Sistem hukum pidana di Indonesia dengan Saudi Arabia sangatlah berbeda. Indonesia dalam sistem hukumnya dipengaruhi oleh pluralisme hukum yang disebabkan karena adanya berbagai jenis suku, adat kebudayaan, dan bahasa. Kondisi pluralisme hukum tersebut menyebabkan banyak permasalahan ketika hukum dalam kelompok masyarakat diterapkan dalam hal tertentu atau saat terjadi konflik, sehingga ada kebingungan hukum yang manakah yang untuk individu tertentu dan bagaimana seseorang dapat menentukan hukum mana yang berlaku padanya. Kendala besar dalam menghadapi pluralisme hukum adanya kepastian hukum untuk menegakkan keadilan. Dengan demikian sistem hukum di Indonesia masih menganut pluralisme hukum dan yang lebih menganut paham legisme khususnya dalam penemuan hukum pidana Indonesia. Sedangkan sistem hukum pidana Saudi Arabia adalah hukum pidana islam tradisional sebagaimana terdapat dalam Al-qur'an, Hadis, dan kitab-kitab Fiqih. Meski mengalami modernisasi yang luas serta industrialisasi, Saudi Arabia tetap mempertahankan hukum syariat secara umum. Di antara berbagai aspek, syariat Islam yang yang masih berlaku di negara ini adalah hukum Islam tentang kejahatan dan hukumnya (hukum pidana Islam). Terlepas dati pelaksanaannya sudah benar atau belum, satu hal yang jelas ialah secara resmi negara Saudi Arabia tidak pernah menerima sistem sekuler barat dalam perundangan dan peradilan mereka. Sebaliknya, kedudukan hukum Islam tetap dipertahankan walaupun kadangkala kurang tepat dan kurang sesuai. Saudi Arabia sebagai negara yang mewilayahi dua kota suci, yaitu Mekah dan Medinah, dimana kedua kota ini merupakan pusat penyebaran Islam. Mekah menjadi kota kelahiran Nabi Muhammad SAW dan selama 13 tahun penyiaran Islam di kota ini difokuskan pada persoalan aqidah dan akhlak. Sedangkan Madinah sebagai kota wafatnya Nabi dan sekaligus ibukota Negara yang dibangun oleh Nabi serta di kota ini Nabi banyak menerima wahyu yang berkaitan persoalan sosial kemasyarakatan termasuk persoalan hukum. Tentunya negara kerajaan Saudi Arabia tetap menerapkan hukum Islam sebagai 1 hukum negara. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa negara Saudi Arabia beradasar hukum Islam atau menganut sistem hukum Islam.

Hak Asasi Manusia sejatinya adalah hak milik semua manusia tidak boleh seorangpun menghapus, merusak, ataupun mencederai hak asasi manusia antara yang satu dan yang lain. Betapa pentingnya akan perlindungan bagi HAM setiap insan manusia sangat dibutuhkan. Pengadilan Hak Asasi Manusia ini dapat menjadi tempat berlindung bagi para korban pelanggar HAM. Di kancah internasional terdapat suatu lembaga yang disebut International Criminal Court (ICC) yang merupakan Pengadilan HAM di ranah internasional, sedangkan di Indonesia sendiri juga memiliki pengadilan khusus HAM sendiri yakni Pengadilan Hak Asasi Manusia. Keduanya sama-sama merupakan Pengadilan Hak Asasi Manusia namun keduanya memiliki perbedaan dan saling memiliki kelebihan dan kekurang pada masing-masing aturan dasar pembentukkan.
Kata Kunci: Hak Asasi Manusia , International Criminal Court, Pengadilan HAM, KOMNAS HAM

Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court(ICC)merupakan sebuah lembaga peradilan internasional yang bersifat tetap dan independen dengan kedudukannya diluar tubuh PBB.
Tujuan utama adalah menghentikan segala bentuk kejahatan kemanusiaan yang sangat sadis seperti genosida,penghapusan suatu etnis dan juga kejahatan perang yang dilakukan oleh individu.

