2005 sebanyak 989 pemohon, dan 2006 sebanyak 1.148 pemohon. Tetapi angka ini jauh lebih rendah dari kenyataan poligami di lapangan, karena masih banyaknya pernikahan poligami yang bersifat sirri, yaitu tidak dicatatkan resmi ke KUA. Di luar negeri sendiri belum ada data resmi berapa angka kejadian poligami yang pasti, tetapi berdasar dokumentasi yang ada, praktek poligami terjadi disekitar 80% komunitas yang ada di dunia, termasuk Amerika Serikat.2 Di beberapa Negara seperti Arab Saudi, Mesir, praktek poligami adalah legal berdasar konstitusi di Negara tersebut. Sedangkan Negara lain seperti Jerman, secara tegas melarang praktek poligami. Sedangkan Indonesia, berdasar UU Pernikahan no 1 tahun 1974, membolehkan dengan beberapa syarat tertentu. Alasan seseorang melakukan poligami sangatlah bervariasi, bisa karena alasan keyakinan dan kepercayaan agama, kebiasaan keluarga dan masyarakat, tradisi budaya, atau kebutuhan akan peningkatan populasi dan ekonomi agriculture. Pro dan kontra mengenai praktek pernikahan poligami ini terjadi, karena adanya perbedaan sudut pandang baik dari sisi agama, budaya, moral, dan hukum.