Rohingya adalah istilah yang dipakai untuk menyatakan bahasa yang digunakan orang-orang yang tinggal didaerah Arakan (Rakhine/Rohang), Myanmar. Adanya kemiripan dari segi fonologi, bahasa Rohingya disinyalir berakar dari bahasa Cittagonian yang digunakan oleh penduduk Bangladesh. Hal ini berimplikasi pada dugaan terhadap asal suku penduduk Rohingya; sebagian sumber menyatakan bahwa penduduk Rohingya adalah penduduk asli Myanmar, sedangkan sebagianlain meyakini penduduk Rohingya adalah imigran Muslim yang berasal dari Bengal dan tinggaldi Arakan saat masa penjajahan Inggris. Meski begitu, banyak pihak lebih condong ke pendapatkedua, karena secara linguistik, bahasa Rohingya berhubungan dengan bahasa yang digunakanorang Indo-Aryan di India dan Bangladesh, sangat berbeda dengan bahasa asli Myanmar yang berakar Sino-Tibetan.Eksistensi penduduk muslim Rohingya di Arakan sebenarnya sudah dimulai sejak abadkedelapan melalui proses perdagangan yang melibatkan kerjasama dengan penduduk Arab menyebabkan keturunan Arab menjadi pelopor komunitas muslim di Myanmar.

Undang Undang UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 5 TAHUN 2018 dibuat dan dipersiapkan untuk bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan atau Undang Undang Pemerintah untuk Membunuh dalih memberikan landasan hukum yang iebih
kukuh guna menjamin pelindungan dan kepastian
hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme,
serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan
hukum dalam masyarakat atas dasar "Kebencian Sesama Orang Orang Indonesia"

Perkembangan jaman dewasa ini dalam bidang ilmu pengetahuan termasuk didalamnya adalah  Ilmu Hukum, telah membuat bergeliatnya semua unsur yang termasuk di dalam ilmu hukum, terutama di dunia pendidikan, yaitu para mahasiswa fakultas hukum untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah sesuai dengan ilmu hukum tersebut.
Kegiatan mahasiswa fakultas hukum, khususnya mahasiswa program studi Magister Hukum Angkatan 37 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dalam acara Bedah Buku adalah salah satu kegiatan ilmiah sebagai sumbangsih dalam memberikan sumbangan pemikiran untuk kemajuan Ilmu  Hukum.
Acara Bedah Buku yang dilaksanakan berjudul “Perancangan dan Analisis Kontrak“ dengan sub tema Relasi Antara Ilmu Hukum Dan Ilmu Ekonomi, yang ditulis oleh Dr. Fajar Sugianto, S.H., M.H.
Pemilihan judul dalam acara Bedah Buku ini dipilih dengan mempertimbangkan bahwa pada saat ini kemajuan ilmu ekonomi haruslah dibarengi dengan pengetahuan tentang ilmu hukum, agar kegiatan perekonomian dapat berjalan dengan lancar tanpa meninggalkan kaidah dan aturan hukum yang berlaku yang keduanya bisa saling bersinergi untuk mencapai  hasil yang maksimal.

Pengadilan internasional merupakan mekanisme yang digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus kejahatan internasional seperti kasus-kasus kejahatan perang yang terjadi selama Perang Dunia II. Secara historis, Pengadilan Militer Internasional (International Military Tribunal) di Nuremberg (1945) dan Tokyo (1946) merupakan tonggak sejarah yang memiliki arti penting bagi perkembangan hukum internasional, khususnya hukum pidana internasional. Hal itu terutama dapat dilihat dari prinsip-prinsip yang dibuat oleh Pengadilan di Nuremberg, kini telah dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional (customary International law). 1 Penyelesaian melalui forum pengadilan (judicial proceedings) merupakan salah satu mekanisme utama yang dikenal untuk menghukum pelaku kejahatankejahatan internasional. Pierre Hazan menyatakan hal itu sebagai berikut: 2 "Judicial proceedings constitute the various forms of punitive policy, first implemented by the creation of the International Military Tribunal in Nuremberg International Criminal Tribunals, Semi-International Tribunals, the International Criminal Court and National Courts. Their purpose is to suppress International Crime (War Crimes, Crimes against Humanity and 1 Prinsip-prinsip tersebut, antara lain, yaitu individu bertanggung jawab pidana secara individual (individual Criminal responsibility) atas perbuatan-perbuatannya melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan terhadap perdamaian, dan kejahatan perang, apapun jabatan yang dimilikinya (baik sipil maupun militer); perintah atasan tidak dapat digunakan sebagai alasan pembenar atau untuk menghindarkan diri dari hukuman, namun hanya dapat digunakan untuk meringankan hukuman.

Asas legalitas yang dikenal dalam hukum pidana modern muncul dari lingkup sosiologis Abad Pencerahan yang mengagungkan doktrin perlindungan rakyat dari perlakuan sewenang-wenang kekuasaan. Sebelum datang Abad Pencerahan, kekuasaan dapat menghukum orang meski tanpa ada peraturan terlebih dulu. Saat itu, selera kekuasaanlah yang paling berhak menentukan apakah perbuatan dapat dihukum atau tidak. Untuk menangkalnya, hadirlah asas legalitas yang merupakan instrumen penting perlindungan kemerdekaan individu saat berhadapan dengan negara. Dengan demikian, apa yang disebut dengan perbuatan yang dapat dihukum menjadi otoritas peraturan, bukan kekuasaan. Menurut para ahli hukum, akar gagasan asas legalitas berasal dari ketentuan Pasal 39 Magna Charta (1215) di Inggris yang menjamin adanya perlindungan rakyat dari penangkapan, penahanan, penyitaan, pembuangan, dan dikeluarkannya seseorang dari perlindungan hukum/undangundang, kecuali ada putusan peradilan yang sah. Ketentuan ini diikuti Habeas Corpus Act (1679) di Inggris yang mengharuskan seseorang yang ditangkap diperiksa dalam waktu singkat. Gagasan ini mengilhami munculnya salah satu ketentuan dalam Declaration of Independence (1776) di Amerika Serikat yang menyebutkan, tiada seorang pun boleh dituntut atau ditangkap selain dengan, dan karena tindakan-tindakan yang diatur dalam, peraturan perundang-undangan.

Asas legalitas adalah asas terpenting dalam hukum pidana, tujuan dari asas ini adalah melindungi masyarakat agar tidak dapat dituntut atas perbuatan yang dilakukannya sepanjang perbuatan itu belum diatur dalam konstitusi atau istilah nya asas tidak berlaku surut. Terhadap kasus Bom Bali 12 Oktober 2002 telah terjadi penyimpangan terhadap asas legalitas dimana pelaku/terdakwa diterapkanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dikeluarkan pada 18 Oktober 2002. Tidak bisa dibantah lagi bahwa penerapannya telah mengesampingkan Asas “nullum delictum noela poena sine preavia lege poenali”.

Permasalahan yang timbul adalah bagaimana sebuah asas legalitas yang merupakan asas terpenting dalam hukum pidana dapat dikesampingkan khususnya terhadap Kasus Bom Bali I pada 12 Oktober 2002 dan apa yang menjadi alasan serta pertimbangan sehingga penggunaan asas retroaktif tersebut diperbolehkan. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif dimana penulis menganalisa dari berbagai sudut pandang, mulai dari peraturan perundang-undangansampai dengan teori-teori kritis filsafat yang didasarkan pada studi kepustakaan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Penulis kemudian menemukan hasil daripada penelitian tersebut bahwa tidak bisa dibantah lagi bahwa penerapan asas retroaktif terhadap kasus Bom Bali I telah mengesampingkan asas legalitas. Namun sejalan dengan itu penerapan secara retroaktif tersebut merupakan tuntutan keadilan oleh karenanya keadilan merupakan landasan yang rasional untuk mengesampingkan asas Non-retroaktif, dalam keadaan tertentu secara terbatas. Nilai keadilan lebih tinggi dari kepastian hukum dan merupakan tujuan hukum untuk memberikan keadilan kepada rakyat,dengan begitu sifat absolut dari larangan retroaktif dapat menimbulkan rasa ketidakadilan.

Makalah ini menjelaskan secara mendetail mengenai  kasus Genosida dalam Hukum Pidana Internasional. Banyak materi dalam makalah ini dikutip dari beberapa buku yg dikeluarkan oleh Pak Fadli Natsir Dosen Pidana Internasional UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Perempuan rawan menjadi korban kejahatan karena kedudukannya yang lemah. Kejahatan yang kerap dialami oleh kaum perempuan adalah kejahatan asusila. Salah satu kejahatan asusila yang sering menjadikan kaum perempuan sebagai korbannya adalah kejahatan perkosaan. Korban perkosaan mengalami penderitaan ganda yang meliputi penderitaan fisik, psikis, dan sosial. Kedudukan korban perkosaan di dalam peradilan turut menambah penderitaannya. Korban perkosaan harus menjadi saksi sekaligus korban dalam peradilan dan menceritakan kembali kejadian perkosaan yang dialaminya. Oleh karenanya, korban perkosaan memerlukan perlindungan hukum dalam usahanya memperoleh keadilan dan pemulihan dari segala penderitaanya.

Peradilan Penjahat Perang yang diadakan di Nurnberg dan Tokyo pasca Perang Dunia ke-2 menjadi bagian penting bagi sejarah hukum internasional. Proses di muka mahkamah tersebut mempertegas bahwa Individu merupakan subjek dari hukum internasional. Selain itu, hal ini merupakan lanjutan sejarah dimana individu diadili oleh pengadilan pidana yang bersifat internasional, setelah yang dialami oleh penguasa Breisach, Peter von Hagenbach pada tahun 1474 di pengadilan ad hoc Kerajaan Romawi Suci dan para penjahat Perang Dunia Pertama yang diadili di pengadilan Leipzig. 1 Berbagai hal yang telah disebutkan tadi juga berkaitan erat dengan suatu bidang hukum yang memiliki corak unik, yakni Hukum Pidana Internasional. Pembahasan mengenai hukum pidana internasional selalu diawali dengan pertanyaan yang terlihat sederhana, namun cukup menarik, bahkan bagi seseorang yang pernah belajar tentang hukum internasional. Pertanyaan tersebut adalah: Apa sebenarnya yang dimaksud dengan hukum pidana internasional? Pada bagian berikutnya akan dibahas mengenai istilah dan pengertian Hukum Pidana Internasional. Selanjutnya, di bagian ke-3 akan dijelaskan pula mengenai ruang lingkup dari Hukum Pidana Internasional dan dilanjutkan tentang pembahasan mengenai sumber-sumber hukum pidana internasional pada bagian ke-4. Berbagai isu terkini akan dibahas pada bagian ke-5. Di bagian akhir, akan diberikan kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan-pembahasan sebelumnya.

Ilmu hukum memiliki cabang-cabang ilmu yang perlu dipelajari dan dikaji, terutama oleh mhasiswa hukum. Salah satunya yaitu yang mebahas Hukum Internasional. Di dalam hukum internasional kita akan menjumpai pembahsanmengenai hukum pidana internasional. Buku yang ditulis oleh Anis Widyawati, S.H., M.H. ini berjudul "Hukum Pidana Internasional". Anis Widyawati, S.H., M.H. merupakan salah satu dosen pidana di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Sudah banyak karya yang ditulis oleh beliau, seperti artikel ilmiah dalam jurnal, dan buku, yang salah satunya adalah buku ini. Dari membaca judulnya kita akan tahu bahwa pokok pembahsan yang disampaikan di dalamnya mengenai hukum pidana dalam ranah internasional.

The status of ‘international law’ is examined critically. In the first section, the basis of (national) legislation is described. This consists of an inquiry into a credible meaning of ‘natural law’. It is focused on the question whether universal principles exist and, if so, of what kind. Section 2 deals with the issue of enforcement. National legislation invariably realizes this, but this is not obvious at the international level. Section 3 deals with human rights. It is discussed whether their presence points to the existence of ‘international law’. To this end, a possible reason for these rights to have developed is expounded.

Masih lemahnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan berbasis jender turut menyumbang  terus berlangsungnya praktik pengadilan HAM yang hingga saat ini belum menyentuh kejahatan terhadap perempuan berbasis jender yang  muncul di berbagai wilyah konflik di Indonesia. Sebagai langkah awal, Komnas Perempuan menyusun sebuah kurikulum pendidikan tentang kejahatan terhadap kemanusiaan berbasis jender yang ditujukan bagi aparat penegak hukum, akademis dan pegiat HAM. Kerangka kurikulum pendidikan ini mengacu pada 3 komponen utama, yaitu hukum material, hukum acara dan praktik berupa moot court (peradilan semu). Kurikulum ini kemudian diuji coba dan dikembangkan dalam kegiatan pendidikan selama 3 minggu (15 hari belajar efektif) untuk mendalami fenomena kejahatan terhadap kemanusiaan berbasis jender.

Hasil dari proses pendidikan selama 3 minggu itulah yang kemudian terangkum dalam rangkaian buku yang terdiri dari tiga volume. Buku ini memuat tata cara penyelenggaraan peradilan semu berdasarkan konsep dan analisis yang diperoleh pada buku pertama dan kedua.

OLEH : BAHRUDIN USMAN NIM: 1011416081 KELAS A (Semester VI) ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO 2019 KATA PENGANTAR Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat serta hidayah-Nya. Makalah tentang "KEJAHATAN GENOSIDA" ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan yang kami harapkan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta pengikutnya sampai akhir zaman. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah "HUKUM PIDANA INTERNASIONAL". Alhamdulillah Dalam penyusunan tugas makalah ini, kami menyelesaikannya dengan baik dan lancar. Akhirnya penulis banyak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan makalah ini. Semoga segala kebaikan tersebut mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Kami hanyalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan. Oleh karnanya, apabila dalam penyusunan makalah ini terdapat kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga makalah ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca umumnya dan khususnya penulis sebagai penyusun makalah ini. HAM yang diikat sebagai jaminan perlindungan hukum terhadap integritas tubuh perempuan sebagai korban janji yang tidak terpenuhi untuk menikah 3. Kejahatan Genosida C. BAB III PENUTUP 1. Kesimpulan 2. Saran BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia universal sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Prinsip-prinsip tersebut meliputi Undang-Undang pertama yang menyatakan bahwa komitmen Indonesia untuk memprioritaskan hak asasi manusia dan kebebasan (UU 2) menyatakan bahwa Republik Indonesia mengakui dan mengutamakan hak asasi manusia dan kewajiban manusia sebagai hak alamiah yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia. Hak harus dilindungi, dihormati, dan ditingkatkan demi prestise kemanusiaan, kebahagiaan, kecerdasan, dan keadilan. Karena itu, negara ini membentuk elemen utama dalam pengembangan dan perlindungan hak asasi manusia. Kedua, ini menyatakan kembali prinsip non-diskriminasi (Kisah Para Rasul 3 dan 5). Setiap orang dilahirkan dengan tingkat martabat dan prestise yang sama di depan hukum. Ketiga, jaminan perlindungan hak tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun (UU 4). Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pemikiran dan hati nurani, beragama, tidak dipermalukan, dan diterima sebagai individu, kesetaraan hukum dan tidak diklaim berdasarkan dasar hukum yang berlaku surut. Konsep Hak Asasi Manusia bertujuan untuk mengembangkan kesadaran manusia akan pentingnya menerima, menghormati, dan menciptakan manusia yang terintegrasi dan lengkap. Dalam Undang-Undang 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa Right Hak Asasi Manusia membentuk serangkaian hak yang melekat pada martabat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merujuk pada karunia Allah yang harus dihormati, dijaga tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan semua orang untuk kehormatan dan perlindungan martabat dan martabat manusia.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut dengan PBB) adalah suatu organisasi internasional yang bertujuan untuk memfasilitasi kerjasama dalam hukum internasional, kemananan internasional, pembangunan ekonomi, pertumbuhan social, hak asasi manusia, dan pencapaian kedamaian dunia. PBB didirikan pada tahun 1945 setelah Perang Dunia ke-II untuk menggantikan posisi Liga Bangsa-Bangsa, untuk menghentikan perang antar Negara, dan untuk menyediakan forum untuk berdialog. PBB memiliki berbagai organisasi tambahan untuk menjalankan misi-misinya. PBB memiliki 193 negara anggota, termasuk setiap Negara berdaulat yang diakui secara internasional kecuali Negara Vatikan. PBB memiliki enam organ utama: Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Sekretariat, Mahkamah Internasional, Dewan Perwalian. Instansi system PBB lainnya yang menonjol termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Program Pangan Dunia (WFP), dan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF). SEJARAH Ketika Liga Bangsa-Bangsa dianggap gagal mencegah meletusnya Perang Dunia II, dibutuhkan suatu pencegahan meletusnya Perang Dunia Ketiga, maka pada tahun 1945 PBB didirikan untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa yang gagal dalam rangka untuk memelihara perdamaian internasional dan meningkatkan kerjasama dalam memecahkan masalah ekonomi, sosial dan kemanusiaan internasional.

Berikut adalah penelitian yang saya lakukan pada tahun 2016 untuk memperoleh gelar Strata-1 atau S1 di Universitas Atma Jaya Jakarta dengan penjurusan Hukum Internasional (International Law).
Semoga bermanfaat dan jika Anda hendak menggunakan hasil penelitian saya sebagai referensi mohon sertakan pada catatan kaki ataupun daftar pustaka.
Terima kasih dan semoga bermanfaat,
Shannon Wijayanti, S.H., M.Kn.

Perang dan konflik bersenjata dimasa lalu telah menyebabkan banyak korban. Hal ini menimbulkan wacana untuk menuntut orang yang bertanggungjawab atas kejahatan yang paling serius dan pelanggaran hukum kemanusiaan kehadapan pengadilan. Nuremberg Tribunal, Tokyo Tribunal, International Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia dan International Tribunal for Rwanda merupakan pengadilan internasional yang dibentuk untuk menuntut pelaku kejahatan serius dan pelanggaran hukum kemanusiaan internasional, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi. Pada tahun 1998 dibentuk Statuta Roma yang mengatur tentang pembentukan Mahkamah Pidana Internasional. Mahkamah Pidana Internasional memiliki yurisdiksi terhadap individu yang melakukan kejahatan-kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi. Sifat komplementaris  berarti mahakamah tidak menggantikan yurisdiksi pidana nasional negara, mahkamah baru menerapkan yurisdiksi apabila Negara menunjukkan ketidakinginan dan ketidakmampuan untuk menyelidiki dan menuntut orang yang bertanggungjawab atas kejahatan. Sesuai prinsip pacta sunt servanda, Mahkamah dapat melaksanakan yurisdiksi hanya bagi negara pihak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach). Pembahasan dalam tulisan ini adalah keterikatan Negara bukan peserta Statuta Roma terhadap yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional serta Pemberlakuan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional untuk situasi di Darfur-Sudan dan Libya. Suatu perjanjian dapat mengikat suatu Negara bukan Peserta, apabila perjanjian tersebut berasal dari hukum kebiasaan internasional. Kejahatan yang diatur dalam Statuta Roma adalah kejahatan internasional yang merupakan bagian dari jus cogens (perempetory norms), dimana klasifikasi jus cogens tersebut dapat dilihat dari Statuta Roma merupakan perjanjian yang bersifat universal (law making treaty) dan kejahatan yang diatur dalam Statuta Roma merupakan kebiasaan internasional. Maka dengan demikian Negara bukan peserta dapat terikat terhadap yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Untuk situasi di Darfur-Sudan dan Libya, penerapan yurisdiksi Mahkamah sesuai dengan pasal 13 ayat b Statuta Roma, dimana situasi tersebut diajukan oleh Dewan Keamanan PBB dalam bertindak berdasarkan Bab VII Piagam PBB, dan dianggap mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Setelah melakukan penyelidikan Mahkamah terhadap kedua situasi di Negara bukan Peserta tersebut, Mahkamah menilai Negara tidak memiiliki keinginan dan kemampuan untuk menyelidiki dan mengadili para pelaku dengan yurisdiksi pidana nasionalnya. Maka dari itu Mahkamah dapat menerapkan yurisdiksinya terhadap situasi di kedua Negara tersebut. Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional merupakan bagian penting dari perlindungan hak asasi manusia. Namun perlindungan terhadap kedaulatan Negara juga aspek penting dalam hubungan internasional.

Dalam hal banyak konvensi telah mengakui tentang adanya perlindungan subjek hukum, dimana dalam konvensi ini ada kewajiban Negara dalam perlindungan saksi dan korban delik oleh karena itu masih banyak bukti dan korban yang digugat balik karena itu apabila dilihat daripada berbagaim acam konvensi dan deklarasi tentang perlindungan warga negara yang dalam hal ini mencakup “Declaration of basic principle of justice for victim of crime abuse of power” yang menyatakan korban dalam dua kategori yaitu korban kejahatan dan korban kejahatan kekuasaan. Dari 1.555 korban dari delik yang datang berkunjung serta meminta perlindungan kepada lembaga terkait LPSK, ada 128 orang yang diduga mendapatkan suatu kekerasan criminal dari seseorang maupun kelompok yang diduga terkait dengan delik lain diluar kasus sehingga lainnya sekitar 127 mendapat sautu tindakan dimana tindakan ini menyebabkan sesorang mendapat kerugian berupa luka-luka berat lainnya mendapat suatu tekanan yang dapat dikatakan bahwa tekanan ini merusak sisi pemikiran dari subjek hokum ini, lalu untuk sisanya menurut pengakuan mereka dan kelompok dari suatu perkumpulan tersebut menyatakan jika mereka mendapatkan suatu perbuatan yang dapat merubah suatu nyawa bisa dirampas dalam artian ancaman percobaan sebuah delik pembunuhan yang dapat dikatakan cukup sadis sehingga sebuah Negara yang dapat memiliki suatu aturan dimana aturan ini memiliki sebuah prinsip dasar yang asbtrak yang dapat dikatakan adalah sebuah dasar dari suatu Negara dalam artian sebuah aturan yang mengatur baik secara nasional maupun yang berlaku dalam sebuah kelompok masyarakat (masyarakat adat).

Indonesia and Australia are two neighbouring countries which have always had a fluctuating bi-lateral relationship. This relationship started becoming intimate when John Howard attended the inauguration of Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) when he became the Indonesian President in October 2004. Two natural disasters around Sumatera, a tsunami in Aceh and North Sumatera, and an earthquake in Nias, also encouraged that relationship to become much warmer. The visit of SBY to Australia showed the highest level of intimacy for a political relationship between Indonesia and Australia, even though some cynical opinions said that intimacy exists only between SBY and John Howard, and does not exist, for the most part, between the Indonesian and Australian people. However, while Indonesia and Australia have just started their “honeymoon” journey, that intimate political relationship has been assaulted by some criminal activity related to cross border issues and impacts between those two countries. This essay will explain bilateral cooperation between Indonesia and Australia with respect to preventing transnational organized crime between these two states

Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australian tidak memberikan batasan tersendiri mengenai ekstradisi itu sendiri apa. Pada bagian awal perjanjian ekstradisi tersebut pada Pasal 1 langsung mengatur mengenai kesepakatan kedua belah pihak untuk saling mengekstradisi setiap orang yang dicari untuk penuntutan atau penjatuhan atau pelaksanaan hukuman di Negara Peminta atas suatu kejahatan yang dapat diekstradisi, tanpa menyebutkan definisi dari ekstradisi tersebut. Adapun pengertian ekstradisi dapat kita lihat pada ketentuan Undang-Undang No.1 Th 1979 tentang Ekstradisi dalam Pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya. L. Oppenheim menyatakan ekstradisi adalah penyerahan seorang tertuduh oleh suatu negara diwilayah mana ia suatu waktu berada, kepada negara dimana ia disangka melakukan atau telah melakukan atau telah dihukum karena perbuatan kejahatan. Sedangkan J.G. Starke mendefinisikan ekstradisi sebagai suatu proses dimana suatu negara menyerahkan atas permintaan negara lainnya, seorang dituduh karena kriminal yang dilakukannya terhadap undang-undang negara pemohon yang berwenang untuk mengadili pelaku kejahatan tersebut.

Masih lemahnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan berbasis jender turut menyumbang terus berlangsungnya praktik pengadilan HAM yang hingga saat ini belum menyentuh kejahatan terhadap perempuan berbasis jender yang muncul di berbagai wilyah konflik di Indonesia. Sebagai langkah awal, Komnas Perempuan menyusun sebuah kurikulum pendidikan tentang kejahatan terhadap kemanusiaan berbasis jender yang ditujukan bagi aparat penegak hukum, akademis dan pegiat HAM. Kerangka kurikulum pendidikan ini mengacu pada 3 komponen utama, yaitu hukum material, hukum acara dan praktik berupa moot court (peradilan semu). Kurikulum ini kemudian diuji coba dan dikembangkan dalam kegiatan pendidikan selama 3 minggu (15 hari belajar efektif) untuk mendalami fenomena kejahatan terhadap kemanusiaan berbasis jender. Hasil dari proses pendidikan selama 3 minggu itulah yang kemudian terangkum dalam rangkaian buku yang terdiri dari tiga volume. Buku ini memuat tata cara penyelen...